Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif dan prespektif analisis. Bapepam-LK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki peran untuk mengawasi, membina dan mengatur segala kegiatan dalam Pasar Modal, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bapepam merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Manajer Investasi. Dalam kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam tidak mau mengajukan permohonan pernyataan pailit, dimana kepentingan PT. Pertamina Dana Ventura sebagai investor tidak terlindungi.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive and analytical perspective. Bapepam-LK is the highest legal institution that adopts the role of supervising, fostering, and regulating the entire activities inside the capital market, including protecting the interests of the investor and citizens. In correlation to it’s role, Bapepam-LK correspondingly appeal petition on declaration of bankruptcy against Fund Manager. In the case of PT. Eurocapital Peregrine Securities and PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam-LK refuses to appeal a petition on declaration of bankruptcy, which results in PT. Pertamina Dana Ventura’s interset as investor uncovered."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."

"Laporan magang ini berisi analisis terhadap pengaruh perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 terhadap PT TIA, terutama terhadap akun kas dan setara kas. Ada beberapa kendala yang dihadapi PT TIA dan KSEI dalam melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010, yaitu komunikasi dengan nasabah yang begitu banyak dan sulit dihubungi, pengintegrasian sistem di PT TIA, pengintegrasian sistem antara KSEI dengan setiap bank di Indonesia, dan penyesuaian perubahan peraturan tersebut terhadap laporan keuangan PT TIA. Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 menghasilkan beberapa temuan audit dalam laporan keuangan interim PT TIA, yaitu beberapa jurnal reclassification.Kesimpulan dari analisis laporan ini adalah PT TIA tetap mematuhi dan melaksanakan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-548/BL/2010 dan perubahan peraturan tersebut tidak mempengaruhi opini audit atas laporan keuangan interim PT TIA per 30 Juni 2012.

---

This internship report discuss about analysis of the change in Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 to PT TIA, especially on Cash and Cash Equivalent account. There are some constraints that PT TIA and KSEI face in the implementation Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010, that is communication with so numerous customers and difficulty to contact them, system integration in PT TIA, system integration between KSEI and every bank in Indonesia, and adjustment of the regulatory changes to financial statements PT TIA. The change of Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 generates some audit findings in the interim financial statement of PT TIA, that is some reclassification journal.The conclusion from this report analysis is PT TIA keep in compliance and implement Bapepam-LK Regulation No. V.D.3 and Bapepam-LK Decree No. KEP-548/BL/2010 and the regulatory change do not affect the audit opinion on the interim financial statement PT TIA per June 30, 2012."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembebanan tanggung jawab hukum kepada ManajerInvestasi akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Direksi sehinggamenyebabkan Manajer Investasi tersebut dijatuhi sanksi administratif oleh OtoritasJasa Keuangan. Dalam tesis ini akan menggunakan studi kasus pencabutan izin usahaManajer Investasi PT. Eurocapital Peregrine Securities (PT EPS). Terdapat duapertanyaan utama dalam tesis ini, yaitu mengenai kesesuaian putusan OJK mencabutizin PT EPS sebagai Manajer Investasi dengan peraturan di bidang pasar modal danmengenai ketepatan putusan Lembaga Peradilan yang menyatakan pelanggaranAnggota Direksi PT EPS menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi dan bukantanggung jawab Manajer Investasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukumnormatif untuk menunjukkan bahwa suatu Manajer Investasi dapat dibebankantanggung jawab akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Direksimenggunakan Teori Badan Hukum Sebagai Kenyataan Yuridis (juridischeRealiteitsleer). Berdasarkan penelitian, ditemukan Putusan OJK yang mencabut izinPT EPS sebagai Manajer Investasi telah sesuai dengan peraturan di bidang pasarmodal karena dalam UUPM pembebanan tanggung jawab atas pelanggaran yangdilakukan oleh Anggota Direksi Manajer Investasi merupakan beban ManajerInvestasi. Sedangkan Putusan Lembaga Peradilan yang menyatakan pelanggaranAnggota Direksi PT EPS menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi sehinggamenyatakan batal pencabutan izin usaha Manajer Investasi atas nama PT EPS adalahkurang tepat. Hal ini dapat karena PT EPS sendiri lemah dalam pengawasankegiatannya. Namun, pembebanan tanggung jawab kepada Manajer Investasi bukanberarti membebaskan tanggung jawab Anggota Direksi atas pelanggaran yangdilakukannnya. Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi kepada ManajerInvestasi yang telah dirugikannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal liability assessed to an Investment manager dueto tort committed by its Member of Board of Directors, causing the InvestmentManager administrative sanctions by the Financial Services Authority. This thesiswill use case studies permit revocation Investment Manager PT. EurocapitalPeregrine Securities (PT EPS). There are two main questions in this thesis,regarding the suitability of the FSA's decision to revoke permit PT EPS asInvestment Manager with the capital market regulations and the suitability of theInstitute of Justice ruling stating tort of the member of the Board of Directors(member of BOD) of PT EPS is the liability of the member of BOD in personaland not the liability of Investment Manager. This thesis using normative legalresearch methods to indicate that an Investment Manager can be charged with theliability for tort committed by the member of BOD using the Theory of LegalEntity In fact Juridical (Juridische Realiteitsleer). Based on the research, it wasfound that the FSA verdict revoked the licenses of PT EPS as Investment Managerin accordance with the regulations of the capital market since the impositionUUPM liability for tort committed by the member of BOD of the InvestmentManager an Investment Manager burden. Meanwhile, the Institute of Justiceruling stating tort of member of BOD of PT EPS is the liability of the member ofBOD to declare null and revocation of business licenses on behalf of theInvestment Manager PT EPS is less precise. This could be because PT EPSthemselves weak in monitoring activities. However, the imposition of liability tothe Investment Manager not absolve the liability of member of BOD for his tort.The member of BOD is personally liable to the Investment Manager who has beenharmed., This thesis discusses about legal liability assessed to an Investment manager dueto tort committed by its Member of Board of Directors, causing the InvestmentManager administrative sanctions by the Financial Services Authority. This thesiswill use case studies permit revocation Investment Manager PT. EurocapitalPeregrine Securities (PT EPS). There are two main questions in this thesis,regarding the suitability of the FSA's decision to revoke permit PT EPS asInvestment Manager with the capital market regulations and the suitability of theInstitute of Justice ruling stating tort of the member of the Board of Directors(member of BOD) of PT EPS is the liability of the member of BOD in personaland not the liability of Investment Manager. This thesis using normative legalresearch methods to indicate that an Investment Manager can be charged with theliability for tort committed by the member of BOD using the Theory of LegalEntity In fact Juridical (Juridische Realiteitsleer). Based on the research, it wasfound that the FSA verdict revoked the licenses of PT EPS as Investment Managerin accordance with the regulations of the capital market since the impositionUUPM liability for tort committed by the member of BOD of the InvestmentManager an Investment Manager burden. Meanwhile, the Institute of Justiceruling stating tort of member of BOD of PT EPS is the liability of the member ofBOD to declare null and revocation of business licenses on behalf of theInvestment Manager PT EPS is less precise. This could be because PT EPSthemselves weak in monitoring activities. However, the imposition of liability tothe Investment Manager not absolve the liability of member of BOD for his tort.The member of BOD is personally liable to the Investment Manager who has beenharmed.]"

