Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

---

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"

"Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasadari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif

---

Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient"

"Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) memiliki fungsi utama untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Agar Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara optimal, maka diperlukan adanya struktur organisasi dan tata kerja (sistem dan prosedur) yang dapat memberikan reasonableassurance bahwa Pendapatan Daerah tersebut telah dikelola secaraefektif dan efisien. Untuk itulah, pemerintah menetapkan perubahan/penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerjaDIPENDA sistem lama (MAPENDA) menjadi sistem baru (MAPATDA).Skripsi ini memberikan gambaran mengenai usaha meningkatkanPendapatan Daerah Tingkat II dengan sistem Pengawasan Melekat.Peningkatan Pendapatan Daerah Tingkat II ini dapat terjadi secaraoptimal karena MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat dalamsistem dan prosedurnya. Sebagai gambaran lebih nyata terhadapmanfaat sistem baru ini, penulis menyajikan pelaksanaan MAPATDA. di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah tersebut.Daripenelitian yang dilakukan, ternyata implementasi MAPATDA di DIPENDA Tk. II Bekasi menghasilkan peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) Kabupaten Bekasi yanglebih besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadijauhpada saat menggunakan sistem lama. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan azas fungsional pada MAPATDA, di mana antara satu seksi dengan seksi lainnya terjadi hubungan yang saling terkaitsebagai suatu sistem ban berjalan, sehingga kemacetan/keterlambatan pekerjaan dari suatu seksi akan selalu dapat dimonitor oleh seksi yang lain. Penerapan azas fungsional inidengan sendirinya (otomatis) akan menciptakan Pengawasan Melekatyang baik. Hasilnya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang dapatditekan serendah mungkin, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara secara optimal. Hal ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem MAPENDA yang menerapkan azaskomoditi/sektoral.MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat melalui pelaksanaan unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yang jelas, perinciankebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pembinaan personil."

"Artikel ini mengenai komite audit dan internal control. Keberadaan koimte audit sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen terutama dalam hal pelaporan keuangan dan internal control."

"ABSTRAKPengelolaan kelapa sawit rentan terhadap masalah kerusakan lingkungan, oleh oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menciptakan kebijakan minyak sawit berkelanjutan untuk mengontrol danmelindungi produksi minyak sawit Indonesia. Tesis ini membahas tentanganalisis pengawasan oleh Komisi ISPO dalam implementasi kebijakan kelapaStudi Kasus kelapa sawit berkelanjutan PT. Lestari Tani Teladan yang terdiri dari pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tujuannya untuk menganalisis pengawasan pelaksanaan kebijakan minyak sawit berkelanjutan oleh komisi ISPO pada perusahaan - perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan contoh perusahaan PT. Lestari Tani Contoh. Penelitian ini menggunakan teori tipe supervisi oleh Manullang, dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif, Dimensi waktu bersifat cross sectional, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Komisi ISPO terhadap perusahaan kelapa kelapa sawit dengan contoh PT. Teladan Petani Lestari belum optimal karena berbagai alasan keterbatasan yang dimiliki Komisi ISPO, sedangkan untuk jenis pengawasannya Implementasi lainnya yang melibatkan beberapa pihak terkait sudah cukup memadai baik.ABSTRACTThe management of oil palm is prone to environmental damage problems, therefore the Indonesian government through the Ministry of Agriculture creates a sustainable palm oil policy to control and protect Indonesian palm oil production. This thesis discusses analysis of oversight by the ISPO Commission in the implementation of coconut policies Case Study of sustainable palm oil PT. Lestari Tani Teladan which consists of direct supervision, indirect supervision, internal supervision and external supervision. The aim is to analyze the supervision of the implementation of sustainable palm oil policies by the ISPO commission on palm oil companies in Indonesia with the example of the company PT. Lestari Tani Example. This research uses the theory of the type of supervision by Manullang, with a qualitative approach. The purpose of this research is descriptive, the time dimension is cross sectional, data collection is done through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the ISPO Commission is supervising palm oil companies with the example of PT. The role of Sustainable Farmers has not been optimal due to various reasons of the limitations of the ISPO Commission, while for other types of supervision. Implementation involving several related parties is quite good."

