Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi derivatif valuta asing dalam perbankan di Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi derivatif biasa. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai kemampuan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi kurs valuta asing guna memperkecil risiko dalam kegiatan dagang ekspor impor. Transaksi Derivatif valuta asing juga berguna untuk meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih namun disisi lain dalam keadaan tertentu seperti krisis, juga dapat menimbulkan kerugian karena bergantung pada fluktuasi kurs mata uang asing. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan ketidakpastian pergerakan ekonomi global dalam transaksi derivatif valuta asing dapat diminimalisir sehingga tujuan lindung nilai dari transaksi derivatif valuta asing dapat terlaksana.

---

This Thesis review legal issues on foreign exhange derivative transaction in Indonesia. ini membahas masalah hukum terkait transaksi derivatif valuta asing dalam perbankan di Indonesia. Foreign exhange derivative transaction have more specific characteristic than normal derivative transaction. Foreign exhange derivative transaction have function to hedge exchange rate fluctuation to minimize international trade risk. Foreign exhange derivative transaction can also be used to maximize profit potential. However on certain circumstances, it can cause loss because it depend on exchange rate fluctuation. As a transaction with relatively bigger risk than normal derivative transaction, legal certainty and good law enforcement will be needed to ensure trust for Indonesia Bank. The result of research on this thesis conclude that loss caused by golbal economy uncertainty can be minimized to make the purpose of hedging by foreign exhange derivative transaction can be done succesfully."

"Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD.

---

Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD."

"Serelah adanya krisis moneter pada tahun 1991 yang mana salah satu penyebabnya adalah kekurang hati-hatian dari banyak pemaahaan besar dalam mengelola keuangannya pada saat tersebut banyak peruqahaan mengambil pinjaman dalam valuta asing terutama USD, walaupun pendapatan yang diperoleh untuk membayar hutangnya tersebut dalam mata uang rupiah. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya selisih tingkat bunga rupiah dengan tingkat bunga pinjaman valuta asing dan dilain pihak kurs rupiah terhadap mata uang asing sangatlah kuat.Krisis ekonomi mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutangnya yang dalam valula asing tersebut, dan pada akhirnya mengakibatkan kebangkitan.Belajar dari hal tersebut diatas, timbul kebutuhan akan instrument derivatif guna menutup resiko yang diakibatkan oleh perubahan kurs mata uang asing dan juga perubahan tingkat bunga. Pada saal ini banyak jenis-jenis derivatif yang digunakan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengelola resikonya. lnstrument derivatif dirasakan semakin cepat variasi nya demikian juga jumlah transaksinya.Dilain pihak salah satu tujuan ulama dari pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara Untuk ini diperlukan peraturan perpajakan yang memberikan kepastian hukum, bersifat adil, tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian atau tidak menggangu arus modal masuk yang dibutuhkan hagi pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga haruslah ekonomis dalam hal administrasinya.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, artikel penelitian. peraturan-peraluran perpajakan yang berlaku , Selain itu juga dilakukan pencarian informasi kepada pejabat dibidang perpajakan, konsulen pajak dan wajib pajak.Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan belum adanya peraturan perpajakan yang komprehensif dalam hal derivalif. Hal ini disebabkan karena demikian majunya instrument derivatif, sehingga kebanyakan lebih melihat hakekat ekonominya dan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saja untuk memperhitungkan pajak atas transaksi derivatif.Selain itu juga dari uraian dapat dilihat peraturan-peraturan yang dibuat terkadang lebih mementingkan penerimaan pajak dan kurang memperhatikan hakikat ekonomi dari derivatif itu sendiri.Pada akhirnya disarankan untuk melakukan penelitian yang Iebih mendalam dan komprehensif untuk perpajakan atas transaksi derivalif yang mana melibatkan ahli-ahli dalam instrument derivatif seperti Bank Indonesia. Sehingga dapat diciptakan peraturan perpajakan yang dapat meningkaikan penerimaan negara dan dilain pihak hakekat ekonomi tetap diperhatikan sehingga tidak menggangu penumbuhan perekonomian.