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan PT DBM tahun 2022 berdasarkan PSAK dan peraturan Bapepam-LK VIII.G7. Evaluasi kelengkapan pelaporan keuangan dilakukan dengan melakukan reviu tingkat kepatuhan PT DBM dalam menyusun pelaporan keuangan menggunakan kertas kerja yang disediakan yang berisi lebih dari 1.000 ketentuan pelaporan keuangan dengan prosedur reviu laporan keuangan yang diatur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kertas kerja yang disediakan cukup untuk memberikan assurance terhadap pelaporan keuangan PT DBM karena sudah memuat seluruh ketentuan yang diatur dalam PSAK dan PERATURAN BAPEPAM-LK VIII.G7. Namun, dalam proses mengevaluasi, beberapa sumber acuan diperlukan untuk membantu memahami ketentuan pelaporan yang ada pada kertas kerja, seperti SEOJK Nomor 34 /SEOJK.03/2021, dan laporan keungan ilustratif. Tindak lanjut berupa penyediaan tangkapan layar untuk setiap ketentuan pelaporan keuangan yang dipenuhi oleh PT DBM juga diperlukan setelah mengevaluasi kelengkapan pelaporan keuangan untuk membantu auditor dalam menganalisis laporan keuangan di industri perbankan. Selain itu, laporan magang juga berisi refleksi diri dari pengalaman yang dilalui penulis selama mengikuti kegiatan magang, serta bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengembangkan kepribadian penulis menjadi lebih baik.

---

This internship report aims to analyze the completeness evaluation procedures of PT DBM's 2022 financial reporting based on PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. The evaluation was conducted by reviewing PT DBM's compliance using a provided worksheet containing over 1,000 financial reporting provisions according to the review procedures stipulated by the Indonesian Ministry of Finance. The results indicate that the worksheet sufficiently assures PT DBM's financial reporting as it includes all provisions in PSAK and Bapepam-LK Regulation VIII.G7. However, additional reference sources, such as SEOJK Number 34/SEOJK.03/2021 and illustrative financial reports, were needed for understanding the reporting provisions in the worksheet. Follow-up actions, including providing screenshots for each fulfilled financial reporting provision by PT DBM, are necessary to assist auditors in analyzing financial reports in the banking industry. Additionally, the report includes self-reflection on the author's internship experiences and outlines follow-up actions for personal development."

"Laporan magang ini membahas tentang analisa terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan PT M&M terhadap aset keuangan yang dimilikinya pada laporan keuangan tahun 2011, serta menilai kesesuaiannya dengan SAK dan Peraturan yang berlaku untuk diterapkan pada pelaporan keuangan tahun 2012. Hasil yang diperoleh dari analisa tersebut adalah bahwa aset keuangan yang dimiliki PT M&M seluruhnya berada dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Ketidaksesuaian dengan SAK dan Peraturan yang berlaku untuk tahun 2012 adalah mengenai pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, serta belum lengkapnya pengungkapan sesuai dengan yang disyaratkan.

---

The focus of this report is about the analysis of recognition, measurement, presentation, and disclosure did by PT M&M to the financial assets they held on financial statements year 2011, and evaluating the conformity with Standards and Regulation to be applied on financial reporting year 2012. The result from the analysis is that all of the financial assets held by PT M&M classified as loans and receivables. Inconformity with Standards and Regulation applied for year 2012 is about amortized cost measurement using effective interest rate, and incompleteness of disclosure required."