Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan Islam tradisional dan senantiasa terlibat dalam wacana keagamaan dan kenegaraan, menyikapi persoalan kepemimpinan pcrempuan dengan mengeluarkan keputusan-keputusan organisasi. Ada beberapa keputusan besar yang dikeluarkan NU terkait kepemimpinan perempuan, yaitu: (a) Keputusan Konbes Syuriah NU tahun 1957 di Surabaya yang membolehkan perempuan menjadi anggota DPR/DPRD; (b) Keputusan Rapat Dewan Partai NU tahun 1961 di Salatiga yang tidak membolehkan perempuan menjadi kepala desa, kecuali karena darurat; (c) Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1997 di NTB, membolehkan peran publik perempuan, hingga menjadi presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menganalisis keputusan-keputusan NU terkait kcpcmimpinan perempuan, khususnya dalam mereileksikan komitmen NU terhadap kesetaraan jender dan hak-hak perempuan Serta implementasi keputusan-keputusan organisasi tersebut di lingkungan NU. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: Pertama, Kcputusan-keputusan NU tentang kepemimpinan perempuan secara umum belum sepenuhnya merefleksikan kornitmen NU terhadap kesetaraan jender dan hak-hak perempuan yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bcntuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1987 dan Konvensi Hak Politik Perempuan tahun 1953, khususnya keputusan NU tahun 1961 tentang tidak bolehnya pcrcmpuan menjadi kepala desa kecuali dalam kcadaan darurat. Kedua, Keputusamkeputusan NU tentang kepemimpinan perempuan temyata tidak terimplementasi dengan baik di kalangan NU khususnya perempuan karena kurangnya sosialisasi secara struktural lewat organisasi maupun kultural melalui kyai dan jaringan pesantren. Pada hakikatnya keputusan-keputusan itu diperlukan untuk melegitimasi kiprah kepemimpinan perempuan NU. Akan tetapi latar belakang keluamya keputusan-keputusan tersebut yang disebabkan oleh faktor sosial politik berakibat pada kurang optimalnya keputusan untuk jangka panjang. Ambivalensi NU dalam kcputusannya tentang kepemimpinan perempuan nampaknya discbabkan oleh oleh konteks sosial politik pada waktu keputusan tcrscbut dikeluarkan. Keriga, mnmculnya keputusan yang progresif di tahun 1997 tentang peran publik percmpuan dan Qarar tahun 2004 yang menekankan aspek kompctensi capres/cawapres menunjukkan semakin terbukanya paradigma para ulama menuju sikap yang lebih obyektif dan kritis dalam persoalan aktual kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan.

---

Nahdlatul Ulama as a traditional religious organization being continuously involved in religious and national discourses has responded to women?s leadership issues by issuing organizational decisions. Major decisions related to women?s leadership that have been passed are: (a) Decision of the Major Conference of Syuriah NU in 1957 allowing women to become parliament members; (b) Decision of Board Meeting of the NU Party in 1961 prohibiting women to become village heads except in emergency; (c) Decision of the Alim Ularna National Delibcration in 1997 allowing women?s public roles till the posts of president and vice president.

This study aims to document and analyze NU decisions relating to women?s leadership, particularly as reflection of NU?s commitment to gender equality and women?s rights and their implementation in the NU circle. The study has identified several findings: First, that the decisions under study are not fully reflective of NU?s commitment to gender equality and women's rights as contained in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1987 and the Convention on Women?s Political Rights 1953, particularly NU decision of 1961 which bans women from becoming village heads except in emergency. Second the NU decisions on women?s leadership are not well implemented because of lack of socialization both structurally through the organization and culturally through kyais and the pesantren network. The decisions are basically needed to legitimize NU women's public roles.

However, because of the socio-political reason underlying their passing, the decisions do not have long-term impacts. NU ambivalence in its decisions regarding women's leadership appears to have been influenced by the socio-political contexts. Third, the emergence of a progressive decision in 1997 on women?s public role and Qarar in 2004 emphasizing competences of presidential and vice presidential candidates have indicated NU ulama?s more open paradigms towards more objective and critical attitudes in responding to actual problems ofthe society and nation."

