Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai sistem pengendalian kredit pada BPR Gamon, sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang sedang tumbuh dan berhasil menjadi 3 BPR terbaik di Jakarta. Sistem pengendalian kredit yang dianalisis tidak terpaku pada proses pengendalian saja, tetapi juga pada strategi dan manajemen yang melakukan pengendalian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana BPR Gamon menerapkan sistem pengendalian kreditnya ditengah kesulitan BPR di industri Perbankan terkait tingginya tingkat Non Performing Loan (NPL) BPR secara nasional selama ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Gamon memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem pengendalian kredit melalui strategi, proses pengendalian dan manajemennya sehingga mampu menekan NPL. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa BPR Gamon telah memiliki sistem pengendalian kredit yang sangat baik dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga mampu mengatasi berbagai ancaman dan meningkatkan kinerja perusahaan.

---

This research comprehensively analyzes the implementation of credit control system at BPR Gamon, a growing rural bank that has become one of the top three rural bank in Jakarta. The analysis is not only focused on the control process, but also on the strategy and the management of credit control. The aim of the research is to explain how BPR Gamon applies its credit control system in the middle of rural banks industry difficulty due to high Non Performing Loan (NPL) percentage.

The research shows that BPR Gamon has a high commitment on implementing the credit control system through its strategy, control process, and management so it can reduce the NPL percentage. Finally, the research concludes that BPR Gamon has an excellent and appropriate credit control systems that it could overcome various threats and increase the bank performance."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kesesuaian pengendalian intern kredit yang ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit usaha mikro dengan pengendalian internal menurut pedoman standar sistem pengendalian intern perbankan, analisis apakah pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif, dan analisis pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain deskriptif. Penelitian dilakukan dengan memperoleh data-data, mengolahnya, serta menganalisisnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa elemen pengendalian internal yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif karena tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi, dan pengendalian internal PT. BPR Bandung Kidul mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit mikro karena dengan tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.

---

This study discusses the analysis of the suitability of internal controls established by the bank credit in the provision of micro credit to the internal control standards under the guidelines of the banking system of internal control, analysis of whether the provision of micro credit is determined by the bank have been effective, and analysis of the influence of the effectiveness of internal control micro-credit. This study is a descriptive research design. The study was conducted to obtain data, process it and analyze it.

From the research, it is known that the internal control of credit made by PT. Rural South London still not done properly because there are still some elements of internal control is still not implemented to the maximum, micro lending set by the bank have been effective for the achievement of credit from the point of BPR as indicated by the provision of credit in an amount sufficient large, the current bills, and provide benefits while the achievement of micro-enterprise lending is indicated by the success of the work done by the leading indicator of customer loans could be repaid, and internal control PT. BPR Bandung Kidul have an influence on the effectiveness of micro credit for the achievement of credit from the point indicated by the provision of loans in large numbers, the current bills, and provide benefits while the achievement of microenterprise lending business success is indicated by the customer carried by the main indicators of the loan can be repaid."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan audit internal dalam suatu Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan pengendalian atas suatu jenis kredit bank. Kredit Progana merupakan jenis kredit yang terbesar dalam proporsi pemberian kreditnya di Bank Eka sehingga pengendalian internal sangat diperlukan untuk menjaga tingkat kesehatan Bank dan menghindari adanya kredit yang bermasalah. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sistem pengendalian internal dengan menggunakan COSO Framework terhadap operasional kredit dalam proses pemberian kredit beserta analisis terhadap laporan keuangan dan tingkat kesehatan bank, Penelitian ini membandingkan kegiatan yang dilakukan Bank Eka dengan teori-teori yang ada mengenai Bank Perkreditan Rakyat dan Sistem Pengendalian Internal.

---

The focus of this research is to explain about the role of Internal Auditor to control one of Credit in Bank Perkreditan Rakyat. Progana is the biggest proportion in the allocation of the credit in Bank Eka and it makes the internal control is important to maintain the health of Bank Eka. The Analysis of this research is focus on the operational system in Bank Eka with COSO Framework and analysis in financial statement. This research compared between procedures in Bank Eka with all theories that related to this research."

"Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

---

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans."

"Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya kepada masyarakat luas

---

Bank, in its function of a financial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (?LPS?) has the objective to give legal coverage and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the deposit customers is done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers, LPS guarantees the deposits in the bank and will pay the deposits in banks which license has been revoked according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation regulations has to be made."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"Peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka menuju manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan utama pembangunan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital, dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dunia perbankan. Usaha pokok dari kegiatan perbankan ialah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dibidang perkreditan, hukum harus mampu memelihara dan memperlancar proses hubungan yang terjadi antara warga masyarakat di satu pihak dengan bank di lain pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan syarat-syarat yang diajukan kepada masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian kredit kepada masyarakat dari BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara yuridis empiris.Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan perjanjian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberian kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA terdapat hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang dalam praktek berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. Suku bunga kredit di BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA yang lebih tinggi di bandingkan bank umum, karena pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di dominasi oleh deposito yang menyebabkan dana BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA menjadi lebih mahal. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian kredit kepada masyarakat selain soal inovasi produk dan masalah teknologi yang kurang menjadi perhatian. Upaya BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan upaya-upaya seperti : penagihan kredit, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) dan alternatif terakhir yaitu menjual agunan kredit.

