Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang saat ini banyak pelaku usaha yang mengendalikan perekonomian dengan menjual produk dan/atau jasa yang digunakan berdasarkan berbagai macam perjanjian yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh sebuah institusi Bank, dalam hal penyerahan Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank tersebut.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan aturan mengenai perjanjian baku. Skripsi ini juga membahas pengaturan pengaturan mengenai konsumen dan produk dan /atau jasa bank yaitu kartu ATM.

---

In the state of development economic, nowadays many people whom controlled the economy by selling product and/or services which used based on varieties of agreement which contained many clausule that only benefit certain party such as the desicion maker.this thesis is trying to discuss about a selfmade bank agreement, in the case of atm card hand-off which published by that bank itself.the law no 8 year 1999 about consumer protection has given boundaries about selfmade agreement.this thesis also talks about rules such as, rules about consumer and bank product and/or services such as ATM card."

"Produk pemberian KTA melalui ATM merupakan pengembangan dari pemberian KTA, yang proses penawaran, pengajuan, persetujuan dan pencairan kreditnya dilakukan melalui ATM. Penggunaan ATM sebagai produk Electronic Banking dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank, sehingga perlu adanya analisa hukum. Permasalahan tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah dalam pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ?Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mekanisme pemberian KTA melalui ATM pada Bank X telah dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen. Namun demikian, mengingat pada saat penelitian ini dilakukan, lembaga penyelenggara sertifikat elektronik belum dibentuk dan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara memiliki sertifikat elektronik belum diterbitkan, maka tanda tangan elektronik terhadap pemberian kredit ini belum dilakukan sertifikasi. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah, Bank X telah melakukan mitigasi risiko dalam pemberian KTA melalui ATM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KTA melalui ATM sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Bank X dan Nasabah.

---

The ATM Non Collateral Loan is a development of regular non collateral loan, which the marketing process, proposal submission, approval and loan disbursement are processed through ATM. The use of the ATM as one of Electronic Banking Product is expected to increase the certain risk exposure, therefore we need a comprehensive legal analysis. The legal issues that will be discussed in this thesis are:

1. How is the implementation of the ATM Non Collateral Loan at Bank X compared to regulations apply in Indonesia?

2. How is the protection to the Bank and the customers in the implementation of the ATM Non Collateral Loan in Bank X?

The research was conducted in a normative-juridical with secondary data and supported by interviews. The result of the research found that the implementation of providing the non collateral loan through ATMs in Bank X is complied with all regulations apply in Indonesia. However since during the research, the institution who suppose to produce electronic device certification is not formed neither the issuance of ministry regulation regarding the procedure of registering the electronic devices to be certified, the use of electronic signature is not yet certified. As an effort to implement the protection or security mechanism for both the Bank itself and its customer, Bank X mitigates the risk rises from the ATM Non Collateral Loan. Based on the explanation above, we can conclude that Bank X has applied the banking prudential principal in providing the ATM Non Collateral Loan to its customers as a mechanism of legal protection to Bank X and the customers."

"ABSTRAKMasalah utama dari jaringan Automated Teller Machine (ATM) adalah ia hanya memiliki satu koneksi Wide Area Network (WAN). Sebagian besar ATM menggunakan akses Very Small Aperture Terminal (VSAT) pada koneksi WAN mereka untuk dapat terhubung ke jaringan melalui satelit. Memiliki hanya satu akses pada sebagian besar jaringan ATM akan menjadi masalah besar ketika satelit yang digunakan ATM tersebut mengalami masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi, Software-Defined WAN (SD-WAN) dapat memanfaatkan 4G/LTE dengan layanan internet broadband sebagai salah satu koneksi WAN yang dapat digunakan. Dengan menggunakan SD-WAN dengan 4G/LTE, ATM akan memiliki setidaknya dua koneksi WAN ke jaringannya, sehingga lalu lintas akan dipindahkan secara otomatis jika salah satu koneksi mati atau mengalami penurunan performa. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dianalisis kelayakan dari implementasi SD-WAN dengan 4G/LTE untuk memberikan koneksi alternatif / cadangan untuk jaringan ATM dengan menggunakan metode tekno ekonomi. Ada dua tujuan utama dalam menggunakan metode ini. Pertama, hal ini bertujuan untuk merancang arsitektur jaringan yang dapat memecahkan masalah saat ini pada jaringan ATM dengan memanfaatkan SD-WAN. Kedua, analisis kelayakan investasi dari arsitektur jaringan yang diusulkan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara teknis SD-WAN dengan 4G/LTE dapat digunakan sebagai koneksi cadangan. Arsitektur yang diusulkan adalah VSAT akandigunakan sebagai koneksi utama untuk meneruskan lalu lintas data dan 4G/LTE sebagai cadangan dalam keadaan siaga (tidak meneruskan lalu lintas data). 4G/LTE akan digunakan jika koneksi VSAT sedang mati atau mengalami penurunan performa. Dari pandangan ekonomi, implementasi SD-WAN dengan 4G/LTE adalah layak dan menguntungkan. Net Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar 226,51 miliar rupiah. Internal Rate of Return (IRR) yang didapatkan sebesar 48%. Payback Period (PBP) yang diperoleh adalah 3,3 tahun.