"Dalam sepuluh tahun terakhir ini, salah satu gejala sosial yang menarik untuk dicermati adalah mengenai pengaruh perspektif gender terhadap ajaran Islam dan gerakan organisasi perempuan Islam. Pengaruh tersebut dapat diamati dengan maraknya diskusi, pendidikan dan pelatihan serta penerbitan buku yang mensosialisasikan gagasan keadilan gender ke dalam berbagai komunitas Islam.Berdasarkan pada fenomena sosial di atas, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diadopsinya analisis gender ke dalam organisasi perempuan Islam dan dalam bentuk apa pengaruh tersebut terhadap gerakan organisasi?Penelitian menunjukkan bahwa analisis gender dan pengaruhnya terhadap gerakan organisasi perempuan Islam dengan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai kasus dilatarbelakangi oleh adanya pertarungan wacana dan kebijakan terhadap pendekatan Woman In Development (WID) dari mereka yang menggunakan pendekatan Gender and Development (GAD). Pendekatan terakhir ini menjadi titik pandang bagi sejumlah individu dan organisasi-organisasi LSM perempuan untuk melakukan counter culture dalam menggugat dan menantang nilai-nilai yang dibakukan oleh masyarakat dan negara. Bentuk penggugatan tersebut antara lain dengan membentuk organisasi yang memunculkan perspektif tanding mengenai ideologi gender dan melakukan proses penyadaran terhadap komunitas perempuan pada tingkat akar rumput. Oranisasi-organisasi ini melahirkan arah dan gerakan baru bagi perempuan Indonesia yang sering disebut gerakan yang berwawasan gender.Gerakan yang sama dilakukan oleh kelompok perempuan Muslim yang dikategorikan sebagai kelompok "Muslim Transformatif'?. Dengan analisis gender, mereka membedah teks-teks keagamaan Islam, terutama al-Quran, Hadis dan berbagai literatur hukum Islam serta menafsirkan ulang (reinterpretasi) sejumlah tema-tema keagamaan seperti tema kepemimpinan perempuan, hak waris bagi perempuan, nilai kesaksian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan, poligami, sunat bagi perempuan (mutilasi), aborsi, dan lain-lain.Sejumlah literatur agama yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah ditinjau kembali dan aksi kongkret pun telah dilakukan, seperti upaya amandemen terhadap undang-undang negara yang memiliki bias gender, terutama yang didasarkan pada perspektif hukum Islam, seperti UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu telah berdiri pusat-pusat penanganan perempuan korban kekerasan yang berbasis pada lembaga-lembaga keagamaan, seperti yang dibentuk oleh Puan Amal Hayati di beberapa pesantren, seperti Pesantren Nurul Islam, Jember, Pesantren Al-Ishlahiah, Malang, Pesantren Aqidah Usmaniah, Madura, dan lain-lain.Pengaruh yang paling terlihat dari analisis gender terhadap gerakan perempuan Islam adalah pada organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, hampir semua program organisasi ini berbasis pada analisis gender. Program yang telah dilakukannya antara lain membentuk crisis center untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER). Hal yang jauh lebih penting dari pengaruh tersebut adalah membuka perspektif baru yang bergerak pada tiga tataran utama, yaitu: (1) dari eksklusif ke inklusif; (2) dari kejumudan ke pencerahan dan pemberdayaan; dan (3) dari kekangan ke pembebasan dan demokrasi."

