Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan SIMAK BMN telah dilakukan secara efektif dengan mencerminkan keseluruhan dan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga serta sejauh mana pemanfaatan asset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara dengan petugas SIMAK BMN dan melakukan observasi di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMAK BMN sudah dilakukan secara cukup efektif dengan mencerminkan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga. Dengan adanya SIMAK BMN, pencatatan atas asset tetap lebih terpola dan dapat digunakan untuk pengambilan kep utusan. Catatan atas laporan aset yang dihasilkan dari SIMAK BMN sejauh ini cukup dapat diandalkan, namun tidak mencakup semuanya.

---

The purpose of this study is to determine if the implementation of SIMAK BMN has been conducted effectively to reflect the overall and the current asset condition in Bina Marga and the extent of which the assets have been utilized by the users of financial statements. The study was conducted by field studies in the form of interviews with operator of SIMAK BMN and observing in Ditjen Bina Marga Ministry of Public Works.

The results of the study indicate that the application SIMAK BMN has been utilized quite effective as it reflects the current asset condition of Bina Marga's assets. With the existence of SIMAK BMN application, recording of fixed assets will be more patterned and can be utilized for decision making. Notes to asset report resulting from SIMAK BMN is reliable, however it does not cover the whole Bina Marga's assets."

"Mako Korps Brimob Polri merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kepolisian. Dalam melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), khususnya bidang peralatan khusus penanggulangan keamanan berkadar tinggi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan peralatan khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Mako Korps Brimob Polri telah melakukan pengelolaan peralatan khusus sesuai dengan PP No.6/2006. Namun, Mako Korps Brimob Polri tidak melakukan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan karena peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan termasuk sebagai rahasia inteligen negara. Selain itu, dalam pengelolaan peralatan khusus ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu tidak dilekatkan kode penomoran identitas aset sehingga menyulitkan pengendalian dari sisi kuantitas.

---

Mako Korps Brimob Polri is a taskforce under the jurisdiction of constabulary. In terms of managing their state property, directly to the special equipment for high level security countermeasures, they are referring it to The 6th Government Regulation (2006) which explains about the management of state property, The 120th Minister of Finance Regulation (2007) about the administration of state property, and The 29th Minister of Finance Regulation (2010) that concern about the classification and codification of state property. This paper mainly focus on the management of special equipment, which includes planning and budgeting, procurement, utilization, safety and maintenance, appraisal, deletion, transfer, administration, guidance, supervision, and control. In general, Mako Korps Brimob Polri has implemented the management of special equipment related to The 6th PP (2006), except for utilization, transfer, and appraisal, because all of this equipment is still good and this is included in the sector of state?s secret intelligence. Furthermore, there is thing that not fit in management of special equipment, for example: no identity number/ code attached to the assets that made it more difficult to control in terms of quantity."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Peranan akuntansi manajemen adalah untuk melengkapi fungsi dari akuntansi keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai biaya produksi dan menyediakan informasi non keuangan mengenai produktivitas, kualitas dan faktor lainnya agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. PT X sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang metal parts dan automotive component belum memiliki sistem akuntansi manajemen yang terintegrasi. Oleh karena itu perancangan sistem akuntansi manajemen di PT X sangat penting. Perancangan sistem akuntansi manajemen yang terintegrasi meliputi perancangan sistem pembiayaan, pengelolaan persediaan dan pengelolaan supply chain yang sesuai. Pendekatan yang digunakan dalam merancang sistem akuntansi manajemen adalah supply chain management, sistem persediaan just in time dan job order costing. Dengan dirancangnya sistem akuntansi manajemen, PT X diharapkan dapat mencapai keefektifan dan keefisienan dalam proses bisnis perusahaan.

---

The role of management accounting is to complement financial accounting function that providing not only financial information about the cost of production but also providing nonfinancial information about the productivity, quality and other factors so that the company can achieve its objectives. X Ltd. is a company engaged in manufacturing metal parts and automotive components do not have an integrated system of management accounting. Therefore the design of management accounting systems in X Ltd. is very important. Management accounting system design includes an integrated financing system design, inventory management and supply chain management. The approaches used in the design of management accounting systems are supply chain management, just-in-time inventory systems and job-order costing. By desiging a management accounting system, X Ltd. is expected to achieve effectiveness and efficiency in business processes."