"Skripsi ini membahas mengenai reformulasi kebijakan kawasan berikat. kebijakan ini dibuat untuk menata lokasi kawasan berikat yang tersebar di Indonesia. Pokok permasalahan penelitian ini adalah pemetaan kebijakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang pernah dan/atau masih berlaku untuk Kawasan Berikat, latar belakang yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012, serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah UU No. 17 Tahun 2006 menyempurnakan UU No. 10 Tahun 1995. Latar belakang yaitu upaya mengembalikan fungsi Kawasan Berikat untuk tujuan ekspor, Kawasan Berikat dapat melakukan subkontrak, merapikan lokasi Kawasan Berikat yang tersebar. Faktor penghambat yaitu kurang tepatnya waktu diterapkannya PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No. 44/PMK.04/2012, kurangnya pengawasan dari Cukai, dan kurangnya sosialisasi dan komunikasi.

---

The focus of this study is reformulation the bonded zone policy. This policy was made to set the scattered location of the bonded zone. Subject of this research are mapping the customs and import tax policy which is valid until now, background of government?s formulating of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. PMK No.44/PMK.04/2012 , and resisting factors in policy implementation. Researchers used a qualitative descriptive approach. The results are UU No.17 Tahun 2006 completing UU No.10 Tahun 1995. Background for the policy are restore the function of bonded zone to the main purpose of export, the bonded zone can do the subcontract, arrange the scattered location of Bonded Zone. Resisting factors in policy implementation are less accurate the time of adoption of PMK No.147/PMK.04/2011 jo. No PMK. 44/PMK.04/2012, lack of supervision in Customs employee, and lack of socialization and communication. "

"Banyaknya penyebaran Kawasan Berikat di Bekasi dan keterbatasan jumlah pegawai bea cukai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP  A Bekasi) menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terdapat penyimpangan dari tujuan pemberian fasilitas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengawasan pemberian fasilitas Kawasan Berikat serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas Kawasan Berikat di bawah KPPBC TMP A Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terkait pemberian fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sudah berjalan dengan baik, ditinjau dari standar pencapaian, pengukuran, perbandingan hasil yang dicapai dan diharapkan, serta penindakan atas penyimpangan yang ditemukan melalui tahap pengawasan manajemen risiko dan audit kepabeanan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yakni kurangnya tenaga SDM, ketersediaan IT Inventory dan fasilitas monitoring, pemahaman terhadap perkembangan regulasi,  serta kurangnya fasilitas bongkar dalam melaksanakan pemeriksaan di tiap perusahaan KB.

---

The expansion of Bounded Zone in Bekasi and  the lack of customs and excise officials that occured in Bekasi Medium A Customs and Excise Office (KPPBC TMP A Bekasi) cause the potency of fraud due to the Bounded Zone facility. Therefore, there needs to be supervisory function in order to restrain frauds from the aforementioned facility. This research is aimed to analyze the supervision due to Bounded Zone facility and the confronting obstacles in supervising it under KPPBC TMP A Bekasi. This research is qualitative with descriptive purpose and utilizes in-depth interview and observation. Result of this research leads to the fact that the supervision of Bounded Zone under KPPBC TMP A Bekasi has been implemented well, considered by standards, measurements, comparison of expected results with achieved results, and actions to discovered fraud goes through two phases, which are Risk Management and Post-Clearance Audit. The obstacles faced in the supervision in Bekasi Medium A Customs and Excise Office such as the lack of human resource, IT Inventory avaibility and its monitoring facility, the comprehension of regulation, and unloading facility in executing supervision of every company at the bounded zone.