"Menurut beberapa Hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya, bahwa Islam yang diakui oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya. Golongan ini lebih dikenal dengan sebutan kelompok ahli_ sunnah wal jamaah. Maka, dalam penyebarannya, agama Islam muncul dalam berbagai bentuk dan mengaku kelompok Ahli sun_nah wal jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Hal inipun dialami oleh penduduk Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam. Selain itu, Islam juga bertemu dengan berbagai macam kebudayaan, yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh masya_rakat setempat. Pertemuan Islam dengan kebudayaan atau ke_percayaan masyarakat setempat tersebut tidak dapat dihinda_ri. Karena suatu masyarakat betapapun rendah dan terasing_nya, biasanya sudah berkebudayaan tertentu dan menganut ke percayaan tertentu. Akibat pertemuan dua unsur tersebut, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, nilai baru men_jadi dominan dan nilai lama menjadi hilang. Kedua, nilai lama tetap dominan dan nilai baru tidak bisa diterima. Ketiga, kedua nilai saling mengisi atau berasimilasi de-ngan salah satu nilai sedikit lebih dominan. Ketika Islam masuk ke Indonesia, ia bertemu dengan agama Hindu/Budha dan kepercayaan lama lainnya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya dua pendapat dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu pendapat Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Penyebaran agama Islam yang diinginkan oleh Sunan Giri, yaitu dengan cara memberantas kepercayaan lama adat-istiadatnya dan menggantikannya dengan agama/ke-percayaan baru (Islam). Sedangkan cara yang diinginkan oleh Sunan Kalijaga, dengan memasukkan ajaran Islam ke dalam adat-istiadat/kepercayaan lama tanpa memberantasnya sekaligus. Dengan demikian, tersebarlah dua macam ajaran Islam di Indonesia, yang satu berkembang di daerah perkotaan dan satu lagi berkembang di daerah pedesaan. Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/organisasi kegamaan Islam yang mempunyai basis massa di daerah pedesaan. Melalui lembaga pendidikan Islam, Pesantren. Dan ter_nyata sebagian besar pendukung utama Nahdlatul Ulama adalah masyarakat santri, yang sedang menuntut dan mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Mereka dengan tekun dan penuh disiplin menuntut ilmu agama di bawah bimbingan Pa_ra ulama. Para santri inilah yang nantinya akan menjadi penerus gerakan dan perjuangan Nahdlatul Ulama di masa mendatang. Karena Pesantren banyak terdapat di daerah pedesaan, maka ciri-ciri masyarakat desa sekitar pondok pesantren banyak menyerap pengaruh dari pondok pesantren tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya daya kreatifitas dan pengetahuan tentang agama dalam masyarakat pedesaan tersebut. Kebiasaan santri yang selalu taat dan patuh di bawah kewibawaan ulama mempengaruhi masyarakat desa di lingku_ngan pesantren. Sifat demikian menjadi sikap masyarakat desa yang selalu menunggu petunjuk dan bimbingan dari ula_ma sebagai pemimpin agama. Ciri masyarakat desa seperti ini merupakan tempat subur bagi peranan ulama. Maka, pera_nan ulama sebagai pemimpin informal (bukan pemerintahan) di desa sampai saat ini lebih menonjol dibanding unsur pimpinan lain.Uraian tersebut menunjukkan, bahwa pondok pesantren dan masyarakat desa mempunyai hubungan erat. Ciri dan hu_bungan ini, selanjutnya membentuk watak/ciri khas organisasi ini. Perwatakan tersebut terlihat, misalnya saja pa_da kekuatan Nahdlatul Ulama bukan terletak pada organisa sinya, melainkan pada solidaritas yang secara tradisional tertanam pada pendukungnya yang sebagian besar terdiri dari masyarakat santri pedesaan dan kiainya. Dengan demi_kian, utama dianggap sebagai pemeran utama baik dalam bidang keagamaan maupun bidang sosial. Karena Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan dalam bi_dang keagamaan, maka salah satu motivasi lahirnya pun di_landasi oleh semangat keagamaan, yaitu mempertahankan pa-ham Ahli sunnah wal jamaah. Karena begitu kuatnya Nahdlatul Ulama memegang paham tersebut, maka setiap pembicaraan tentang jamiah ini, tidak dapat lepas dari mas'aiah Allisunnah wal jamaah."

"Penelitian mengenai peran serta Nahdlatul Ulara dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak Maret 1990 hingga Desember 1990, dilanjutkan dengan penyusunan bab perbab sejak Januari-Juni 1991. Sejalan dengan penelitian dilakukan beberapa kali konsultasi dengan pembimbing agar tersusun karya ilmiah yang baik. Penelitian dalam rangka mengumpulkan sumber-sumber yang obyektif dilakukan di berbagai perpustakaan seperti di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Lembaga Arsip NAsional RI, Lakpesdam NU, Perpustakaan Nasional dan lain-lain, serta dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian penulis, peran serta NU dalam menegakkan kepemimpinan Orde Baru dilakukan sejak mulai terlihat adanya usaha PKI dalam mengganggu kestabilan nasional dengan jalan melakukan aksi-aksi sepihaknya dan mencapai puncaknya pada peristiwa G-30-S/ PKI tahun 1965. NU bersama ormas-ormasnya turut serta berpartisipasi dalam usaha mempertahankan keutuhan negara dari usaha PKI. Usaha NU ikut mempertahankan keutuhan negara dilakukan terus meskipun PKI telah dinyatakan sebagai partai terlarang. Usaha itu dilakukan dalam rangka meuujudkan kembali pemerintahan negara yang baik. Peran serta NU terlihat mulai menurun atau dipersempit sejak pemerintahan Orde Baru yang ikut diperjuangkannya secara gigih, mengeluarkan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang umumnya ditujukan untuk memperkokoh posisi pemerintah baru dan di lain pihak mempersempit ruang gerak partai-partai politik termasuk NU. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh NU di berbagai lembaga negara tidak dapat dengan leluasa memperjuangkan segala aspirasi pendukungnya dan rakyat Indonesia pada umumnya."

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "