Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mere yang membuatnya". Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban berdasarkan kebebasan berkontrak dan tanpa paksaan. Hanya saja prinsip Kebebasan Berkontrak ada batasannya. Batasan dari Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1339 BW, dimana disebutkan bahwa batasannya adalah: Pertama, Kepatutan. Kedua, Kebiasaan; dan Ketiga, Undang-undang. Di sisi lain berdasarkan Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Intansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : Aspek Hukum Prinsip Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dihubungkan dengan Dalam skripsi ini akan penulis bahas mengenai dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia dan bentuk solusi hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kerjasama berbahasa asing di Indonesia terhadap pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan berdasarkan tujuannya, skripsi ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum Kualitatif, yang menggunakan pendekatan sistematika hukum. Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis uraikan dalam kesimpulan umum sebagai berikut; Dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia, adalah dapat dinyatakan Batal Demi Hukum. Karena UU No. 24 Tahun 2009 seharusnya sudah berlaku pada tanggal 9 Juli 2009 sehingga terhadap perjanjian ini yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2009 Wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka selain wajib menggunakan bahasa Indonesia juga ditulis menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Apabila perjanjianya tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat memenuhi unsur kekhilafan, karena tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, sehingga alasan ketidakmengertian para pihak terhadap isi dari perjanjian dimaksud sebagai konsekuensi akibatnya adalah batal demi hukum.

---

Indonesian civil law is one area of law governing the rights and obligations of legal subjects among both Private and legal entities. One is the principle of freedom of contract (Freedom of contract) which is already known from the human family to know the law. The principle of freedom of contract is based on Article 1338 Civil Code, which reads as follows: "All approvals are made legally valid as a law for those who make it". Basically, the parties may portend anything you want. The agreement is an agreement between two or more parties that contain performance rights and obligations under freedom of contract and without coercion. It's just the principle of freedom of contract there is a limit. Limitation of freedom of contract under Article 1339 BW, which stated that the limitations are: First, Agree. Second, Habits, and Third Law. On the other hand based on Article 31 of Law No.. 24 Year 2009 on the Flag, Language, Emblem and Anthem Country set that the Indonesian language shall be used in the memorandum of understanding or agreement involving state agencies, intitution Indonesian republican government, private organizations or individual citizens of the Republic of Indonesia. Based on the brief description above, the writer tries to do research by taking the title: "The principle of freedom of contract Legal Aspects Related to Implementation of Law Number 24 Year 2009 on the flag, language and the State Emblem and Anthem associated with the use of a Foreign Language in an Arrangement". In this paper the authors will discuss the impact of the legal application of the Law No. 24 Year 2009 regarding Flag, Language and the State Emblem of the implementation of the principle of freedom of contract in Indonesia and other forms of legal solutions that can be applied in a foreign collaboration agreement in Indonesia on the implementation of Law No. 24 Year 2009 about Flag, Language and the State Emblem. The method used in this research is descriptive research method and based on objective, this thesis can be classified into qualitatif legal research, which uses a systematic approach to the law. The results of these studies can be authors describe in the following general conclusions: Implications judicial application of Law No. 24 Year 2009 regarding Flag, Language and the State Emblem of the implementation of the principle of freedom of contract in Indonesia, is to be deemed void. Since the Law. 2 of 2009 should have been effective on July 9, 2009 that the agreement that was made on December 20, 2009 Mandatory use Indonesian and when such agreements involving foreign parties in addition to the obligatory use the Indonesian language is also written in the national language of the foreign party and / or English. If agreement not made in the Indonesian language can meet the elements of an oversight, because it does not really understand what was intended in the agreement, so excuse ignorance of the parties to the contents of the agreement referred to as a consequence of the result is null and void."

"Almarhum Prof. Supomo, telah memberikan sumbangan yang sangat besar sebagai peletak dasar terhadap hubungan individu dan masyarakat di Indonesia. Dan pidato inagurasinya di Fakultas Hukum Jakarta tahun 1941 dapat disimpulkan beberapa ciri perbandingan tentang kedudukan individu dalam masyarakat di Indonesia, dan Dunia Barat, sebagaimana berikut:Di Indonesia, yang primair adalah masyarakat, individu terikat dalam masyarakat. Hukum bertujuan mencapai kepentingan individu, yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.Di Barat, yang primair adalah individu, individu terlepas dari masyarakat, hukum bertujuan mencapai kepentingan individu.Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 menyatakan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosiai, warna kulit dan sebagainya. Karen itu, dikembangkanlah sikap saling tenggang rasa "tepa selera", serta sikap tidak semena-mena terhadap coning lain. Falsafah Negara Pancasila ini menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara pengguna.Hak asasi dengan kewajiban asasi. Deegan perkataan lain, bahwa di dalam kebebasan terkandung "tanggung jawab". Di dalam Hukum Perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu dipelihara sebagai modal "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, sebagai berikut: asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak."

"Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihakpihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupaun putusan pengadilan. Dalam sistem hukum modern dewasa ini, kebebasan berkontrak di atas tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (statutory prohibition), tetapi juga oleh extra legal standard. Extra legal standard tersebut merupakan standar yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Dengan adanya standar ini, maka kontrak tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai ex nihilo, hasil dari kesepakatan atau kehendak bebas para pihak untuk saling mengikatkan diri, tetapi kontrak harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama, moral dan keadilan. Keseimbangan para pihak dalam berkontrak merupakan konsep dasar yang tidak dapat ditawar dan mutlak harus dipenuhi, karena itu dalam diri para pihak yang berkontrak harus terdapat pemahaman dan penghormatan terhadap hak masing-masing. Oleh karena itu, dapat dipahami perkembangan asas kebebasan berkontrak yang cenderung mengarah pada ketidakseimbangan para pihak kemudian dibatasi oleh berbagai ketentuan yang bersifat memaksa agar pertukaran hak dan kewajiban dapat berlangsung secara proporsional. Hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar keadilan dan kepatutan. Selain itu, Hakim juga berkuasa untuk menyimpangi daripada isi perjanjian menurut susunan kata-katanya, manakala pelaksanaan yang demikian itu bertentangan dengan rasa keadilan, hal ini berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata.

---

Freedom contract that is "breath" and "spirit" a contract or agreement in an implicit manner provides guidance whereby the contracting parties are assumed to have a balanced position. Thus, the contract is fair and balanced for the parties. The method used in this research is a normative-juridical approach. Research results suggest that there are a number of restrictions against freedom of contract in a number of a legal system. The restriction of freedom of contract should be conducted through legislation of judicial decision. In the modern legal system, this adult freedom contract mentioned above is not only limited by restrictions created in the legislation (statutory offense prohibition), but also by extra legal standard. This legal standard one standards related to religion morality, and justice. With the existence of this standard, then contract. Can no longer be viewed ex nihilo. Contract is not only the product of content and free will of the parties, but it has to be associated with religions, morality, and the just principles. Balance parties in of contract is the basic concept that indespensible and absolute must be fulfilled, therefore there will be of mutual understanding and respect between the parties for their rights. Hence, it is understood the development of the principle of freedom of contracts that are likely to lead to an imbalance of the Parties subsequently limited by a variety of provisions that are forced to exchange rights and obligations can take place proportionally. Judges are given the power to oversee the implementation of an agreement, in order the prevent violation of fairness and propriety. In addition, the judge also rule against the content of the agreement according to the arrangement of the words, should the implementation that is contrary to the sense of Justice based on Article 1338 BW paragraph (3). "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.Skripsi ini membahas penerapan suatu asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bentuk perjanjian kredit perbankan selalu dalam bentuk perjanjian baku standart contract .Selanjutnya dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah karena bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku jelas tidak ada posisi tawar yang sama, di sini bank sebagai kreditur lebih dominan dalam menentukan persyaratan dan juga memilik klausul-kalusul yang merugikan pihak debitur. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penilitia hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar bargaining power yang sama kuat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is discusses the implementation of a principle of freedom of contract in the credit agreements issued by banks. The form of a bank loan agreement is always in the form of agreement standard contract . In the making of loan agreement between the banks with the customers, the form of the agreement is in standard agreement obviously no equal in bargaining position, the Bank as the the creditor is more dominant in determining the terms and also having an adverse clauses debtor. In preparing this undergraduate thesis, the author uses normative juridical research method, which is the undergraduate thesis is refers to the legal norms as contained in the legislation. It can be concluded that freedom of contract would only achieve a purpose when the parties have an equal bargaining position bargaining power."

"Skripsi ini membahas mengenai hak kreditur melakukan eksekusi gadai saham secara tertutup berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Terdapat multitafsir mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak khususnya kreditur ketika akan mengeksekusi saham-saham. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai maksud dari pasal-pasal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kreditur sebagai cessionaris memiliki hak melakukan private selling gadai saham berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak meskipun Buku II KUHPerdata menganut sistem tertutup.

