Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang praktik perlakuan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Umum Syariah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, observasi terhadap laporan tahunan 2010-2011 dari bank yang bersangkutan, serta wawancara terhadap pihak IAI dan DSN MUI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyaknya perbedaan dan kekurangan dalam pelaporan akuntansi zakat, khususnya zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Proporsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana zakat total dari seluruh Bank Umum Syariah juga menunjukkan beberapa segmen yang paling dominan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan seberapa besar dana zakat yang telah dikumpulkan serta realisasi dana zakat yang telah digunakan. Sebagai tambahan penelitian ini juga menunjukkan besaran potensi zakat perusahaan yang cukup besar yang berasal dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

---

This research discuss about the practice of accounting treatment for corporate zakat on Islamic bank in Indonesia. The Islamic banks which become the object of this research are the Islamic banks that have achieved the status of 'Bank Umum Syariah' (Islamic Public/Generic Bank). The research were conducted through an interview with the authorized personnel of Islamic Public Bank's related to zakat management, observation on the bank's annual report for the year of 2010 - 2011, and an interview with some of the regulators in Indonesia which have the authorities to determine the rules and principles of Sharia accounting (Indonesia Institute of Accountant) and the National Sharia Commitee in Indonesia.

The results of this research shows that there are still a few differences and deficiencies regarding the reporting of zakat which is managed by the bank especially the accounting treatment of corporate zakat by the Islamic Public Banks in Indonesia. The differences and deficiencies in reporting corporate zakat mainly caused by the lack of standard for corporate zakat in Indonesia. The results also revealed that the proportion of source and usage of zakat for those two years (2010-2011) were dominated by the same segment. It also shows that there is a decrease in the realization of zakat funds which managed by the Islamic Public Bank. The supplementary results of this research also shows the big potential of corporate zakat from the Islamic Public Banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Islamic Social Reporting terhadap kinerja perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dengan total sampel sebanyak 8 BUS selama 4 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2010-2013. Dengan pengujian regresi linier, penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic Social Reporting memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profit Sharing Ratio dan Islamic Income vs Non-Islamic Income.

---

This research aims to analyze the influence of Islamic Social Reporting on Corporate Performance in Islamic Banks. The data used in this research come from the annual financial statements of Islamic Banks with total sample of 8 companies in 4 consecutive years of 2010-2013. With linear regression testing, this research indicate that Islamic Social Reporting had a significant influence on Profit Sharing Ratio and Islamic Income vs Non-Islamic Income."

"Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan analisis tentang pola fakta atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah nonkas. Pola fakta ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perlakuan akuntansi akuntansi yang tepat atas aset tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus pada Ikatan Akuntan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara dan analisis dokumen. Output dari penelitian ini adalah memberikan usulan atas revisi PSAK 109 yang berlaku saat ini terkait dengan zakat dan infak/sedekah nonkas. Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan zakat dan infak/sedekah nonkas dikategorikan menjadi dua yaitu aset nonkas dan jasa. Aset nonkas diklasifikasikan menjadi dua yaitu ‘aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk yang sama’ dan ‘aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk berbeda. Jasa yang diterima diklasifikasikan menjadi dua dimana ‘lembaga amil sebagai penerima manfaat’ dan ‘mustahik sebagai penerima manfaat’. Perubahan yang diusulkan yaitu pengukuran untuk penerimaan zakat atau infak yang berbentuk ‘aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk yang sama’ dan sedekah jasa menggunakan nilai wajar sedangkan penerimaan zakat atau infak yang berbentuk ‘aset nonkas yang disalurkan dalam bentuk berbeda’ menggunakan nilai realisasi bersih. Aset nonkas yang nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal tidak dicatat dilaporan keuangan melainkan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan.

