Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPasar adalah salah satu dari pusat pelayanan, yang inerupakan bagian dari kegiatan kehidupan kota yang mernpunyai fungsi pelayanan. Artin ya, yang jasanya diper-lukari oleh anggota masyarakat. Sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi penduduk di sekitarnya, pasar berfungsi inenyalurkan barang-barang bagi penduduk di wilayah yang berdekatan derigannya.Masalah yang diajukan dalain penelitian mi adalah bagainiana pola persebaran dan hirarkhi pusat pelayanan di Kotamadya Surakarta, serta jangkauan pelayanan kebu- tuhan sehani-hari niaupun kebutuhan bukan sehari-hani tiap-tiap pusat pelayanan tersebut.Dari penelitian diketahui terdapat tiga kelas pasar di Kotamadya Surakarta, yaitu pasar kelas 1, pasarkelas 2 dan pasar kelas 3. Persebaran pasar di Kotamadya Surakarta berdasar- kan pada suatu tradisi belanja penduduknya, bukan atas dasar efisiensi seperti yang dikemukakari oleh Christaller.Jangkauan pelayanan pasar untuk kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan bukan sehari-hari, terdekat dimiliki oleh pasar kelas 3. Sedangkan jangkauan pelayanan ter- jauh kebutuhan sehani-hani dan kebutuhan bukan sehari-hari dimiliki oleh pasar kelas 1.

---

"

"ABSTRAKPertumbuhan dan arus Perpindahan penduduk dan desake kota yang cukup tinggi, telah menimbulkan berbagaimasalah di perkotaan. Salah satu masalah perkotaanyang serius adalah tumbuh dan meluasnya pemukimankumuh. Keadaan lingkungan yang demikian tentu akansangat tidak menguntungkan baik dari segi keamanan,kesehatan penduduk, kenyamanan dan keindahan, maupundari segi kebijakan pemerintah dalain usahameningkatkan Icualitas sumberdaya manusia. Salah satu upaya yang dilakukan dan dikembangkan olehpemerintah dalam pembangunan lingkungan penmukimankumuh adalah melalui Program Perbaikan Kampung atauProgram KIP (Kampung Improvement Program), yangbertumpu pada ide Tri Bina dengan pembangunan yangsifatnya fisik. Kotamadya Surakarta sebagai salahsatu kota budaya di Propinsi Jawa Tengah juga tidakterlepas dari masalah pemukiman kumuh. Salah satukawasan pemukiman kumuh di Daerah Kotamadyasurakta terletak di Kelurahan Semanggi, KecamatanPasar Kliwon. Program KIP di Surakarta dilakukanmulai tahun 1994/1995 hingga 1999/2000. penelitian tesis membahas: 1) Bagaimana dampakprogram perbaikan kampung tersebut terhadap perbaikanlingkungan fisik?; 2) Apakah program perbaikankampung telah menyentuh terhadap perbaikan kondisikesehatan dan sosial masyarakat lingkunganpemukiman kumuh? Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanapersepsi masyarakat tersebut terhadap manfaatprogram perbaikan lingkungan fisik, mengetahuiberapa besar pengaruh program KIP terhadap perbaikankualitas hidup terutarna derajat kesehatan dan sosialmasyarakat di wilayah perumahan kumuh danmengevaluasi keberhasilan Program KIP. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Semanggi,Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta,khususnya di wilayah pemukiman kumuh yang memperolehbantuan Program KIP. penelitian dilaksanakan selamadua bulan dan bulan Maret hingga Mei 1997. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk diKelurahan Semanggi yang berjumlah 22.316 Jiwatercakup ke dalam 20 RW. Sampel penelitian ini adalah130 orang responden yang berasal dan RW 010, RW 04,RW 018, dan RW 02 yaitu wilayah yang mendapat ProgramPeriode tahun 1994/1995. Pengambilan sampeldilakukan dengan dua cara yaitu purposive randomsampling dan simple random sampling. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengandesain ex post facto. Jenis dan instrumen yangdigunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian iniadalah pengumpulan data primor berupa hasil wawancaradan kuesioner, serta data sekunder yang diperolehdaro beberapa instansi pemerintah. pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukandengan pengarnatan dan studi komparasi kondisivaniabel lingkungan fisik dan kondisi variabellingkungan sosial antara sebelum mendapatkan programKIP dan setelah mendapatkan Program RIP. Komparasiatau perbandingan tersebut dilakukan denganmenggunakan data kuesioner yang diberikan kepadaresponden untuk selanjutnya diuji secara statistikinferensial chi-kuadrat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakatKelurahan Sernanggi Kotarnadya Surakarta menganggapProgram NIP bermanfaat bagi mereka. Dalam halperbaikan kualitas hidup, terutama derajat. Kesehatandan sosial masyarakat, Program KIP menunjukkan adanyaPengaruh yang cukup besar. Keberhasilan Program Perbaikan Kampung (RIP) dapatdilihat pada hampir seluruh aspek kondisi tempattinggal, seluruh aspek kesehatan, dan hampir seluruhaspek sosial ekonomi masyarakt. Program KIPmenunjukkan adanya kebehasilan dalam aspek perubahanjenis rumah, lantai rumah, sumber air bersih, saluranpembuangan air limbah, keadaan jalan, kondisi airbersih, kondisi tanah, dan kondisi udara. Berkaitandengan kondisi tempat tinggal, Program KIP tidakberhasil memberikan perubahan jenis penerangan dantempat pembuangan sampah Dalam aspek kesehatan Program KIP terbuktiMenunjukkan perubahan dalam hal penyakit yangdiderita, sumber air bersih, sarana kesehatan,manfaat sarana kesehatan, dan sarana wc umum. Berkaitan dengan kondisi Sosial ekonomi masyarakat,program KIP menunjukkan keberhasilan dalam perubahankegiatan belajar anak, penngkatan usaha dan jumlahpendapatan. Program KIP tidak berhasil memberikanmanfaat bagi kegiatan-usaha dan penataan lingkungan. Sebagian besar dan mereka menunjukkan partisipasiatau peran sertanya pada waktu pelaksanaan KIP maupunpemeliharan hasil KIP. Perilaku responden di dalampelaksanaan KIP maupun pemeliharaan hasil KIP adalahperilaku yang bermotivasi. Perilaku responden menjadiberarti karena dimiliki beberapa peranan atautanggung jawab yang mengarahkan perilakunya. Peranantadi diperoleh dan lingkungannya (terutamamasyarakat) dalam bentuk interaksi sosial. Perilakudalam pemeliharaan sarana hasil KTPadalah suatu keluaran dan kepribadian responden.

