Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum adalah merupakan rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Sehubungan dengan tujuan hukum tersebut, pembahasan mengenai perjanjian kerja sama penyediaan Rumah Pemondokan Tumbuh (RPT) ini adalah sejauh mana perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Buku Ke 4, Tiga KUH.Perdata baik dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, saat mulai berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian, perihal resiko dan apakah para pihak dalam mengadakan perjanjian telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang dirugikan sehingga dapat tercapai tujuan dari pada hukum yaitu terciptanya kedamaian, ketentraman dan keadilan didalam Masyarakat."

"Pada bulan November 1983 Proyek Industrial Estate Pusat Departemen Perindustrian (PIEP-Depperind) mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan -- Universitas Padjadjaran (PPSL-UNPAD) mengenai Studi Kelayakan Kawasan Industri Cirebon. Tujuan dari studi kelayakan tersebut adalah untuk menentukan lokasi yang paling tepat bagi suatu kawasan industri di Cirebon.Karena pembangunan suatu kawasaii industri di suatu daerah akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di daerah tersebut maka sesuai dengan ketentuan UU No. 4/ 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana pembangunan kawasan industri tersebut harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal). Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Andal dikatakan bahwa Andal merupakan komponen dari studi kelayakan. Dengan demikian suatu studi kelayakan akan meliputi komponen analisis teknis, analisis ekonomis dan analisis dampak lingkungan. Karena peraturan pemerintah tentang Andal ini masih berupa rancangan maka ketentuan tentang Andal tersebut pelaksanaannya belum dapat dipaksakan.Dengan dibentuknya Lembaga Penelitian di lingkungan Universitas Padjadjaran, yaitu berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 0133/0/1983, maka segala kegiatan penelitian, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari swasta, dikelola dan dilaksanakan melalui "satu pintu", yaitu LP-UNPAD. Bahwa di dalamnya ada Pusat-pusat Penelitian yang mengerjakan kegiatan penelitian tersebut pihak bouwheer tidak perlu tahu, sebab tanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan penelitian tersebut ada pada LP-UNPAD.Oleh karena KUHPerd pada hakekatnya hanya merupakan suatu aanvullendrecht maka syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti tersebut dalam pasal 1320 tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya syarat yang bersifat limitatif. Dalam tata kehidupan pemerintahan, para pihak selain harus memenuhi syarat kecakapan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerd juga harus memenuhi syarat kecakapan yang disebabkan oleh faktor batas-batas kewenangan yang dimilikinya berkenaan dengan jabatan tertentu yang dijabatnya.Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa istilah pemborongan dalam Keppres 14A/1980 sebenarnya.kurang tepat sebab istilah tersebut tidak mencakup pekerjaan-pekerjaan yang tidak menciptakan sesuatu, seperti pekerjaan melakukan penelitian.Meskipun perjanjian kerjasama antara PIEP-Depperind dengan PPSL-UNPAD merupakan perjanjian dalam bidang hukum perdata, namun beberapa ketentuan hukum publik tetap ada di dalamnya, misalnya ketentuan/klausula mengenai pengawasan dan klausula mengenai sangsi."

"Pengangkatan anak dilakukan dengan bermacam motivasi dan melihat suatu kondisi sebagai latar belakang untuk mengangkat anak. Anak adalah sangat penting bagi suami isteri yang ingin membentuk keluarga yang utuh. Tanpa hadirnya anak, perkawinan dapat berujung menjadi perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri, meskipun hal ini tidak mutlak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan kehadiran anak dari pasangan luar nikah dan dari perempuan korban kejahatan seksual,yaitu anak cenderung tidak diharapkan dan disingkirkan. Selain itu adalah karena keadaan ekonomi dan bencana alam. Hal ini mengakibatkan orangtua kandung menyerahkan anak secara tidak langsung atau secara langsung. Pada penyerahan secara langsung terjadi suatu perjanjian penyerahan anak antara oranqtua kandung (biologis) dengan yayasan yang dibuat di bawah tangan dan permasalahan yang dikarenakan mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pembebasan Salah satu pihak dari tanggung jawab hukum untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan jasmani dan rohani anak yang dikaitkan dengan Hukum Islam sebagai pedoman bagi para pemeluknya. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan mengkaji sumber data sekunder yang disusun secara yuridis normatif dan untuk memperkuat penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait.Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, perjanjian penyerahan anak yang menggunakan klausula eksonerasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak jika yayasan memperlakukan anak tersebut dengan sewenang-wenang (menganiaya, memperdagangkan anak atau menyerahkan anak kepada orangtua angkat yang berbeda agamanya dengan anak tersebut). Hal ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta agama yang dianut sebagai hak asasi setiap manusia. Campur tangan pemerintah maupun notaris sangat diperlukan untuk membuat suatu perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung (biologis) dengan yayasan agar tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Serta agama."

"Sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia khususnya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM) dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Badan lain dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pembangunan, penyediaan dan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PT. PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PIN) yang akan bertindak sebagai Mitra Usaha TELKOM di Wilayah KSO I Sumatera.Dari Perjanjian KSO yang dilakukan oleh TELKOM dengan PIN kemudian ternyata terdapat berbagai permasalahan yaitu mengenai bentuk perjanjiannya itu sendiri, aspek hukum perjanjian, serta upaya yang dapat dilakukan oleh TELKOM dan PIN untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian KSO. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PIN dapat digolongkan kedalam suatu bentuk Build, Operate and Transfer (BOT) di bidang telekomunikasi. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan oleh TELKOM dan PIN juga telah menerapkan sebagian besar dari aspek-aspek hukum perjanjian yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang terdapat dalam Buku III Tentang Perikatan, dan upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang diambil oleh TELKOM untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara TELKOM dengan PIN ternyata diluar dari klausula penyelesaian sengketa yang diatur didalam Pasal 18 Perjanjian KSO yaitu diselesaikan dengan menerapkan Skema Penyelesaian Jangka Panjang Secara Menyeluruh. Kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu isi perjanjian merupakan penyebab terjadinya perselisihan/sengketa diantara para pihak. (RS)"

"ABSTRAKMelalui metode penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan dalam kepustakaan dan lapangan, penulis ingin meninjau dan mengetahui perjanjian yang diadakan antara sesama pihak swasta di dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan pembuatan Gedung Departemen Pekerjaan Umum. Di dalam menangani proyek pembuatan Gedung Departemen Pekerjaan Umum ini, banyak melibatkan sub-kontraktor. Untuk itu penulis membatasinya hanya pada begian Blok B1/c lantai satu, yang telah dikerjakan oleh tiga sub-kontraktor, yaitu PT Harapan Unggul Perkasa, PT Agung Manunggal Hita Abadi dan Sub-kontraktor Sutardjo (badan hukum perseorangan). Sedangkan kontraktornya adalah PT Wijaya Karya.Di dalam perjanjian yang telah dibuat, ingin dikemukakan bagaimana asas kebebasan berkontrak seperti yang disebutkan di dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hal-hal lainnya di dalam perjanjian dapat dilaksanakan. Adapun maksud/tujuan dari mengsubkontraktorkan suatu jenis pekerjaan adalah antara lain, untuk membagi (menitipkan) risiko dengan pihak sub-kontraktor; agar proses administrasi menjadi lebih sederhana; untuk membina golongan ekonomi lemah.Bagaimana agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, disinilah perlunya dibuat perjanjian yang baik dan jelas, apalagi sub-sub kontraktor yang menjadi partner kerja kontraktor cukup banyak, dan tidak tarjadi tumpang tindih di dalam isi perjanjiannya antara kontraktor dengan masing-masing sub-kontraktor. Dan dengan mengingat hasil akhir sebagai pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh sub-sub kontraktor kepada kontraktor sebagai salah satu syarat untuk berakhirnya hubungan kerja diantara mereka."

"Asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata menyebabkan timbulnya perjanjian kerja sama vendor program yang termasuk kategori perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu dalam KUHPerdata (Onbenoemde, innominaatcontracten). Perjanjian kerja sama vendor program yang timbul dalam transaksi leasing adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan supplier dalam pemberian fasilitas pembiayaan pada customer dari supplier. Penelitian ini membahas perjanjian vendor program pada perusahaan pembiayaan X yang mengatur pemberian fasilitas pembiayaan dan klausul supplier PT Y sebagai penjamin/penanggung yang dapat dikaitkan dengan ketentuan penanggungan dalam KUHPerdata. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan yang menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara. Perjanjian kerja sama vendor program telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. Namun, terdapat perbedaan antara klausul pemberian jaminan dalam perjanjian kerja sama vendor program dengan perjanjian penanggungan pada umumnya yaitu klausul penjaminan yang dibuat lebih dulu dibandingkan perjanjian-perjanjian pokoknya; bentuk pernyataan jaminan berupa klausul penjaminan untuk seluruh lessee (debitur) yang terdapat dalam perjanjian kerja sama vendor program dan surat rekomendasi vendor yang merinci tiap lessee (debitur) yang direkomendasi mendapat fasilitas pembiayaan; dan supplier PT Y yang melakukan kewajiban sebelum lessee wanprestasi. Perjanjian vendor program memiliki akibat hukum terhadap perusahaan pembiayaan X (kreditur) dengan supplier PT Y (penangung) dan juga supplier PT Y (penangung) dengan lessee (debitur) bila lessee wanprestasi. Supplier berhak atas hak tagih (hak regres) pada lessee dan meminta bantuan perusahaan pembiayaan X untuk melakukan upaya-upaya hukum berdasarkan prosedur dari perusahaan pembiayaan X. Upaya hukum perdamaian berupa surat menyurat, negosiasi, penyerahan kembali obyek leasing, hingga repossesion yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut."

"Tesis ini membahas proses pemberian HGU terhadap Iahan garapan penduduk desa, perlindungan dalam peraturan pertanahan terhadap lahan garapan penduduk desa dan solusi guna menyeimbangkan kepentingan penduduk desa dengan perusahaan. Tidak berjalannya dengan baik proses perolehan hak atas tanah dalam pemberian izin HGU, tidak adanya kesigapan dari pemerintah yang berwenang untuk dengan segera menuntaskan kasus ini, menyebabkan konflik sengketa lahan antara penduduk desa setempat dengan PT BSMI di daerah Mesuji, Lampung terus berlanjut sampai dengan saat ini.Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan pengawasan dan keterlibatan yang intensif dari pemerintah dalarn pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah, pemberian pemahaman kepada penduduk desa rnengenai pentingnya tanda bukti hak atas tanah dan itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaan proses perolehan hak atas tanah.

---

This thesis discussed the granting process of land-cultivation title (HGU) to villagers utilized land, protection in land regulation towards villagers utilized land and the solution to balance the interest of villagers with the company. The inexistence of a proper process to acquire land title regarding land-use title permit granting, inexistence of a quick government reaction as the authorized party to immediately solve the problem, resulting conflict of land dispute between villagers and PT BSMI in Mesuji, Lamptmg continues until today.The research in this thesis is descriptive and prescriptive. The conclusion of research suggest that intensive control and involvement from the government is deemed necessary in the process of land title acquirement, transfer of understanding to the villagers regarding the importance of land title documentary evidence, and good faith from all parties in the process of land title acquiring."

"Salah satu asas hukum perjanjian adalah hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open system). Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajlrien Jakapermai merupakan perwujudan dari sistem terbuka hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama kependidikan antara Yayasan Pesantren Islam Al Azhar dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Muhajirien Jakapermai termasuk perjanjian tidak bernama, yang lahir karena kebutuhan para pihak yang mengadakan kerjasama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Beberapa Perselisihan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui musyawarah. Menurut Ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama, jika terjadi perselisihan yang tak terselesaikan maka perjanjian tersebut batal atau pemutusan hubungan kerjasama dapat dilakukan. Menurut ketentuan pasal 1266 KUHPdt, pada perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi yang dllakukan oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim. Ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan KUHPdt tersebut tidak dapat dilakukan oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Agar ketentuan pasal 8 perjanjian kerjasama dan pasal 1266 KUHPdt dapat dilaksanakan, pemutusan hubungan kerjasama dilakukan secara bertahap sehingga kepentingan masyarakat tidak terganggu."