"Skripsi ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas biological asset berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia. Perlakuan akuntansi ini meliputi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan biological asset. Dalam skripsi ini menggunakan satu contoh perusahaan publik yang bergerak dalam industri perkebunan, guna melihat secara nyata dari segi laporan, angka dan resiko yang mungkin terjadi. IAS 41 hanya menjadi pembanding bagi standar yang ada guna memperoleh kemungkinan terbaik dalam penyajian biological asset di laporan keuangan.

---

This thesis discusses the accounting treatment for biological assets based on the applicable standards in Indonesia. The accounting treatment involves the recognition, measurement and disclosure of biological assets. this thesis using an example of a public company engaged in the plantation industry, in order to disclose a fact from several aspects such as reporting, and also the numbers and risks that may occur. IAS 41 only use as a comparison to the existing standards in order to obtain the best possible presentation of biological assets in the financial statements."

"Konsep akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu konsep yang dikenal dalam akuntansi manajemen. akuntansi pertanggung jawaban dijadikan sebagai dasar bagi PT. Tugu Reasuransi Indonesia untuk menyusun anggaran bagi kegiatan operasinya. Baik akuntansi pertanggung jawaban dengan proses penyusunan anggaran tersebut terjalin suatu hubungan yang saling berpengaruh. Anggaran membutuhkan penerapan akuntansi pertanggung jawaban yang efektif agar dapat berjalan dengan baik. Di lain hal, akuntansi pertanggung jawaban membutuhkan anggaran sebagai salah satu unsur pendukung bagi efektifitas pengaplikasiannya. Penelitian yang dilakukan pada PT. Tugu Reasuransi Indonesia bertujuan untuk melihat pengaruh akuntansi pertanggung jawaban dalam anggaran perusahaan serta mengetahui kelayakan anggaran yang dibuat oleh Perusahaan sebagai standar untuk mengukur kinerja. Penelitian dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan pada PT. Tugu Reasuransi Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan reasuransi sebagai suatu studi kasus. Penelitian dilakukan pada proses perencanaan hingga proses pelaksanaan anggaran. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara keduanya. Proses penyusunan anggaran di PT. Tugu Reasuransi Indonesia dilakukan dengan seksama dan penuh pertimbangan, cukup sesuai dengan konsep akuntansi pertangggung jawaban. Meskipun penerapan akuntansi pertanggung jawaban tidak sepenuhnya diterapkan, dari sisi investasi, peranan direksi dan pusat pertanggung jawaban yang masih perlu dibenahi dan diperbaiki. Kesimpulan dari penelitian ini, penerapan konsep akuntansi pertanggung jawaban di PT. Tugu Reasuransi Indonesia telah berjalan cukup efektif. Struktur organisasi dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang mendukung pelaksanaan akuntansi pertanggung jawaban perlu untuk dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya penyimpangan antara teori dengan praktek yang terjadi. Akuntansi pertanggung jawaban.

---

The concept of responsibility accounting is a concept known in management accounting. Responsibility accounting serves as the basis for the PT. Tugu Reasuransi Indonesia to prepare a budget for its operations. Both responsibility accounting and budgeting process is established a relationship of mutual influence. The budgeting process requires the application of effective responsibility accounting in order to run properly. On the other hand, responsibility accounting requires the budget as a supporting element for the effectiveness of its application.

Research that has been done in PT. Tugu Reasuransi Indonesia aims to see the effect of responsibility accounting in the budget accounting firms as well as determine the feasibility of the budget made by the company as a standard to measure performance. PT. Tugu Reasuransi Indonesia is one of Reinsurance Company in Indonesia. The study was conducted from the budget planning process until the budget execution process.

Results show that there is a correlation between Budgeting process and responsibility accounting in PT. Tugu Reasuransi Indonesia, both of the elements done carefully and thoughtfully, fairly in accordance with concept of responsibility accounting. Although the application of responsibility accounting is not fully implemented, in terms of investment, the directors and responsibility center that still needs to be fixed and corrected.

The conclusion of this study, the application of responsibility accounting in PT. Tugu Reasuransi Indonesia has been running quite effective. Organizational structures and policies that support the implementation of responsibility accounting need to be evaluated to anticipate the possibility of a deviation between theory and practice occurs."