Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba khususnya partai politik sangat penting keberadaanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi tersebut yang memang harus dipertanggung jawabkan kepada public. Penelitian ini membandingkan antara teori dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan prakteknya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan laporan keuangan yang ada dengan peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang mengatur pelporan keuangan partai politik tentunya juga berdasarkan PSAK 45 yang menjadi dasar pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang partai politik.

---

This focus of study is Financial reporting on non-profit organization especially in political party. It is very important to improve transparency and accountability as a form of responsibility to publics. Transparancy and accountability in this thesis focused comparison between theory in accounting for non-profit organization and practice at political party. Comparation beetween financial statement with regulationss and codes surrounding financial reporting process in political party which also based on Indonesian accounting standard (PSAK) 45 about financial reporting for not-for-profit organization in Indonesia."

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."

"Dalam dunia bisnis, perusahaan berhubungan dengan three bottom line yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dari laporan keberlanjutan dari persepsi mahasiswa. Penelitian ini membuktikan bahwa keuntungan tertinggi dari pengungkapan laporan keberlanjutan adalah meningkatkan reputasi serta kerugian tertingginya adalah biaya jangka pendek dan kekhawatiran tentang akurasi dan kelengkapan informasi. Laporan keberlanjutan memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan pada industri sensitif (berhubungan langsung dengan alam) daripada perusahaan di bukan industri sensitif. Selain itu, perusahaan publik lebih penting daripada perusahaan privat dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Serta, informasi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola tahun berjalan dan perubahan tahun komparatif sama pentingnya pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

---

In business, companies often relate to the three bottomline; Economy, Social and environment. The purpose of this research is to analyze the benefit of the student?s perception of sustainability report. This research prove that the most advantage of sustainability report?s disclosure is come from enhanced reputation, also the most disadvantages are short-term reporting cost and concerns about accuracy and completeness of information. Sustainability report is benefical to companys? in industry sensitive(in direct contact with nature) than companys? in industry non-sensitive. Besides, public companies? sustanability report are more important than private companies?. Also, sustainability-related information for current and change over comparative years as equally important."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah persentase kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan memengaruhi konservatisme laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga mempunyai level konservatisme yang berbeda dengan perusahaan dengan kepemilikan non-keluarga dengan menggunakan metode uji beda rata-rata. Penelitian ini menggunakan Asymmetric Timeliness of Earnings milik Basu (1997) dalam mengukur konservatisme akuntansi. Terdapat 273 perusahaan non-keuangan yang diobservasi dalam penelitian ini pada tahun 2009,2010, dan 2011 dan akan diuji dengan teknik regresi OLS. Penelitian ini menemukan persentase kepemilikan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi perusahaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki keluarga lebih tidak konservatif dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga.