---

ABSTRACTThe growth and the flow of citizens removal fromvillage to town is extremely high and has inflictedto a various problems of urban affairs. One of themseriously grown and extended considerably wereslummed settlement. Such environmental condition iscertainly very unfavorable, either in terms ofsecurity, public health, beauty and comfort as wellas government?s policy in the effort to improve thequality of human resources. One of the efforts which is carried out anddeveloped by the government in slum settlementenvirontmental rehabilitation is through the KampongImprovement Program of KIP which rest on TriBina idea by development saving physicalcharacteristic. The municipality of Surakarta as Oneof cultural town in the Central Java Province isalso not independent of slammed settlement problemsone of them is located in Kelurahan Semanggi,subdistrict of Pasar Kliwon. KIP Program inSurakarta Was Carried Since 1994/1995 to1999/2000. This thesis discusses: 1) What is the impact toKampong Improvement Program towards physicalenvironment?; 2) whether or not the KampongImprovement Program has touched the improvement ofsocial health Condition and the slummed settlementfacilities? This research is designed to find out how people?sperception to the benefit of physical surroundingsimprovement program, to find out the magnitude ofthe impact of environmental improvement programtowards the quality of life, especially the degreeof health and social conditions in the area of slummsettlement, and to evaluate the achievement of KIPProgram. The location of this research is Kelurahan Semanggì,Subdistrict of Pasar Kliwon, Municipality ofSurakarta, which obtained Kip Program support.Whereas the time of research took place about twomonths from March to May 1997. The populatíon of this research were the inhabitantsof Kelurahan Semanggi totaled 22.316 peopledjstributed in some 20 RW. The sample of thissearch included 130 respondents cominq from RW 10,04, RW 18, and RW 02, all of which obtain duringthe. 1994/1995 period. Sampling was carried out byway of proportional random sampling and simplerandom sampling. This research represents a survey using ex postfacto design. The instrument of this research wasprimary data collection in the form of interview andquestionairs, along with secondary data obtainedfront several goverment agencies. variable measurement in this research was carriedout by observation and comparative study of physicalenvironmenta). condition and social condition betweenbefore and after obtaining KIP Program. Saidcomparation was obtained by using a questionair datagiven to respondents for further test on ainferential manner using Chi-square. The results of this research concluded that peopleof Kelurahan Semanggi, Municipality of Surakartaconsidered that the KIP Program is of great benefit.In case of life quality improvements especiallypeople?s health quality the KIP Program showed afairly large influence. The success of Kampung Improvement program (KIP) canbe seen at the condition of silence, health, andPeople T5 social economy. Most of them showedParticipative role in the implementation of KIP asWell as safeguarding the results The Respondent? sbehavior in the implementation as well assafegurding the results of KIP are motivated andpurpose directed behavior. It will becomesignificant because it has several roles andresponsibility directing its behaviour. Such- role isobtained from their environment (especially thepeople) in the form of social interaction.participative behavior safeguarding. the results ofKIP is an output of respondent?s personality."