---

ABSTRACTThe main problem of the Automated Teller Machine (ATM) network is that it has only one Wide Area Network (WAN) connection. Most ATMs use the Very Small Aperture Terminal (VSAT) access on their WAN connections to be able to connect to their networks via satellite. Having only VSAT access on most ATMs will be a big problem when the satellite is having the problem. Along with technological developments,Software-Defined WAN (SD-WAN) technology can utilize 4G/LTE with broadband Internet service as a WAN connection. By using SD-WAN with 4G/LTE, an ATM will have at least two WAN connections to its network, so traffic will be moved automatically if one of the connections is down. Therefore, this paper will analyze the implementation of SD-WAN using 4G /LTE to provide a redundant / backup connection for the ATM network using the techno-economic method. There are two main objectives in using this method. First, it aims to design the network architecture that can solve the current problem in the ATM network by utilizing SD-WAN. Second, it analyzes the investment feasibility from the proposed network architecture. The results show that technically SD-WAN with 4G/LTE can be used as a redundant connection. The proposed architecture is VSAT will be used as the primary link to forward traffic and 4G/LTE as a backup in the standby state (not forwarding traffic). 4G/LTE will be used if the VSAT connection is down or underperforming. From the economic view, the implementation of SD-WAN with 4G/LTE is feasible and profitable. The Net Present Value (NPV) obtained is 226.51 billion rupiahs. The Internal Rate of Return (IRR) obtained 48%. The Payback Period (PBP) obtained is 3.3 years."

"Salah satu pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan ialah pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online dapat berbentuk pembayaran melalui ATM. Pembayaran pajak melalui ATM diterapkan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana mempermudah administrasi perpajakan, selain itu pembayaran online membuat cost of taxation relatif rendah sehingga sistem perpajakan selaras dengan Ease of Administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kebijakan pembayaran PPh melalui ATM bagi UKM serta menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kombinasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran pajak penghasilan melalui ATM bagi UKM belum memenuhi Asas Ease of Admnistration. Hal ini menjadikan kebijakan ini tidak efisien dan efektif.

---

One of the utilization of technology in tax administration is online tax payments. Online tax payment may take the form of payment by the Automatic Teller Machine (ATM). Tax payment through the ATM is applied for Small and Medium Enterprises as a means to simplify tax administration, in addition, tax online payments can make the cost of taxation relatively low so that the tax systems can be in harmony to the principle of ease of administration. The purpose of this research is to analyze the application of income tax payment through ATM’s policy for SMEs and to analyze whether this policy is in accordance with the principle of ease of administration. This research uses quantitative approach with mixed methods. The result if this research shows that income tax payment through the ATM for Small and Medium Enterprises have not fulfill the needs of the principle of ease of administration. This make the policy of this case is not effective and effcient."

