Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada industri ketenagalistrikan dengan studi kasus di PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di industri ketenagalistrikan dan mengikuti perjanjian Power Purchase Agreement dengan PLN. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ pada tahun 2012 yang terbagi ke dalam 4 bagian yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pembahasan juga akan meliputi prosedur audit serta isu pajak terkait penerapan ISAK 16 di PT XYZ secara garis besar.

---

This Internship Report aims to explain about the analysis of the imlementation of Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 16 about service concession arrangements on power sector industry (case study PT XYZ). PT XYZ is a company which working in the power sector industry and has been engaging to Power Purchase Agreement with PLN due to its operational activity. The discussion will present the accounting issues related to the implemetation of ISAK 16 in PT XYZ for the year 2012 which will be divided into four groups which are recognition, measurement, presentation, and disclosure.The discussion will also present the audit procedures and taxation issues on the implementation of ISAK 16 in PT XYZ."

"Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57."

"Laporan magang ini berisi tentang analisis akuntansi kerjasama dan pendapatan dari kegiatan waralaba SPBU PT PQR. PT PQR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Kerjasama SPBU yang ditawarkan kepada pihak eksternal dibagi ke dalam dua jenis yaitu jenis DODO dan CODO. Perbedaan kedua jenis kerjasama tersebut terletak pada pihak yang berinvestasi dan sumber pendapatan yang diperoleh. Namun, keduanya sama-sama mengakui pendapatannya ketika PT PQR telah melaksanakan kewajibannya dan manfaat ekonomi telah mengalir ke entitas. Kesimpulan dari laporan ini adalah bentuk kerjasama tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kerjasama waralaba sesuai dengan PP No. 24 tahun 2007 tentang Waralaba dan pendapatan SPBU PT PQR telah sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan.

---

This internship report containts an analysis of franchise partnership and revenue at PT PQR's gas station. PT PQR is an oil and gas company. Gas station's partnership offered by PT PQR to external parties are divided into two types, namely DODO and CODO.

The second difference lies in the kind of cooperation the parties invested and income earned. However, they both recognize revenue when PT PQR has performed its obligations and has economic benefits flow to the entity.

In conclusion, gas station's partnership from PT PQR can be classified as a franchise partnership in accordance with the PP No. 42 of 2007 on franchise and PT PQR gas station's income in accordance with PSAK No. 23 on Revenue."

"Laporan magang ini membahas perlakuan akuntansi serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP TWR untuk Aset Keuangan dari perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan PT GHI periode 31 Desember 2014, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 tentang Konsesi Jasa. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian (test of control) dan uji rincian (test of detail), yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan Aset Keuangan konsesi jasa serta perhitungan ulang amortisasinya. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk Aset Keuangan konsesi jasa pada PT GHI telah sesuai dengan yang diatur di dalam ISAK 16, PSAK 55, dan PSAK 60. Proses audit yang dilakukan oleh KAP TWR juga telah sesuai dengan ISA, standar audit yang berlaku internasional.

---

This internship report explains accounting treatment and audit procedures performed by KAP TWR for financial asset from service concession on PT GHI?s financial report for the period ended December 31st, 2014, referred to ISAK 16: Service Concession. Those accounting treatments include recognition, measurement, and disclosure. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which includes reviewing components for the calculation of financial asset from service concession and recalculating the amortization. Based on the analysis, accounting treatment applied by PT GHI for its financial asset from service concession has complied with ISAK 16, PSAK 55, and PSAK 60. Moreover, the audit process performed by KAP TWR has also complied with the International Standard on Auditing (ISA)."

