Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162837 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rayi Estriyani
"Skripsi ini membahas mengenai kompetisi Manipol antara Lekra dengan PPFI-Lesbumi dalam bidang perfilman di Indonesia. Kompetisi ini diawali oleh semakin aktifnya kegiatan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam bidang perfilman. Kegiatan tersebut disertai dengan usahanya memperluas asas realisme-sosialis dan "Politik Adalah Panglima" ke dalam bidang perfilman. Namun, usaha Lekra mendapat perlawanan dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI). Perlawanan yang dilakukan PPFI menyebabkan timbulnya tuduhan-tuduhan dari Lekra yang menganggap tokoh-tokoh dalam PPFI sebagai anti revolusi dan agen Amerika. Serangan tersebut semakin hebat ketika Presiden Soekarno menyampaikan konsep Manifesto Politik yang isinya mendukung gerakan kebudayaan Lekra. PPFI pun mendekati Partai Nahdlatul (NU) untuk mendirikan Lembaga Seniman dan Budajawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) sebagai upaya melawan dominasi Lekra. Puncak dari kompetisi ini adalah ketika dikeluarkannya Penetapan Presiden No.1 Tahun 1964 yang menandakan kemenangan Lesbumi dan PPFI. Penpres tersebut menimbulkan reaksi dari pihak Lekra dengan membentuk Panitia Aksi Pengganjangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) dan menyerbu Gedung AMPAI (American Motion Picture Association in Indonesia).

This thesis disscuses about Manipol competition between Lekra and PPFI-Lesbumi in Indonesian film industry. This competition started when Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) who close to Partai Komunis Indonesia (PKI) getting more active in film industry. Their activitities were accompanied by dissemination of their princip, realisme-sosialism and "Politik adalah Panglima". But it was refused by PPFI (Pesatuan Perusahaan Film Indonesia). It made PPFI's members frequent got accusations as anti-revolution and American agen. It got more massive when Presiden Soekarno spreaded his political concept to public which is known with Manifesto Politic (Manipol). That concept seems like the Presiden totally supported the princip of Lekra on its acitivity in film industry. In effort to fight back Lekra's dominancy, PPFI asked Nahdlatul Ulama (NU) to established a Lembaga Seniman dan Budajawan Muslimin Indonesia (Lesbumi). This competition met its culmination when Presiden released Penetapan Presiden No.1 Tahun 1964 Tentang pembinaan Perfilman that favorable to PPFI and Lesbumi. As reaction to that, Lekra established a PAPFIAS (Panitia Aksi Pengganjangan Film Imerialis Amerika Serikat) to overseas the AMPAI (American Motion Picture Association in Indonesia) building."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S45211
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dake, Antonie C.A.
Jakarta: Aksara Karunia, 2002
329.9598 DAK i (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dake, Antonie C.A.
The Hague: Mouton, 1973
329.9 DAK i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Badan Kongres Kebathinan Indonesia, 1961
992.07 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Sjureich
Djakarta: P.P. Tjiptakarya, 1961
307.14 MOH m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bondan Kanumoyoso
"Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul sejak awal masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah bagi kalangan Islam dalam memperjuangkan dan mengembangkan paham Ahlrrssunah Wa1 Jama'ah. Kemunculannya dipelopori oleh para Kiai Jawa yang menghimpun anggotanya dari kalangan pesantren. Dalam perkembangannya mengarungi zaman kolonial Hindia Belanda sampai dengan memasuki periode Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan NU selalu berada di tangan para kiai. Walau mereka tidak mengecap pendidikan moderen, dengan mengacu kepada kitab kuning para kiai ternyata mampu menghadapi tantangan jaman. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, NU berusaha tampil membawakan dirinya sebagai satu-satunya wakil umat Islam di kancah perpolitikan nasional, setelah partai Islam baru lainnya, Masyumi, dinyatakan terlarang pada tahun 1960. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), NU turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan gagasan Sukarno yang terangkum dalam semboyan NASAKOM, Nasionalis-Agama-Komunis. NU mewakili unsur agamanya, dan terpaksa harus bekerja sama dengan unsur Komunis yang diwakili oleh PKI. Karna pucuk pimpinan NU memiIiki hubungan yang hangat dengan Sukarno, maka pertentangan ideologi antara NU dengan PKI dapat diredam. Namun dalarn berbagai lapangan sosial-politik, NU menjalankan strategi pembendungan terhadap PKI. Yaitu dengan mencegah sebisa mungkin agar pengaruh PKI tidak meluas di kalangan rakyat. Terhadap Sukarno, NU bersikap sangat akomodatif. Dan dengan Angkatan Darat (AD), NU menjalankan kerja sama dalam rangka menghadapi PKI. Ketika menjelang masa akhir kekuasaan Sukarno, ker ja sama antara NO dan AD mempercepat berakhirnya periode Demokrasi Terpimpin. Kepemimpinan NU beralih didominasi oleh orang-orang NU yang anti Demokrasi Terpimpin."