---

The purpose of this study is to provide an analysis of the fact pattern on the receipt and distribution of non-cash zakat and infaq/sadaqah. This pattern of facts is used as the basis for analyzing the appropriate accounting model for these assets. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study strategy at the Institute of Indonesia Chartered Accountants. The data used in this study are primary data obtained by interview and document analysis. The output of this research is to provide suggestions for the revision of PSAK 109 related to non-cash zakat and infaq/sadaqah. The results of this study indicate that non-cash zakat and infaq/sadaqah receipts are categorized into two, namely, non-cash assets and services. Non-cash assets are classified into two 'non-cash assets distributed in the same form' and 'non-cash assets distributed in different forms'. The services received are classified into two wherein 'amil institution is the beneficiary' and 'mustahik is the beneficiary'. The proposed changes are related to the measurement of zakat or infaq receipts in the form of 'non-cash assets distributed in the same form' and service sadaqah using fair value, while zakat or infaq receipts in the same form of 'non-cash assets distributed in different forms' use net realizable value. Non-cash assets whose fair value cannot be measured reliably are not recorded in the financial statements but are reported in the notes to the financial statements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan unit usaha mikro di Bank XYZ Syariah Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah serta dengan peraturan akuntansi terkait, yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur transaksi pembiayaan murabahah pada pembiayaan unit usaha mikro tersebut telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut.

---

This study aims to explains the procedures of Murabahah financing and accounting treatment on micro small and medium size enterprises unit in Bank XYZ Syariah Indonesia, and analyze its suitability based on the provisions in force in Indonesia with Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 about Murabahah and Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 about Wakalah and the related accounting regulations, namely PSAK 102, Accounting for Murabahah. The result shows that mostly of the procedures of the murabahah financing on micro small and medium size enterprises unit is appropriate to those rules and policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas implementasi Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode laporan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah Islamic Corporate Governance Index (ICGI) yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional CIBAFI dan The World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI yang diperoleh Bank Umum Syariah selama 4 tahun sebesar 78,16% dengan skor rata-rata tertinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri dan skor rata-rata terendah diperoleh Bank Syariah Bukopin. Skor rata-rata ICGI menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI untuk Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih tinggi daripada Bank Umum Syariah yang beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, komponen pengendalian internal dan audit eksternal cenderung kuat. Sedangkan komponen dewan komite cenderung lemah

---

This study aims to determine the quality of Islamic Corporate Governance implementation on Islamic Bank in Indonesia. The data used is the annual report of 11 (eleven) Islamic Commercial Banks in Indonesia with reporting period from 2014 to 2017. The measurement method used is the Islamic Corporate Governance Index (ICGI) issued by the International Organization of CIBAFI and The World Bank. The result showed that the average score of ICGI for Islamic Banks amounted to 78.16% with the highest average score for Bank Syariah Mandiri and the lowest average score for Bank Syariah Bukopin. ICGI average score shows an increase in every year. The result also show that the average ICGI scores for Islamic Banks that have been operating for more than 10 (ten) years are higher than Islamic Banks which is operating for less than 10 (ten) years. Meanwhile, internal control and external audit component is found to be strong. On the other hand, the committee board component tend to be weak.

"

"

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) melakukan inovasi dengan menerapkan pembayaran zakat reksadana syariah bekerjasama dengan PT Nusantara Sejahtera Investama untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Zakat reksadana syariah ini merupakan sesuatu yang baru dan perlu dipertanyakan dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aspek fikih baik harta wajib zakatnya, syarat wajibnya, serta nisab dan haul dari reksadana itu sendiri. Kehalalan dari produk reksadana syariah wajib diperhatikan agar tidak ada percampuran antara harta halal dan non-halal dengan mengetahui prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah pengaturan mengenai hukum zakat reksadana di Indonesia telah cukup dan memberikan kepastian hukum serta apakah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan BAZNAS telah sesuai dengan fikih dan aturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum zakat reksadana syariah di Indonesia telah mencukupi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun belum mengatur secara rinci tentang zakat reksadana syariah. Sedangkan mekanisme pembayaran zakat reksadana oleh BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan hukum zakat dari segi fikih maupun aturan perundang-undangan.