---

This thesis discusses the rights of creditors to execute a pledge of shares covered by the syndicated loan agreements and related legislation. There are multiple interpratations of the pledge execution in Art.1155 and Art.1156 Indonesia Civil Code. These leads to legal uncertainty for the parties, especially credotors. Therefore, it needs to be explored further about those articles and its application to the cases. This research is a law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analysis. The results in this thesis concludes that the creditor has the right to conduct private cessionaris selling of pledge of shares under the agreement made with the principle of freedom of contract even though Civil Code Book II adopted a closed system."

"ABSTRAKTesis ini membahas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjianberdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Nomor 24 Tahun2009”) ditinjau dari Hukum Perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan tipe penelitian preskriptif untuk dapat mengetahuiakibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009ditinjau dari Hukum Perjanjian dan pada bagian akhir memberikan saran dan opinihukum yang lebih spesifik untuk permasalahan seputar kewajiban penggunaanBahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Hasil penelitianmenyatakan bahwa perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalahbertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur sanksi atau akibat hukum pelanggarankewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan apabila ditinjaudari Hukum Perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban penggunaan BahasaIndonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-UndangNomor 24 tahun 2009 tidak masuk dalam kerangka akibat hukum yang batal demihukum jika syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Dengan demikiantidak dipenuhinya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjiantidak serta merta mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum sepertidalam Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Perkara Nomor451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

---

ABSTRACTThis thesis specify obligation to use Bahasa Indonesia for agreement as stipulatedin Article 31 of Law Number 24 of 2009 in view of Legal Agreement (AgreementLaw). This is a normative judicial research by using prescriptive research toascertainable that it is not an obligation to the law to fulfill obligation to useBahasa Indonesia in agreement as stipulated in Article 31 Law Number 24 of2009 in view of Legal Agreement (Agreement Law) and in the end of this thesisable to provide a legal advice and opinion which is more specific to settle issuesaround the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement involving foreignparty. The results finally determine that in view of Legal Agreement (AgreementLaw) not fulfilling the obligation to use Bahasa Indonesia for agreement asstipulated in Article 31 Law Number 24 of 2009 is not include as void by law ifobjective requirement unfulfilled, therefore it does not necessarily lead theagreement to be void by law as decided by Judge of West Jakarta District CourtCase number 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar."

"Asas itikad baik merupakan asas umum hukum perjanjian yang digunakan sebagai bentuk pembatasan para pihak dalam melaksanakan kebebasan berkontrak. Asas itikad baik digunakan untuk mengetahui itikad para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, kebiasaan, kesusilaan baik, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdata. Namun, tidak terdapat definisi yang jelas dalam mengartikan suatu itikad baik dalam perbuatan hukum tertentu yang membawa adanya beragam perspektif dan pendapat dalam mengartikan itikad baik suatu perbuatan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (facility agreement) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn berkaitan dengan penerbitan Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diduga sebagai bentuk itikad buruk kreditor separatis untuk menyembunyikan harta boedel pailit debitor yang mana telah merugikan kreditor konkuren karena harta debitor hanya dapat membayar pelunasan utang kreditor separatis. Tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menegaskan adanya itikad buruk dalam penerbitan jaminan kebendaan tersebut sehingga jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

---

The principle of good faith is a general principle of contract law used as a form of limitation of the parties in exercising freedom of contract. The principle of good faith is used to determine the parties' intentions in carrying out the agreement, which is assessed based on statutory regulations, decency, customs, good decency, and public order, as emphasized in articles 1337 and 1339 of the Civil Code. However, there is no clear definition of interpreting good faith in a particular legal action which brings a variety of perspectives and opinions in interpreting the good faith of a legal action. By using the juridical-normative research method, this paper will analyze how good faith and freedom of contract are applied in issuing material guarantees based on a facility agreement by conducting a case study on Decision Number 3/Pdt.Sus-Lainlain/2021/ PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn relating to the issuance of all Fiduciary Guarantee Deeds and Mortgage Deeds (APHT), which are suspected of being a form of bad faith of separatist creditors to hide the debtor's bankrupt assets which have harmed concurrent creditors due to assets debtors can only pay off the debts of separatist creditors. No elements can confirm the existence of bad faith in the issuance of the material guarantee so that the material guarantee that arises based on the loan facility agreement is valid in the eyes of the law and binds the parties who make it.;

Nama : Claudio Richard

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Proses Valuasi Bisnis Pada PT Sekuritas XXX Indonesia

Pembimbing : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur analisis serta valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia dengan teori yang ada terutama analisis top-down yang mulai dari analisis makroekonomi, industri, keunggulan bersaing, keuangan, hingga akhirnya proses proyeksi laporan keuangan dan berujung pada proses valuasi bisnis. Selain itu, terdapat pula tujuan lain yaitu melaporkan pengembangan diri sendiri yang digambarkan dalam refleksi diri berdasarkan pengalaman saat menjalani proses magang pada PT Sekuritas XXX Indonesia. Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia sudah sesuai dengan teori yang ada bahkan lebih komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

