Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Proyek inspeksi teknis dan sertifikasi pada Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik memerlukan manajemen biaya proyek yang efektif. Pelaksanaan proyek, aktualnya sering terjadi cost variance. Penelitian ini berfokus pada analisis project cost variance (CV) antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual proyek. Metode PMBOK digunakan untuk menghitung nilai CV setiap biaya dan mengetahui pada biaya mana CV sering terjadi. Nilai CV digunakan dalam menentukan nilai cost performance index untuk mengetahui performa biaya underrun (dibawah anggaran) dan overrun (melebihi anggaran) sehingga diperoleh %CV untuk kedua kondisi tersebut. Dengan penelitian ini dianalisis proses cost estimating, cost budgeting, dan cost control yang dapat diimplementasikan oleh PJIT.

---

Effective project cost management needed by technical inspection and certification project in Technical Inspection and Certification Companies. In actual, cost variance occured in perform of the project. This research is focus to project cost variance (CV) analysis between budgeted cost with actual project cost. PMBOK method is used to calculate CV value of each cost to identify in which cost the CV occurred. CV value is used to calculate cost performance index value to get cost performance that underrun and overrun, and get the %CV value. This research analyzed the cost estimating, cost budgeting, and cost control processes that can be implemented in PJIT."

"Perubahan biaya sekolah berpotensi menyebabkan perubahan perilaku individu dalam menentukan keputusan bersekolah (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; dll). Dengan menggabungkan data survei rumah tangga dan survei komunitas IFLS 5, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak biaya terhadap keputusan bersekolah dan kemudian menganalisis implikasinya terhadap potensi PPN Jasa Pendidikan di Indonesia. Hasil estimasi dengan Heckman dan multiresponse model menunjukkan bahwa biaya masih menjadi hambatan bersekolah terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia. Selain itu, hasil estimasi juga menunjukkan adanya segmentasi dalam keputusan memilih sekolah swasta. Analisis implikasi dari keputusan bersekolah menunjukkan bahwa kriteria pengenaan PPN Jasa Pendidikan harus ditetapkan secara hati-hati karena berpotensi untuk meningkatkan angka putus sekolah. Pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah negeri berpotensi menimbulkan isu ketidakadilan karena potensi beban pajak yang bersifat regresif. Selain itu potensi penerimaannya relatif rendah karena pembiayaan pendidikan yang bergantung pada Pemerintah. Sedangkan pengenaan PPN terhadap penyerahan jasa pendidikan oleh sekolah swasta kepada individu dalam rumah tangga di kelompok penghasilan tertinggi menunjukkan potensi penerimaan terbesar dengan potensi beban pajak yang bersifat progresif.

---

Changes in school cost potentially changes individual behavior in determining school decisions (Gertler & Glewwe, 1990; Glick & Sahn, 2006; Glick, 2008; Lincove, 2009, 2013; etc.). By using IFLS 5 data, we combine household and community survey data to estimate the impact of cost on schooling decisions and analyze its implications on potential VAT revenues for education services in Indonesia. The estimation results using Heckman and multiresponse model show that cost is still remain a barrier for schooling, especially for low-income households in Indonesia. In addition, the estimation results also show that there is private school segmentation due to decision for schooling. Schooling decisions’s implications analysis shows that the criteria for imposing VAT on Educational Services should be set carefully because potentially increasing the dropout rate. The imposition of VAT on public schools potentially raising injustice issues due to the regressive tax burden. In addition, potential revenue gained is relatively low because its dependency on the government. Meanwhile, the imposition of VAT on private schools shows the greatest potential revenue and progressive tax burden in the highest income group."

"Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang dalam penatalaksanaan penyakit tersebut memerlukan biaya yang besar karena pengobatan dilakukan secara intensif dan berlangsung terus menerus seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut berdasarkan perspektif RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan total biaya pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 selama setahun adalah sebesar Rp. 593.839.605, rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 417.131 dan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata biaya per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM tipe 2 dengan umur, lama berobat dan jumlah komplikasi. Rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 di RSUD Pasar pada tahun 2015 adalah Rp 208.260. Dengan demikian, rata-rata pembayaran BPJS Kesehatan per episode pengobatan rawat jalan penyakit DM Tipe 2 lebih rendah dibandingkan biaya RSUD Pasar Rebo pada tahun 2015.

---

Type 2 Diabetes mellitus is a chronic disease that requires big cost for the intensive treatments carried out through out patients rsquo lives continuously. The aim of this research is to analyze the cost per episode of type 2 DM out patient treatments and the related factors based on RSUD Pasar Rebo perspective in2015. This research is a descriptive analytical study with cross sectional design. The results showed the total cost of type 2 DM out patient treatments for a year isRp. 593.839.605, the average cost per episode of type 2 DM outpatient treatmentsat RSUD Pasar Rebo in 2015 is Rp 417.131 and there is significant correlation between the average cost per episode of type 2 DM outpatient treatments with patients age, the duration of treatment and the number of complications. The average payment BPJS Kesehatan provided for type 2 DM out patient treatments per episode at RSUD Pasar Rebo in 2015 is Rp 208.260. Therefore, the averagepayment BPJS Kesehatan provided for type 2 DM out patient treatments per episode is lower than the cost needed at RSUD Pasar Rebo in 2015."

"Proyek konstruksi sangat ditentukan oleh kualitas proses pengendalian guna menghasilkan salah satu tujuannya yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Penyimpangan biaya seringkali terjadi pada tahap pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh berbagai komponen biaya seperti material, alat, tenaga kerja, overhead dan subkontraktor sehingga mengakibatkan cost overrun. Dari setiap komponen biaya tersebut diidentifikasi indikator cost overrun yang mempengaruhi penyimpangan biaya. Pada penelitian ini diidentifikasi indikator cost overrun pada penyimpangan biaya tenaga kerja yaitu upah kerja dan tunjangan, biaya lembur dan shift, biaya asuransi, serta biaya transport dan akomodasi. Untuk memperbaiki penyimpangan biaya diidentifikasi penyebab dan dampak penyimpangan biaya yang terjadi. Dampak penyimpangan biaya berpengaruh terhadap penurunan kinerja biaya tenaga kerja proyek. Dalam penelitian ini dilakukan analisa resiko untuk mengetahui dampak-dampak yang berisiko signifikan dalam menurunkan kinerja biaya. Setelah itu dilakukan analisa statistik terhadap dampak basil analisa resiko dengan bantuan perangkat lunak SPSS var. 11 untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Hasilnya adalah kombinasi dampak keterlambatan dalam pelaksanaan dan dampak tambahan biaya pekerja paling berpengaruh terhadap penurunan kinerja biaya tenaga kerja dengan pengaruh menurunkan kinerja biaya adalah 94,4%. Kedua dampak tersebut beresiko signifikan jika terjadi di lapangan.

---

Construction Project determined by the quality of controlling process to produce one of its aim which is the expense cost equal to the planned cost. Cost overrun happen in contraction project stage caused by the cost component such as material cost, labor cost, overhead, equipment and subcontractor. Identification the indicator cost overrun from each cost component is the first step. In this thesis, the indicator of labor cost overrun are wage, overtime, insurance and acomodation.

To fix cost overrun, identify the cause and impact first. The impact of cost overrun can cause the decrease of labor cost performance. Risk analysis is done to find out the risk of impact. Statistical analysis is needed to be done in this thesis with software SPSS Version II to find the correlation of dependent variable and the independent variable.

The most significant impacts are combination delay in construction and additional worker cost. These impacts combination can cause 94.4% decrease in labor cost. "

"ABSTRAKPengembangan Kawasan Monas telah direncanakan sesuai dengan Keputusan Presiden no.25 Tahun 1995. Namun pada tahun 1998 pengembangan tersebut menjadi terhenti dikarenakan adanya krisis moneter. Saat ini pengelola Kawasan Monas ingin melanjutkan kembali pengembangan tersebut sesuai dengan masterplan yang ada. Sehingga sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan pengembangan Kawasan Monas diperlukan suatu penelitian mengenai kelayakan apakah pengembangan ini perlu untuk dilakukan. Penelitian untuk uji kelayakan proyek pengembangan ini dengan menggunakan metode analisis biaya manfaat. Hal tersebut dikarenakan didalam proyek pemerintah lebih mengedepankan manfaat dibandingkan profit yang diterima. Dalam penelitian ini didapatkan nilai manfaat yang tidak terlihat dari pengembangan Kawasan Monas sebesar Rp 42.017.808.000 dan dengan biaya pengembangan sebesar Rp 387.243.999.397 sehingga dengan nilai ini didapatkan hasil analisis biaya manfaat sebesar 1,49 yang mana menandakan bahwa proyek pengembangan ini layak untuk dilakukan

---

ABSTRACTMonas Area Development has been planned in accordance with the Presidential Decree No.25 of 1995. However, in 1998 the development came to a standstill due to the financial crisis. Currently the Monas area want to resume the development in accordance with the existing masterplan. So as consideration in the continuing development of Monas area, required a feasibility study on whether this development needs to be done. Research to test the feasibility of this development project using cost benefit analysis. That is because the government project is more utilitarian than the profit earned. In this study, the value of benefits which are not visible from the development area of Monas are Rp 42,017,808,000 and development costs amounted is Rp 387 243 999 397. So based on these values, showed a point from cost benefit analysis is 1.49 which indicates that the development project is feasible to do."