1996
S12237
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mortimer, Rex
Jakarta: Equinox, 2006
324.259 8 MOR i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Harry Waluyo
"Tesis ini berusaha menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan alam pikiran budayawan Lekra dan Manifestan dalam mencari sosok budaya bangsa Indonesia yang tidak kunjung selesai sampai sekarang. Proses pencarian sosok budaya bangsa sudah, diawali sejak perdebatan di kalangan budayawan/intelektual tahun 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dengan Ki Hadjar Dewantara (KID) dan kawan-kawan. Proses pencarian sosok budaya bangsa ini terus berlanjut dalam Kongres Kebudayaan Nasional I tahun 1948 di Magelang yang dilanjutkan dengan Konferansi Kebudayaan di Jakarta tahun 1950, Kongres Kebudayaan II tahun 1951 di Bandung, Kongres Kebudayaan III tahun 1954 di Surakarta, dan Kongres Kebudayaan IV tahun 1991 di Jakarta.
Proses pencarian sosok budayabangsa tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dalam dan luar negeri yang mempengaruhi alam pikiran penguasa politik di tanah air dan di kalangan budayawan. Kongres Kebudayaan I di Magelang dilaksanakan beberapa bulan sebelum terjadi peristiwa Madiun tahun 1948 dan Agresi Militer Belanda kee 2 tanggal 18 Desember 1948. Suasana hingar bingar politik pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) turut pula menggiatkan suasana Kongres Kebuda.yaan II di Bandung tentang pentingnya organisasi kebudayaan.
Pada tahun 1950 lahirlah organisasi kebudayaan yang berafiliasi kepada PKl, Lembaga Kebudayaan Rakyat yang disingkat Lekra. Organisasi ini berkiprah di bidang kebudayaan sejak Kongres Kebudayaan II (1951) di Bandung. Pada tanggal 19 Nopember 1946 di Jakarta lahir gagasan dari kolompok "Gelanggang" yang didirikan oleh Chairil Anwar, Asrul Sani dan kawan-kawan. Di dalam preamblue anggaran dikatakan bahwa "Generasi Gelanggang'' terlahir dari pergolakan roh hidup. Generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya penjadian dari bangsa kita. Kita hendak melepaskan diri dari susunan lama yang telah mengakibatkan masyarakat yang lapuk, dan kita berani menantang pandangan, sifat, dan anasir lama ini untuk menjalankan baru kekuatan baru.
Akar budaya "humanisme universal" ternyata sudah masuk ke tanah air bersamaan dengan masuknya sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang terkenal dengan nama "Budi Utomo," tetapi sudah memikirkan tentang "pentingnya" persatuan di kalangan "pribumi" yang kemudian diikuti dengan ikrar "Sumpah Pemuda" pada tanggal 2.8 Oktober 1928. Pada tahun 1930-an, seorang seniman muda Indonesia yang menyadari akan arti penting "persatuan dan kesatuan" memperjuangkan kemerdekaan di bidang kebudayaan (sastra) dan melahirkan aliran "Pujangga Baru" yang ingin melepaskan kreativitas sastra daerah (Malaya) menjadi sastra Indonesia yang dimanifestasikan dalam bahasa Indonesia Gerakan di bidang kebudayaan ini terus berlanjut dengan perdebatan STA dengan KHD mengenai sejarah dan perkembangan kebudayaan Indonesia di masa depan. Perdebatan di kalangan budayawan tahun 1930-an ini sudah terlihat adanya dua pola pikir yang "bertabrakan" yaitu pola. pikir "Barat? yang dikehendlaki oleh STA dengan pola pikir :?Tradisi" yang dikehendaki oleh KHD dan kawan-kawan. Pola pikir STA sangat dipengaruhi oleh pola pikir :Barat" yang dalam hal ini diartikan Belanda.
