Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini populasi di dunia hampir mencapai 7,6 milliar dengan pertumbuhan 1,1% per tahun, yang berarti 83 juta orang bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan pertumbuhan populasi, pangsa pasar akan Internet of Things (IoT) juga meningkat secara eksponensial yang membuat kompetisi di bidang IoT semakin besar selaras dengan pertumbuhan trafik data yang mengakibatkan terjadinya krisis spektrum frekuensi radio. Saat ini teknologi LPWAN telah diimplementasikan oleh perusahaan utilitas nasional yaitu PLN dengan smart meternya yang membantu perusahaan tersebut memotong biaya operasional dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Namun saat ini regulasi atas teknologi LPWAN belum ada terutama pada alokasi spektrum frekuensi, standar perangkat teknologi LPWAN dan bisnis modelnya. Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari alternativealternatif yang terbaik untuk teknologi LPWAN dengan stakeholder terkait dan melakukan analisis biaya hak penggunaan spectrum frekuensi radio yang sesuai untuk implementasi LPWAN.

---

Currently the world's population is nearly about 7.6 billion with a growth of 1.1% per year, which means that 83 million people are growing annually. As the population grows, the market share of Internet of Things (IoT) also increases exponentially which makes the IoT competition bigger in line with data traffic growth resulting in a radio frequency spectrum crises. Currently LPWAN technology has been implemented by the national utility company that is PLN with its smart meter that helps the company cut operating costs and maintain the quality of service to the community. However, the current regulation of LPWAN technology does not exist, especially in the allocation of frequency spectrum, LPWAN technology device standard and business model. This writing is intended to find the best alternatives for LPWAN technology with relevant stakeholders and to analyze the right cost of using the appropriate radio frequency spectrum for LPWAN implementation."

"Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangkat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi,terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada.

---

Law No. 13 of 2022 concerning the second amendment to Law no. 12 of 2011 added two methods related to the preparation of Academic Papers, specifically to examine the implications of implementing a new system that will be regulated in the Law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden, namely the Regulatory Impact Analysis (RIA) method and the Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This study aims to identify and analyze the significance of the RIA and ROCCIPI methodologies in the preparation of Academic Papers and the application of RIA and ROCCIPI in accordance with Appendix I of Law 13 of 2022 and the Ideal. The form of this research is normative juridical which fully uses secondary data or in the form of written legal norms. The results of the study show that both RIA and ROCCIPI have the importance for evaluating the effectiveness of regulations by finding existing problems and formulating objectives. This method also ensures that policy makers have considered all available alternative actions and assessed the various benefits and costs of regulation. Finally, this method requires monitoring and evaluation of the implementation of regulations. The application of the RIA and ROCCIPI Methods in the preparation of Academic Papers since the promulgation of Law Number13 of 2022 is not optimal. It was found that only one law had used the RIA method, namely Law Number 13 of 2022. As for the other legal academic texts analyzed, it shows that there is a study of the implications of implementing the new system that will be regulated in the law on aspects of people's lives and their impact on aspects of the state's financial burden but still partially explains the problems, objectives, and benefits although most are normative and qualitative. In the future RIA and ROCCIPI can be implemented in a broader and holistic scope. It can be implemented by changing the systematics of Apendix I to Law Number 13 of 2022 by improving the existing Appendix I."

"Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi minyak kelapa sawit sebesar 60% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Salah satu produk industri kelapa sawit yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah minyak goreng. Tingginya produksi dan konsumsi minyak goreng menjadikan produk ini sebagai salah satu komoditi yang esensial untuk menunjang kehidupan masyarakat. produksi minyak kelapa sawit menjadi kontroversi karena prosesnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pelepasan gas rumah kaca, dan pencemaran ekosistem perairan. Selain itu, kemasan plastik minyak goreng yang terbuat dari bahan baku tak terbarukan juga menambah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Untuk dapat mengatasi masalah ini dan menuju produksi minyak goreng yang berkelanjutan, penelitian ini menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produksi satu liter minyak goreng dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA). Penelitian ini menganalisis dampak produksi minyak goreng dalam tiga jenis kemasan terhadap sepuluh kategori dampak lingkungan. Secara keseluruhan, dampak lingkungan terbesar dihasilkan oleh proses produksi minyak goreng. Proses yang paling banyak menjadi hotspot dalam kesepuluh kategori dampak adalah proses transportasi, penggunaan listrik, dan penggunaan pupuk. Jenis kemasan botol merupakan jenis kemasan yang paling banyak memiliki nilai dampak tertinggi dari sepuluh kategori yang dinilai.

