Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Impor Untuk Negara Tertentu Yang Menggunakan Surat Keterangan Asal Dalam Skema Free Trade Agreement di Kawasan Industri Pulogadung. Penelitian ini melihat proses implementasi kebijakan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan memberikan tarif preferensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan impor dengan memberikan keringanan atau penghapusan tarif bea masuk melalui Surat Keterangan Asal (SKA) belum berjalan efektif dan efisien, karena masih banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh importir selama proses kebijakan tarif preferensi dilaksanakan. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar secepat mungkin dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas skema Free Trade Agreement baik yang saat ini sudah berjalan, yang masih dalam tahap negosiasi ataupun potensi skema Free Trade Agreement yang masih dalam tahap pengkajian, untuk mengetahui benefit yang diperoleh, sekaligus menentukan sikap nasional ke depannya.

---

This final assignment discusses the Implementation Analysis of Import Policy for Certain Countries Using the Certificate of Origin in Free Trade Agreement Scheme in Industrial Estate Pulogadung. The research looked at the implementation of import policy conducted by the Directorate Customs and Excise in implementing free trade agreement by giving preferential tariff. This research is a qualitative descriptive research. The results of this study indicate that the implementation of the import policy to provide relief or elimination of tariffs through the Certificate of Origin (CoO) has not run effectively and efficiently, because there are many constraints felt by importers during the preferential tariff policy implemented. From this research the author gives advice to the Directorate Customs and Excise in order as quickly as possible to comprehensively evaluate the scheme either Free Trade Agreement which is currently running, which is still in the stage of negotiation or of potential schemes Free Trade Agreement which is still in the assessment phase, to know the benefits obtained, as well as determine the national attitude to the future."

"Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia.Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya.Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation.Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan.Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841)."

"This study analyzes free trade area on export and import in ASEAN countries. Free Trade is important stage in increasing countrys exports and imports. One form of free trade is ASEAN Free Trade Area (AFTA) which established in 1992 and has 10 member countries. In contrast, there are previous studies that state free trade can also have negative impacts on trade between countries. This study tries to analyze the relationship of AFTA on exports and imports of its member countries using data from World Bank period 1985 to 2015. The analysis uses random effect and dynamic panel model based on Arellano-Bond model. As result, there are positive and significant effects of AFTA to exports and imports of ASEAN Member States.

---

Tesis ini menganalisis kawasan perdagangan bebas terhadap ekspor dan impor di negara-negara ASEAN. Perdagangan Bebas adalah tahap penting dalam meningkatkan ekspor dan impor suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan bebas adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN yang didirikan pada tahun 1992 dan memiliki 10 negara anggota. Sebaliknya, ada penelitian sebelumnya yang menyatakan perdagangan bebas juga dapat berdampak negatif pada perdagangan antar negara. Studi ini mencoba untuk menganalisis hubungan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada ekspor dan impor negara-negara anggotanya menggunakan data dari World Bank periode 1985 hingga 2015. Analisa dilakukan menggunakan efek acak dan model panel dinamis berdasarkan model Arellano-Bond. Terdapat efek positif dan signifikan AFTA terhadap ekspor dan impor Negara-negara Anggota ASEAN."

"Dampak keterbukaan perdagangan terhadap lingkungan tidak dapat dengan mudah ditentukan. Efek skala dan teknik dari perdagangan cenderung memiliki arah yang bertolak belakang, sementara efek komposisi tergantung pada keunggulan komparatif suatu negara. Salah satu upaya pengurangan tingkat emisi dunia adalah disepakatinya Protokol Kyoto pada tahun 1997.Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh keterbukaan perdagangan dan protokol Kyoto terhadap tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan data makroekonomi negara G20 dari tahun 1996 hingga 2008 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen model gravity dari arus perdagangan antar negara G20.Hasil estimasi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat emisi CO2. Sedangkan protokol Kyoto tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat emisi CO2 yang mengindikasikan kurangnya efektifitas dalam penerapan perjanjian ini.