Ide dasar perjuangan budayawan yang mendukung prinsip "humanisme universal" ialah "kebebasan kreatif." Ide dasar "humanisme universal" terus berkembang menjadi gerakan yang manuntut "kemanusiaan yang adlil dan beradab" yang dituntut Chairil Anwar dalam "Aku ini binatang jalang, dan kumpulan yang terbuang" dan melahirkan Angkatan 45 di bidang kesastraan yang dilanjutkan oleh Asrul Sani dan kawan-kawan dangan kelompok Galanggangnya.
Perdebatan di kalangan budayawan kembali menghangat setelah situasi politik dalam negeri yang didukung dengan "Manifesto Politik" Soekarno yang memperkenalkan konsepsi baru dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang disebut NASAKOM (Nasional-Agama-Komunis). Konsepsi ini sangat didukung oleh budayawan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) karena sejalan dengan ideologi realisme sosialis yang merupakan bagian dan ajaran komunisme, sedangkan budayawan Manifestan menggunakan ideologi humanisme universal yang merupakaan bagian dari ideologi liberalisme untuk menentang kebijakan pemerintah di bawah rezirn Saekarno.
Kontroversi lahirnyaPancasila dan gagalnya Konstituante (1959) dalam memecahkan masalah "dasar negara" Islam, Pancasila, atau Sosial-Ekonomi, menjadikan' bangsa ini tidak matang dalam kehidupan berbaangsa, bernegara, dan bermasyarakat, Sebagai orang Indonesia, budayawan Lekra dan Manifestan sangat menyadari akan arti penting "seni" dalam kehidupan mereka, tetapi sebagai warga bangsa dan negara Indonesia, budayawan Lekra dan Manifestan memanfaatkan "situasi politik" bagi kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tesis ini menyimpulkan bahwa budayawan Lekra dan Manifestan baru menyadari kedudukannya dan perannya sebagai anggota kelompok "seniman kerakyatan" atau "seniman inerdeka" tetapi belum sepenuhnya menyadari kedudukan dari perannya sebagai "warga bangsa Indonesia" yang berkepentingan dalam mowujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undarig Dasar 1945 di dalam negara persatuan yang bernama Repubik Indonesia. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Putri Natalia
"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan desentralisasi dari sisi fiskal maupun politik dengan kualitas infrastrukur jalan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik, DAK tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas jalan kabupaten yang rusak. Namun, arah korelasi antara rasio DAK dan rasio jalan rusak sesuai ekspektasi yaitu berhubungan negatif. Peningkatan rasio jalan rusak yang tetap terlihat, diduga karena pemerintah saat ini lebih fokus pada pembangunan fisik jalan sehingga pemeliharaan jalan masih belum optimal. Perubahan kebijakan alokasi DAK menjadi Proposal Based juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Namun menariknya, kompetisi politik ditemukan berhubungan negatif dengan peningkatan rasio jalan rusak, mengindikasikan bahwa kompetisi politik mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran di penyediaan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat persaingan politik pada level kabupaten cukup kuat dan merata hampir di seluruh provinsi

This thesis aims to determine the relationship between decentralization from a fiscal and political perspective with the quality of road infrastructure in the districts of the Indonesian region in the 2011-2018 timeframe. The results showed that statistically, DAK did not significantly impact the quality of damaged roads. However, the correlation between DAK ratio and damaged roads ratio is in line with expectations, which is negatively related. The visible improvement of damaged roads ratio, is presumed because the government is currently more focused on the physical construction of roads, so that road maintenance is still not optimal. The change in the allocation policy to Proposal Based is also indicated to be one of the influencing factors. Nevertheless, interestingly the political competition was found to be negatively related to the improvement of damaged roads ratio, indicating that political competition was able to improve the quality of budget execution in road infrastructure provision. In general, the level of political competition at the district level is strong and evenly distributed in almost all provinces."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilmy Jusuf
Klaten : t.p. , 1961
RB 403.032 J 425 k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>