Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aksi backdoor listing untuk mendapatkan akses menuju pasar modal di Indonesia. Dari sekian banyak pilihan pendanaan yang ada, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Dengan melakukan Penawaran Umum emiten akan mendapatkan kemudahan dalam bidang pendanaan dan publikasi. Di sisi lain, proses IPO juga memiliki kekurangan, seperti berkurangnya porsi kepemilikan saham dan kewajiban memenuhi dokumen keterbukaan sebagai konsekuensi sebagai perusahaan terbuka. Cara lain untuk masuk ke pasarmodal selain IPO, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan terbuka dan selanjutnya melakukan restrukturisasi perusahaan, tindakan ini diistilahkan sebagai backdoor listing.

---

This thesis concerning in backdoor listing action to obtain access into capital market in Indonesia. From many option to finance a business, issuing company shares to public could be effective way in an Initial Public Offering (IPO). With IPO, company will obtain advantages in capital raise and publication. On the other hand, an IPO process has risk, such as reduction of company ownership and full disclosure as the consequences of becoming public company. Another way to obtain access to capital market beside of an IPO, that is to acquire a listed company and restructure the company named backdoor listing."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat signifikansi dampak backdoor listing terhadap kondisi keuangan perusahaan setelah aksi korporasi tersebut dijalankan. Kondisi keuangan diukur dengan analisis rasio diantaranya rasio likuiditas (current ratio), leverage (debt to equity ratio), profitabilitas (profit margin, return on asset, dan return on equity), dan nilai pasar (price to earning ratio dan price to book value ratio) serta dengan perhitungan economic value added (EVA). Masing-masing rasio dan perhitungan EVA dibandingkan apakah ada perbedaan signifikan antara setahun sebelum backdoor listing dengan setahun hingga lima tahun sesudah backdoor listing. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode perbandingan statistik non-parametrik Wilcoxon signed rank test dengan sampel 15 observasi dari perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terlibat backdoor listing pada periode 2004-2009. Hasil pengujian menunjukkan bukti empiris bahwa tidak ada perbedaan kondisi keuangan 1 tahun sebelum backdoor listing dengan 1 tahun hingga 5 tahun sesudah backdoor listing. Hal ini membuktikan secara statistik backdoor listing tidak berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan.

---

The objective of this research is to analyze impact of backdoor listing action on company financial condition after backdoor listing process. Company financial condition is measured for its liquidity (current ratio), leverage (debt to equity ratio), profitability (profit margin, return on asset, and return on equity), its market value (price to earning ratio and price to book value ratio) and its economic value added (EVA). Each measurement then compared whether it?s significantly different between one year pre-backdoor listing with one year until five year post-backdoor listing.

Testing hypotheses are conducted using comparative statistic non-parameteric Wilcoxon signed rank test from 15 samples of listed companies in Bursa Efek Indonesia that did backdoor listing action during the year 2004-2009. The result provide empirical evidence that there?s no significant change between pre and post backdoor listing until fifth year for all measurement, meaning that backdoor listing statistically didn?t impact on company?s financial condition."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah aksi go public melalui backdoor listing. Go Publicmerupakan keinginan hampir seluruh perusahaan privat karena perusahaanmembutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan tujuan meningkatkankeuntungan. Opsi pendanaan perusahaan, salah satunya adalah melalui listing diPasar Modal karena jauh lebih menguntungkan dari pada mengajukan kreditperbankan atau alternatif pembaiayaan lain. Status listed di bursa memberikanbanyak kelebihan, diantaranya (1) akses ke pasar modal dan biaya yang lebihsedkiti; (2) meningkatkan reputasi dan profil perusahaan; (3) likuiditas perusahaanterjamin; dan (4) penggunaan saham untuk membayar akuisisi dan ativitasaktivitaslain. Akan tetapi Initial Public Offering (IPO) sebagai syarat menjadiperusahaan public merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Ternyataterdapat alternatif cara menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui IPO, yaituperusahaan yang sudah listed diakuisisi oleh perusahaan privat. Setelah akuisisi,perusahana privat akan menjadi pengendali perusahaan publik dan secara tidaklangsung menjadi perusahaan publik. Go public dengan cara ini dikenal denganistilah backdoor listing. Di dalam Pasar Modal Indonesia, belum ada pengaturanyang spesifik mengatur backdoor listing sekalipun praktek ini sudah seringdilakukan melalui akuisi dan tunduk pada ketentuan akuisisi perusahaan. Namun,pemotongan prosedur IPO tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut lagiterutama pengaturan yang mengatur keterbukaan informasi untuk melindungiinvestor.