---

The impact of trade openness on environment is not easy to be figured out. The scale and technique effect of trade are tend to have the opposite effect, while the composition effect is depend on the comparative advantage of a country. One of the way to avoid the world emission level is the ratification of Kyoto protocol in 1997.

This study aims to analyze the impact of trade openness and Kyoto protocol on the CO2 emission level. This research employs macroeconomics data in G20 countries from 1996 to 2008 with OLS analysis using gravity model of G20 countries trade flow as instrument variable.

The estimator results show that trade openness has positive and significant effect on CO2 emission level. Meanwhile, Kyoto protocol has insignificant effect on CO2 emission level indicating the ineffectiveness of the protocol implementation."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motif ekonomi India dalam pembentukanSAFTA. SAFTA merupakan kerjasama ekonomi internal di kawasan Asia Selatansemenjak tahun 2004. SAFTA berasal dari South Asian Association for RegionalCooperation (SAARC) yang secara resmi terinstitusionalisasi pada 8 Desember1985 di Dhaka, Bangladesh. Pendirian SAARC sebagai institusi regionalditandatangani oleh tujuh negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan,Maladewa, Sri Lanka, dan Nepal. Tesis ini menggunakan teori motif FTAmenurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif ekonomiIndia dalam SAFTA. Menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada, motif ekonominegara dalam mengimplementasikan FTA adalah memperluas akses pasar barumelalui liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga volume perdagangan daninvestasi regional meningkat. Hasil dari penelitian ini adalah India berhasilmengekspansi pasar di kawasan Asia Selatan. Data menunjukkan bahwa Indiaeksportir dan importir terbesar di kawasan Asia Selatan. Selain itu, terdapatpeningkatan volume perdagangan di kawasan Asia Selatan selama tahun 2004-2012. Meskipun volume perdagangan Asia Selatan meningkat, volume investasiAsia Selatan termasuk dalam kategori rendah sehingga dapat diabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis explores the economic motives of India in SAFTA. SAFTA iseconomic cooperation between South Asia countries. SAFTA comes from SouthAsian Association for Regional Cooperation (SAARC) which established on 8December 1985 in Dhaka, Bangladesh by seven countries. They are India,Pakistan, Bhutan Maldives, Sri Lanka, and Nepal. This thesis uses FTA motivestheory by Mireya Solis and Saori N. Katada in order to analyze India?s economicmotives in SAFTA. Based on Mireya Solis and Saori N. Katada, state?s economicmotives to implement FTA are making larger access for new market by trade andinvestment liberalization in order to maximize the trade and investment volume.The result of this research consists of India successfully expand its market inSouth Asia. Data shows that India is the largest importir and exportir in SouthAsia. Besides that, the trade volume of South Asia is increasing in 2004-2012.Even though, the trade volume of South Asia is increasing, the volume ofinvestment in South Asia can be ignored because it is too low;"

"Keterkaitan antara perdagangan bebas dengan kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Khususnya pada negara berkembang, seperti Indonesia, karena keuntungan perdagangan bebas yang di dapatkan pada setiap wilayah provinsi di Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan bebas terhadap kesenjangan ekonomi antar provinsi dan di dalam provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 33 provinsi dalam rentang tahun 2002-2011, hasil yang didapatkan adalah perdagangan bebas - penurunan tarif impor -- berpotensi akan memberikan keuntungan bagi provinsi yang memiliki tenaga kerja tidak terampil lebih banyak dan infrastruktur yang lebih baik (kesenjangan ekonomi antar provinsi berkurang). Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa dampak perdagangan bebas dapat di minimalisasi dengan menguatkan PMDN pada provinsi tersebut.

