Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas evaluasi sistem informasi pada siklus pendapatan dan pengeluaran yang ada di PT HS. Pembahasan laporan magang ini difokuskan pada proses dan alur dokumen pada kedua siklus tersebut. Evaluasi ini menggunakan flowchart sebagai media pengambaran alur proses. Pembahasan meliputi deskripsi proses yang ada, deskripsi masalah dan pemberian saran untuk PT HS. Hasil dari evaluasi sistem informasi ini, PT HS memiliki banyak kekurangan sehingga harus melakukan perbaikan dalam sistem informasi pada siklus pendapatan dan pengeluaran.

---

This internship report discusses about the evaluation of information systems on revenue and expenditure cycle in PT HS. Discussion of the report is focused on the flow of process and document in both cycles. The discussion includes a description of existing processes, description of the problem and provision of advice to PT HS. The evaluation uses flowcharts as medium to describe flow of process and document. The results of the evaluation of information systems, PT HS has significant weaknesses and has to make improvements in information system for revenue and expenditure cycles."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan informasi kinerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Keuangan. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan soft systems methodology. Kesepakatan dalam penelitian ini antara lain pelaksanaan refinement peta strategi dilakukan sebelum alokasi anggaran ditetapkan; pengelola kinerja dilibatkan secara langsung dalam penyusunan anggaran serta menentukan output dan aktivitas agar keterkaitan antara anggaran, aktivitas, output, dan outcome semakin kuat; mengadakan forum koordinasi antara Bagian Perbendaharaan dengan Bagian Perencanaan, Bagian PKR, dan Bagian Penganggaran untuk membahas hasil evaluasi; dan menggunakan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

---

This Research aims to optimize the use of performance information in the budgeting process at the Ministry of Finance. This research using soft systems methodology approach to solved the problems. The problems situations are resolved by this research, together with the related parties at the Ministry of Finance to produce some agreement in order to optimize the use of performance information in the budgeting process, that is the implementation of refinement of the strategy map is done before the budget allocation is set the manager 39 s performance are directly involved in budgeting and specify the output and activity so that the link between the budget, activities, outputs, and outcomes is getting stronger create a forum for coordination between Treasury Section with the planning Section, PKR Section, and Budgeting Section to discuss the results of evaluation, and using evaluation results in planning and budgeting processes."

"Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 1 proses perencanaan dalam penyusunan APBD Provinsi Banten ditinjau dari konsep budgetary slack; 2 realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten dikaitkan dengan perencanaan; 3 dampak penyerapan anggaran yang realisasinya dibawah anggaran terhadap kinerja pembangunan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, survey, studi literatur dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analisis. Hasil penelitian menunjukan adanya unsur senjangan anggaran dalam proses penyusunan APBD Pemprov Banten tahun 2012-2014, yang berimplikasi peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun dan pencapaian kinerja anggarannya yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kendala dan kasus hukum dalam pelaksanaan APBD menyebabkan pencapaian kinerja anggarannya rendah.

---

This study aims to examine and analyze 1 the planning process in composing the Regional Budget of Banten Province in terms of budgetary slack concept 2 the implementation of the Regional Budget of Banten Province associated to the plan 3 The impact of under budget absorptionon development performance.This research was conducted by using qualitative methods and utilizing data collecting techniques such as purposive sampling interviews, survey of literature study and observations. Data analysis was done by using content analysis based on thematic analysis.

The result shows the existence of budget slack element in the budgeting process of the Regional Budget of Banten Province for 2012 2014, which implies the increase of SiLPA from year to year and the achievement of budget performance which is not as expected. Some obstacles and legal cases in the Regional Budget implementation have led to the low achievement of budget performance."