---

AbstractThis thesis concerning on going public by backdoor listing. Going Public is thedream of many private companies because they need to raise capital to expandtheir business for raising much profit. Fundind options to company for raisingcapitals, one of many options is by listed in capital market because it is moreprofitable for gaining investors than propose credit to the bank for financing, orothers alternative funding. The listing status brings a lot of advantages to thecompany. Some of the advanteges include (1) access to capital markets and lowercost of capital; (2) enhanced company reputation and profile; (3) providingliquidity for owners to cash out; and (4) use of stock to pay for acquisitions, andetc. However going public by Initial Public Offering (IPO) is also costly processand alternative routes for going public are also available. It is called backdoorlisting. Backdoor listing is a technique in which public company is acquired byprivat company as the public company is the shell or defunct company. As aresult, the private company becomes public by obtaining control of the publiccompany. In Indonesian capital market, there are no specific regulationconcerning on backdoor listing activity even though this practice is often donethrough the acquisition and subject to the provisions of company acquisition.However, it cuts IPO procedures and still requires further regulation, especiallyregulation concerning on disclosure information to protect investors."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan backdoor listing sebagai upaya suatu PT untuk menjadi tercatat di bursa tanpa melakukan penawaran umum perdana melainkan melalui tindakan hukum penawaran umum terbatas oleh PT yang telah tercatat Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini tidak terdapat peraturan mengenai backdoor listing di Indonesia backdoor listing melalui penawaran umum terbatas terkadang dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal Indonesia Pada prinsipnya backdoor listing melalui penawaran umum terbatas merupakan bentuk perjanjian pembelian saham sehingga dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan prinsip prinsip hukum perjanjian backdoor listing melalui penawaran umum terbatas adalah sah dan dapat dilakukan di Indonesia Adapun pelaksanaan backdoor listing PT Permata Prima Energi melalui PUT I PT Toko Gunung Agung Tbk telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX D 1 tentang HMETD.

---

This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal. Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"This paper discusses about the backdoor listing as an attempt of a PT in order to be listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) without going through the process of an initial public offering in the Indonesian capital market regulations and how it impacts the ratification of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A.1. on Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Company in the Field of Mineral and Coal Mining, which is intended to facilitate the endorsement of mining companies to be listed on the Stock Exchange. By using normative juridical research method, this study shows that implementation of backdoor listing rules associated with the passing of the BEI No. I-A.1 regulation by mining companies is still regarded as a compelling alternative to be listed because backdoor listing has certain advantages compared to the initial public offering (IPO). Besides superior in terms of cost, time, as well as no dependency on market conditions, also because there has been no special regulations associated with backdoor listing in Indonesia that lead to the absence of apparent restrictions and sanctions that can be applied when there are irregularities in connection with doing backdoor listing. It can then be considered as a loophole for mining companies to be listed on the stock exchange without having to pass through the same level of scrutiny like doing an IPO. Consequently, there is urgency for Indonesian capital market regulators to pass specific rules or regulations or guidelines that specifically apply to backdoor listing in order to enhance legal certainty surrounding the implementation of backdoor listing in Indonesia’s capital market.

