Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian utang piutang antara karyawan dan PT. Total Indonesia untuk pemilikan sebuah rumah, skripsi, Agustus 1990. Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu manusia saling berhubungan satu dengan lainnya, untuk memperlancar hubungan itu diperlukan sarana penunjang seperti lembaga lembaga sosial atau norma-norma, salah satu sarana untuk memperlancar hubungan itu adalah perjanjian. Perjanjian bisa dilakukan antara dua pihak atau lebih, perjanjianpun bentuknya bisa bermacam macam diantaranya berupa perjanjian utang piutang antara pihak perusahaan dengan karyawannya. Dalam perjanjian itu sebagaimana lazimnya mempunyai syarat syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat yang penting untuk memperoleh pinjaman adalah karyawan PT.Total Indonesie WNI, masa kerja tertentu umur maksimum 50 tahun, tidak mempunyai utang pada perusahaan dan tidak menempati rumah dinas. Bila syarat syarat diatas telah terpenuhi maka karyawan berhak memperoleh pinjaman yang dibatasi jumlahnya tergantung dari gaji pokoknya. Karena perjanjian utang piutang ini dikaitkan dengan pemilikan sebuah rumah maka pinjaman itu harus diwujudkan dalam bentuk rumah dengan cara membeli, membangun atau merenovasi rumah lama, pinjaman tersebut harus dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan dengan memotong gaji karyawan. Selama pinjaman belum lunas maka perusahaan berhak menahan surat-surat rumah berupa sertifikat tanah berupa hak milik maupun hak guna bangunan dan izin mendirikan bangunan IMB , disamping itu karyawan diharuskan menanda tangani surat hak pembei banan hipotik di depan notaris terhadap tanah yang dijadikan jaminan. Berakhirnya perjanjian terjadi bila pinjaman telah dilunasi sebesar 80 persen dari jumlah pinjaman seluruhnya, sedangkan sisa sebesar 20 persen dari jumlah pinjaman akan diberikan pada karyawan sebagai grant. Bila karyawan berhenti bekerja sedangkan cicilan belum lunas maka hal ini akan dikaitkan dengan alasan berhenti bekerja untuk menentukan apakah karyawan tersebut berhak memperoleh grant 20 persen atau tidak. Kasalah biasanya timbul bila karyawan berhenti bekerja atas kemauan sendiri sedangkan pesangon tidak cukup untuk menutup sisa utang, hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah."

"ABSTRAKPerjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini."

"Diana Saraswati Purnamasari, Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia,?Perjanjian Baku Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi kasus: Analisis PerjanjianKPR antara PT. Bank Panin Tbk dengan X) dengan pembimbing Prof.Dr.Rosa Agustina, S.H., M.H. Perjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kali digunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkan isi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadi permasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari perjanjian baku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baku KPR Bank Panin. Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantor Bank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan perjanjian baku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metode wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit, persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin. Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis perjanjian yang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalah dengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya perjanjian baku ini.

---

Standard agreement as one of the types of agreements which are often used because it is considered effective by the consumer often cause various problems associated with legal protection for the parties involved in it because they do not have the opportunity to negotiate the content of clauses in it. In this thesis, the problem is in terms of any clauses that should not be contained in Credit House Loan agreements to incur losses and position are not balanced between the parties, how the binding force of the standard agreement of Credit House Loan made by Bank Panin and how to breach the settlement performed by one party in default of Credit House Loan Agreement Panin Bank. Based on the interest the writer, then conducted research at the office of Panin Bank Head Office in Bandung. This research was conducted with normative method, in which the writer examines and see the application of legal rules relating to the granting of credit by using standard agreements based on the principles of the agreement in Civil Law to be associated with the principles of banking. Research is also done with the interview method, with the aim to know the procedures for granting credit, lending requirements and the datas of Loan Home given by the Bank Panin. This standard agreement is very difficult to remove as one type of agreement that is always used with an effective excuse. In order to give legal protection to the debtor, then that can be done is to continue to deliver improvements and monitor the course of this standard agreement."