"Micro milling adalah salah satu proses pemesinan kritis yang secara luas digunakan dengan keunggulannya dalam menghasilkan geometri yang kompleks menggunakan ragam material yang luas. Namun kegagalan dan wear prematur dari pahat serta stabilitas dari sistem menjadi salah satu tantangan. Oleh karena itu, prediksi gaya potong yang akurat pada proses micro milling dibutuhkan dalam optimasi dan perencanaan proses pemesinan. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model mekanistik untuk memprediksikan gaya potong pada proses micro end milling dari parameter dasar pemotongan logam yang diestimasi dari data pemotongan mikro ortogonal. Instantaneous uncut chip thickness ditentukan menggunakan algoritma berdasarkan lintasan ujung pahat yang tepat trochoidal dengan memperhitungkan efek dari run-out pahat, minimum chip thickness, serta elastic recovery dari material. Koefisien gaya potong diestimasi berdasarkan pendekatan pemotongan oblique fundamental dengan memperhatikan efek dari penguatan material serta radius edge yang muncul pada skala mikro. Sebagai validasi, simulasi gaya potong pada proses micro slot end milling dilakukan untuk material mild steel menggunakan model yang dikembangkan dan dibandingkan dengan gaya potong hasil eksperimental yang didapatkan dari literatur. Hasil perbandingan amplitudo dari gaya potong menunjukkan rata-rata error absolut 15.36% pada gaya potong dalam arah pemakanan dan 12,87% pada gaya potong lateral. Karena keterbatasan informasi hasil eksperimental yang tersedia pada literatur, rata-rata deviasi absolut tidak dapat dipresentasikan, melainkan hanya dalam bentuk grafik.

---

Micro milling is one of the critical machining processes that is widely used and has the advantage of creating complex geometry in a wide range of materials. However, premature wear and breakage of the micro tools as well as the stability of the system become one of the challenges in micro milling. So accurate prediction of cutting forces in the micro milling process is needed for optimization and planning of the process. This study aims to develop a mechanistic model for the prediction of cutting forces in the micro end milling process from basic metal cutting parameters estimated from orthogonal cutting data. Instantaneous uncut chip thickness is calculated using an algorithm based on the exact trochoidal trajectory of the cutting edge considering tool run-out effect, minimum chip thickness, and elastic recovery of materials. The cutting force coefficients are estimated using a fundamental oblique cutting approach considering edge radius and material strengthening effect that arise at the micro level. To validate the model, cutting forces in the micro slot end milling process are simulated for mild steel using the developed mechanistic model and compared to the experimentally measured cutting forces from literature. The results of cutting forces amplitudes comparison show an average absolute error of 15.36% for feed force and 12,87% for lateral force. Because of the limitation of experimental results information in literature, average absolute deviations cannot be presented and only can be shown in the form of graphs."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasaATM dalam industri perbankan. Bahwa dalam prakteknya transaksi denganmenggunakan mesin ATM sering bermasalah. Masalah yang biasa dialamikonsumen adalah mengenai kartu ATM yang tertelan mesin ATM, kemudianterjadi penarikan tunai (cash advance) yang tidak dilakukan oleh konsumen,namun transaksi tersebut tercatat dalam data bank. Dalam hal ini posisi konsumensangat lemah, karena pihak bank umumnya sulit dimintakan pertanggung jawabanterhadap hilangnya dana tersebut. Hal ini terlihat dari hubungan hukum antarakonsumen dengan bank berdasarkan perjanjian dalam formulir pembukaanrekening yang didalamnya berisikan klausula baku yang menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Untuk itulah pentingnya intervensi pemerintah untukmelindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.Akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakanberlaku secara efisien dan efektif seperti dalam putusan Mahkamah AgungNo.769 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukumnormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasilpenelitian ini menyarankan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen agar lebih menjamin kepastian hukum bagikonsumen dan pelaku usaha, kemudian juga perlu dilakukan upaya preventif baikoleh bank maupun konsumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadaphak-hak konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal protection of ATM user in the banking industry. Inpractice, a transaction with an ATM machine often causes problems. The commonproblem is when an ATM machine swallows an ATM card, followed by anunauthorized cash withdrawal/cash advance which is, however, recorded by thebank. In this case, consumers’ position is very weak since It is generally difficultto request for banks accountability of missing funds. This is evident from the legalrelationship between the consumer and the bank under the agreement reflected inthe opening account form that contains a standard clause. in which theresponsibility of business operators is removed. For this reason, there is animportant need for government’s intervention to protect consumers through lawsand regulations. However, in practice, these rules can not be said to have beenapplied efficiently and effectively as with the case of Supreme Court's decisionNo.769 K/Pdt.Sus/2011. The research in this thesis is a normative legal researchusing qualitative approaches for the data analysis. The results of this studysuggests that there is an existence for a legislation evaluation in the field ofconsumer protection. in order to ensure legal certainty for consumers and businessoperators and to avoid the violation of the rights of consumers."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"ABSTRAKTesis ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Pdt.Sus/2012antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak DJPBanten KPP Pratama Serang melawan kurator PT. Bestindo Tata Industri (PT.BTI). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenaikedudukan utang pajak PT. BTI dan hak tagih negara terhadapnya. SeharusnyaDJP tidak membiarkan utang pajak PT. BTI berlarut-larut, sehinggapenyelesaiannya dilakukan melalui proses kepailitan. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakandata sekunder.