---

Indonesia is the largest palm oil producing country in the world with palm oil production of 60% of the world's palm oil production. One of the products of the palm oil industry that is most widely used by the community is cooking oil. The high production and consumption of cooking oil makes this product one of the essential commodities to support people's lives. The production of palm oil is controversial because the process causes environmental damage such as deforestation, the release of greenhouse gases, and pollution of aquatic ecosystems. Alongside the problem mentioned, the plastic packaging that are made of unrenewable resources will also add some environmental problems. To be able to overcome this problem and lead to sustainable cooking oil production, this study analyzes the environmental impact produced by the production of one liter of cooking oil using the Life Cycle Assessment (LCA) method. This study will analyze the environmental impacts of cooking oil production in three types of packaging on ten environmental impact categories. The cooking oil production gives the most environmental impact. The process that have the most hotspots of all categories are transportation, electricity, and fertilizer usage. The bottle type of packaging has the highest rank of all impact categories."

"Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang telah terselenggara selama 18 tahun. Ditemukan bahwa terdapat ketidakselarasan antara pelaksanaan KKS dengan aspek kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kesehatan dari penyelenggaraan KKS dengan melihat perbandingan aspek kesehatan (IPKM, UHH, prevalensi TB paru, dan prevalensi diare) antara kabupaten/kota yang menyelenggarakan dan tidak menyelenggarakan KKS, serta kabupaten/kota yang mendapat dan tidak mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan data sekunder terkait pada tahun 2018 yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji T-Test. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat perbedaan mean secara statistik dengan rincian kabupaten/kota yang menyelenggarakan KKS maupun mendapat penghargaan Swasti Saba memiliki rata rata IPKM dan UHH yang lebih tinggi daripada yang tidak menyelenggarakan atau tidak mendapat penghargaan. Untuk variabel prevalensi TB paru dan prevalensi diare, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean yang bermakna secara statistik. Dari penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dampak kesehatan yang lain maupun melakukan pendalaman dari penelitian ini. Pemerintah dapat mengevaluasi kembali terkait dampak pada aspek kesehatan dari penyelenggaraan KKS.

---

Kabupaten/Kota Sehat is one of the efforts to improve public health status which has been held for 18 years. It was found that there was a mismatch between the implementation of the KKS and the health aspects. Therefore, this study aims to describe the health impact of KKS implementation by looking at comparisons of health aspects (IPKM, UHH, pulmonary TB prevalence, and diarrhea prevalence) between districts/cities that organize and do not organize KKS, and districts/cities that get and did not get the Swasti Saba award. This research is a descriptive study using related secondary data in 2018 which then analyzed univariately and bivariately using the T-Test. Based on the analysis, it was found that there was a difference in the mean statistically where the districts/cities that organized KKS or received the Swasti Saba award had a higher average IPKM and UHH than those that did not organize or did not receive an award. For the variable prevalence of pulmonary TB and prevalence of diarrhea, it was concluded that there was no statistically significant mean difference. From this study, it is suggested that future researchers can explore further related to other health impacts as well as deepen the results of this research. The government can re-evaluate the impact on the health aspect of the KKS implementation."

"Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat) akan menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Diperkirakan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) sekitar 30 persen (BKKBN, 2017). Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan diri menyambut bonus demografi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa broadband menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja baru dan layanan yang menunjang pendidikan dan kesehatan. World Bank menyampaikan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (World Bank, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengembangan permintaan (demand) layanan pitalebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA). Hasil dari penelitian ini selanjutnya mengusulkan adanya intervensi regulasi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkendala oleh biaya (affordability barrier) untuk berlangganan layanan pitalebar bergerak (mobile broadband). Bantuan yang diberikan berupa biaya pembelian perangkat pitalebar bergerak (smartphone) dan biaya berlangganan layanan pitalebar bergerak (layanan data). Dengan adanya intervensi regulasi ini diperkirakan penetrasi pelanggan pitalebar bergerak (mobile broadband) akan mencapai 77% pada tahun 2025 dan memberikan manfaat (net social benefit) sebesar US$ 43,81 milyar.

