Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini berisi analisis atas prosedur pengadaan jasa konsultansi pada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Beberapa kendala dalam pengadaan barang/jasa adalah jumlah peserta pendaftar tidak memenuhi target, jumlah Pokja yang terbatas, tidak terdapatnya bank data penyedia barang/jasa. Namun, penulis melihat pada prosesnya ini telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

ABSTRACTFocus of this study is an analysis of the procurement procedure of consultancy services to the Legal Bureau of the Ministry of Public Works. Regulation of the Minister of Public Works No. 07/PRT/M/2011 on Standards and Guidelines for Procurement of Construction Works and Consultancy Services in accordance with Presidential Decree No. 54 Year 2010 on the Procurement of Goods / Services. The principles in the procurement of goods / services are efficient, effective, transparent, open, competitive, fair / non-discriminatory and accountable. Some constraints in the procurement of goods / services is the number of participants applicant does not meet the target, the limited number of working groups, the absence of a data bank of goods / services. However, the authors look at this process in accordance with established procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012

---

The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012."

"ABSTRAKDi era globalisasi ini, profesionalisme tidak hanya diwajibkan pada dunia usaha saja namun juga pada jasa konsultansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu hasil kerja yang baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditargetkan oleh penyedia jasa. Penilaian yang dilakukan dalam proses lelang melalui dokumen penawaran yang meliputi berbagai hal, yakni pengalaman perusahaan, metodologi kerja, kualifikasi tenaga ahli dan rencana anggaran biaya. Pada beberapa kasus terjadi dalam suatu pekerjaan adalah laporan hasil akhir yang tidak sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja)yang ditawarkan oleh jasa konsultan.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untk mengidentifikasi pengaruh kualitas dokumen penawaran terhada kinerja mutu pada pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU)Jakarta. Sedangkan pertanyaan utama yang dapat kita ajukan sebagai research question adalah: pertama, factor ?apa? saja dari dokumen penawaran pada pengadaan jasa konsultansi yang berpengaruh terhadap kinerja mutu perencanaan teknis jalan Dinas PU DKI Jakarta, kedua, berapa besar pengaruh factor tersebut terhadap kinerja mutu perencanaan teknis jalan Dinas PU DKI Jakarta??. Metode yang digunakan pada penelitian untuk menjawab research question adalah dengan pendekatan survai.Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah kinerja mutu perencanaan teknis jalan dipengaruhi oleh kebutuhan orang bulan, perhitungan teknis yang tepat dan sesuai, gambar kerja yang tidak sesuai, pengenalan kondisi setempat, ringkasan biaya yang diusulkan. Model yang diperoleh pada penelitian yaitu model hubungan antara variabel bebas, Kualitas Dokumen Penawaran dengan variabel terikat, Kinerja Mutu Perencanaan Teknis Jalan Dinas PU DKI Jakarta.

---

ABSTRAKIn this globalization era, professionalism do not only obliged at just corporate world but also at service of consultancy related to governance. This matter is meant to reach an good job result and as according to specification which have been targeted by consultant service. Conducted assessment in course of auction through bidding document covering matters, namely experience of company, job methodologies, qualification of man work and budget plan. At some cases happened in a[n work are end result report which disagree with TOR (Terms Of Reference)Yang on the market by consultant service. Target conducted by this research him is untk identify influence quality of document bidding of performance to quality of at levying for consultancy service conducted in Departement Public Work Jakarta. While especial question is we able to raise as question research is: first, factor ' what' is just the than Bidding document levying for consultancy service having an effect on to performance quality of technical planning of road On Departement Public Work DKI Jakarta?, second, how big ' influence of the factor to performance quality of technical planning of road On Departement Public Work DKI Jakarta'?. Method used at research to answer question research is with approach of survai.Result obtained at this research is performance quality of technical planning of road influenced by requirement of people month of, correct technical calculation and according to, inappropriate activity picture, recognition of local condition, proposed expense summary. Model obtained at research that is model relation between free variable, Quality Document Bidding with variable tied, Performance Quality Of Technical Planning of Road On Departement Public Work DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan transportasi nasioanal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peranan pokok sebagai pengumpan feeder .Pengadaan Jasa Konsultansi merupakan salah satu bagian yang krusial dalam hubungan kerja unsur-unsur pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis penerapan Sistem Manajemen Mutu pada instruksi kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegiatan yang paling berpengaruh dalam proses pengadaan jasa konsultansi terhadapkinerja pengadaan jasa konsultansi dan kepuasan pengguna jasa yang ada di instruksi kerja proses pengadaan jasa konsultansi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan analisa statistik dimana risiko tertinggi terdapat pada proses pengendalian. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan prosedur dalam Instruksi Kerja Proses Pengadaan Jasa Konsultansi.

