Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC.

---

The focus of this thesis is the take over of a foundation by a Limited Liability Company and the result of the implementation of the take over. Take over of a foundation is a little different from the acquisition of Limited Liability Company, which in the acquisition of Limited Liability Company a common type of acquisition which is performed is the acquisition of shares. In take over of a foundation, it is impossible with the acquisition of shares, it is because the foundation does not own shares, so the action which is possible to be implemented is take over of foundation’s assets. This thesis will describe an example of take over of foundation’s asset which is ABC Foundation which acquired by the PT XYZ and also the result of the take over of foundation’s assets for the ABC Foundation."

"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dimana pada saat pemberlakuannya telah banyak Yayasan yang berdiri dan menjalankan kegiatannya maka hal tersebut memberikan dampak tersendiri terhadap pemberlakuannya. Yayasan-yayasan yang ada itu harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan dan Undang-undang perubahannya tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai dampak berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Undang- Undang perubahannya terhadap yayasan-yayasan yang sudah ada, dimana di dalam pembahasannya meliputi tentang eksistensi, kegiatan dan kekayaan dari yayasan-yayasan yang sudah ada tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta peraturan pelaksana dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa masih sangat diperlukan peran aktif pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya serta peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami benar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dampak yang ditimbulkannya akibat pemberlakuan dari Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang perubahannya tersebut.

---

With the enactment of Law Number 16 Year 2001 amended Act Number 28 Year 2004 on the Foundation at which time its enforcement has been a lot of foundations that stand up and run their operations, it gives a disparate impact against its enforcement. Existing foundations had to make adjustments to the Law Foundation and the amendments thereto. Main issues to be discussed in this paper s about the impact of the enactment of amendments to the Law Foundation and the foundations that already exist, where in the discussion include the existence, activities and wealth of foundations that already exist such. This writing method that focuses on the normative juridical regulations, and literature references as well as the implementing regulations in practice.

From these results, it appears that is still very necessary role of government actively to promote the Foundation Act and amendments thereto and other relevant regulations to the public and also to agencies associated with the activities of the foundation so that the public and the parties concerned can understand the true applicable provisions and their impact due to the implementation of the Law foundation and the amendments thereto."

"ABSTRAKYayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang Yayasan, bagaimana pendirian Yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta Yayasan RJ yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan aset Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci. Pendirian Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian Yayasan RJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

---

ABSTRACTFoundations were established before the Law Foundation, have to adjust their statutes, otherwise the foundation should not use the word foundation in front of its name and or the Foundation can be dissolved. RJ Foundation was founded in 1993. Since 2008 to 2015 RJ was an unincorporated foundation. On the 30th of October 2015 the RJ Foundation, was re established by using the assets of the Foundation in 1993, without making the process of liquidation first. The subject matter of this thesis is how the provisions of the transfer of assets from the foundation that has no legal status under the Law Foundation, how the establishment of new foundation with the name of the same aims and objectives, and how the legal consequences of the deed of RJ Foundation that does not meet the applicable provisions. The research method used juridical normative, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusions of this thesis are the provision of transitional asset of the unincorporated Foundation is not regulated in detail. The establishment of the foundation that have no legal entities in the name, purpose and the same objectives, follow the provisions regulated in the Law Foundation. The legal consequences of the deed of establishment of the RJ Foundation made not in accordance with the provisions of applicable law, the notary deed was void by the law and notary who made such deed to sanction administrative or civil sanctions. "

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."

"Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Karena berdasarkan undang undang yayasan pasal 62 maka pembubaran yayasan yang di terbitkan oleh dirjen ahu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena yayasan ngudi waluyo tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan pasal 62 tersebut yang memungkinkan untuk di bubarkan. Dan yang berwenang untuk membubarkan yayasan tersebut adalah kementrian hukum dan ham bukan dirjen ahu. Seharusnya pihak yang berkepentingan yang dapat meminta pembatalan atau pembubaran ke pengadilan yaitu pendiri karena seharusnya dalam pendirian yayasan pendiri hadir dalam pembuatan akta pendirian yayasan dan pendiri yang merasa keberatan atas pendirian yayasan yang berdiri karena akta pendirian tersebut aktannya cacat hukum dan adannya keterangan palsu maka pengadilanlah yang memutuskan dalam prosedur perbubaran yayasan ngudi waluyo ungaran, dalam Prosedur Tindakan pembatalan pendirian pembatalan kuasa lisan harus mengugat akta perndirian anggaran dasar yayasan ngudi waluyo bukan protes ke dirjen administrasi hukum dan hak asasi manusia atas terbitnya keputusan mentri atas badan hukum sehingga membuat dirjen administrasi hukum mengeluarkan putusan pembatalan terhadap surat keputusan mentri untuk menyatakan yayasan ngudi waluyo dicabut pendiriannya.