---

Indonesia with the fourth largest population in the world (after China, India, and the United States) will welcome the demographic bonus which is expected to occur in 2030. Demographic bonus is a phenomenon where the population structure is very beneficial in terms of development because the population of productive age is very large, while the proportion of young people is getting smaller and the proportion of elderly is not much. It is estimated that the age of the labor force (15-64 years) reaches around 70 percent, while the unproductive population (aged 14 years and under and aged over 65 years) is around 30 percent (BKKBN, 2017). However, if the Indonesian people are not able to prepare themselves to welcome the demographic bonus, such as providing employment and improving the quality of human resources, there will be problems, namely the occurrence of large unemployment and will be a burden on the state. From several studies that have been carried out it is known that broadband is one of the important factors in driving economic growth by providing new jobs and services that support education and health. World Bank said that the addition of 10% broadband penetration triggered economic growth of 1.38% in developing countries and 1.12% in developed countries (World Bank, 2010). This research aims to analyze the development of demand for mobile broadband services in Indonesia using the regulatory impact analysis (RIA) method. The results of this study further suggest a regulatory intervention by providing assistance to the public that is constrained by the cost (affordability barrier) to subscribe to mobile broadband services. Assistance is provided in the form of costs for purchasing mobile broadband devices (smartphones) and subscription fees for mobile broadband services (data services). With this regulatory intervention it is estimated that mobile broadband subscribers penetration will reach 77% by 2025 and provide a net social benefit of US $ 43.81 billion."

"Dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satu instrumen penglolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan lingkungan adalah AMDAL.Setelah lebih dari tujuh belas tahun AMDAL berjalan Yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, banyak pihak merasa bahwa AMDAL belum menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 99 tentang berpengalamannya dan belum memadai SDM komisi penilaian dokumen AMDAL Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sejak awal perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang dihasilkan.Evaluasi mutu dilakukan dengan uji kriteria mutu dokumen AMDAL (Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, 2002). Pada penelitian ini difokuskan pada uji mutu aspek Konsistensi, Keharusan, dan Relevansi. Tujuan dari uji mutu aspek konsistensi untuk melihat, apakah komponen dampak penting yang tercantum dalam dokumen ANDAL konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA, dan membandingkan komponen dampak penting yang tercantum dalam Bab Prakiraan Dampak Penting dan Bab Eva/uasi Dampak dari dokumen ANDAL.Uji mutu aspek keharusan dilakukan untuk melihat apakah pelingkupan dampak pentinG yang hasilnya tercantum dalam Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA, telah dilakukan melalui proses konsultasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Kep a Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, dan apakah pelingkupan telah dilakuk:an melalui preses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan pe usatan dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Kepl Bapedal No. 09 Tahun 000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.Pada uji mutu keharusan ini juga, akan melihat apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungJan yang ditelaah pada Bab Prakiraan Dampak Penting telah diprakirakan besar dampak (magnitude of impacf). Pada bab tersebut, apakatl setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditetaah,te ah ditetapan sifat penti g dari besar dampak yang tlmbul dengan mengacu pada Kepka Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai t1kuran Dampak penting Penggunaan ketiga kriteria uji mutu tersebut (uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi) disebabkan karena ketiga uji tersebut merupakan kriteria-kriteria uji yang paling mendasar dalam studi AMDAL, dan ketiga uji mutu tersebut lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria uji yang lain, atau dengan kata lain ketiga kriteria uji tersebut tidak diperlukan penilaian yang mempunyai tingkat kepakaran tinggi.Teknik pengambilan sampel cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berkelompok, yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap , peneliti menginvetaris Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang telah terbentuk, yaitu ada 86 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Tahap II, dari Komisi Penilai AMDAL yang telah dibentuk, peneliti menyeleksi lagi berapa komisi yang telah menyetujui dokumen AMDAL, tercatat ada 24 Komisi Penilai AMDAL p nilai. Tahap ill, dari 24 Komisi Penilai AMDAL yang telah menyetujui dokumen AMDAL, kemudian peneliti melakukan penyeleksian Komisi Penilai AMDAL abupaten/ ota yang ada di Jawa dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota ang b rada di Luar Jawa. Dari hasH seleksi ada 4 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten di Jawa dan 10 Komisi Penilai AMDAL di Luali Jawa, dan tahap N, berdasarkan pertimbangan kelengkapan dokumen AMDAL (Dokumen KA, ANDAL, RKL, BPL) dan berdasarkan minimal pengambilan sampel P,enelitian representatif menurut Chounnan adalah 30°/o, maka peneliti mengambil secara acak 5 dokumen AMDAL yang di nilai Komisi Penilai AMDAL di Jawa dan 5 dokumen AMDAL yang dinilai omisi Penilai AMDAL Kaupaten/Kota di Luar Jawa. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi terhadap mutu ke-10 dokumen AMD'AL yang telah disetujui tersebut dengan uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi). Kemudian hasil uji terseb t dianaHsis apakah sudah sesuai dengan mut tersebut.Hasil analisis difiarapkan menjadi bahan rekomenclasi ke ada pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah perbaikan, baik pada tatanan kebijakan Hasil uji mutu aspek relevansi terhadap ke-10 dokumen yang telah disetujui, terdapat hanya 4 dokumen yang memenuhi uji. Dokumen tersebut adalah Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Terminal Purwokerto, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Banyumas; Dokumen AMDAL Kegiatan Penambangan Pasir !aut PT. Perrnata General Utama, Kabupaten Perairan Barat Laut Pulau Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten kepulauan Riau, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Riau; Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Umum Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Tlmur, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Bontang; Dan Dokumen AMDAL Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogar, Jawa Barat, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogar.Hasil uji Pembobotan, yakni menilai doltumen AMDAL be dasarkan uji aspek konsisten, keharusan dan relevansi. Hasil uji memperlihatkan bahwa ke-10 dokumen AMDAL yang diuji tersebut, tidak di apat satupun dari dokumen­ dokumen tersebut yang memenuhi ke-3 uji mutu, baik uji mutu aspek konsistensi maupun uji mutu aspek keharusan dan uji mutu aspek relevansi secara lengkap. Rendahnya mutu dokumen AMDAL dipengarutii banyak faktor. Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, yait konsultan atau pemrakarsa pada mumya belum menaati dan melaksanakan masukan/saran perbaikan dari anggota komisi penilai AMDAL. Staf penyelenggara AMDAL kurang eennat dalam mengoreksi kembali dokumen AMDAL. Belum melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak dalam sidang komisi secara aktif.

