Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berisi tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Bank ABC apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga perolehannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan (tangguh). Bank ABC menerapkan murabahahpesanan yang bersifat mengikat. Bank ABC hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam aktivitas pembiayaan murabahah, Bank ABC menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank ABC dan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah Bank ABC telah melakukan pencatatan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102.

---

This research contains about accounting treatment of murabahah on ABC Bank is already in accordance with PSAK No. 102 about Murabaha. Murabaha is a contract about buying and selling goods at the acquisition price with an additional profit were approved. The seller should tell the price of purchased product and determining a rate of profit as enhancements. Payment maybe paid by cash or credits. ABC Bank implemented a murabaha order that were binding. ABC Bank only purchase of goods when it has been ascertained that the customer will buy the product with murabaha contract. In Murabaha financing activity, ABC Bank selling the goods with confirmed the acquisition price of goods to the customer honestly and the customer pays with a higher price as a profit for the Bank as seller in accordance with the agreement between the Bank and the customer. The result of this research is ABC Bank has recording of murabaha accounting in accordance with PSAK No. 102."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah dalam transaksi Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermoto rpada PT Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlakudi Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank SYR Indonesia melakukan modifikasi pada skema pembiayaan murabahah, antara lain pembentukan kerjasama dengan perusahaan multifinance dan kepemilikan atas barang.

---

This study aimed to explain the application of murabaha financing for vehicle ownership financing transaction at PT Bank SYR Indonesia, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah contract and to analyze its compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102.

The result of this study indicates that the application of murabaha financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet categorized as perfect form of murabaha contract. This particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing scheme, including establishment of cooperation with multifinance companies and ownership of contracted goods."

"Penelitian ini membahas tentang perbandingan pencatatan akuntansi suatu pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102, PSAK 50, 55, dan 60, dan praktik di Bank XYZ serta dampak keuangan yang akan timbul pada laporan keuangan Bank XYZ yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan akuntansi piutang murabahah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan studi kasus di salah satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank XYZ. Hasil penelitian menunjukkanterdapat konsep pencatatan akuntansi murabahah baru yang menggabungkan antara PSAK 50, 55, dan 60 dengan konsep murabahah. Terdapat perbedaan dalam pencatatan akuntansi piutang murabahah PSAK 102 dibandingkan dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50,55, dan 60, dan PSAK 50, 55, dan 60 modifikasi, danpraktik Bank XYZ yang selamainiyang mengacukepada PSAK 102.Namun praktik pencatatan di Bank XYZ tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK 102 khususnya pada metode pengakuan keuntungan murabahah. Perbedaan pencatatan tersebut menimbulkan dampak keuangan yang berbeda pada laporan keuangan Bank XYZ.

---

This study is aimed to explain comparison of accounting treatment for a murabahah financing based on PSAK 102, PSAK 50, 55, and 60, and the practice in Bank XYZ and also the financial impact on the Bank XYZ financial statement that arise because of those differences in the accounting treatment of murabahah financing. This study is a qualitative study with a descriptive approach and case study in one sharia bank in Indonesia. This study is done in Bank XYZ because Bank XYZ has the largest assets and net income per December 2012 among all sharia banks in Indonesia. There is a new concept of accounting treatment for a murabahah, that is unification of PSAK 50, 55, and 60 with the concept of murabahah.The result of this study indicates that there are some differences in the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 102 compared to the accounting treatment of murabahah financing based on PSAK 50, 55, and 60,based on the unification of PSAK 50, 55, and 60 with murabahah, and also there are some diferences compared to the accounting treatment practice in Bank XYZ that refer to PSAK 102. But, the accountuing treatment in Bank XYZ is not entirely comply to PSAK 102, especially on the income recognition method. Those differences in accounting treatments resultdifferents financial impact in the financial statement of Bank XYZ."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah untuk transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada PT Bank XYZ salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola yang ideal. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank XYZ melakukan modifikasi pada pola pembiayaan murabahah, antara lain penerapan denda dan penerapan down payment yang mengandung unsur gharar dan riba. Serta melakukan akad jual-beli kepada nasabah sebelum kepemilikan rumah sepenuhnya dimiliki oleh bank.