---

The improvement of living standard and entirety of the social welfare toward a better Indonesian people is the main purpose of development. In this case the role of banking is very important, banking became one of the finance source that would provide funds to the economic system, therefore the healthy bank would strengthen economic system of a nation. On the other side, the unhealthy bank, weak, or even fragile will give influences to the health of banking industry as well. The fundamental business of banking activities is to provide credit and services in payment traffic and circulation of money in the society. In the field of credit, law should be able to maintain and expedite the relation process between society at one side bank at the other side. In the implementation of the grant over the credit, definitely lender (bank/creditor) determine the terms for the borrower (customer/debitor). The problems of this research are to recognize the implementation of credit agreement and to recognize the terms proposed to society for acknowledging the inhibiting factors in granting the credit to the society from BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. The research used juridical empirical approach / the research is conducted by approaching the juridical empirical. The use of this method is to obtain the fact in discussion on existing problems and to see the application of the regulation in the society.This research uses descriptive method because the data are analyzed by describing, explaining, and revealing what is exactly the credit agreements implementation in BPR PRIMA KREDIT SEJAHTERA. It can be concluded from this research that granting over credit in BPR KREDIT SEJAHTERA, the law relations between bank and customer poured forth on bank credit agreement, which in practice is in form of a standard agreement. Credit interest rate in BPR KREDIT SEJAHTERA is higher than general bank, because the growth of Dana Pihak Ketiga (DPK) ?Third Party Funds - dominated by deposit which cause BPR KREDIT SEJAHTERA fund become more expensive. This could be the inhibiting factors for the implementation of granting over non-performing credit to the society besides product innovation and technology problem which get less attention. To resolve non-performing credit, BPR KREDIT SEJAHTERA is making efforts such as: credit billing, rescheduling, re-conditioning, re-structuring and the last alternative."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pengendalian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank X, sebuah bank swasta nasional yang berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Bank X mengendalikan pertumbuhan angka kredit macet (Non Performing Loan) disaat pertumbuhan portofolio terus bertambah. Bank X telah melakukan sistem pengendalian kredit baik sebelum ataupun sesudah pemberian kredit yakni dengan adanya kebijakan pemberian kredit yang jelas, pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit UKM serta adanya prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit setelah diberikan. Dalam penelitian didapatkan bahwa peningkatan jumlah portofolio diikuti dengan peningkatan jumlah kredit macet. Bank X perlu meningkatkan sistem pengendalian kredit UKM karena nilai Non Performing Loan yang terus naik akan menyebabkan ancaman bagi Bank X pada masa yang akan datang. Telah dilakukan berbagai strategi untuk mengantisipasi kenaikan nilai Non Performing Loan yakni dengan mengubah Account Officer menjadi Marketing Officer dan Credit Officer serta dilakukannya penyederhanaan proposal kredit sehingga diharapkan pemberian kredit menjadi lebih terkendali dan Non Performing Loan dapat berkurang.

---

This research analyzes the application of Small Medium Enterprise (SME) credit control in Bank X, a private national bank that commits itself to keep supporting Indonesian Government program in empowering Small Medium Enterprise. This is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this research is to explain how Bank X control the growth of Non Performing Loan in the times of growing portfolio. Bank X has conducted credit control system either before or after release of loan, namely by applying clear-cut policy of loan release, assigning clear-cut tasks and responsibilities to those who might be involved in the UKM loan release, and also applying loan release procedure and supervison.

From the research, it can be seen that the increase of the number of portfolios is followed by the the increase of non-performing loans. X bank needs to improve the UKM credit control system because the continuous increase of non-performing loans might threaten the bank in the future. Some strategies have been conducted to anticipate the increase of non-performing loans, namely by changing account officer into marketing officer and credit officer, and also by simplifyng credit proposal, in hope to take better control of loan release and to reduce the number of non-performing loans."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengendalian internal dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mulai dari prosedur penyaluran, peran dari pihak terkait, pengendalian fasilitas kredit yang sudah diberikan, hingga pencegahan dan penyelesaian kredit macet (Non Performing Loan). Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Cabang Depok dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mendapat kesimpulan bahwa sistem pengendalian penyaluran KPR yang dilaksanakan Bank BTN Cabang Depok telah berjalan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, Bank BTN Cabang Depok telah menerapkan sistem pengendalian manajemen perbankan dengan baik, sehingga penerapannya dapat dijadikan acuan bagi penyaluran KPR oleh Bank Umum lainnya. Namun demikian, Bank BTN Cabang Depok masih dapat meningkatkan kinerjanya melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam proses penilaian debitur untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

---

The main purpose of this research is to analyze the control system of mortgage loan distribution, including the distribution procedure, job descriptions of responsible parties, loan control, prevention and resolution of Non-Performing-Loan. The study is conducted in Bank BTN Cabang Depok and using descriptive qualitative method. We could take a conclusion that Bank BTN Cabang Depok has complied the regulation of Bank Indonesia in delivering their mortgage loan. Besides, Bank BTN Cabang Depok has also apllied the control system of banking management. Their practice in mortage loan can be a benchmark for other Banks in the same field. However, there are still room for improvement for Bank BTN Cabang Depok. They may consider to optimizing the usage of information system, and improvement in debtor assessment process to minimize the bad loans. "