Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana fasilitas marjin diberikan melalui perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabahnya, kewenangan Bapepam-LK menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin, dan bagaimana Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT. Mandiri Sekuritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT Mandiri Sekuritas melanggar Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 1997, adanya kekeliruan Bapepam-LK dalam menerapkan kewenangannya dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada PT. Mandiri Sekuritas, dan Putusan BAPMI yang lebih mengutamakan keadilan dan kepatutan ketimbang hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

---

The main issue discussed in this paper is how the margin facility provided through an agreement between the securities company and its customer, Bapepam-LK authorization to settle disputes arising from the margin agreement, and how the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) settle the disputes arising from the margin agreement between Ronny Susanto and PT. Mandiri Sekuritas. The method used is a normative juridical research. The results found that the margin agreement between Ronny Susanto and PT Mandiri Sekuritas has violated Bapepam-LK Rule No. V.D.6 Year 1997, there is a negligence by Bapepam-LK in applying its authority by not give any sanction to PT. Mandiri Sekuritas, and a vonnis of BAPMI who prefers fairness and propriety rather than the existing law, in resolving the dispute."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penentuan trading limit [R1], pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham dan fasilitas repo saham khususnya terhadap nasabah ritel di PT. CIMB Securities Indonesia PT. CSI . PT. CIMB Securities Indonesia memiliki framework [R2] dalam penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham kepada nasabah ritelnya. Analisis yang dilakukan melalui penelaahan Standar Operasional Prosedur perusahaan yang berkaitan dengan Trading Limit,[R3] Fasilitas Pembiayaan Transaksi Saham, dan Fasilitas Repo Saham yang tertuang dalam Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. Selain itu hasil analisis juga mengacu kepada hasil pemeriksaan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap PT. CIMB Securities Indonesia selaku angota bursa. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada proses penentuan trading limit, pemberian fasilitas pembiayaan transaksi saham, dan fasilitas repo saham masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dan diperlukannya peningkatan kualitas manajemen risiko di PT CIMB Securities Indonesia. [R1]Cetak miring [R2]Cetak miring [R3]Cetak miring.

---

This report discusses the analysis of the determination of trading limit, the provision of financing facility of stock transaction and repo stock facility mainly to the retail customer in PT. CIMB Securities Indonesia. PT. CIMB Securities Indonesia has a framework for determining trading limits, providing share financing facilities and repo share facilities to the retail customers. Analysis conducted through the review of Standard Operating Procedures of the Company related to Trading Limit, Financing Facility of Stock Transaction, and Repo Share Facility as stipulated in Credit Control Policies and Procedures PT. CIMB Securities Indonesia. In addition, the results of the analysis also refer to the results of the examination by the Indonesia Stock Exchange against PT. CIMB Securities Indonesia as a member of the stock exchange. Based on the result of the analysis, it can be concluded that in the process of determining the trading limit, the provision of financing facility for stock transactions, and repo stock facilities there are still some things that are not in accordance with the Standard Operating Companies and the need to improve the quality of risk management at PT CIMB Securities Indonesia."

"Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi marjin dan short selling dalam pasar modal indonesia. Transaksi marjin dan short selling mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi efek biasa. Transaksi marjin/atau short selling mempunyai daya ungkit guna meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih, namun disisi lain juga turut meningkatkan risiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Sebagai sebuah transaksi dengan risiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi efek biasa maka kepastian dan penegakan hukum akan semakin diperlukan guna menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Transaksi marjin dan short selling disini diatur oleh instrumen undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dimana terhadap transaksi marjin dan short selling telah ditetapkan standarstandar yang patut dipenuhi baik oleh nasabah, perusahaan efek, dan bursa efek. Perusahaan efek dalam hal ini seringkali melakukan penyimpangan yang merugikan investor. Terhadap kerugian tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan perusahaan efek dalam transaksi marjin dan short selling dapat diminta pertanggungjawabannya apabila menyalahi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This mini thesis is discusses the legal issues related to margin trading and short selling transactions in Indonesian capital market. Margin trading and short selling has special characteristics compared to the regular securities transaction. Margin trading and short selling has leverage capability to increase potential profits that can be achieved, but on the other hand also increase the risk borne by investors. As a transcation with a relative risk greater than regular securities transaction then enforcement and certainty of law will be increasingly important to maintain confidence in Indonesian capital market. Margin trading and short selling here is governed by the laws and instruments implementing regulations. Where by that regulation margin trading and short selling, standars that should be met either by the customer, securities companies and stock exchange is set. Company in this case often make violation that cause losses to investor. Against these losses needs to be questioned how accountability of securities company can be provided. The results of research in this mini thesis concluded that the losses caused by the securities company in margin trading and short selling transaction can be accounted as long it.s violating the relevant regulation or contract between them."

