Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang pokok dalam kehidupan manusia. Setiap orang pasti menginginkan dirinya untuk sehat, sehingga selalu berusaha agar tetap sehat. Adalah suatu hal yang wajar apabila seseorang sakit maka ia akan pergi ke dokter atau rumah sakit untuk menyembuhkan penyakitnya. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya semakin tinggi. Dan sekarang ini telah berkembang suatu spesialisasi ilmu baru. yaitu Hukum Kesehatan Hukum Kesehatan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dalam Hukum Kesehatan dikenal suatu hak dasar sosial yang sangat penting artinya, yaitu Hak Atas Pemeliharaan Kesehatan (The Right to Health Care). Dalam rangka pelaksanaan Hak Atas Pemeliharaan Kesehatan maka sekarang ini telah banyak didirikan rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit mempunyai peranan yang sangat penting didalam mewujudkan Hak Atas Pemeliharaan Kesehatan, karena rumah sakit merupakan suatu lembaga yang memberikan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Dahulu rumah sakit tidak dapat digugat oleh pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Hal ini disebabkan karena rumah sakit dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang sakit (Chari table Community Doktrine). Namun sekarang ini ada suatu perkembangan baru, yaitu rumah sakit di anggap bertanggung jawab terhadap perbuatan tenaga kesehatannya yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien (Vicarious Liability). Disamping itu rumah sakit bertanggungjawab terhadap sarana dan peralatan yang ada di rumah sakit apabila kerugian pasien disebabkan karena sarana atau peralatan tersebut. Dalam masalah duty of care (kewajiban merawat) dan juga masalah wajib rujuk rumah sakit juga dianggap dapat bertanggungjawab. Dengan adanya perkembangan baru tersebut maka menarik sekali untuk membahas mengenai masalah tanggung jawab rumah sakit dari sudut hukum perdata."

"Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun rumah sakit juga termasuk salah satu sarana pelayanan yang merupakan sumber penghasil limbah yang cukup banyak. Mengingat kegiatan rumah sakit menghasilkan sejumlah hasil sampingan berupa limbah, baik berbentuk padat , cair maupun gas. Dimana limbah-limbah tersebut bukan merupakan limbah biasa, melainkan limbah yang mengandung kuman, virus, bakteri, zat-zat kimia yang kadang beracun, zat radio aktif dan juga zat-zat lain yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan baik didalam maupun disekitar rumah sakit. Sebagai contoh dalam operasi bedah, "sampah-nya dapat berupa jarum suntik, darah, bahkan bagian tubuh yang bukan merupakan sampah biasa. Inilah yang dinamakan limbah rumah sakit seperti yang dijelaskan di atas yang dalam pembuangannya diperlukan tempat khusus. Mengingat selama ini masalah tersebut kurang dihiraukan, maka dengan beradanya kita dalam era globalisasi, sudah saatnya kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit (yang didalamnya terdapat karyawan, pasien, pengunjung, alat-alat medis dan non medis) dan masyarakat serta lingkungan sekitar rumah sakit mendapat perhatian lebih dan khusus. Karena jika dalam pembuangannya dilakukan dengan sembarang, selain dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, justru malah akan menjadi media penyakit yang jelas-jelas menyimpang dari tujuan masyarakat ke rumah sakit yaitu berobat untuk sembuh. Oleh sebab itu perhatian ekstra dan tanggung jawab rumah sakit dalam hal penanggulangan pembuangan limbah rumah sakit ini perlu ditingkatkan. Guna terciptanya sanitasi rumah sakit dan masyarakat serta lingkungan yang sehat."

