Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. 42 Tahun 2009.

---

The Regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry, sometimes makes problem in implementation, especially PMK No. 78/PMK.03/2010. This thesis explain about regulation about Tax Credit in Integrated Company based Crude Palm Oil industry in UU No. 42 Tahun 2009 and PMK No.78/PMK.03/2010, the suitability between both of them and the implementation in the integrated company. Based on normative and literature study, it is known that the regulation about tax credit in PMK No. 78/PMK.03/2010 is different from UU No. 42 Tahun 2009."

"

---

.Pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya

perusahaan terpadu kelapa sawit menjadi sengketa yang banyak dibahas di

Pengadilan Pajak. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak

terkait sengketa PPN Masukan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara DJP

di satu sisi dengan perusahaan terpadu kelapa sawit selaku Wajib Pajak dan

Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa Pajak Masukan terkait dengan

unit yang menghasilkan BKP Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan. Namun pengusaha perusahaan terpadu

serta Majelis Hakim berpendapat bahwa pengkreditan Pajak Masukan harus

dikaitkan dengan ada atau tidak adanya penyerahan yang terutang PPN pada

produk akhir dari rangkaian kegiatan usaha integrated tersebut. Analisis ketentuan

pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan menganalisis pendapat yang

dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam

penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang

diperoleh dari unit perkebunan yang menghasilkan TBS pada perusahaan terpadu

seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN

Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, dari hasil analisis juga diketahui bahwa

peraturan PPN yang ada belum efektif mengatur tentang pengkreditan Pajak

Masukan dalam suatu perusahaan terpadu khususnya kelapa sawit.

---

ABSTRACT

Crediting VAT input in an integrated enterprise particularly integrated palm oil

company becomes a dispute that is widely discussed in the Tax Court . From

some case study Verdicts Tax Court concerning the input VAT , there are some

different opinions among the DJP in one side with an integrated palm oil company

as taxpayer and the panel of Tax Court judges on the other side. DJP found that

the input VAT associated with the unit that produces the strategic taxable goods

on transfered is exempt from VAT, can not be credited. However the integrated

companies and the judges of Tax Court thought that the crediting of Input VAT

must be attributed to the existance of the VAT payable transfered on the final

product of the intergrated operations. The analysis of input VAT crediting policy

was done by analyzing the opinions expressed on each of the three cases taken

from this paper. The results of the analysis indicated that the VAT input derived

from plantations that produce TBS unit should be credited according to Article 9

(2) of VAT Act No. 18 of 2000 on the Second Amendment of Law No. 8 of 1983

on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods . In

addition, from the results of the analysis, it?s also known that the existing of VAT

rules has not been effectively regulate the VAT input crediting, especially the

integrated palm oil company."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Skripsi ini membahas tentang pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan, menganalisis evaluasi kebijakan ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kelapa sawit tersebut ditinjau dari segi asas pemungutan pajak yaitu ease of administration, serta perumusan alternatif kebijakan pengkreditan pajak masukan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) pada petani agar dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha kelapa sawit. Jika dilihat dari konsep exemption goods, menghasilkan sendiri input berupa barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak kemudian diolah sendiri akan menimbulkan sebagian Pajak Masukan yang telah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif dengan hasil penelitian kemudahan administrasi perpajakan belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about input tax credit on integrated oil palm company. This research aims to describe the background of the policy, analyze the evaluation of the policy from the concept of the ease of administration principle, and to describe the formulation of alternative policy of input tax credit on integrated oil palm company. The background of the policy is the government?s desire to treat farmers with equal treatment to oil palm companies, in order to escalate their competitiveness of the palm oil market. The concept of exemption goods describes that if a company produce their own input, which their input is partly exempted from VAT so they cannot reclaim some parts of their input tax for credits. Researcher used qualitative approach and qualitative data analysis technique. The result is the principle of ease of administration on the implementation of tax policy has not been reached."

"Mekanisme pengkreditan pajak masukan membuat harga produk tetap kompetitif karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menanggung beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Walaupun demikian, hak pengkreditan pajak masukan dibatasi oleh ketentuan terkait tanggung jawab renteng dan pemenuhan ketentuan formal faktur pajak lengkap. Ketentuan terkait tanggung jawab renteng diterapkan melalui prosedur konfirmasi faktur pajak masukan oleh pemeriksa pajak kepada PKP penjual. PKP pembeli berpotensi kehilangan hak pengkreditan pajak masukan jika hasil konfirmasi menunjukkan bahwa PKP penjual tidak menyetorkan PPN yang dipungut atau menerbitkan faktur pajak tidak lengkap. Kedua ketentuan terkait pengkreditan pajak masukan tersebut menyebabkan terjadinya banyak sengketa antara PKP selaku Wajib Pajak (WP) dengan otoritas pajak, dimana otoritas pajak mengalami tingkat kemenangan yang rendah di tahap banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hilangnya hak pengkreditan pajak masukan berdasarkan aspek kemudahan administrasi (ease of administration) dan proporsionalitas. Metode triangulasi berupa analisis konten atas putusan banding yang terbit selama periode 2017-2021, wawancara kepada fiskus, dan survei terhadap wajib pajak digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi faktur pajak 91% disebabkan oleh PKP penjual tidak melaporkan faktur pajak yang dikreditkan oleh PKP pembeli dan KPP penjual mengirimkan jawaban konfirmasi tidak ada tanpa disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Wawancara kepada otoritas pajak menunjukkan bahwa ketentuan terkait dengan konfirmasi dalam KEP 754/2001 kurang jelas sehingga tidak feasible untuk dilakukan. Sementara itu, sengketa pengkreditan faktur pajak tidak lengkap disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas penjual/pembeli, nomor seri faktur, tanggal faktur, deskripsi barang, kode faktur, penandatangan faktur, dan penyebab lainnya seperti kurs. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formal dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga koreksi harus dilakukan meskipun ketentuan material terpenuhi. Survei terhadap 60 WP menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab renteng atas hasil konfirmasi dan ketentuan pengkreditan faktur pajak lengkap belum memenuhi aspek ease of administration berupa kepastian (certainty) dan efisiensi (efficiency), serta aspek proporsionalitas (proportionality). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya perlindungan terhadap hak PKP pembeli melalui pemenuhan aspek ease of administration dan proporsionalitas agar jumlah sengketa dapat diturunkan.