"Penelitian ini bertitik tolak dari belum optimalnya kinerja dan peran Orsos, baik sebagai pilar partisipan masyarakat maupun mitra pemerintah yang andal, dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Ketergantungan dana pada pihak eksternal mau pun kelemahan manajerial merupakan kendala utama dalam mewujudkan hal itu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mencoba mendeskripsikan pola kepemimpinan yang diterap kan pengelola orsos yang menjadi- subyek penelitian . Dengan upaya itu, diharapkan juga akan memberikan gambaran mengenai manajemen organisasi, serta mencerminkan sejauhmana kesiapan orsos, dalam menyambut tantangan di akhir PJP II, dimana 75% sasaran pembangunan kesejahteraan social dan usaha kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab masyarakat. Dengan tipologi pola kepemimpinan Hillel Schmid, sebagai piranti analisis, mama pendeskripsian pola kepemimpinan dimaksud diarahkan pada penerapan pendelegasian wewenang dan orientasi kepemimpinan atas lingkungan organisasi. Di samping itu, juga akan dicoba diungkap apakah pola kepemimpinan yang diterapkan memiliki hubungan dengan perkembangan organisasi yang bangan organisasi yang bersangkutan. Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa pola kepe mimpinan yang diterapkan oleh 11 (sebelas) orsos yang menjadi subyek penelitian, pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu (a) pola desentralisasi-eksternal-, pada orsos tipe A dan tipe B, serta (b) pola semi desentralisasi-internal, pada or sos tipe C dan tipe D. Kenyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan pimpinan organisasi ternyata tidak selalu berhubungan dengan perkembangan organisasi yang bersangkutan. orsos tipe E. yang notabene dapat di anggap dalam tahap perkembangan titik tengah, ternyata dapat menerapkan pola desentralisasi-eksternal, dan bukannya pola desentralisasi-internal ataupun sentralisasi eksternal seperti yang diperkirakan. Kemudian orsos tipe D, yang notabene da pat dianggap dalam tahap perkembangan awal, ternyata dapat me nerapkan pola semi desentralisasi-internal, dan bukannya pola sentralisasi-internal seperti yang diperkirakan."

