Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."

"Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

---

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization."

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,  hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values ​​that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Penelitian ini membahas 3 masalah yaitu mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, hak politik perempuan dan suksesi kepemimpinan di provinsi DIY pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tentang pengisian jabatan Gubenur dan Wakil Gubenur. Sultan Keraton Yogyakarta akan secara otomatis menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam akan menjadi Wakil Gubernur. Penghapusan frasa istri dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUKDIY memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur di provinsi DIY. Walaupun kepemimpinan perempuan masih mendapatkan pertentangan dari banyak pihak dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam Keraton. Sultan sebagai pemimpin Keraton memiliki wewenang penuh untuk menunjuk penerus tahtanya. Sebagai daerah istimewa, Keraton memiliki hak untuk mengajukan siapa saja menjadi Gubernur sepanjang ia adalah pemimpin Keraton yang sah. Negara akan menetapkan Gubernur yang diajukan oleh Keraton.

---

This study discusses 3 problems, namely about the privileges of the Special Region of Yogyakarta, women's political rights and leadership succession in DIY Province after the verdict of the Constitutional Court regarding the judicial review on the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. The type of research used in this study is normative legal research. This study concluded that one of the privileges of the Special Region of Yogyakarta was about filling in the position of Governor and Deputy Governor. Sultan Keraton Yogyakarta will automatically become governor and Adipati Paku Alam will become deputy governor. The elimination of wife phrases in Article 18 paragraph (1) letter m UU KDIY provides an opportunity for women to become governors in DIY Province. Although women's leadership still gets conflicts from many parties due to the values that live in the palace. The Sultan as the Keraton leader has full authority to point to the successor to his throne. As a special area, the palace has the right to submit anyone as governor as long as it is a legitimate palace leader. The state will determine the governor submitted by the Keraton."

"Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP merupakan bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

---

The thesis is about The Rights of Member of DPR RI to propose and to struggle for Electoral District Development Program (UP2DP Rights). UP2DP Rights is a kind of rights of member of DPR RI that give an opportunity for every member of DPR RI to propose and to struggle a development program for their Electoral District through Government Action Plan. The purpose of this thesis is to explain the process of the emergence of and also to analyze the relationship between UP2DP rights and the functions of DPR. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study refers to separation of power theory and the principle of checks and balances. From this study it can be concluded that the emergence of rights UP2DP as a form of manifestation of Representative Function of DPR and Oath / Promise Member of Parliament (DPR). In addition, it can also be concluded that the UP2DP Rights is in line with the Control Function of DPR and also can be a new formula in the management of the aspirations of the people that had not maximized by the Parliament. "

"[ABSTRAKPDAM merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Keberadaan PDAM selain sebagai perusahaan, juga dituntut sebagai operator pelayanan publik di sektor air minum. Sebagai perusahaan, PDAM dituntut untuk memperoleh laba. Sebagian laba PDAM akan masuk pula sebagai dividen yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kondisi di lapangan, tidak semua PDAM memperoleh laba. Pada tahun buku 2012, 52% PDAM mengalami kerugian sementara hanya 48% yang memperoleh laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan PDAM dilihat dari perolehan laba PDAM di Indonesia pada tahun buku 2012. Estimasi model penelitian menggunakan regresi liniear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Jumlah data populasi yang digunakan dalam penelitian sebanyak 350 PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel utama yang berpengaruh positif terhadap keuntungan PDAM, yaitu kapasitas produksi (KAPPROD) dengan koefisien sebesar 188,1217, sedangkan variabel utama yang berpengaruh negatif terhadap keuntungan PDAM yaitu tingkat kehilangan air (TKA) dengan koefisien -67713909. Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap laba PDAM, yaitu: pendapatan lain-lain, biaya kimia dan biaya lain-lain. Sedangkan variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap keuntungan PDAM di Indonesia yaitu: tarif, biaya energi, biaya pegawai dan biaya pemeliharaan.;

---

ABSTRACTLocal Water Supply Company (PDAM) is one of local governmententerprises which is owned by each regency and city in Indonesia. Beside as acompany, PDAM is also demanded to be the operator of public services in watersupply sector. As a company, PDAM is demanded to generate profit. Some of theprofit earned will be included in Local Own-source Revenue (PAD). However, inpractical, not all PDAMs yield proft. From the accounting year of 2012, 52% ofthe PDAMs had financial loss while only 48% generated profit. This researchaims to analyse the main factor affecting the financial performance of PDAM asseen from the PDAM profit earnings in Indonesia in accounting year of 2012.Total data utilized in this research is 350 PDAMs. The estimation of researchmodel is using double linear regression by Ordinary Least Square (OLS) method.The result of the research showed that the main variable which has positive effecton PDAM?s profit is production capacity (KAPPROD) with coefficient of181,1217, while the main factor which has negative effect on PDAM?s profit is thelevel of Non Revenue Water (TKA) with coefficient of -67713909. The otherfactors which have significant effect to the profit of PDAM are miscellaneousrevenue, chemical cost and miscellaneous cost. Meanwhile the variables whichhave insignificant effect to the profit of PDAM are as follows: tariff, energy cost,labour cost, and maintenance cost., Local Water Supply Company (PDAM) is one of local governmententerprises which is owned by each regency and city in Indonesia. Beside as acompany, PDAM is also demanded to be the operator of public services in watersupply sector. As a company, PDAM is demanded to generate profit. Some of theprofit earned will be included in Local Own-source Revenue (PAD). However, inpractical, not all PDAMs yield proft. From the accounting year of 2012, 52% ofthe PDAMs had financial loss while only 48% generated profit. This researchaims to analyse the main factor affecting the financial performance of PDAM asseen from the PDAM profit earnings in Indonesia in accounting year of 2012.Total data utilized in this research is 350 PDAMs. The estimation of researchmodel is using double linear regression by Ordinary Least Square (OLS) method.The result of the research showed that the main variable which has positive effecton PDAM’s profit is production capacity (KAPPROD) with coefficient of181,1217, while the main factor which has negative effect on PDAM’s profit is thelevel of Non Revenue Water (TKA) with coefficient of -67713909. The otherfactors which have significant effect to the profit of PDAM are miscellaneousrevenue, chemical cost and miscellaneous cost. Meanwhile the variables whichhave insignificant effect to the profit of PDAM are as follows: tariff, energy cost,labour cost, and maintenance cost.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"ABSTRAKPengambilalihan merupakan upaya untuk melakukan penyehatan perbankan, namun upaya tersebut berdampak pada hak-hak pekerja. Hal ini terbukti dalam pengambilalihan PT BPR Prima Nusatama yang tidak memberikan hak-hak pekerjanya yang mengundurkan diri akibat pengambilalihan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang persyaratan, prosedur dan mekanisme pengambilalihan. Sedangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan mengatur mengenai dampak pengambilalihan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebatas mengenai perjanjian kerja bersama dan status hubungan kerja. Sikap pengadilan dalam kasus ini telah melindungi hak-hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTAcquisition is an attempt to resuscitate a company, but it can damage workers? rights if the company doesn?t give workers what is theirs as the law stated. Like in PT. BPR Prima Nusatama case, workers who resigned didn?t received any compensation as they should by the law. This thesis used a normative juridical approach and case study methods. From research result it?s found that Bill No. 40 Year 2007 regarding Limited Company controls requirements, procedures, and Acquisition mechanism. Bill No. 13 Year 2003 regarding Employment on the other hand controls acquisition effect toward workers/laborers limited to Collective Bargaining Agreement (CBA) and employment status. In PT BPR Prima Nusatama case, Court?s has protected the employees? rights."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."