---

The aims of this research is to investigate whether ownership percentage in a company will influence conservatism in financial report made by manager. Beside that, this reseach also test whether company owned by family will have a different level of conservatism from the company owned by non-family using meandifference test. This research uses Asymmetric Timeliness of Earnings of Basu (1997) in measure accounting conservatism. There are 273 non-financial company are observed by this research in three years, 2009, 2010, and 2011 and tested using OLS regression technique. This research finds that ownership percentage has no significant impact on company?s accounting conservatism. But, this research finds that family-owned companya has less conservative accounting than non-familyowned company."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah berubah menjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan tingkat pengangguran yang semakin besar. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia.Dengan melihat adanya indikasi penurunan pendapatan perusahan BUMN mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan sualu perusahaan dikatakan layak usaha dengan menggunakan model Altman Z-Score. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah meningkatnya kemungkinan suatuperusahaan BUMN dikatakan layak usaha dapat diprediksi dengan Altman Z-Score.Dari 158 BUMN di Indonesia diambil 12 (duabelas) perusahaan BUMN yang terdiri dari 6 (enam) BUMN memiliki kriteria equity negatif dan mengalami penurunan pendapatan atau merugi dan 6 (enam) BUMN lain dengan kriteria equity positif dan mengalami penurunan pendapatan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuantitatif, sehingga untuk mencapai basil penelitian perlu dilakukan analisis laporan keuangan dari obyek penelitian, Analisis laporan keuangan dilakukan dengan memanfaatkan model Altman Z-Score. Setelah melakukan perhitungan Z-Score, tahap berikutnya adalah meneari nilai Z proporsi untuk Z layak usaha dan Z bangkrut.Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman, dapat diketahui bahwa Z-Score untuk PT. A, PT. B, PT. C. PT. D. PT. E. PT. F dan PT. G pada tahun 2004 menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak layak usaha atau bangkrut.Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman diperoleh bahwa untuk PT. H dan PT. I pada tahun 2004, Z-Score yang diperoleh menunjukan bahwa perusahaan berada dalam kondisi ambang. Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman diperoleh bahwa untuk PT. J, PT. K dan PT. L pada tahun 2004, Z-Score yang diperoleh menunjukan bahwa perusahaanperusahaan tersebut berada dalam kondisi Layak Usaha. Dari 12 (duabelas) BUMN yang menjadi obyek dalam penelitian ini. diketahui yang sering menjadi inasalah adalah X2 (terdapat 9 BUMN) dan X3 (terdapat 7 BUMN) yang merupakan casio rentabilitas/profitabilitas dengan nilai yang terlalu rendah bahkan negatif.Dengan menggunakan persamaan model Altman Z-Score diketahui beberapa BUMN berada dalam kriteria bangkrut. tetapi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut masih terns menjalankan kegiatannva. Hal ini dapat dipahami karena dengan berbagai pertimbangan pihak pemerintah masih mengalokasikan dana untuk kelangsungan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Monetary crisis that happened in Indonesia brought many changed to our economy. Crisis causing many company became bangkrupted and a higher level of unemployment. It is happened, although our fundamental of economy in the past said to be strong and adored by the world bank. In spite of this there is some structurally weakness such as a stiff domestic trade regulation, monopoly of import that caused economy activity inefficiency and uncompetitive.This is happened in a flash and of course it had influenced much on private companies and the state owned enterprises (SOE). As we know that the SCE's is much more being a ridiculate company rather than flatered. Because of this long crisis the SOE's company should be brave to face the changed.Because of the SOE's indication of revenue decreased, giving the writer an idea to do a research about Implementation of Altman Z-score model to the SOE company in Indonesia. Moreover, writer doing an analysis to the result of this model and giving some recomendation to the manajer about what is going on in the company. It is true that the Altman Z-Score model can predict the bangkcrupty of the SOE's company.From 158 SOE's company, the writer select 12 (twelve) SOE's and the criteria will be 6 (six) companies that has a negative equity and has a revenue decreased problem. The other 6 (six) SOE's are companies that had a positive equity and a revenued decrease problem. This research is plan to be a quantitative research, so the analysis of the companies financial report are being done.From the Altman Z-Score model, it is find out that Z-Score for the company A, 13, C, D, E. F and G in the 2004 is in a bangkrupt condition. For company H and I the Z-Score result was in grey area. And for company 1, K and L the Z-Score result was in proper condition. From the analysis, the writer find also that X2 (9 SOE's) and X3 (7 SOE's) or the profitability ratio was score below and even negative.For the SCE's in Indonesia, although the resut was bangkrupt but those SOE's still running. It can be understand because with many kind of reason the government still alocate some extra money for those companies."

"Penelitian ini menganalisis perbandingan pelaporan dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif sebelum dan setelah amendemen IAS 41 Agrikultur tahun 2016 pada 18 perusahaan sektor perkebunan di Singapura, Australia dan Thailand. Analisis dilakukan atas laporan keuangan tahun 2014 sampai 2017 pada Bursa Efek masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan nilai aset-aset biologis berkurang sangat signifikan karena aset biologis yang tersisa hanyalah buah yang menempel pada tanaman produktif dan tanaman kayu yang dimiliki perusahaan. Nilai tanaman produktif disajikan sebesar nilai reklasifikasi tanaman dari aset biologis. Dari nilai tanaman produktif tersebut terdapat 83% yang disajikan dengan menggunakan metode biaya, tidak lagi menggunakan nilai wajar seperti saat masih menjadi aset biologis.