"ABSTRAKPenyakit Tb paru terdapat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Upaya pemberantasan penyakit Tb paru di Indonesia telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1908 oleh suatu perkumpulan ( CVT ), yang selanjutnya menjadi yayasan ( SCUT ). Setelah kemerdekaan dilakukan oleh pemerintah, pada tahun 1952 programnya terdiri atas vaksinasi BCG dengan didahului test Mantoux, pengobatan penderita dan penyuluhan kesehatan . Pemerintah mengharapkan pada akhir Pelita V prevalensi penyakit Tb paru di Indonesia menjadi 2,4 per 1000 penduduk, dan pada tahun 2000 menjadi 2 per 1000 penduduk. Kenyataannya pada awal Pelita V penyakit Tb paru masih dinyatakan sebagai masalah kesehatan di Indonesia. Secara umum tujuan penelitian ini adalah : Mendapatkan informasi tentang pengaruh faktor risiko terhadap kejadian Tb paru BTA + dalam rangka meningkatkan kegiatan Program Pemberantasan Penyakit Tb Paru di Kotamadya Surakarta. Secara Khusus yang diteliti adalah pengaruh tinggal serumah dengan tersangka penderita Tb paru, kontak dengan tersangka penderita Tb paru yang tidak berobat, tinggal dirumah yang berventilasi kurang , tinggal dikamar yang berventilasi kurang, tinggal dikamar yang masuknya cahaya matahari kurang, tinggal dirumah yang padat penghuni, pengaruh tinggal dalam kamar yang padat penghuni, kontak lama dengan tersangka penderita Tb paru, pengaruh tinggal dalam kamar yang lenmbab, merokok, terhadap terjadinya kasus Tb paru BTA + di Kotamadya Surakarta. Penelitian dilakukan dengan metode kasus kontrol. Sebagai kasus dipilih penderita TB Paru BTA + yang berobat ke pelayanan kesehatan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kotamadya Surakarta. Kontrol diambil dari tetangga terdekat penderita Tb paru BTA +. Cara pemilihan kontrol dilakukan secara acak dengan mengundi diantara penghuni serumah, yang berumur diatas 14 tahun. Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan isian. Ditentukan kasus sejumlah 202 orang dan kontrol 202 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Faktor risiko yang terbukti mempunyai hubungan dengan terjadinya penderita Tb paru BTA + adalah kontak dengan tersangka penderita Tb paru. Orang yang kontak dengan tersangka penderita Tb paru mempunyai kemungkinan 3,027 ( 1,24 - 7,39 ) kali terkena Tb paru dibanding dengan orang yang tidak kontak dengan tersangka penderita Tb paru Tak ada interaksi antara kontak dengan tersangka penderita Tb paru dengan faktor risiko tinggal dirumah yang berventilasi kurang , tinggal dikamar yang berventilasi kurang, tinggal dikamar yang masuknya cahaya matahari kurang, tinggal dirumah yang padat penghuni, tinggal dalam kamar yang padat penghuni, tinggal dalam kamar yang lembab, dan merokok. Faktor risiko ventilasi kamar dan kepadatan penghuni serumah menjadi konfonding antara faktor risiko kontak dengan tersangka penderita Tb paru dengan terjadinya penderita Tb paru BTA +. Berdasarkan hasil penelitian ini diusulkan untuk mengadakan penelitian dengan mengambil kontrol sedemikian rupa sehingga dapat diketahui faktor lingkungan apakah yang berpengaruh terhadap terjadinya penderita Tb paru BTA +. Sambil menunggu penelitian yang lebih baik dapat, ditingkatkan penanganan kepada penderita dan kontak serumah , serta ventilasi kamar, dan kepadatan penghuni serumah dalam usaha mengurangi penularan Tb paru di Kotamadya Surakarta sesuai dengan hasil penelitian ini. Daftar Pustaka : 60 ( 1974 -- 1992 )"

"Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi.Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik.Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal.Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha.Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis."

"Angkutan kota di Kota Surakarta,adalah merupakan sarana angkutan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota dan daerah sekitarnya,dalam rangka mobilitas penduduk untuk membantu aktivitas kegiatan ekonomi,sosial dan keperluan lainnya untuk mengetahui kondisi eksekutif pelayanan angkutan kota terutama kinerja pelayanan di lakukan survei opini dari pemakai/pealanggan yang sekaligus mendapat responden tentang harapan yang di inginkan...."

