Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMovie piracy has become an epidemic in India, despite that the intellectual property rights have been enforced. Therefore, this study aims to analyze the extent to which movie piracy impacted the Indian motion picture industry and the role intellectual property rights play. Literature review is used to achieve the aim of this study. To conclude, movie piracy has socio economic impacts on income, employment, and innovation and growth of the Indian motion picture industry. Furthermore, the Indian intellectual property right has a role on giving rights and protection to the right holders, however the enforcement is deemed weak and hence, the function is not optimized. This implies, that the government and law enforcer should improve its enforcement mechanism and the businesses in the Indian motion picture industry should adjust its business model to adapt to this situation.

---

ABSTRAKPembajakan film telah tumbuh menjadi epidemi di India meskipun hak kekayaan intelektual telah ditegakkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembajakan film berdampak pada industri perfilman India dan apakah peranan yang dipegang oleh hak kekayaan intelektual di India menyangkut hal tersebut. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan literature review. Untuk menyimpulkan, pembajakan film memiliki dampak sosial-ekonomi pada pendapatan, pekerjaan, dan inovasi dan pertumbuhan industri film India. Selain itu, hak kekayaan intelektual India memiliki peran untuk memberikan hak dan perlindungan kepada pemegang hak, namun penegakannya sejauh ini masih dianggap lemah dan karenanya, fungsi ini tidak bisa dicapai dengan optimal. Ini berarti, bahwa pemerintah dan hukum penegak harus meningkatkan mekanisme penegakan hak kekayaan intelektual dan untuk oknum-oknum di industri perfilman India harus menyesuaikan model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan situasi ini. "

"Perlindungan hak cipla di Indonesia sudah ada sejak lahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 lahun 1987 dan UU no. 12 lahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, lidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, kekurangmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.Alas dasar alasan tersebul dilakukan penelitian mengenai inkonsislensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan lenlang bagaimana benluk dan pola inkonsislensi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipla khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipta lerhadap lerjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan dala dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.Kriminalisasi pelanggaran hak cipla sebagaimana dirumuskan dalam UU HC teiah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, aclus reus, causation, harm, concurrance, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerinlah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftar lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahui siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.Kekurangmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resister terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahalan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,(a) Sebagian besar berdampingan dengan fcasus vcd porno yang dikelahui mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakal dalam penindakannya,(b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek neggtfftiya sebagai kejahalan,(c) Terdapal prosedur pembuklian yang sulil dan birokrasi yang rumit menurul kalangan polisi dan jaksa."

"Merupakan hal yang penting bagi waralaba menengah untuk bersaing dengan waralaba lain yang lebih besar agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam tulisan ini menggambarkan penelitian mengenai proses perwujudan daya saing, yang berasal dari perubahan strategi imitasi menuju inovasi. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya fokus perusahaan pada biaya yang rendah, dan pemasaran produk yang di fokuskan pada segmen konsumen menengah kebawah. Hasil penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para pewaralaba dan survey kepada konsumen, didapatkan bahwa adanya inovasi dapat menarik konsumen dan membedakan dari perusahaan lain. Selain itu dengan melakukan fokus terhadap biaya rendah dan segmen pasar khusus, membuat perusahaan memiliki daya saing terhadap pesaing lain.

---

It is important for middle franchise to compete with another larger franchise in order to survive and develop. In this paper describes the research on the process realization competitiveness, which is derived from imitation to innovation strategy changes. This changes is indicated by the company's focus on low cost, and marketing products that has focused on the medium costumers segmentation. The results of this research was conduct through in-depth interviews to the franchisees and surveys to the costumers, it was faound that the innovation can attract costumers and differentiate Edam Burger from other companies. In addition, by focusing on low cost and specific market segments, making the company have competitiveness againts other competitors."

"Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memunculkan media internet yang mengubah dunia. Media digital ini telah mengubah sebagian besar sistem dalam perindustrian, termasuk industri musik. Fitur dan teknologi yang dimiliki media baru ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman bagi industri beserta pelaku di dalamnya. Tidak hanya di negara-negara asing, kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat juga membuat pengunduhan ilegal menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Namun saat ini perkembangan teknologi sekali lagi telah menciptakan sebuah sistem baru untuk masyarakat dapat menikmati produk musik secara legal dalam bentuk layanan streaming musik berlangganan. Walaupun sebagian masyarakat menganggap sistem yang masih baru ini masih memiliki banyak kekurangan, legalitas dan keefisienan biaya menjadi aspek-aspek penting yang membuat layanan ini dianggap dapat menjadi solusi bagi pembajakan musik digital.

---

The advancement of Information and Communication Technology (ICT) has emerged the internet media which changed the world. This digital media has changed most of the industrial system, including the music industry. The features and technology owned by this new media provides convenience for the community, but also doubles as a threat for the industry as well as actors inside. Not only in countries abroad, the convenience available for the people leads to illegal downloading has become a massive phenomenon in Indonesia. But once again the technological advancement now has created a new system for the people, to be able to enjoy music legally in the form of subscription-based music streaming service. Although some people think this new system still has its inadequacy, legality and cost efficiency has become important aspects which makes the service considered to be the solution for digital music piracy."