---

This study is aimed to explain application of Murabahah Financing for Home Ownership Financing (PPR) transaction at PT. Bank XYZ, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah Agreement and to analyze its conformity with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102. The result of this study indicates that the application of murabahah financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet be viewed as ideal pattern. This is particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing pattern, including penalty and down-payment application which contains gharar and riba and enters into sale-purchase agreement with customer before the home ownership is fully owned by the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang murabahah dan pendapatan murabahah terkait dengan implementasi PSAK 102 dibandingkan dengan PSAK 59 yang diterapkan oleh BMT AB. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan praktik akuntansi pada BMT AB dalam menerapkan PSAK102 pada pembiayaan murabahah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat, akurat dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengguna dalam pengambilan keputusan khususnya BMT AB. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Analisis dijalankan dengan teknik analisis domain, taksonomi, dan komponensial. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang murabahah dan pendapatan murabahah yang saat ini diterapkan BMT AB lebih rendah dari yang seharusnya, jika PSAK 102 diimplementasikan.

---

This study aims to determine the differences between the implementation of PSAK 102 and PSAK 59, in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah receivables and murabahah revenue, which was applied in BMT AB. It is expected that the research will contribute to improve the accounting practice at BMT AB in applying PSAK 102 to murabahah financing in order to generate precise, accurate and useful financial statements for consideration by users in decision making, especially BMT AB. Besides, this study also provides some suggestions for further research. This study used a qualitative approach with a case study type of research. Data were collected through document analysis and interviews. The analysis was conducted using domain, taxonomy, and componential analysis techniques. Based on the study results, it can be concluded that the implementation of PSAK 102 makes the recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah receivables and revenue currently applied by BMT AB to be lower than they should be."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai ujrah yang dikenakan pada pembiayaan Ijarah Multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung Riba dalam bentuk apapun karena ujrah yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013 No. 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengamatan serta wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder internal dan sekunder eksternal. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank XYZ Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi Ijarah Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksaan transaksi Ijarah Multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank XYZ Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 Ijarah dikarenakan sistem pecatatan bank tersebut.

---

This research aims to determine the application of the ujrah imposed on Ijarah financing multiservice on Islamic banks does not contain any form of of Riba because ujrah happens according to the negotiation and no changes at the same time compliance with Fatwa No. DSN. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Another thing that is seen is find out that the Islamic banks have been following the recording in accordance with PSAK No. 107 and PAPSI 2013. 6 in order there are no mistakes in classifying those assets. This study is a qualitative study using case study method with observation and interviews as one of the techniques of data collection. The data collected is primary data, secondary internal and external.

The results showed overall XYZ Bank Syariah has met the requirements in terms of harmony and validity requirements of multiservice Ijarah transaction and most of the existing contract has been explained in harmony and conditions referred to by DSN, although there are shortcomings in the implementation of the multiservice Ijarah transactions. Then in terms of recording, presentation and disclosure of accounting similar with PAPSI. There are only a few differences in the account name and flow of recording, because the recording of flow of on XYZ Bank Syariah longer than PAPSI No.. 6 of rental services and SFAS 107 Ijarah due the bank recording system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi syariah pada LKMA Pincuran Bonjo berdasarkan Kaidah Fiqh, Fatwa DSN-MUI, dan PSAK. Berdasarkan proses wawancara dan studi literatur terhadap LKMA Pincuran Bonjo yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk simpanan LKMA Pincuran Bonjo masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah Fiqh, dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan LKMA Pincuran Bonjo masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 tentang Murabahah. Namun, penerapan akad mudharabah dan musyarakah pada LKMA Pincuran Bonjo sudah cukup sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

---

This mini thesis is intended to evaluate the implementation and treatment of Islamic Accounting in Financial Institution of Pincuran Bonjo Agricultural Society based on Fiqh, Fatwa DSN-MUI, and PSAK. Through the interview process and literature study, it has been shown that wadi'ah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's saving product is not fully consistent according to the rules of fiqh, and murabahah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's funding product is not fully consistent according to the rules of PSAK 102 of Murabahah Accounting. Nevertheless mudharabah and musyarakah implementation in LKMA Pincuran Bonjo's is consistent with the rules of PSAK 105 of Mudharabah Accounting and PSAK 106 of Musyarakah Accounting."