"Seseorang yang merasa terganggu kesehatannya akan mendatang dokter untuk memeriksakan kesehatannya, misalnya dengan pergi kerumah sakit. Hal ini menimbulkan hubungan antara dokter dan pasien, dimana hubungan tersebut adalah berdasarkan kepercayaan (trust, vertrouwen) yaitu pasien harus menaruh kepercayaan kepada dokter dan dokter harus melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesinya. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien ini dalam hukum kesehatan disebut dengan istilah Kontrak Terapeutik, yaitu suatu kontrak penyembuhan antara dokter dan pasien, yang menurut hukum perdata terhadap kontrak tersebut juga didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Akibat dari hubungan hukum itu menimbulkan tanggung jawab di pihak dokter, dokter bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya dalam rangka penyembuhan. Sehubungan dengan tanggungjawab dokter di bidang hukum perdata, maka terdapat dua bentuk pertanggungjawaban dokter, yaitu: tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melanggar hukum."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kewenangan bidan dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di Rumah Sakit, dan hubungan hukum antara bidan dengan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dalam penanganan pertolongan persalinan, serta tanggung jawab perdata bidan dan rumah sakit dalam pertolongan persalinan. Penulisan ini bersifat deskripstif analitis, karena menjelaskan pertanggungjawaban seorang bidan dalam kasus malpraktik yang terdapat dalam undang-undang maupun penerapannya dalam persidangan perdata. Alat pengumpul data adalah studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif dengan menganalisis aturan mengenai tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan dan penerapannya dalam praktik persidangan gugatan perdata. Penulis menyarankan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran kewenangan bidan, dan hubungan antara bidan dan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan harus ditetapkan dengan jelas, sehingga bidan dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis deals with the authority of midwife in conducting childbirth aid at a Hospital, and legal relation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology in handling childbirth, and civil responsibility of midwife and Hospital in conducting childbirth aid. This writing is categorized as descriptive analytic, due to describing the responsibility of a midwife in malpractice case which contains in an ordinance or its application in civil court session. The data collector tool is study of document which is analyzed qualitatively by analyzing regulation concerning civil responsibility of midwife during the childbirth aid and its application in court session practice of civil claim. The writer suggests to prevent the possibility of midwife authority violation, and the correlation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology should be stipulated clearly, so that a midwife can act referring to the prevailing ordinance in Indonesia."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup malpraktik medis, tanggung jawab hukum rumah sakit, dan dampak malpraktik medis bagi bisnis rumah sakit. Semakin meningkatnya tuntutan malpraktik medis terhadap praktik kedokteran ternyata menimbulkan masalah yang besar bagi dokter dan rumah sakit. Pihak dokter dan rumah sakit merasa disudutkan karena jika.timbul akibat yang tidak diinginkan dari tindakan medis, seringkali diidentikkan dengan malpraktik medis. Kata "malpraktik medis" mempunyai konotasi negatip bagi profesi dokter dan bagi bisnis rumah sakit. Sebaliknya pihak pasien merasa hak-haknya tidak dilindungi karena setiap terjadi kasus, rumah sakit maupun dokter seakan-akan saling melempar tanggung jawab.Tesis ini berusaha menjelaskan mengenai pengertian malpraktik medis. Ternyata, tidak setiap akibat negatip dari tindakan medis dapat digolongkan sebagai malpraktik medis. Untuk membuktikan apakah akibat negatip dari suatu tindakan medis adalah malpraktik medis atau bukan, ada prosedur pembuktiannya. Selain itu tesis ini juga berusaha untuk membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit jika terjadi kasus malpraktik medis. Ternyata, rumah sakit bertanggung jawab jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh personalianya selama menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada saat ini dikenal Doktrin Central Responsibility (Tanggung Jawab Terpusat). Malpraktik medis juga mempunyai dampak positip bagi dokter dan rumah sakit yaitu akan semakin memacu mereka untuk memperbaiki manajemen kerja dan manajemen resiko (WA)."

"Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum.Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com. Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com.

---

A misdiagnosis that was caused by a doctor is a liability for the hospital and the doctor itself. There are some rules that governing about medical misdiagnosis, one of them is Undang undnag No. 44 Tahun 2009. The writer will discuss the element whether a misdiagnosis can be categorize as a malpractice and as an action against the law.

To get the conclusion, the writer is using juridical normative empirical writing method, so the writer interviewing several people and comparing some doctrine and regulation in Indonesia. As a case study, the writer is using a case from a website named www.rememberaidan.com."