---

Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing sebagai upaya suatu PT agar menjadi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanpa melalui proses penawaran umum perdana dalam ketentuan pasar modal Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pengesahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pengesahannya tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perusahaan pertambangan agar dapat tercatat di bursa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan backdoor listing terkait dengan disahkannya peraturan BEI Nomor I-A.1. tersebut oleh perusahaan pertambangan tetap dianggap sebagai alternatif listing yang memikat dikarenakan backdoor listing mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu apabila dibandingkan dengan penawaran umum perdana (IPO). Selain unggul dalam hal biaya, waktu, serta tidak ada ketergantungan terhadap kondisi pasar, juga dikarenakan belum terdapat pengaturan khusus terkait backdoor listing di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan yang jelas maupun sanksi yang dapat diterapkan ketika terjadinya penyimpangan sehubungan dengan dilakukannya backdoor listing. Hal ini kemudian dapat dianggap sebagai celah bagi perusahaan pertambangan untuk dapat tercatat di bursa tanpa harus melewati tingkat pengawasan yang sama ketatnya layaknya hendak melakukan IPO. Konsekuensinya, terdapat urgensi bagi regulator pasar modal Indonesia untuk mengesahkan suatu peraturan yang secara khusus ataupun pedoman yang mengatur mengenai backdoor listing agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya di pasar modal Indonesia."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."

"Peningkatan efisiensi dan pendanaan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public). Penjualan saham yang dilakukan untuk pertama kali, disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (?IPO?). Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Diantara berbagai resiko yang ada dalam menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang paling signifikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan IPO, antara lain biaya proses, pelaksanaan dan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan setelah terjadinya IPO. Sebagai solusi dari kendala ini para pelaku usaha telah menemukan strategi untuk mendapatkan segala keuntungan di pasar modal layaknya perusahaan publik namun tanpa perlu melakukan IPO, yaitu backdoor listing yang dilaksanakan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka. Dengan backdoor listing, perusahaan tertutup dapat menikmati fasilitas perusahaan terbuka tanpa melakukan proses IPO. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengapa backdoor listing begitu memikat banyak perusahaan sebagai cara untuk go public. Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan backdoor listing dan ketentuan hukum yang mengatur tentang backdoor listing di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa backdoor listing umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Oleh karena itu, backdoor listing dipandang sebagai strategi jalan pintas bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke bursa saham. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing. Selama ini, pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasar tata cara pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UUPT?), dan berkaitan dengan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka, aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan backdoor listing di Indonesia selain UUPT adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.

---

Increasing the efficiency and corporate financing can be done by selling a portion of the company ownership, the holdings sale in various ways, one of which is the sale of some company outstanding shares in the form of securities to the public (investors / investor), or in other words the company hold a public offering (go public). Sales of shares made for the first time, referred to as a public offering or Initial Public Offering ("IPO"). Becoming a public company, will have many competitive advantages for business development in the future. Among the various risks that exist in a public company, is the cost to be incurred in conducting the IPO, including the cost of the process, implementation and necessary expenses incurred after the IPO. As the solution of this problem is that business has found a strategy to gain advantage in capital markets as a public company but without the need to do an IPO, the backdoor listing is carried out by acquiring a public company. With the backdoor listing, the company can enjoy the facilities without the IPO process. The 2 (two) problems in this study, namely: Why the backdoor listing so compelling many companies as a way to go public, and how is the implementation of a backdoor listing and legal provisions that regulate the backdoor listing in Indonesia. In answering the problem in writing this thesis, the author will employ the method of normative legal approaches that could be construed as legal research literature based on literature or secondary data. Based on the presentation and discussion in this study, the authors conclude that the backdoor listing is generally performed by a company that does not meet the requirements or do not want to go public intervention by the public company, but eager to gain access to the stock. Therefore, the backdoor listing is seen as a shortcut strategy for the company to gain access to the stock market. Until now, no one has a detail and clear set of backdoor listing. So far, the implementation of a backdoor listing procedures performed by the takeover of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), and related to the company's status as a public company, the rules applied in the implementation of a backdoor listing in Indonesia in addition to the Company Law is No Law. 8 Year 1995 concerning Capital Market and Bapepam-LK and also Indonesia Stock Exchange rules."