Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai implementasi ketentuan mengenai notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di indonesia yang terakhir dituangkan dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, bagaimana pedoman merger di Indonesia, serta bagaimana analisa terkait ketentuan notifikasi dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 dan permasalahan dalam implementasinya.

---

This thesis criticize about the implementation of the provisions concerning notification of merger, consolidation, and acquisition of Indonesian Law of Competition last set forth in Commission Regulation Number 10 of Year 2011 on Amendment of Commission Regulation Number 13 of Year 2010 on Guidelines for Implementation of Merger or Consolidation Entity Shares and Takeovers companies which may result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Issues discussed in this thesis is how the merger regulate in Indonesian Law of Competition perspective, how the United States regulates the merger guidelines, how Indonesia regulates the merger guidelines, as well as the analysis of relevant provisions of the notification of Commission Regulation Number 10 of Year 2011 and the problems found in its implementation."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan analisis bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) dalam kasus-kasus terkait konsesi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perspektif tentang konsesi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini. Analisis dilakukan dengan menguraikan pandangan-pandangan berbagai pihak dalam kasus-kasus terkait konsesi BUMN dan makna pengecualian Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitaif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa: bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi oligopoli, tying agreement, monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, penyalahgunaan posisi dominan, dan jabatan rangkap; dan pengecualian menurut Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 hanyalah pengecualian terhadap kedudukan monopoli, bukan terhadap perbuatan dan/ atau perjanjian lain yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACTThis Thesis is a comprehensive analysis of the kinds of violation of Law Number 5 of 1999 on Prohibitions of Monopoly Practice and Unfair Business Competition (?Law Number 5 of 1999?) in the cases related to concession for State Owned Company which have been decided by Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU); and the perspective on concession according to Competition Law in Indonesia nowadays. The Writer elaborates the perspectives on the presumptions of violation of Law Number 5 of 1999 according to the parties in the cases related to concession for State Owned Company and the meaning of exemptions in accordance with Article 50 point a and Article 51 in Law Number 5 of 1999. This research is juridical normative with qualitative method and analysis. The results show that the kinds of violation to Law Number 5 of 1999 are oligopoly, tying agreement, monopoly, market controlling, conspiracy, abuse of dominant position, and double office; and the exemptions in accordance with Article 50 a and Article 51 in Law Number 5 of 1999 apply only to the monopoly position, not to other agreements and/ or activities prohibited by Competition Law."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."