---

ABSTRACTIn organizing the transport nasioanal , the Directorate General of Land Transportation has a fundamental role as a feeder. Procurement of Consultancy Services is a crucial part in the employment relationship elements of the construction work. Therefore it is necessary to analyze the implementation of the Quality Management System at work instructions Procurement Process Consultancy Services. The purpose of this study was to determine the most influential activities terhadapkinerja konsutansi procurement in the procurement process work instructions consulting services. This study used survey method and statistical analysis where the risk is highest in the control process. Furthermore, the improvement of natural procedures Procurement Process Work Instruction Consulting Services."

"Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Menyangkut masalah barang dan jasa di dunia teknologi informasi maka salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa adalah masalah sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum memulai implementasi e Procurement pada tahun 2002 dan merupakan yang pertama dalam penerapan e-Procurement dan hingga saat ini ada dua metode pelelangan secara elektronik yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Semi e-Procurement dan Full e-Procurement.Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan manfaat dari sistem Full e Procurement terhadap sistem Semi e_Procurement dan kaitannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbedaan dari kedua metode ini hanyalah pada saat penyerahan dokumen penawaran.Identifikasi manfaat menggunakan Ranti's Generic IS IT Business Value yang pada akhirnya hasil identifikasi akan dikaitkan terhadap kategori manfaat Digital Prosperity dan dimodelkan menggunakan System Dynamics dan dilakukan simulasi Stock and Flow Diagram untuk mendapatkan hasil penilaian manfaat Digital Prosperity Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun perbedaan kedua metode pelelangan secara elektronik tersebut hanya pada saat pemasukan dokumen penawaran namun ternyata memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan efisiensi anggaran.

---

Availability of goods and services give direct and indirect impact to the continuous process of government activity in order to establish a fair and prosperous people. Regarding the issue of goods and services in the world of information technology, one thing that is main concern to the Ministry or government agencies as users of goods and services and the private sector as a provider of goods and services is a matter of public procurement system itself. Ministry of Public Works began implementation of e-Procurement in 2002 and was the first in the implementation of e-procurement, and to date there are two methods of electronic procurement implemented by the Ministry of Public Works, namely Semi e-Procurement and Full e-Procurement.

In this research, the authors examine the values of Full e-Procurement system compared to Semi e-Procurement and its relation to the improvement to public welfare of Indonesia. The difference of these two methods is is only at process of delivering bidding documents.

Value Identification using Ranti's Generic IS / IT Business Value, which in turn is mapped to the categories of Digital Prosperity and modeled using System Dynamics and the authors performed simulations of Stock and Flow Diagram to get the value of Digital Prosperity's. From the results of the research, although the difference between the two methods of electronic procurement is only at process of delivering bidding documents, but it is beneficial to the public welfare in the form of an increasing efficiency of the government budget."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, pengeboran sumur air tanah telah dilakukan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Proses pengadaan paket pekerjaan pengeboran sumur air tanah pada Kementeriaan PUPR sudah dilakukan dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan transparan dan informatif. Berdasarkan data pengadaan pengeboran sumur air tanah Tahun Anggaran 2020 - 2021 didapati 9 % paket pekerjaan batal tender dan 45 % paket pekerjaan tender ulang, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mengumpulkan data statistik, kuisioner, dan menggunakan metode risk probability and impact assesment terhadap faktor – faktor risiko pada tahapan pengadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor risiko apa saja pada proses pengadaan yang berpengaruh pada kinerja pengadaan pengeboran sumur , menganalisis respon preventif dan korektif untuk mengantisipasi risiko pada proses pengadaan dalam hal meningkatkan kinerja mutu dan waktu pengadaan pekerjaan pengeboran sumur. Hasil dari penilitian ini didapati variabel risiko dominan terdapat pada variabel risiko :anggaran pengadaan tidak memadai karena adanya realokasi dan refocusing akibat pandemi Covid 19, pihak yang terlibat dalam pengadaan cukup kompleks/ banyak, spesifikasi kurang jelas,kesalahan penyedia jasa dalam survei harga, dan kesalahan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri.

---

Water is a basic need of human life, groundwater well drilling has been carried out at the Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) to meet the community's need for clean water. The procurement process for the groundwater well drilling work package at the Ministry of PUPR has been carried out with the Electronic Procurement Service (LPSE) in a transparent and informative manner. Based on data on the procurement of groundwater wells for the Fiscal Year 2020-2021, 9% of the work packages were cancelled and 45% were re-tendered, therefore further research is needed by collecting statistical data, questionnaires, and using the risk probability and impact assessment method. risk factors at the procurement stage. The purpose of this study is to analyze any risk factors in the procurement process that affect the performance of well drilling procurement, analyze preventive and corrective responses to anticipate risks in the procurement process in terms of improving the quality performance and time of procurement of well drilling work. The results of this study found that the dominant risk variable is the risk variable: inadequate procurement budget due to reallocation and refocusing due to the Covid 19 pandemic, parties involved in procurement are quite complex/many, specifications are not clear, service provider errors in price surveys, and errors in setting your own estimated price."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."