---

In the frame work of minimizing environmental degradation caused by development, a sustainable develOpment which is orientea to nvironmental concept needs to be implemented. One of environmental management: instruments to achieve it is Environmental Impacts AsSessment (AMDAL).After AMDAL lias been implemented for more than 17 years or since Government Regulation number 29/1986 has been enactedr a lot of parties think that AMDAL has not been an effettive instrument yet to prevent and control the impact on environment of regency levels, namely 48 AMDAL documents. There's concern about the quality of AMDAL documents, since the members of regional commission of assessment don't have much experience. Threrefore, starting from the beginning, the AMDAL documents produced need to be evaluated.The evaluation is done on the criteria test of AMDAL documents (Deputy Assisstent for Environmental Impact Assessment, 2002). This research is focused on test of quality of consistency, necessity, and relevance. The writer takes cluster random sampling carried out in several stages. In the first stage, the writer inventories the existence of 86 regional commission of assessment. In the second stage, the writer: selects more commitees who have approved the AMDAL documents. There are 24 committees. In the third stager the writer selects a regional commission of assessment whether coming from Java or autside Java Islan out of 24 commrtt:ees who have approved the AMDAL documents.The completeness of documents, such as framework of reference (KA), a study ot environmental imfacts (AMDAL), an environmental management plan (RKL) and an environ mental monitoring plan (RPL) are also taken into consi eration.The result of selection process is there are 14 regional ommisslons of a sment from Java and 10 regional commissions of assessment from aotside Java. In the fou rth stage, the writer takes at random 5 AMDAL documents assessed by a regional commission of assessment from Java and 5 AMDAL decuments assessed by a regional commissions of assessment from outside Java Island. The writer evaluates all t e 10 documents focusing on the aspects of consistency, necessity an relevance.Then these test results are analyzed wether a)l the documents are in accordance those quality or not. The results of analysis are expected to be the recommendation points for those who will make improvement, whether on the policy technical matters to promote the qualitY. of AMDAL documents in the years to come."

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."