---

Which result to the Foundation may be dissolved because the period stipulated in the Articles of Association was ended, objective of foundations stipulated in the Articles of Association has been achieved or not achieved and court decisions that have a permanent legal force by reason Foundations violate public order and morality; Unable to pay its debts after declared as bankrupt, or Treasure of the Foundation is not enough to repay the debt after the bankruptcy declaration is revoked. Because based on the foundation law Article 62 then foundation dissolution which is issued by the Director General of AHU does not have binding legal force due to Foundation of Ngudi Waluyo ineligible or violate the provisions of article 62 which allows to be dissolved. And the authorized to dissolve the Foundation is law and human rights ministry, rather than Director General of AHU. Interested parties should be able to request cancellation or dissolution to Court because Founder, due to in the establishment of the foundation, founder should be present in the founding deed of establishment foundations and founders who objected to the establishment of a foundation established as the Deed establishment is a disability law and the false testimony then the Court that decide the dissolution procedure of Ngudi Waluyo Unggaran Foundation in the Cancellation Action Procedure of oral authority shall sue the establishment deed of The Articles of Association of Ngudi Waluyo foundation not protest to the Director General of Law Administration and Human Rights law on the issuance of a ministerial decree on the legal entity so that make the Director General of Administration issued cancellation decision for the Ministerial Decree to state the Ngudi Waluyo Foundation the establishmen is revoked."

"Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam.Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagaman yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

---

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations.This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research.The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law."

"Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki yayasan serta tanggung jawab pengurus yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut undang-undang nomor 28 tahun 2004 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi hukumnya serta menemukan hukum m concreto dengan tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dan berfokus masalah sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa yayasan yang telah melapaui waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundang tentang Yayasan berakibat pada hilang status hukum atas badan hukum yayasan tersebut yang berdampak pada harta kekayaan yayasan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

---

The number o f foundations which have exceeded the time o f the statutes adjustment with Law on Foundations Number 16 o f 2001 Juncto Law Number 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 o f 2008 about the Implementation of The Law on Foundations is the background o f this thesis. The subject of problems are concerning about the status o f the foundation, resulting from the law of the assets owned by foundation, and the management's responsibility that its foundations statutes exceeded the adjustment deadline in accordance with Law No. 28 of 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008. This research based on the normative law research that purposed to hold the systematization of written law materials in order to facilitates analysis and construction o f the law also find the law in concrete with the type of the research that is used explanatories and focus on the problem so it is able to get the answer of the problem that the foundations which have exceeded the time of the statutes adjustment with the Law on Foundations Number 16 of 2001 Juncto Law Number 28 o f 2004 correlated to Government Regulation Number 63 of 2008 about the Implementation of The Law on Foundations as the result, the law status of the law on foundation is lost it is impact on the foundation?s assets and the management's responsibility of the foundation."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dapat dijalankan dengan prinsip non profit oriented.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai implementasi Undang-Undang Yayasan dan faktor-faktor peghambat pelaksanaannya.Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya.Dari hasil penelitian ini, peraturan tentang Yayasan tidak dilaksanakan oleh yayasanyayasan di Kota Bandar Lampung; untuk itu masih sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk sosialisasi Undang-Undang Yayasan dan peraturan lain yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terkait dengan kegiatan yayasan agar amanat Undang-Undang dapat tercapai.

---

ABSTRACTThe Foundation is a legal entity consisting of separated assets with a social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No. 16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on the Foundation, it has become a necessity that the foundation should be operated using the principle of non-profit oriented.Subject to be discussed in this writing is about the implementation of the Law Foundation and the factors inhibit the implementation process.This writing method is using the juridical normative which focuses on existing regulations, references and literature as well as the implementation of regulations in practice.From the results of this study, regulation of the Foundation is not carried out by private foundations in the city of Bandar Lampung; for it is still needed a very active role of the government to socialize the Law Foundation and other regulations related to society and to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."