"ABSTRAKRasa, cipta dan karsa masyarakat menghasilkan norma-norma dan ilmu pengetahuan yang merupakan kebudayaan kebendaan. Hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk produk-produk yang berbeda. Buku adalah salah satu ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. Buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang tidak hanya mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya tetapi juga memiliki nilai yang luar biasa bagi pembangunan spiritual dan materiil suatu bangsa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbanyakan buku tanpa izin sering terjadi, dengan modal yang ringan tetapi mencari keuntungan yang besar. Pembajakan buku dinyatakan sebagai suatu tindak pidana kejahatan. Tidak adanya keseragaman terhadap penafsiran dan tindakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pembajakan buku merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan buku ini belum ditangani secara efektif dan professional. Hak moral dan hak ekonomi adalah bentuk yang dilindungi dalam hak cipta ini.

---

ABSTRACTFeeling, creativity and initiative of the people generate norms and knowledges which is the culture. The results of each creator’s work that shows originality in the field of science, art, and literature. The copyright holder has the exclusive rights to all the rights which arise if the creation is changed in the form of different products. Book is a type of creation that is included in the copyright protection. Book is an intellectual property of a creator that is not only having economic significance for the exploited but also having tremendous values for the spiritual and material development of a nation. This research is a doctrinal legal research (normative) using qualitative descriptive analysis. The results explain that the book reproduction without permission often happen, with a minimum capital but looking for a big profits. Book piracy is expressed as a crime. The lack of uniformity in the interpretation and action by law enforcement in dealing with piracy of books are the factors which show that the book piracy has not been dealt effectively and professionally. Moral rights and economic rights are the forms that are protected in this copyright."

"Berkembangnya teknologi yang dapat digenggam ditangan masyarakat membuat banyak keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah semakin mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku kepada barang-barang yang seharusnya dibeli secara legal, bisa didapatkan secara ilegal melalui pengunduhan melalui sumber yang tidak dibawah ranah hukum, khususnya musik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan pembajakan musik dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam. Peneliti menggunakan metode Structural Equation Modelling Partial Least Square untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap niat untuk melakukan pembajakan musik. Religiusitas tidak ditemukan untuk mempengaruhi niat untuk tidak membajak. Akan tetapi, Obligasi Moral, Tekanan Normatif, Willingness to Pay, Tekanan Meniru, dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk tidak membajak. Penelitian ini mempunyai implikasi untuk pemerintah yang ingin mengurangi pembajakan media digital di Indonesia khususnya musik serta industri media digital.

---

The advancement of technology that can be held by the hands of all classes of people can make some benefits and drawbacks. One of the benefits is the ease of procurement of goods. Although, it is also applicable to goods that should have been bought legally, where can be procured illegaly through ilegal downloading, especially music. This paper aims to analyze the effects of the factors that can affect intention to pirate music in the moslem population. The researcher uses SEM PLS as his method to analyze the effects to no pirate music. The study has found that religiosity has no effect to intention, but Moral Obligation, Normative Pressure, Willingness to pay, Mimetic Pressure, and Attitude significantly affects intention to not pirate. This research has implications to governments who wanted to reduce digital piracy especially in Indonesia also Digital media industry, both Halal and the industry as a large."

"Semakin tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi familiar dengan berbagai produk dan layanan digital berbasis internet, salah satunya yang sedang populer saat ini adalah layanan streaming musik. Namun, tak dapat dipungkiri perkembangan internet di Indonesia juga menyebabkan tersedianya berbagai saluran distribusi alternatif untuk mengakuisisi produk, konten dan layanan berbasis digital yang tidak berlisensi atau ilegal. Adopsi dan penggunaan layanan streaming musik premium yang merupakan saluran distribusi berlisensi, mampu menjadi bentuk inovasi yang terjangkau dan efisien untuk melawan pembajakan musik digital, terutama jika memiliki perceived usefulness dan perceived enjoyment yang tinggi. Secara khusus, perceived usefulness dan perceived enjoyment tersebut dipengaruhi oleh perceived ease of use, perceived creativity facilitation dan perceived community facilitation yang tercermin dalam fitur-fitur layanan streaming musik premium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan intensi berlangganan layanan streaming musik premium terhadap pengurangan intensi membajak musik digital. Intensi berlangganan layanan streaming musik dipengaruhi oleh persepsi fungsional dan persepsi kesenangan, terutama yang didorong oleh persepsi kemudahan penggunaan serta fitur-fitur yang mampu memfasilitasi kebutuhan kreatif dan kebutuhan kolektivitas para pengguna layanan streaming musik premium. Kemudian intensi pembajakan musik digital juga dipengaruhi oleh sikap terhadap pembajakan digital dan persepsi harga layanan streaming musik premium. Metode purposive dan convenience sampling digunakan dalam penelitian ini dengan sebanyak 825 responden dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan streaming musik yang dipersepsikan memiliki usefulness dan enjoyment yang tinggi dapat meningkatkan purchase intention layanan streaming musik premium, dimana persepsi usefulness dan enjoyment tersebut dapat ditingkatkan oleh fitur-fitur yang dipersepsikan mampu memfasilitasi kebutuhan kreatif pengguna. Namun, perceived usefulness dan perceived enjoyment saja ternyata masih tidak cukup untuk mengurangi digital piracy intention.