---

Alier financial crisis in 1997, in which one of the causes is imprudence of big companies in managing their financial matter, many companies have taken loan in foreign currency whereas their income for paying their debt is in rupiah. This happen due to interest rate of rupiah higher than interest rate of foreign currency and also exchange rate of rupiah is relatively strong compare to other currency.The economic crisis caused many companies face difficulty in paying their debt in foreign currency and finally resulted in bankruptcy.Learning from this problem, there is a need of derivative instruments to mitigate risk offoreign exchange rate and interest rate. Currently there are many types of derivatives used by banks and other companies for risk management. Derivative instruments growth so fast both in types and amount of transactions.On the other side, one of the main objectives of tax is increase the government revenue. Due to that, there is a need for tax regulation which give certainty in law, equality, and not distorting economic or incoming fund which is needed for economic growth and linally should be efficient in administrative matter.This research was done through library study from books, articles and current tax regulations. In addition to that, searching of information was also done by interviewing tax officer, tax consultant and companies.Result of the research shows that there are no comprehensive tax regulation for derivative. This is due to the advances of derivative instrument therefore mostly look at the economic substance and using accounting principle in calculating tax on derivative.On the other hand, from the analysis it is found that in some taxes regulation that has been made occasionally put the importance ofgetting the tax revenue and less attention to the economic substance of derivative itsellf.Finally, it suggests that a comprehensive research should be conducted for taxation on derivatives transaction which shall involve expetts in derivative instruments such the Central Bank. This will result in creating tax regulation that will increase govemment revenue and on the other side will as well put attention to the economic substance, so that will not distort the economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Untuk menutup celah penghindaran pajak melalui penggunaan instrumen derivatif, diperlukan pengaturan perpajakan atas transaksi derivatif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur, studi benchmarking peraturan negara lain, serta wawancara kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Konsultan Pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat peraturan perpajakan yang komprehensif atas transaksi derivatif di Indonesia sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang menyelaraskan antara standar akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Studi benchmarking menghasilkan bahwa pencatatan dan pengukuran derivatif mengikuti standar akuntansi dan atas perpajakannya dihitung dalam penghitungan PPh Badan. Sehingga pemajakan atas keuntungan transaksi derivatif dikenakan atas realisasi keuntungan di laporan laba rugi setelah dikurangi kerugian bersifat spekulasi. Bila net-off antara keuntungan dan kerugian bersifat spekulasi menghasilkan kerugian maka harus dilakukan koreksi fiskal. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, diperlukan pengaturan kriteria transaksi derivatif dengan kriteria lindung nilai dan spekulasi yang harus ditegaskan dengan mengacu pada kriteria pada PSAK 71: Akuntansi Lindung Nilai.

---

This study aims to evaluate the tax implications of derivative transactions in Indonesia. To close the gap in tax avoidance through the use of derivative instruments, it is necessary to regulate the taxation of derivative transactions in Indonesia. This research uses a qualitative approach by conducting a literature study, benchmarking studies of other countries' regulations, as well as interviews with the Directorate General of Taxes and Tax Consultants. This study concludes that there is no comprehensive tax regulation on derivative transactions in Indonesia so that further regulation is needed that harmonizes accounting and taxation standards regarding derivative transaction. Benchmarking studies result that the recording and measurement of derivatives follow accounting standards and their taxation is calculated in the calculation of corporate income tax. Thus, the taxation of gains on derivative transactions is imposed on the realization of gains in the income statement after deducting speculative losses. If the net-off between speculative profits and losses results in losses, a fiscal correction must be made. In relation to tax audits, it is necessary to stipulate criteria for derivative transactions with hedging and speculation criteria which must be reffered to the criteria in PSAK 71: Hedging Accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor spesifik perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan hedging dengan instrumen derivatif valuta asing pada perusahaan di Indonesia. Pengujian dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2016. Data dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan dan Thomson Reuters Datastream yang terdiri dari 82 perusahaan hedgers sebagai sampel penelitian dan diuji melalui regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, eksposur valas, dan volatilitas mata uang asing memberi pengaruh signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan melalui penggunaan instrumen derivatif sehingga konsisten dengan teori yang ada. Selain itu, pengujian juga dilakukan secara simultan pada seluruh variabel yang diuji dan menemukan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama memberi pengaruh yang signifikan terhadap keputusan hedging perusahaan melalui penggunaan instrumen derivatif.