"Sesuai dengan SE No. S-29/PJ.43/2003 telah diatur bahwa diskon penjualan bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun terdapat kasus yang menyebabkan diskon penjualan dikenai pajak penghasilan, sehingga perlunya melakukan perencanaan pajak dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan diskon penjualan yang diterapkan oleh PT PQR dalam transaksi jual-beli serta risiko pajak yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan menganalisis perencanaan pajak dalam penerapan kebijakan diskon di PT PQR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dalam pemberian diskon penjualan oleh PT PQR terdapat persyaratan yang menyebabkan perubahan makna diskon menjadi hadiah. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis resiko pajak atas masing-masing jenis diskon sehingga dapat menerapkan kebijakan diskon yang tepat.

---

In accordance with SE No. S- 29/PJ.43/2003, it is stated that discount sales is clearly not an object of income tax. However, there are still some cases that caused sales discount is being imposed with taxable income. Therefore, tax planning is necessary to tackle this occurrence. The aim of this study is to analyze the policy of discount sales, which applied by PT PQR in the sales transaction along with tax risks that caused based on the results of tax audits as well as to analyze the tax planning in the implemantation of discount policy in PT PQR. This study is conducted with qualitative approach and also using qualitiative as techniques of data collection. The results of this study is based on the output of tax audits regarding the discount sales granting by PT PQR, in which, there are several requirements that cause the changes the meaning of discount into a bounty. Tax planning is done by analyzing the tax risks on each type of discount so that, the discount policy can be applied properly. "

"Penelitian ini membahas tentang penentuan penggunaan standar akuntansi dan membahas lebih lanjut terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dari standar yang diterapkan dan aspek perpajakan dari perjanjian BOT. Dalam transaksi tersebut, PT TWU sebagai operator melakukan perjanjian jual beli air olahan dengan PT MC yang dilakukan dengan sistem BOT atas Instalasi Pengolahan Air (IPA). Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara yang dikomparasikan dengan hasil asesmen berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi yang tepat atas BOT menggunakan ISAK 8 karena merupakan perjanjian yang mengandung sewa yang menurut PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Perlakuan pajak atas BOT mengacu pada KMK No. 248/KMK.04/1995 karena memandang dari bentuk perjanjiannya secara legal bukan merupakan transaksi sewa.

---

This research aims to determine accounting standard of the BOT agreement, thus examine the recognition, measurement, presentation and disclosure of standard applied and the aspect of taxation. In the transaction, PT TWU as the operator entered sale and purchase agreement of water treatment with PT MC which was issued with BOT system on Water Treatment Plant (WTP). This research using interview method which compared with assesment result based on literature study. The results of this research indicate the appropriate accounting standards for BOT using IFAS 8 because it is arrangement contains a leases which according to SFAS 30 is classified as finance leases. The tax treatment of BOT refers to KMK No. 248/KMK.04/1995 because seen from the form of a legal agreement is not a lease transaction."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACTThe objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]"

"Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KAP ABC untuk Aset Tetap pada laporan keuangan PT AIR yang berakhir 31 Desember 2015, dengan mengacu kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan. Prosedur audit yang dilakukan meliputi uji pengendalian dan uji rincian yang terdiri dari peninjauan komponen-komponen perhitungan saldo pada akun Aset Tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, prosedur yang dilakukan KAP ABC telah sesuai dengan International Standards on Auditing (ISA). Namun dalam perlakuan akuntansi untuk Aset Tetap pada PT AIR yang dilakukan manajemen, PT AIR belum sepenuhnya mengikuti standar keuangan seperti yang diatur dalam ISAK 27 sehingga KAP ABC mengajukan penyesuaian.

---

This internship report explains audit procedures and accounting treatment performed by KAP ABC for Fixed Asset on PT AIR’s financial report for the period ended December 31st, 2015, referred to ISAK 27: Transfer of Asset from Customer. The audit procedures performed were test of control and test of detail, which include reviewing components for the calculation of fixed asset based on financial accounting standards. Based on the analysis, audit procedures performed by KAP ABC have complied with International Standards on Auditing (ISA). But the accounting treatment for fixed asset applied by PT AIR has not fully complied with the standards. Thus, KAP ABC proposed an adjustment to PT AIR’s Fixed Asset account referred to ISAK 27."