---

The input tax crediting mechanism keeps product prices competitive because the Taxable Entrepreneur (TE) does not bear the Value-Added Tax (VAT) burden. However, the joint and several liability provisions and the legal formalism of complete tax invoices limit the TE’s right to credit the input VAT. The tax auditor applies the joint and several liability provisions through the input tax invoice confirmation to the seller TE. The buyer TE may lose the right to credit the input VAT if the confirmation result shows that the related seller TE did not deposit the collected VAT or issued an incomplete tax invoice. The two provisions related to crediting input tax have caused many disputes between TE as taxpayers and the tax authority, where the tax authority is facing a low win rate in the appeal stage. This study aims to evaluate the loss of input tax crediting rights based on the ease of administration and proportionality aspects. This study uses a triangulation method in the form of content analysis on appeal decisions published during the 2017-2021 period, interviews with the tax authorities, and surveys of taxpayers. The results showed that 91% of the dispute over the application of joint and several liability for the tax invoice confirmation results was caused by the seller TE not reporting the tax invoice credited by the buyer TE and the seller TE’s tax office sending a none answer without issuing a notice of tax assessment. The interview with the tax authority shows that the provisions related to the confirmation in KEP 754/2001 are unclear, so it is not feasible. Meanwhile, the dispute over the crediting of incomplete tax invoice is caused by the discrepancy in the identity of the seller/buyer, serial number, date, item description, invoice code, invoice signing, and other causes such as exchange rates. The interview shows that violations of formal provisions are considered non-compliance, so adjustments must be made even though the material aspects are met. The survey of 60 taxpayers showed that the implementation of joint and several liability for the tax invoice confirmation results and provisions of crediting complete tax invoices did not meet the ease of administration aspects in the form of certainty and efficiency, as well as proportionality aspect. This research has implications for the need to protect the buyer TE’s rights through the fulfillment of ease of administration and proportionality aspects so that the number of disputes can be reduced."

"Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional.

---

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally."

"Kegiatan alih media arsip dilakukan sebagai upaya penyelamatan fisik arsip serta guna kemudahan dalam proses temu kembali arsip. Tujuan dari penelitian untuk memberikan gambaran proses pelaksanaan alih media arsip di Sekretariat Pengadilan Pajak Kemenkeu RI. Permasalahan dapat terjadi apabila ruang penyimpanan tidak memadai yang mengakibatkan terjadinya penumpukan arsip dan menyebabkan kesulitan dalam temu kembali serta arsip rentan terhadap kerusakan sehingga dilakukan alih media. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian mengacu pada bagaimana proses pelaksanaan alih media arsip di Subbag Dokyur SetPP Kemenkeu RI untuk mengurangi pemanfaatan ruang, temu kembali, dan penyelamatan fisik arsip. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa alih media arsip di Subbag Dokyur tidak dilihat sebagai strategi pemanfaatan ruang dan dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman namun disesuaikan dengan keperluan organisasi. Proses pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yang dihadapi berupa sistem penyimpanan yang memerlukan jaringan telekomunikasi.

---

Digitization of archive are carried out as an effort to save the physical archives and to facilitate the process of retrieving archives. The purpose of this study is to provide an overview of the process of implementing digitization of archive at the Secretariat of the Indonesian Ministry of Finance's Tax Court. Problems can occur if the storage space is inadequate which results in the accumulation of archives and causes difficulties in retrieval and archives are vulnerable to damage so that media transfer is carried out. Therefore, the research question refers to how the process of implementing digitization of archive in the Indonesian Ministry of Finance's SetPP Dokyur Subdivision reduces space utilization, retrieval, and physical preservation of archives. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out using interview techniques and literature review. The results of the study show that digitization of archive in the Dokyur Subdivision is not seen as a space utilization strategy and in the implementation process it is in accordance with the guidelines but adapted to the needs of the organization. The implementation process has been going well, but there are obstacles encountered in the form of a storage system that requires a telecommunication network."

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Skripsi ini membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas industri kelapa sawit terpadu. Penelitian ini mengangkat tiga masalah yaitu: permasalahan yang timbul dari penerapan PMK No. 78/PMK.03/2010 dilihat dari konsep consumption type PPN, permasalahan yang timbul dari penerapan SE- 90/PJ/2010 dilihat dari asas netralitas PPN, dan implikasi penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 78/PMK.03/2010 tidak sesuai dengan konsep consumption tyepe PPN yang dianut oleh Indonesia, SE-90/PJ/2010 mengganggu netralitas PPN, dan kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kelapa sawit terpadu.

---

This thesis focused the policy of Value Added Tax on integrated oil palm industry. The thesis had three issues, namely the problems arising from the application of PMK No. 78/PMK.03/2010 seen from the concept of consumption-type VAT, the application of the principle of neutrality SE- 90/PJ/2010 seen from VAT, and the implication of implemented this policy. This study used a qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that the PMK No. 78/PMK.03/2010 incompatible with the concept of consumption type VAT used by Indonesia, SE-90/PJ/2010 interfere with the neutrality of VAT, and this policy affect the sustainability of an integrated oil palm companies."