"Desentralisasi penduduk ke kota-kota pinggiran membentuk pusat perbelanjaan suburban. Kajian mengenai Desentralisasi dan Pusat Perbelanjaan merupakan salah satu fenomena di perkotaan yang menimbulkan multiplier effect, salah satunya adalah pergerakan pengunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik persebaran hirarki pusat perbelanjaan serta mengetahui pola pergerakan pengunjung dan fungsi pelayanan hirarki pusat perbelanjaan. Variabel yang digunakan adalah hirarki pusat perbelanjaan, dan pola pergerakan pengunjung, dengan teknik kuota sampling serta analisis penyebaran dan interelasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa persebaran hirarki pusat perbelanjaan berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Pola pergerakan pengunjung menunjukan bahwa hirarki pusat perbelanjaan tidak memiliki hubungan dengan besaran pergerakan. Namun semakin tinggi hirarki ukuran pusat perbelanjaan maka motif pergerakan semakin beragam sehingga faktor jarak tidak menjadi penghambat pergerakan. Berdasarkan pola pergerakan pengunjung terlihat bahwa sebagian besar hirarki pusat perbelanjaan berperan sebagai pusat pelayanan dan setiap pusat perbelanjaan memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda.

---

Decentralization to suburban area develops suburban shopping center. Study of decentralization and shopping centre is one of the phenomena in urban areas that cause a multiplier effect, one of them is movement of visitors. The purpose of this research was to determine the dispersion of the shopping center hierarchy then determine the pattern of visitor's movement and service functions of the shopping center hierarchy. The variables are Pattern of Visitor's Movement and Shopping Center Hierarchy, with a quota sampling and analysis of distribution and interrelations.

The result of this research show that the dispersion of shopping center hierarchy has a positive connection with a number of population. Pattern of Visitor's Movement indicates that shopping center hierarchy doesn't have connection with the amount of movement. However, the higher of hierarchy of shopping centers also affected to various motive, so that the distance's factor does not obstacle of movement. Based on pattern of visitor's movement show that many of shopping center hierarchy is a service center and every shopping centers have a different characteristic."

"An Analysis on the Quality Service of The Management of the Multiple-floored Low-Priced Housings (Case Study of the Multiple-floored Low-priced Housing at the Karang Anyar Village, Sawah Besar Sub District, of Central Jakarta District, in the Province of the Jakarta Capital City)The village Karang Anyar is one of many slum areas found in the Central Jakarta District. But not categorized as illegal housings, since the area has been inhabited for decades and passed on trough some generations, furthermore in the land with once was set in fire that devastate all the housings on it, many of the people living there are already granted with Certificate for the land they occupied.The Development of the Multiple-floored Low-priced Housing provided by the Local Government of the Capital City of Jakarta is part of it's service to the public, in order to meet the need for homes for city inhabitants. It is expected that the management of the multiple-floored housings to provide good service quality for the satisfaction the occupants of the multiple-floored housings.Service represents the implementation of the policy with has been formulated by the policy maker in this case, The Capital City of Jakarta Housing Agency. The service quality referred to including facility service implementation at the Multiple-floored Low-priced Housings at the Karang Anyar village, from unsatisfied up to extremely unsatisfied.The above mentioned matter is due to the lack of personnel to undertake the task on the field as the Person In charge on the location, as will as the inadequate operational cost allocated for the maintenance of the Multiple-floored Low-priced housings, which is caused by the collected can not cover the operational cost need.This research is finding out whether there is correlation or gap between the inhabitant's perception and expectation on the service quality of Multiple-floored housings management as well as the level of quality service implementation which is provided by the management of the Karang Anyar's Multiple-floored Low-priced housings.This research is a descriptive analysis and a case study based, the analysis is performed quantitatively, which can describe clearly factors of the Multiple-floored housings services. The Quantitative analysis is used due to the inclusion of research variables which is aimed at resolving the existing current problem.In this research the respondents are taken from some of the inhabitants of the Multiple-floored Housings involving 150 family heads out of totally 360 family heads occupied the housings.The data collection method used in this research is the questionnaire method in the form of questions list addressed directly at the inhabitants of the Multiple-floored housing based o the accidental sampling technique for those taken as respondent in this research.This kind of Data collection technique is applied to collect main data which '?ill be used to evaluate/answer questions in this research, besides by using study case . Since the case study method has variations can be either simple or even' complex . This case study can be implemented in one or more places at the same time.The outcome of this research reveals description of gap between perceptions and expectations of the occupants against the level of service provided by the management of the Karang Anyar Multiple-floored Low-priced Housings. The highest gap level figure is earned at the reliability dimension measurement reading - 2.48 with satisfaction level scores 42 %. the inhabitants fail to be satisfied according to their expectations. While the occupants satisfaction level from all dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) stand at 47 °/o with gap level of -2.21. therefore there is a gap between perception and expectation of the inhabitants of the Multiple-floored Low-priced housings of 53%. Therefore an improvement is obviously needed on all dimension of quality service, in order to meet the expectations of the inhabitants as the user of the service provided.Bibliography 60 books ( year 1973 - 2003 )"

"Dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur otonomi yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah. Demikian dengan Kota Surakarta, merupakan salah satu Pemda yang berada di Propinsi Jawa Tengah, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembangunan tidak terlepas juga dengan sumber pendanaan yang tersedia. Untuk sumber pendanaan pembangunan, sebagian besar dibiayai dari penerimaan sumbangan dan bantuan, sedangkan pendanaan rutin sebagian besar dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penerimaan dari bagian bagi hasil pajak/bukan pajak.Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Kotamadya Surakarta diharapkan memiliki kemandirian/kemampuan yang lebih besar. Namun, sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Kabupaten/Kota terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain timpangnya kebutuhan daerah dengan kapasitas fiskal; kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif; Lemahnya infrastruktur dan prasarana dan sarana umum; Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU yang tidak mencukupi); dan Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi.Guna menunjang otonomi di Kota Surakarta, maka yang diperlukan tidak hanya kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, akan tetapi yang terpenting adalah pengelolaan komponen-komponen tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kota Surakarta dikaitkan dengan ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal yang diperoleh sebelum dan sesudah UU Desentralisasi Fiskal diberlakukan masih relatif rendah, demikian Pula untuk hasil. analisis terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) baik sebelum dan sesudah UU Desentralisasi Fiskal menunjukkan rata-rata hasil yang relatif rendah. Sehingga dari kedua model tersebut dapat menyebutkan bahwa kinerja keuangan Kota Surakarta masih relatif rendah untuk mampu melakukan pembiayaan sendiri secara optimal (kondisi ini apabila dilihat dari total penerimaan daerah tanpa adanya sumbangan/bantuan baik dari Pemerintah Pusat atau Propinsi).Mengenai hasil analisa posisi Fiskal daerah yang dihitung berdasarkan Indeks Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (IPAD), elastisitas PAD terhadap PDRB, serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, menunjukkan bahwa hasil Nilai IPAD masih rendah. Sedangkan dilihat dari hasil analisis elastisitas diperoleh nilai elastis atau dapat dikatakan E>1. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta mampu membiayai pengeluaran pembangunan dengan asumsi sebagian besar anggaran tersebut diperoleh dari sumbangan / bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Propinsi. Untuk hasil data yang diolah Pemerintah Daerah Kota Surakarta mengenai potensi pajak, semua jenis pajak daerah wilayah Kota Surakarta pada era sebelum atau sesudah UU No. 34/2000 mempunyai kiasifikasi pada umumnya masuk dalam kategori berkembang, sedangkan untuk retribusi memiliki kategori prima, potensial dan berkembang.Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum dapat secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.Adapun beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan dengan penelitian ini maupun untuk pengkajian di masa mendatang adalah upaya-upaya penciptaan sumber-sumber penerimaan daerah baik dari pajak ataupun retribusi dan juga peningkatan kemampuan manajemen Pemerintahan Daerah Kota Surakarta terutama dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber penerimaan agar efisien dan efektif.Sedangkan ketidakoptimalan Kota Surakarta dalam pengelolaan dan pengendalian manajemen fiskalnya untuk peningkatan potensi PAD sebaiknya dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan peluang investasi terutama sektor/bidang strategic yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kota Surakarta."