---

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) is innovating by implementing sharia mutual fund zakat payments in collaboration with PT Nusantara Sejahtera Investama to maximize the potential of zakat in Indonesia. This sharia mutual fund zakat is something new and needs to be questioned in terms of statutory regulations and from the aspect of fiqh both the compulsory zakat assets, mandatory requirements, as well as the nishab and haul of the mutual funds themselves. The halalness of sharia mutual fund products must be considered so that there is no mixing between halal and non-halal assets by complying with sharia principles. This research is to determine and analyze whether the regulation regarding mutual fund zakat law in Indonesia is sufficient and provides legal certainty and wether the zakat payment mechanism carried out  by BAZNAS is in accordance with fiqh and statutory regulations. This type of research is a type of library research. The results of this study conclude that the legal arrangements for zakat mutual funds in Indonesia are sufficient with the existence of Law Number 21 of 2011 concerning Zakat Management, although it has not regulated in detail about the zakat of Islamic Mutual Funds. Meanwhile, the mutual fund zakat payment mechanism by BAZNAS is in accordance with the legal provisions of zakat in terms of fiqh and statutory regulations.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"This study aims to examine the influence of Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility (case study on the bank Sharia in Indonesia). This research is a quantitative study using scientific research in the form of positive economics. The nature and type of this research is descriptive method used is based on a survey of the literature. Data used is secondary data obtained from www.btgo.id and corporate websites. The analytical method used is multiple linear regression analysis with SPSS version 22. The population in this study are all Islamic banks registered in Bank Indonesia during the period 2012 to 2014. While the sample is determined by using purposive sampling method in order to obtain a sample of 10 banks with observations for 3 years. Based on the results of multiple regression analysis with significance level of 5%, then the results of this study concluded: (1) Islamic Corporate Governance consisting of Existence and expertise Sharia Supervisory Board has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (2) The size of the BOC significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (3) The composition of the Board of Commissioners has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (4) The frequency of the number of board meetings no significant effect on the disclosure of disclosure of corporate social responsibility. (5) The size independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (6) The composition of the independent audit committee has no significant effect on the disclosure of corpora te social responsibility. (7) The number of meetings of the audit committee has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (8) Profitability has no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (9) Liquidity no significant effect on the disclosure of corporate social responsibility. (10) Islamic corporate governance, size of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners, Frequency of Meetings of the Board of Commissioners, the size of the Audit Committee Independent, The composition of the Audit Committee Number of Meetings Audit Committee, Profitability and Liquidity on the disclosure of corporate social responsibility jointly significant effect on disclosures corporate social responsibility."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perilaku moral hazard yang diperlihatkan oleh lending behavior bank syariah dan bank konvensional di Indonesia ketika memiliki risiko kredit di atas ambang batas (threshold) tertentu. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor faktor kondisi bank yang dapat mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dari kuartal ketiga tahun 2010 sampai kuartal ketiga tahun 2019. Dengan menggunakan metode threshold panel regression dari Hansen (1999) dan menggunakan risiko kredit periode sebelumnya sebagai variabel threshold, penelitian ini menemukan bahwa ketika pada periode sebelumnya bank syariah memiliki risiko kredit di atas threshold 3,52%, pertumbuhan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko kredit saat ini, sedangkan pada bank konvensional ketika pada periode sebelumnya bank konvensional memiliki risiko kredit di atas threshold 1,31%, pertumbuhan pinjaman bank konvensional akan menurunkan risiko kredit saat ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank syariah kurang berhati hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ketika memiliki risiko kredit di atas 3,52%. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi perilaku moral hazard pada bank syariah di Indonesia. Faktor kondisi bank syariah yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), pertumbuhan deposit (DG), ukuran aset (Size), dan tingkat bagi hasil yang melebihi tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Dummy). Sedangkan pada bank konvensional faktor faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), dan ukuran aset (Size)

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the moral hazard behavior shown by the lending behavior of Islamic banks and conventional banks in Indonesia when they have credit risk above a certain threshold. In addition, this study will analyze the factors of bank conditions that can affect credit risk on Islamic banks and conventional banks in Indonesia from the third quarter of 2010 to the third quarter of 2019. Using the threshold panel regression model from Hansen (1999) and using credit risk in the previous period as a threshold variable, this study found that when in the previous period Islamic banks has a credit risk above the threshold 3.52%, financing growth will increase credit risk, whereas in conventional banks when in the previous period conventional banks has a credit risk above the threshold 1.31%, loan growth will reduce credit risk. These results indicate that Islamic banks are less careful in channeling financing to the public when credit risk is above 3,52%. This condition shows an indication of moral hazard behavior on Islamic banks in Indonesia. Factors that can affect Islamic bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), deposit growth (DG), size, and profit sharing levels that exceed the LPS guarantee interest rate (Dummy). While the factors that can affect conventional bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), and size."