---

Debates over the effect of trade liberalization on inequality across regions in a country participating in trade liberalization have been arising. The debates mainly apply on developing countries, such as Indonesia, because different regions will have different level of development causing different gains from trade liberalization across regions. Therefore, this study is aimed at determining the effect of free trade on inequality inter provinces and intra provinces in Indonesia. A panel data analysis of 33 Indonesian provinces in the period of 2002-2011 has showed that free trade - i.e reduction in tariff barriers - will potentially benefit to the province that have abundant unskilled labor and better infrastructure (decreasing inequality inter provinces). This study also reveals that the impact of trade liberalization can be minimized by having a strong domestic investment in the province."

"Sejak akhir Perang Dunia II, perjanjian perdagangan regional telah menjamur di seluruh penjuru dunia. Dengan semakin mengemukanya perdagangan bilateral dan regional, penting kiranya untuk mengetahui implikasi yang mungkin terjadi pada perdagangan dunia sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Dalam dua dekade terakhir, perekonomian Asia telah terlibat dalam beberapa FTA seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN, telah berpartisipasi secara aktif dalam kerjasama ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tesis ini bertujuan untuk menganalisa dampak perjanjian perdagangan bebas pada aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui kemungkin adanya efek Linder pada perdagangan bilateral Indonesia, di mana intensitas perdagangan akan meningkat ketika negara-negara yang melakukan hubungan bilateral tersebut mempunyai pendapatan per kapita yang cenderung sama. Penelitian ini berfokus pada sektor pertanian dikarenakan sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada sektor ini sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, analisa dilakukan secara lebih spesifik mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya FTA terhadap sektor pertanian di Indonesia, terutama pada aliran perdagangan produk pertanian. Dalam melakukan analisa tersebut, tesis ini menggunakan Gravity Model untuk menyelidiki faktor-faktor penentu aliran perdagangan produk pertanian di Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini membentuk tiga gravity model yaitu basic, augmented dan gravity model dengan efek Linder dan melakukan perhitungan menggunakan cross section dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model efek tetap (fixed effect) lebih efisien daripada model efek random. Hasil empiris menunjukkan bahwa keanggotaan AFTA dan ACFTA tidak membawa dampak yang signifikan terhadap aliran perdagangan produk pertanian Indonesia. Dari penyelidikan efek Linder, terungkap bahwa efek Linder tidak ditemukan dalam perdagangan bilateral Indonesia. Indonesia cenderung untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

---

Since the end of World War II, regional trade agreements have proliferated across the world. As bilateral and regional trade agreements is becoming increasingly prominent, it is important to ascertain what implications this may have for world trade. In the last two decades, Asian economies have been involved in several FTAs such as ASEAN Free Trade Area (AFTA) and ASEANChina Free Trade Area (ACFTA). Indonesia, which is the member of ASEAN, has been actively participate in these cooperations.

The purpose of this paper is to analyse the impacts of free trade agreements on Indonesia’s agricultural trade flows and to investigate the existence of Linder effect on Indonesia’s bilateral trade where trade will be greater when the income per capita of trading countries are more similar.

It is focus on agricultural sector because most ASEAN countries, including Indonesia, depend on this sector as a major source of gross domestic product (GDP). Therefore, it is interesting to analyse specifically what the impacts of FTAs on Indonesia’s agricultural sector, especially on its trade flows.

The gravity model is chosed to investigate the determinants of Indonesia's agricultural trade flows, from both export and import side. With this objective this paper constructs basic, augmented and gravity model with linder effect and perform cross sectional and panel data estimations. It finds that the fixed effect model is to be preferred than random effects gravity model.

The empirical results shows that the membership of AFTA and ACFTA does not bring significant impact on Indonesia’s agricultural trade flows. From the linder effect investigation, it reaveals that linder effect does not exist in Indonesia's bilateral trade. Indonesia tends to trade with countries that have high level of income per capita."

"ABSTRAKPada era globalisasi seperti sekarang ini, dapat dirasakan bahwa batas-batas negara semakin dirasa mudah untuk diterobos. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan salah satu hal yang terkena dampak langsung dari era globalisasi. Segala bentuk perjanjian internasional telah memberikan landasan dan harapan baru bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan dalam rangka percepatan perkembangan ekonomi, terutama bagi negara berkembang, termasuk salah satu adalah negara Indonesia. Fenomena ini apabila di telaah lebih dalam, terkait dengan maraknya perjanjian perdagangan bebas free trade agreement yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Salah satu poin penting dalam perjanjian perdagangan bebas, adalah dimudahkannya proses investasi, sehingga terlihat tidak ada hambatan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia sebagai negara peserta perjanjian perdagangan bebas. Namun, apabila melihat pada konstitusi negara Indonesia, di dalam Pasal 33 UUD 1945 terlihat terdapat aturan khusus mengenai hak eksklusif yang dimiliki BUMN di Indonesia yang tidak diberikan kepada investor swasta lain. Pertentangan yang ada dalam konstitusi Indonesia dan pengaturan investasi dalam perjanjian perdagangan bebas inilah yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data terdiri atas data primer yaitu studi kepustakaan dan data sekunder yaitu hasil wawancara. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemberian hak eksklusif Badan Usaha Milik Negara BUMN di UUD 1945 dengan iklim investasi yang diamanatkan oleh perjanjian perdagangan bebas yang diikuti Indonesia.

---

ABSTRACTIn the globalization era, states rsquo boundaries are likely to be dissapeared. Times indicate that the economic activities can be considered as one thing that is directly affected by the globalization. All forms of international agreements have provided both base and new hope for the economic growth specifically for the developing countries, including Indonesia. If we take a deeper look, this situation is closely related to the rise of free trade agreements as one of the legal decisions of the government of Indonesia. One of the derivative part of free trade agreements is known as the investment agreement. This agreement provides rules to eliminate all barriers for foreign investors who decide to invest in Indonesia, as one of the contracting party. On the other hand, Article 33 UUD 1945, as the constitution of Indonesia, regulates a special rights only for state owned enterprises in Indonesia. This special rights are not given to the private entities. The main issue of this research is regarding the contradictions that is exists between Article 33 UUD 1945 regarding special rights for state owned enterprises and the invesment rules in the free trade agreements. The method of the research is descriptive analytical. The primary method to collect the data is the study of literature and interviews as the secondary data. The approach taken for the research is juridical normative. The results shows that there is a contradiction between the grant of exclusive rights from government of Indonesia to to the state owned enterprises BUMN and investment rules which is governed by the free trade agreements."

"ABSTRAKIn the Treaty of Rome 1957, agriculture sector has been recognized as an important feature regarding its strategic values, such as the natural factor with its major role, food endurance and its susceptibility toward competitive pressures although its contributions on economics declined.On 30 July 1962, Common Agricultural Policy (CAP) was introduced after three years of negotiations in line with the mechanism settlement and its organizations as a whole. Various agricultural problems in member states were the causes of the difficulties in achieving agreements on CAP mechanism.Protectionism through market mechanism (price intervention and subsidies) which tried improving the welfare of farmers was the central focus of CAP. But as time goes, this mechanism burdens the European Union's budget. The EU's budget allocation to CAP in 1990 was almost 60% which lead to debates between France and United Kingdom on Budgeting 2007-2013. The EU's enlargement in 2004 was also a cause that burdens the budget. Other factors are the demand from the international trade regulations in GATT, then WTO which tried to establish international trade liberalization through reducing protectionism such as reducing tariffs and subsidies. Various requests on environment conservations, rural development and biotechnology improvement were backgrounds of Mac Sharry Reformations, Agenda 2000 and Reformation 2003.Pros and Cons on CAP within the European Unions didn't affect the EU's integration because of the common perspectives on uniting Europe as a whole. Less debates within the CAP would shift the focus on external issues therefore strengthen the international positions of EU. But even though EU is powerful enough, deadlock against United States would still remain.These days international trade is already relative free where barriers in trade are declined. Therefore CAP is no longer a relevant issue. It can block the international trade liberalization because the protectionism still exists. It will be a difficult task for the European Union to completely remove CAP because of its importance for the member states. Currently the European Union is only able to reduce its protection value in phase."