---

Name : Claudio Richard

Program : Accounting – Undergraduate Program

Title : Analysis of the Business Valuation Process at PT Sekuritas XXX Indonesia

Supervisor : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

This internship report aims to evaluate the suitability of business analysis and valuation procedures that occur at PT Sekuritas XXX Indonesia with existing theories, especially top-down analysis starting from macroeconomic analysis, industry, competitive advantage, finance, projecting financial reports and ending with business valuation process. In addition, there is also another purpose for reporting self-development which is described in self-reflection based on experience while undergoing the internship process at PT Sekuritas XXX Indonesia. Based on the evaluation process that has been carried out, it can be concluded that the entire business valuation process that occurs at PT Sekuritas XXX Indonesia is in accordance with the existing theory and is even more comprehensive and detail to produce more accurate and reliable results.

"

"[ABSTRAKKontrak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah hal yang mendasari sebuah tindakan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain dapat memaksakan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Di dalam perjalanannya, terdapat undang-undang no 24 tahun 2009 yang mewajibkan kontrak yang dibuat untuk menggunakan hukum indonesia. Di dalam prakteknya, hal ini banyak menimbulkan masalah karena dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang mendasari dibuatnya kontrak tersebut. Hal ini juga dapat menjadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya di dalam kontrak.

---

ABSTRACT

, Contract is very important in everyday life. Contract is an action that requires a person to give something to others and others are entitled to ask what for what is agreed in the contract. Within its development, Law No. 24 of 2009 requires a contract to be written based on Indonesian law. In practice, this is a big issue because it is not in accordance with the principle of freedom of contract which can be regarded as a fundamental principle for making a contract. It can also create a loophole for those who do not have a good faith to perform his obligations in accordance with what was agreed in the contract.]"

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Perkantoran Di Jakarta. Pada Perjanjian tersebut hanya memuat Bahasa Inggris tanpa mencantumkan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Simbol Negara, dan Lagu Kebangsaan agar tidak mematuhi Ketentuan Hukum Perjanjian dalam Pasal 1320 UU. Hukum Perdata Itulah Syarat obyektif Dimana Perjanjian tidak dapat melanggar hukum dalam hal ini yaitu pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Simbol Negara, Dan Lagu Kebangsaan sehingga perjanjian batal demi hukum, tetapi dengan efek dari Undang-Undang tersebut Pihak yang menyewakan dapat mengajukan gugatan terhadap Hukum dan meminta kompensasi jika penyewa dianggap Default karena tidak membayar sewa sampai dilunasi sebagaimana tercantum dalam kontrak.

---

discusses the Rental Lease Agreement Office Building In Jakarta. The Agreement contains only English without any translation in Indonesian so that it is contradictory to Law Number 24 Year 2009 regarding Flag, Language, State Symbol, and National Anthem so as not to comply with the Legal Terms of the Agreement in Article 1320 of the Law Civil Code That is the objective Terms Where the Agreement can not violate a law in this case that is article 31 of Law Number 24 Year 2009 on Flag, Language, State Symbol, And National Anthem so that the agreement null and void, but with the effect of such Law The leasing party may file a lawsuit against the Law and request a compensation in the event that the lessee is deemed Default for not paying the rent until it is paid off as set forth in the contract. "

"Perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum privat. Perjanjian pinjam-meminjam dapat juga menjadi perjanjian yang bersifat Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat melibatkan subyek hukum Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini merupakan kaidah memaksa dan bukan ketertiban umum. Antara kaidah memaksa dengan ketertiban umum memang terdapat bidang irisan, tetapi tidak selalu apa yang termasuk kaidah memaksa merupakan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan tersebut juga mempengaruhi keabsahan dari kontrak internasional yang memiliki titik taut dengan wilayah atau kepentingan Indonesia.

---

Loan agreement is one form of private law. Loan agreement can also be an agreement that is both Private International Law. Under the provisions of Article 31 paragraph (1) and (2) Law of 24/2009 organize any agreement or memorandum of understanding that created involving Indonesian law subjects with foreign parties must be made in Indonesian. This provision is a mandatory rules and not a public order. Among the rules to force the public order there was indeed a slice field, but it is not always what is included mandatory rules is contrary to public order. Such provision also affects the validity of an international contract that has a point link with the territory or the interests of Indonesia."