---

ABSTRACTThis thesis refers to the Supreme Court Decision No. 368 K/Pdt.Sus/2012 betweenthe Ministry of Finance of the Republic of Indonesia DJP Banten KPP PratamaSerang against curator PT. Bestindo Tata Industries (PT. BTI). The issues thatwould be discussed in this thesis are the position of tax debts PT. BTI and thestate’s rights to claim it. DJP should not let tax debts of PT. BTI protracted, whichled to settlement through the bankruptcy process. The research method that isbeing used is juridicial normative method, which means the research is based onregulation and library research that used secondary data."

"Tesis ini membahas tentang  penggunaan alat bukti kesamaan dokumen/surat oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara ini adalah kesamaan dokumen, Alat Bukti kesamaan dokumen tersebut merupakan alat bukti petunjuk. Petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu alat bukti petunjuk harus mengacu pada persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Alat bukti petunjuk hanya dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Pengaturan mengenai petunjuk di hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa hakim bersifat aktif untuk mencari keadilan,

---

This thesis discusses the use of document similarity evidence / letter by the Commission in deciding the case 41/KPPU-L/2010 of Tender for Procurement of Infrastructure Energy Conversion. Evidence used by the Commission in deciding the case this is the similarity of a document, the document similarity Evidence is evidence instructions. Hints of various kinds of evidence may not be obtained without the use of a judge thought about the fact that the existence of correspondence between one another, or between one reality to the offense itself. Therefore evidence should refer to the instructions of correspondence between the events, circumstances, actions, and with the crime itself. Instructions only known evidence in criminal procedural law (Criminal Procedure Code) and Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Instructions on setting the criminal law is based on the principle that judges are actively to seek justice."

"ABSTRAKSkripsi ini memuat mengenai perlindungan konsumer pemegang kartu debet yang merupakan salah satu alat pembayaran utama dalam melakukan sebuah transaksi. Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sejalan dengan perkembangan di dalam dunia perbankan, terlebih dalam hal kegiatan alat pembayaran, penggunaan kartu debet juga mempunyai sisi negatifnya.Salah satu sisi negatif yang terdapat dalam penggunaan kartu debet adalah minimumnya proteksi yang diberikan oleh bank yang menerbitkan kartu debet berupa verifikasi tanda tangan, dimana hal tersebut merupakan suatu celah yang membuka peluang terhadap penyalahgunaan kartu debet dengan memalsukan tanda tangan yang terdapat di belakang kartu debet tersebut.Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan kartu debet, yang salah satunya adalah verifikasi tanda tangan sebagai proteksi yang diberikan oleh bank penerbit kartu debet. Skripsi ini menkonklusikan bahwa perlu adanya regulasi dan teknologi lebih yang mengatur mengenai proteksi konsumer dalam melakukan transaksi menggunakan kartu debet.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the customer protection over the use of debit card that has become one of the main payment instruments in having transactions. As technology improves, which gives improvements to the banking world, moreover in regards to payment instrument activities, it also gives negative sides of the existence of debit cards.One of the downsides of debit cards is in regards to its minimum protection provided, to which it gives loopholes to frauds and abuse of debit cards, knowing that the protection provided by the issuer of the debit card is as minimum as signature verification, which can always be forged by a third party.The research method that is conducted in order to finish this undergraduate thesis is juridical normative literature study, which reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economic law, which one of them is banking law.Based on the whole discussion within the chapters, it can be concluded that there are several weaknesses of the use of ATM debit cards, which one of them is signature verification, that is most of the time used as a method of authorization. This undergraduate thesis concludes that there should be several added provisions and technologies to give security to the customers in regards to their protection."