"ABSTRAKA. MASALAH POKOK Dalam usaha mewujudkan kesejahteraan hidup seutuhnya bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah melalui usaha-usaha Pembangunan berikhtiar menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang mendasar, Membangun rumah di Jakarta sangat sulit mengingat keterbatasan lokasi yang diperuntukkan bagi peru mahan. Kebutuhan akan perumahan sudah semakin mendesak namum persediaan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah sejak Pelita ke II telah mengundang para usahav/an-usahawan untuk mengambil bagian dalam merianggulangi masalab. pe rumahan dengan menyediakan lokasi untak pemukiman baru. Kesulitan penyediaan rumah bagi pegawai berpenghasilan rendah telah diatasi Pemerintah dengan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah melalui Perum. Perumnas. Kemudian timbul kesulitan baru yaitu masih sangat sedikitnya prioritas yang diberikan bagi mereka yang berpenghasilan menengah, Dengan adanya kesulitanrkesulitan tersebut diatas, Pemerintah mengambil kebijaksanaan baru un'buk raengatasi kesulitan akan perumahan bagi golongan menengah ini de ngan memberikan izin kepada para usahawan swasta untuk mendirikan Lembaga Keuangan bukan Bank guna memberikan pinjaman uang ataupun kredit pemilikan rumah bagi golongan menengah. yang mengalami kesulitan akan perumahan. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksudkan - adalait PT Papan Sejahtera yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No, 75/KM/011/80 - tanggal 15 Pebruari 1980 dengan usaha pokok mecaberikan Kredit Pemilikan Ruraah (KPR), B-. METODE PENELITIAN Suatu usaba untuk menemukan fakta dan mengumpulkan data dalam suatu penulisan skripsi adalah dengan mengadakan penelitian, Dalam ilmu pengetahuan dikenal dua teori peneli tian yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan penelitian lapangan penulis mengadakan pe nelitian langsung kelokasi PT Papan Sejahtera di Jalan H.R. Rasuna Said Kav, C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, sedangkan dengan penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan merabaca literatur-literatur, buku-buku dan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibabas dalam penulisan skripsi ini baik yang ada di perpustakaan maupun yang penulis miliki, kemudian juga majalah-majalah, surat-surat kabar dan sebagainya, C. HAL-HAL YANG DITEMUKAN I, Pemberian Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT Papan Sejahtera memberikan kesempatan bagi pegawai golongan menengah untuk memeiliki namah: sendiri tanpa menunggu tabungannya penuh untuk membeli sebuah rumah yang dikehendaki, 2, PT Papan Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan bukan bank yang tujuan yang mulia serta kemampuan yang meyakinkan untuk menyediakan dana bagi pemberian kredit Pemilikan Rumah bagi masyarakat golongani menengah, 3, Jaminan yang diperuntukkan bagi kredit pada umumnya dapat berupa orang atau benda milik debitur, lain - halnya dengan Kredit Pemilikan Rumah dengan fasili tas kredit dari PT Papan Sejahtera, jaminan yang di pergunakan adalah rumah beserta pekarangan yang diperoleh dengan kredit pemilikan rumah dari PT Papan Sejahtera tersebut. D, KESIMPULAN 1. Kebijaksanaan pemerintah untuk membantu warga negara yaiig membutuhkan rumah telah. diwujudkan dengan ada nya fasilitas kredit pemilikan rumah kepada masyarakat, 2. Untuk menunjang pemberian kredit pemilikan rumah untuk masyarakat golongan menengah pemerintah telah memberikan izin kepada Lembaga Keuangan bukan Bank untuk melaksanakan tugas tersebut, 3. Lembaga Keuangan bukan Bank yang dimaksud adalah. PT Papan Sejahtera, E. SARAN 1. Bagi PT Papan Sejahtera dalam raeinberikan Kredit Pemilikan Rumah. untuk masyarakat golongan menengah hen daknya benar-benar diteliti data pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kredit tersebut, - hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 2. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan. bagi golongan masyarakat menengah alangkah baiknya jika PT Papan Sejahtera melebarkan sayapnya untuk membuka cabang-cabang diseluruh Indonesia."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."