Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan perubahan iklim yang mengedepankan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak bisa didekati semata-mata dari satu disiplin ilmu. Dalam persoalan ini terkandung dimensi-dimensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan budaya. Disamping itu, dikaitkan dengan pembuatan kebijakan (decision making), persoalan perubahan iklim juga melibatkan dimensi yang luas, dari dimensi lokal, nasional sampai internasional"

"Sebagian studi komunikasi perubahan iklim berfokus kepada pembingkaian isu yang dilakukan oleh media arus utama. Penelitian kali ini mencoba berkontribusi dalam studi sejenis dengan melakukan komparasi pembingkaian antara media arus utama dan media niche dalam konteks negara berkembang. Studi diarahkan kepada perbandingan kedalaman, pembingkaian dan penggunaan sumber informasi, dengan metode analisis isi kuantitatif, antara Kompas.com, sebagai media arus utama, dan Mongabay.co.id, sebagai media niche di Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan kedalaman dan keragaman perspektif peliputan dari media niche. Secara keseluruhan, bingkai dampak dan atribusi pertanggungjawaban, dan sumber informasi yang berasal dari pemerintah Indonesia, cenderung digunakan oleh kedua kanal berita. Perbedaan terlihat dari Mongabay.co.id yang mengikutsertakan suara masyarakat lokal, dan lebih berfokus pada peliputan isu advokasi terkait perubahan iklim. Sedangkan Kompas.com mencoba menyeimbangkan sumber informasi dan cenderung tidak mengambil posisi secara eksplisit.

---

Some studies on climate change communication focus on issue framing conducted by mainstream media. This research aims to contribute to a similar study by comparing the framing between mainstream and niche media in the context of developing countries. The study focuses on the depth, framing, and use of information sources, using quantitative content analysis methods, between Kompas.com as mainstream media and Mongabay.co.id as niche media in Indonesia. The results show the depth and diversity of coverage perspectives from niche media. Overall, impact framing, accountability attribution, and information sources from the Indonesian government still tend to be used by both news channels. Differences are observed in Mongabay.co.id, which includes the voices of local communities and focuses more on advocacy  coverage related to climate change. In contrast, Kompas.com attempts to balance information sources and tends not to take explicit positions."

"Legal aspects of mitigation and prevention of climate change in Indonesia."

"ABSTRAKDampak perubahan iklim mempengaruhi perekonomian dan masyarakat, tetapi saat ini belum tercermin dalam sistem akuntansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi. Sistem akuntansi yang mengintegrasikan data ekonomi, sosial, dan lingkungan akan mendorong pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem akuntansi Social Environmental Economic Accounting Matrix SEEAM tahun 2008 yang mengintegrasikan Sistem Neraca Sosial Ekonomi SNSE , dengan dampak perubahan iklim yang ditimbulkan oleh emisi GRK dan menganalisis SEEAM untuk mengetahui dampak perubahan iklim pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian berupa terbangunnya SEEAM perubahan iklim tahun 2008 yang mengambarkan penurunan PDB tahun 2008 sebesar Rp215.336,64 Miliar atau 4,18 PDB akibat dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, analisis atas SEEAM menunjukkan bahwa pendapatan institusi, nilai tambah dan konsumsi atas output sektor produksi mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak perubahan iklim. Kebaruan penelitian ini adalah pada penyusunan SEEAM yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dengan menggunakan nilai moneter sehingga dapat menjadi alat analisis kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

---

ABSTRACTClimate change have impacted to the economy and people but haven rsquo;t been incorporated in the national accounting system for decision making tool in the economic development. The accounting system that has already incorporated economy, social and environment data in it makes the development policy tend to more sustainable. This research want to develop the Social Environmental Economic Accounting Matrix SEEAM year 2008 by integrating Indonesia Social Accounting Matrix SAM 2008 with the impact of climate change to be used for decision making tool and, to know how the climate change will impact the economy and people walfare. The research has developed the Climate Change SEEAM year 2008 and shows that the decreasing of the GDP in 2008 by Rp215.336,64 Billion or 4,18 GDP caused by climate change. Furthermore, the climate change also decreases the income of the household, the value-added and the consumption of the production of the Sector. The novelty of the research is the development of the SEEAM that has already integrated the monetary value of the economy, social and environment activities for the economy development decision making tools. "

"Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasidalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dariisu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidupkonvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim.Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalahkedudukan hukum sebagai hambatan prosedural. Dalam perkara Izin LingkunganPLTU Celukan Bawang yang merupakan perkara litigasi perubahan iklim terkaitAmdal pertama di Indonesia, gugatan Penggugat ditolak oleh PTUN Denpasarkarena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini akan melihatbagaimana kedudukan hukum dalam perkara litigasi perubahan iklim di Indonesiamuncul sebagai hambatan dengan membandingkan dengan Perkara Earthlife v.MoE dan Border Power Plant v. DoE dan BLM . Lebih jauh lagi, Penelitian iniakan melihat bagaimana PTUN Denpasar mempertimbangkan isu emisi GasRumah Kaca sebagai elemen penting dalam litigasi perubahan iklim. Penelitianini berkesimpulan bahwa kedudukan hukum dapat menjadi hambatan bagi litigasiperubahan iklim apabila terdapat inkonsistensi interpretasi terkait kedudukanhukum di Pengadilan. Selain itu, PTUN Denpasar belum dapat melihatkekhususan dari emisi gas rumah kaca yang merupakan karakteristik isuperubahan iklim. Padahal, dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, perkaraini memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan hukum.

---

Climate change litigation cases have been growing in numbers and identified in

various jurisdictions, including Indonesia. However, the characteristic on climate

change issues that differ from conventional environmental problems lead to

several legal issues arise in climate change litigation. One of them is legal

standing as the procedural barrier on climate change litigation. On Indonesia’s

first EIA related climate change litigation case, Celukan Bawang Coal-Fired

Power Plant, PTUN Denpasar rejected the plantiff’s claim as they failed to fullfill

the legal standing criteria. This study will examine how is standing provision in

Indonesia arises as a procedural barrier by comparing the case with two other

cases in two different jurisdictions,such as Earthlife v. MoE and Border Power

Plant v. DoE and BLM. Furthermore, this study will examine PTUN Denpasar’s

consideration on greenhouse gases emission as one of the core characteristics of

climate change issue. This study concludes that standing provision in Indonesia

may pose a procedural barrier for climate change litigation if interpreted

inconsistently by the court. In addition, PTUN Denpasar has failed to show an

adequate understanding on greenhouse gasses as the core of climate change issue.

Reflecting on Indonesia’s current legal framework, this case used to have a huge

potential on promoting legal reform."

"Having huge tropical forest resources and simultaneously still struggling to cope with the dwindling forest resources, Indonesia's forest mitigation efforts are very crucial following the agenda of the 2015-2019 mid-term national development planning (the RPJMN). For the government, these become more crucial because of the weak implementation of forestry sector governance, indicate by significant deforestation and forest degradation, extreme forest fires, high tenurial conflicts and land-use and land cover changes. The relevance of these issues is not only related to the recent weak forestry management but also how a set of mid-and long-term national forestry policies can be sustainably implemented. Furthermore, the implementation agenda of climate change mitigation policies of the forestry sector will closely relate to the regional roles. Therefore, putting climate change mitigation policies of the forestry sector in the RPJMN in the framework of the regional roles becomes high priority. The research, applying descriptive analytical approach and considering views from considerable public and private stakeholders in the provinces of Papua and Aceh, found that the two provinces have not demonstrated an optimum role in sustaining the national policies. Government's political will still needs to be directed to more transparent regional roles on this issue. There is also an urgent need to strengthen coordination and synergy between the central and regional government, and efforts to attract more public supports."