"

"barang modal dalam Kawasan Berikat antara importasi dan penyerahan dalam negeri dalam Kawasan Berikat pada PT. XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini menganalisis implementasi perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan yang berasal dari lokal pada PT. XYZ dan menganalisis fasilitas atas barang modal yang berasal dari impor dan yang berasal dari dalam negeri. Hasil penelitian ini adalah kebijakan perlakuan PPN atas barang modal yang diimpor dan berasal dari dalam negeri tidak sesuai dengan konsep netralitas PPN karena atas impor barang modal dikenakan fasilitas PPN tidak dipungut, sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri tidak. Implementasi fasilitas PPN atas PT. XYZ sudah berjalan dengan baik. Fasilitas yang relevan atas impor barang modal adalah pembebasan PPN sedangkan atas penyerahan barang modal dari dalam negeri adalah tidak dipungut PPN.

---

This paper discusses policy analysis imposition of VAT on raw materials and capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery at PT. XYZ. This study is a qualitative research with descriptive design. This thesis analyzes the implementation of the VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods and analyzes the ideal VAT treatment facilities over domestic capital goods with imported goods.

Results of this study is the policy of VAT treatment on capital goods in the bonded zone between importation and domestic delivery is incompatible with the concept of VAT neutrality because imported capital goods is free of VAT, meanwhile domestic capital goods isn?t. Implementation of VAT facility in PT. XYZ has been running well. Relevant facilities for the importation of foreign capital goods is a VAT exemption, while on the transfer of domestic capital goods is free of VAT."

"Value stream mapping adalah sebuah pendekatan konsep lean yang memiliki tujuan dalam memetakan aliran material dan informasi pada suatu bisnis untuk mendeteksi dan mengurangi pemborosan guna menciptakan waktu dan proses yang lebih efisien. Industri logistik tumbuh dan menerima dorongan sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat selama pandemi. Akibatnya, perusahaan logistik harus terus mengembangkan dan meningkatkan layanan pelanggan mereka sehingga kebutuhan masyarakat dan pengiriman barang dapat ditangani secara efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan yang dialami oleh PT. XYZ Nusantara, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor logistik; akibatnya, perusahaan harus meningkatkan efisiensi prosesnya dan meminimalkan pemborosan dalam penyimpanan. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan konsep lean warehousing dan pendekatan value stream mapping, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses pergudangan, serta menghilangkan operasi yang tidak memberikan nilai. Penggunaan value stream mapping dan root cause analysis dengan menggunakan diagram fishbone analysis dan FMEA, bertujuan untuk mengembangkan rencana perbaikan proses agar dapat menghilangkan pemborosan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa process time berkurang 39% dan lead time berkurang 3% pada proses pergudangan PT. XYZ Nusantara. Strategi yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan adalah penggunaan forklift, pembuatan Standard Operating Procedure dan scheduling, penerapan lean 5S, dan penerapan sistem FIFO untuk penempatan barang serta pengaturan tata letak.

---

Value stream mapping is a lean concept approach that aims at the flow of materials and information in a business to detect and reduce waste to create more efficient time and processes. The logistics industry is growing and receiving a boost as a result of society's needs during the pandemic. As a result, logistics companies must continue to develop and improve their services so that people's needs and freight forwarding can be handled effectively. This can be seen from the increase in the number of customers experienced by PT. XYZ Nusantara, a state-owned company engaged in the logistics sector; As a result, companies have to increase the efficiency of their processes and increase wastage in storage. In this case, this research uses the concept of lean warehousing and a value stream mapping approach, with the aim of identifying and reducing waste in the warehousing process, as well as eliminating operations that do not provide value. The use of Value stream mapping and root cause analysis using fishbone analysis diagrams and FMEA, aims to develop improvement plans in order to eliminate waste that occurs. The result is that the processing time is reduced by 39% and the lead time is reduced by 3% in the warehousing process of PT. XYZ Nusantara. The strategies used to eliminate waste are the use of forklifts, the manufacture of Standard Operating Procedures and scheduling, the application of lean 5S, and the application of the FIFO system for the placement of goods and layout arrangements."