"This study decomposes the growth of Indonesia`s export into three parts: extensive margin, price and quantity. From 1993 to 2013, Indonesia`s export growth was mainly driven by price growth, which accounts for about 85% of overall export growth. This result is robust for different partners and different industries. Even in different sub-periods, Indonesia`s export is highly affected by price effect and thus sensitive to business cycle. The high contribution of price effect cannot be related to product quality, since Indonesia`s export is highly concentrated on primary products and also significant depreciation of Rupiah. It is most likely the effect of Commodity Boom. Therefore, we arrive at the conclusion that in the short run Indonesia should improve its export in less price-sensitive products or export to less price-sensitive trading partners. But to sustain a long-run stable export performance, Indonesia is better to shift its trade and/or industrial policy into more diversified in terms of products and markets, by encouraging innovation and development.

---

Studi ini melakukan dekomposisi pada pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi tiga bagian: extensive margin, harga dan kuantitas. Dari tahun 1993 sampai 2013, pertumbuhan ekspor Indonesia secara umum didorong oleh pertumbuhan harga, yaitu sebesar 85% dari total pertumbuhan ekspor. Hasil ini tetap sama untuk mitra dagang yang berbeda ataupun industri yang berbeda. Bahkan dalam sub-periode yang berbeda, ekspor Indonesia masih sangat terpengaruh oleh efek harga dan dengan demikian sangatlah sensitif terhadap siklus bisnis. Tingginya kontribusi efek harga tidak bisa dikaitkan dengan kualitas produk karena ekspor Indonesia sangat terkonsentrasi pada barang primer (primary products) dan juga depresiasi Rupiah yang signifikan. Hal ini kemungkinan besar merupakan dampak dari Commodity Boom. Maka, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam jangka pendek sebaiknya meningkatkan ekspor pada produk atau mitra dagang yang kurang sensitive terhadap harga. Namun untuk menjaga ekspor yang stabil pada jangka panjang, ada baiknya bagi Indonesia untuk menggeser kebijakan perdagangan dan/atau kebijakan industri kea rah yang lebih terdiversifikasi dari segi jenis produk dan pasar, dengan cara mendorong inovasi serta pengembangan produk baru yang berkualitas."

"

Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab tingginya Net Interest Margin di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, khususnya pada periode 2009 – 2013. Industri perbankan di Indonesia dinilai inefisien dibandingkan dengan industri perbankan di ASEAN yang ditunjukan dengan nilai rata-rata NIM yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai NIM yang relatif lebih tinggi membuat daya saing industri perbankan nasional dan peran bank sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian nasional tidak maksimal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingginya NIM di Indonesia disebabkan biaya overhead yang tinggi dan diversifikasi usaha yang rendah pada industri perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Trinugroho, Agusman, & Tarazi, (2014) dan Fungá dan Poghosyan (2011).

---

The focus of this study is to observe determinants that is contributing to high Net Interest Margin in Indonesia compared to other countries in South East Asia (ASEAN), particularly in the period 2009 – 2013. Indonesian banking industry is considered inefficient compared to ASEAN banking industry. It is indicated by the high of NIM in the last five years. The high value of NIM make the competitiveness of national banking industry relatively low and banks cannot doing their role as financial intermediaries in the economics. In this research, it was found that the high of NIM in Indonesia contributed by high overhead cost and low degree of diversification in Indonesian banking industry compared to other countries in ASEAN. This research uses the model developed by Trinugroho, Agusman, & Tarazi (2014) and Fungá & Poghosyan (2011).

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."