---

This study aims to determine the influence of firms specific factor through hedging decision using foreign currency derivative instruments in the Indonesian capital market. The test is performed for the constituents of the non financial companies listed in the Indonesian Stock Exchange BEI during 2016. Hypotheses regarding the determinants are tested on a sample of 82 hedgers companies using logistic regression. The results are consistent with the concurrence theories as leverage, liquidity, forex exposure, and forex volatility affect significantly for the firms that hedged their exposure using derivative contract. It is also found that all determinants simultaneously affect the firms hedging decision."

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.

---

This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."

"Skripsi ini menganalisis pengaruh penggunaan derivatif sebagai instrumen dalam melakukan lindung nilai valuta asing pada perusahaan non keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap performa perusahaan secara pasar dan akuntasi, secara langung dan secara operasional perusahaan. Penggunaan derivatif dapat memberikan dampak positif bagi performa dalam meningkatkan efektifitas aset, mengurangi masalah underinvestment, dan mengurangi biaya kebangkrutan dan biaya agensi. Berkebalikan dengan hasil penelitian terdahulu di Indonesia yang hanya melakukan pengujian secara langsung, penelitian empiris menunjukan bahwa penggunaan derivatif sebagai instrumen lindung nilai memiliki dampak destruktif pada performa perusahaan secara langsung dan tidak memberikan dampak signifikan pada tingkatan operasional perusahaan.

---

This thesis analyzes the influence of the use of derivatives as an instrument to hedge foreign exchange on non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange on the company performance based on market and accounting, directly and operationally to company. The use of derivatives can have a positive impact on performance in improving asset effectiveness, reducing underinvestment problems, bankruptcy and agency costs. Contrary to the results of previous research in Indonesia, empirical studies show that the use of derivatives as hedging instruments has a destructive impact on company performance directly and does not have a significant impact on the operational level of the company."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap ("Transaksi IRS"). Pada skripsi ini, Penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi Transaksi IRS. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deksriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1. Pengaturan Transaksi IRS sudah cukup efektif sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap (“PADG 21/13/2019”); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam TransaksiIRS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PADG 21/13/2019 sebagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur dalam dokumen perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, terdapat juga implementasi dalam transaksi IRS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PADG 21/13/2019, di mana pada praktiknya terdapat perbedaan acuan dalam menentukan suku bunga yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan yang terdapat di pasar yang mana pada bank untuk menentukan suku bunga yang dipinjam tidak mengikuti referensi suku bunga yang terdapat di market yaitu JIBOR/IndONIA, melainkan Bank menggunakan blended cost of fund sebagai referensi dalam menghitung suku bunganya. Saran yang diberikan adalah: 1. Para pihak yang akan melakukan transaksi IRS dengan menggunakan PIDI/ISDA Master Agreement sebaiknya cermat dan memahami semua ketentuan yang ada dalam perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan (integral and inseparable); dan 2. Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan yang menyeragamkan acuan suku bunga yang digunakan dalam transaksi IRS sehingga acuan yang dipakai oleh pasar dan bank menjadi seragam...... This thesis discusses the Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“IRS Transactions”). In this thesis, the author brings the main issue regarding how are the regulation and implementation of IRS Transactions. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are: 1. The regulation of IRS Transactions has been quite effectively enacted as specifically regulated inRegulation of the Members of the Board of Governors Number 21/13/PADG/2019 on Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“PADG 21/13/2019”); and 2. Implementation of the rights and obligations of the parties in the IRS Transaction has been carried out properly inaccordance with PADG 21/13/2019 as the rights and obligations of the parties are stipulated in an integral and inseparable agreement document. Furthermore, there is also an implementation in the IRS transactions that is not in accordance with the provision in PADG 21/13/2019, where in practice there is a difference in determining the interest rates given by the Bank to the Customer and those in the market, in which the bank determines the interest rate does not follow the reference interest rate used in the market, namely JIBOR/IndONIA, but the Bank uses the blended cost of fund as a reference in calculating the interest rate. Moreover, the suggestions given are: 1. The parties who will carry out IRS transactions using the PIDI/ISDA Master Agreement should be careful and understand all the provisions contained in the integral and inseparable agreement; and 2. Bank Indonesia needsto make a regulation that homogenizes the interest rate reference used in IRS transactions so that the reference used by the Banks and Market becomes uniform."

"Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

---

The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses.

The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method.

The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other."