---

With the vast increase of the internet’s penetration rate, Indonesians became familiarized with various products and services that are available digitally, which one of the most popular amongst them being music streaming service. However, this vast increase of the internet also caused many illegal alternatives to surface, such as peer-to-peer sharing networks that offer digital products, contents, and services without license. The adoption and usage of premium music streaming service offers a low cost yet legal alternative to tackle digital music piracy, especially if the service has a high perceived usefulness and perceived enjoyment to boot. Specifically, the perceived usefulness and perceived enjoyment can be improved with features that are perceived to facilitate the creativity and community aspects of the user, which is usually available after becoming a premium user. The purpose of this research is to analyze whether an increase of purchase intention of premium music streaming services can decrease the intention of downloading digital music illegally. The purchase intention is affected by perceived usefulness and perceived enjoyment, which can be reflected from features depicting the perceived ease of use, perceived creativity facilitation and perceived community facilitation. Additionally, attitude towards digital piracy and perceived cost are considered to further evaluate the digital piracy intention. Purposive and convenience sampling methods were used, which acquired 825 respondents and were analyzed using Partial Least Squares - Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The findings concluded that perceived usefulness and perceived enjoyment positively affects the purchase intention of premium music streaming service, which are enhanced by the availability of features that could facilitate user’s creative needs. However, these features which contributes to the overall system usability and enjoyment still could not be associated with the reduction of digital music piracy."

"Penelitian ini membahas predictor niatan untuk membajak dan niatan untuk membayar dalam memprediksi perilaku pembajakan. Model Theory of Reasoned Action digunakan sebagai landasan untuk memprediksi niatan untuk membajak. Untuk semakin memahami perilaku dalam pembajakan produk digital deterrence theory dan sosiodemografis ditambahkan untuk memprediksi apakah variabel-variabel tersebut dapat memperjelas dari niatan untuk membajak. Selain itu niatan untuk membayar digunakan untuk memprediksi perilaku pembajakan agar kelihatan kecenderungan mana yang dimiliki oleh sampel yang diteliti. Niatan untuk membayar sendiri diprediksi melalui etika dan sosiodemografis untuk melihat kecenderungan seberapa penting isu pembayaran digital bagi sampel diteliti.

---

This research explain the predictor of intention to pirate and willingness to pay digital product to understand piracy behaviour. Theory of Reasoned action used as based model to predict intention to pirate. Deterrence Theory and socio demographic used to make better understanding on intention to pirate digital product. Willingeness to pay is counterpart of intention to pirate in predicting piracy behaviour so researcher get to know which one have the most correlation over piracy behaviour. Ethics and sociodemograhics used to explained intention to pirate in digital product."

"ABSTRACTPembajakan film menjadi lazim seiring tersebarnya akses Internet yang menjadi semakin umum di seluruh dunia. Akses pengunduhan film ilegal menjadi lebih mudah bagi pengguna Internet dengan adanya protokol P2P dan situs online streaming. Oleh sebab itu industry perfilman lah yang dirugikan atas perkembangan dan maraknya pembajakan film. Penelitian ini sebertujuan untuk menganalisa Undang-undang UU kekayaan intelektual IP yang berkaitan dengan film dan meninjau kemungkinan solusi untuk masalah ini. Ulasan hukum dan tinjauan pustaka dilakukan beserta dengan pembagian kuesioner. Hal ini ditemukan bahwa ketatnya UU Kekayaan Intelektual di sebuah negara berkontribusi dalam melindungi industri dari pembajakan serta inovasi dari perusahaan jasa streaming dapat menyediakan platform baru bagi industri perfilman untuk mengubah model bisnis mereka.

---

ABSTRACTMovie piracy becomes prevalent as the Internet becomes common all over the world. Means of accessing illegal movies are becoming easier for wide population to access such as the P2P protocols and streaming websites. The developments of the above contribute to incongruences in the motion picture industry, as they are the ones who bear the disadvantages from movie piracy. This study thus aims to analyze the Intellectual Property IP Law related to motion picture and review possible solutions to these problems. Reviews of the laws and literature were conducted and questionnaires were distributed. It is found that stringent Intellectual Property contribute in protecting the industry from piracy as well as innovation from streaming services company can provide new platform for the industry to modify their business model."