"Istilah mature merupakan istilah yang lazim di kalangan industri minyak dan gas. Istilah tersebut merujuk pada sebuah kondisi di mana produksi migas mulai menurun dan akan terus menurun. Perusahaan yang dihadapkan pada kondisi mature, sudah pasti akan menerapkan berbagai strategi guna menghadapi proses tersebut, agar kondisi perusahaan tetap stabil. PetroSyah adalah perusahaan migas yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan mulai memasuki kondisi mature sejak tahun 2000. Pada pertengahan tahun 2002, Manajemen Petrosyah memutuskan unruk melakukan implementasi Asset-Based Management sebagai upaya menyikapi kondisi mature mereka.Asset Based Management (ABM) adalah sistem manajemen yang memperlakukan sumber daya utamanya sebagai semi-independent business unit, di mana masing-masing aset memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi budget dan target kinerjanya sendiri. Pendekatan ini dipilih karena secara geografis sesuai dengan lingkungan kerja PetroSyah, yang memiliki aset berupa empat lapangan rnigas utama yang letaknya terpisah. Pihak manajemen berharap penerapan ABM akan memicu tirnbulnya persaingan dalam efisiensi kinerja antar aset, yang berujung pada penurunan biaya operasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan ABM dapat menahan kenaikan biaya operasi dari $ 982 juta di tahun 2000 menjadi $ 1.102 juta di tahun 2005, hal ini karena terjadi perubahan yang mendasar pada struktur organisasi.Kalau sebelumnya yang dinamakan sebagai departemen Asset adalah departemen yang hanya berfungsi sebagai eksploirasi terhadap lapangan minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah kerjanya, dengan implementasi ABM Asset berubah menjadi divisi yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Selain eksploitaisi juga rermasuk di dalamnya produksi, plant field maintenance, HSE, sampai dengan analis bisnis yang bertugas mengatur keuangan dari divisi tersebut. Sehingga implementasi ABM ini seperti melakukan perubahan ke struktur organisasi ke arah unit bisnis yang semi-independen.Dengan perubahan ini terjadi aliansi antar divisi Asset, yang memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cars meningkatkan produksi dan menurunkan biaya operasi. Aliansi yang terbentuk di antara divisi Asset meningkatkan kinerja masing-masing divisi, yang pada akhirnya juga meningkatkan kinerja PetroSyah secara keseluruhan.Namun, kelemahan ABM ini terletak pada saat melakukan penilaian kinerja antar divisi. Di mana antar divisi tidak bisa diukur dengan kuantitatif yang sama, karena masing-masing Asset memiliki karakterisdk yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ditunjang dengan penilaian kualitatif yang bisa didapat dan manajer divisi lainnya, serta menggunakan organisasi sejenis sebagai pembanding.Memang secara indikator-indikator kinerja yang ada, semua menunjukkan penurunan, namun hal ini tidak bisa dihindarkan karena PetroSyah memang berada di tahapan mature. Di mana tingkat produksi dari lapangan rninyak dan gas buminya sudah menurun drastis. Namun dengan implementasi ABM ini, penurunan produksi tersebut dapat ditahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi ABM menunjukkan hasil yang positif.

---

The term "mature" is very well known among the petroleum community. The term refers to a particular condition when the production capacity started to decrease until it finally vanishes. Petroleum Company dealing with the mature condition will likely implements various strategies in order to extent the process and maintains the company's stabilization. PetroSyah' is a petroleum company operated more than thirty years and has beginning to enter a mature phase since year 2000. In the middle of year 2002, the board of Petrosyah management has decided to implement an approach, known as Asset-Based Management, as a response to the mature phase they are facing.

Asset Based Management (ABM) is an approach management system which treated its main resources or asset as semi-independent business runt. The system implies that each asset will have full authority to create their budget allocation and performance targets. This approach has chooser regarding the geographic nature of Petrosyah, who has four main gas field separated by location. The management hopes that the implementation of ABM wills likely act as a trigger to encourage performance competition between assets, which ends up with an operational cost decrement in the corporate level.

Result of this research has shown that ABM implementation successfully hold the operational cost at $982 million in year 2000 to $1.102 million in year 2005. This could happen because ABM implementation has also brought a significant change in the organization structure.

If prior what entitled as asset department was only concerning at petroleum exploitation within their work scope, ABM implementation transform it as a division with a broaden responsibilities, including not only exploitation but also production, plant & field maintenance, health and safety environment, and business analysis to arrange financial aspects of that division. Therefore, ABM implementation significantly changes the organization structure to become a semi-independent business unit.

The ABM implementation also brought cultural change. Because the new system encourages each asset division to make alliance with each other in orders to increase their performance by maximizing their production while at the same decreasing operational cost. This will likely resulted in profit increment in the corporate level.

The weakness side of ABM lies in the performance evaluation. Because it is almost impossible co quantify measure different characteristics of assets. Therefore, performance evaluation must be supported qualitatively by division manager, or used the same kind of organization as a benchmark.

It is clearly stated that all performance indicators has shown decrement. But this particular situation is hardly avoidable because of the mature state. The enhancement in this thesis is that ABM implementation in Petrosyah successfully holds up the decrement. Therefore it is likely to conclude that ABM implementation has shown positive response."

"Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja.Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja."

"Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting bagi organisasi sektor publik terutama lembaga negara seperti Bank Indonesia, terlebih karena statusnya sebagai lembaga negara yang independen. Salah satu alat akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah anggaran. Skripsi ini membahas tentang kebutuhan dan kesiapan Bank Indonesia dalam rencana implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia membutuhkan penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan saat ini telah memiliki kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

---

Transparency and accountability are important to public sector organisation especially to a state agency such as central bank of Indonesia, Bank Indonesia. One kind of transparency and accountability?s tool is budget. This research discusses about Bank Indonesia?s needs and readiness on implementation plan of performance based budgeting. This research is a qualitative research with an analytical descriptive design. The research shows that Bank Indonesia is already in needs for implementing performance based budgeting and also has the readiness to implement such a budgeting system."

"Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarkat yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat kompleksitas lingkungan proyek (X1) dan tingkat ketat/longgarnya struktur pengambilan keputusan DIP 1989/90 (X2) sebagai variabel bebad, dengan pola penentuan anggaran (Y) sebagai variabel tergantung. Masalah tersebut timbul karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam proses penentuan anggaran proyek, baik dari segi: teknis, administrative, makro, mikro, Sectoral, Departemental, Regional Nasional, Ekonomis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Setiap proyek mempunyai ciri-ciri kegiatan dan masalah lingkungan tertentu yang berbeda dengan proyek lainnya baik karena sifat kegiatan, volume, ruang lingkup, sebaran lokasi, teknologi yang dipergunakan dan lain-lainya. Di lain pihak setiap pejabat dalam mengembangkan alternative dan keputusannya terikat oleh struktur birokrasi yang ada, di samping keterbatasan kemampuan manusiawi serta sarana dan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugasnya."

"Unsur biaya pada pelaksanaan proyek konstruksi adalah biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya Iangsung meliputi material, peralatan, alat bantu dan upah. Unsur biaya tak langsung yaitu biaya overhead lapangan antara lain overhead operasional yaitu gaji rnanajer proyek, site manajer, gaji personalia, gaji pelaksana dan overhead site office yaitu alat tulis kantor, foto copy, dokumentasi proyek, listrik, air, telepon, sewa tempat dan lain-lain. Salah satu penyebab kegagalan bagi pelaku proyek konstruksi adalah biaya overhead. Kurang baiknya sistem manajemen, kesalahan perencanaan, kesalahan penjadwalan, penganggaran yang kurang balk dan pemilihan metode kurang tepat dapat menyebabkan walctu penyelesaian proyek tidak tepat waktu sehingga biaya overhead akan berkembang.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mengidentifikasi cumber resiko penyebab penyimpangan biaya overhead (cost overrun) dan selanjutnya dilakukan simulasi hubungan antara kiner a biaya overhead dengan sumber resiko yang berdampak negatif pada pelaksanaan proyek dengan bantuan Program Crystal Ball.Metodologi yang dipakai adalah dengan menggunakan studi Iiteratur dan mengolah hasil quisioner pada suatu proyek konstruksi khususnya bangunan gedung di Jakarta dengan metode statistik.Dari penelitian ini didapat sumber resiko yang menjadi penyebab penyimpangan biaya overhead, Berta diperoleh gambaran peluang kejadian setiap tingkat sumber resiko. Hasil ini diharapkan sebagai masukan kepada pelaku bisnis konstruksi untuk mengendalikan biaya overhead. Selain itu dengan menggunakan analisis Kruskal Wallis pada penelitian ini dapat dilihat pengaruh beberapa parameter penelitian terhadap dampak yang terjadi dalam suatu sumber resiko penyebab penyimpangarn biaya pada pengelolaan biaya overhead."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis penyusunan standar biaya keluaran yang berlaku untuk semua kementerian negara/lembaga SBKU pada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menetapkanpedoman penyusunan SBKU dengan pendekatan logic modelsehingga organisasi mempunyai acuan yang jelas dalam penyusunan SBKU. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan usulan rancangan pedoman penyusunan SBKU dengan menggunakan pendekatan logic model.Penggunaan pendekatan logic modeldilakukan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara outcome, output, aktivitas/tahapan, dan input yang diperlukan dalam penyusunan SBKU sehingga dapat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

---

This research is a descriptive qualitative research with case study approach aims to analyze standard output cost settingthat applicable to all ministries government agencies SBKU at Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The research was conducted by interviewing and observing the related budget documents.

The results showed that the organization needs to set guidelines for the preparation of SBKU with a logic model approach so that the organization has a clear reference in the preparation of SBKU.

Based on the results of the study formulated a draft proposal proposal preparation of SBKU by using logic model approach. The use of a logic model approach is carried out to identify the linkages between outcomes, outputs, activities process, and the necessary inputs in the preparation of SBKU so as to support better implementation of performance based budgeting."