---

This study analyzes the comparison of reporting and disclosure of biological assets and bearer plants before and after the Amendement IAS 41 in 2016 on 18 plantation companies in Singapore, Australia and Thailand. Analysis is carried out on the 2014 to 2017 financial statements on each countrys Stock Exchange. The results of the study showed that the value of biological assets was reduced significantly because the remaining biological assets were only fruit that attached to the bearer plants and timber plants owned by the company. The value of bearer plants presented at the value of plant reclassification from biological assets. The value of bearer plants that are presented using the cost method are 83%, no longer using fair value as when they were still a biological asset."

"Indonesia memiliki tipe pasar saham yang tidak efisien secara informasi sehingga rentan terhadap terjadinya asymmetric information yang memicu timbulnya idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk merefleksikan informasi yang spesifik tentang perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi faktor penyebab idiosyncratic risk yang ditinjau dari pengungkapan besaran RPTs baik dari laporan keuangan berupa RPT Assests and Liabilities (RPTAL) dan dari laporan laba rugi RPT Sales and Expenses (RPTSE) serta dari large shareholders. Penelitian ini juga mengevaluasi peran dari rangkap jabatan dewan komisaris dari pengaruh pengungkapan besaran RPTs terhadap idiosyncratic risk. Sampel dalam penelitian ini adalah 302 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2019 sampai dengan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan besaran RPTAL berpengaruh positif terhadap idiosyncratic risk akan tetapi berbanding terbalik dengan pengungkapan besaran RPTSE yang berpengaruh negatif terhadap idiosyncratic risk. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan besaran RPTSE dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk transaksi untuk meminimalkan risiko yang terjadi.Untuk large shareholders memiliki pengaruh positif terhadap idiosyncratic risk yang menunjukkan bahwa masih tingginya agency problem yang terjadi dalam perusahaan karena large shareholders memiliki kontrol terhadap perusahaan. Peran dari rangkap jabatan dewan komisaris sebagai variabel moderating menunjukkan hasil pengaruh positif pengungkapan besaran RPTAL terhadap idiosyncratic risk diperlemah dengan meningkatnya rangkap jabatan dewan komisaris. Di samping itu, peran rangkap jabatan dewan komisaris terhadap pengungkapan besaran RPTSE dimana hasil menunjukkan pengaruh negatif pengungkapan besaran RPTSE terhadap idiosyncratic risk diperkuat dengan meningkatnya rangkap jabatan dewan komisaris. Oleh karena itu, peran rangkap jabatan dewan komisaris pada pengungkapan besaran RPTAL maupun RPTSE mendukung reputational hypothesis yang dapat menurunkan terjadinya idiosyncratic risk pada perusahaan.

---

Indonesia has a type of stock market that is not informationally efficient so that it is vulnerable to the occurrence of asymmetric information which triggers the emergence of idiosyncratic risk. Idiosyncratic risk reflects specific information about the company. The purpose of this study is to evaluate the factors that cause idiosyncratic risk in terms of the disclosure of RPTs amount both from the financial statements in the form of RPT Assets and Liabilities (RPTAL) and from the income statement of RPT Sales and Expenses (RPTSE) as well as from large shareholders. In addition, this study also evaluates the role of multiple directorships in the effect of disclosing the amount of RPTs on idiosyncratic risk. The sample in this study was 302 companies listed on the IDX from 2019 to 2020. The results showed that disclosure of the RPTAL amount positively affected idiosyncratic risk but was inversely proportional to the disclosure of the RPTSE amount, which negatively affected idiosyncratic risk. This shows that companies can use disclosure of the RPTSE amount as a form of transaction to minimize the risks. For large shareholders, it positively influences idiosyncratic risk, which indicates that there are still significant agency problems that occur in companies because large shareholders have control over the company. The role of multiple directorships as a moderating variable shows that the positive effect of disclosure of RPTAL amount on idiosyncratic risk is weakened by increasing the multiple directorships. In addition, the results of the multiple directorships on disclosure of RPTSE amount where the results show a negative effect of disclosure of RPTSE amount on idiosyncratic risk is strengthened by increasing the multiple directorships. Therefore, the dual role of multiple directorships in the disclosure of RPTAL and RPTSE amount supports the reputation hypothesis that can reduce the occurrence of idiosyncratic risk in companies."