Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bank-bank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No. 14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan.Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dengan berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka terhadap calon pemegang saham bank umum, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham eksisting, maka terdapat konsekuensi kewajiban penyesuaian kepemilikan saham bank yang perlu diperhatikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat potensi terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sebagai akibat dari konsekuensi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut. Namun, dibalik potensi permasalahan divestasi tersebut, dengan adanya pengaturan kepemilikan saham bank yang baru, Bank Indonesia telah mengupayakan agar kepemilikan saham bank menjadi pendorong industri perbankan Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kontinuitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG yang baik.

---

This study focus on the law arrangements that regulating the ownership of commercial banks by foreign investors, with respect that ownership in major banks in Indonesia showed that most of it shares is owned by foreign investors. Entity of legal arrangements in relation to bank ownership has renewed within the enforcement of the provision of Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/8/PBI/2012"). This study aims to discuss the legal arrangements with respect to foreign ownership in Indonesian banking industry. In addition, the writing of this study also aims to discuss the related possible problems that can occur as a result of the enactment of the regulations of PBI No.14/8/PBI/2012 to the banking industry in Indonesia. The study written as a form of normative juridical, and using literatures review for the research methods.

The conclusion from this study found, that the upcoming candidates of bank shareholders must required the maximum ownership limits, which enforced by the latest provision. Also the existing shareholders must considering the consequences regarding the liability of adjusting limits on shares ownership as defined by the latest ownership provisions. This study also found that the new bank ownership regulation has possible problems that could impact Indonesian banking industry, whereas several banks in Indonesia could be doing a divestment, as the result of the liability to adjusting the new ownership limit. However, behind the possibility of divestment, trough the recent bank ownership regulation, Bank Indonesia has strive Indonesian banking industry to further improve its quality by keeping up the continuity of good rating in banks soundness and good corporate governance."

"Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sehingga perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan. Selanjutnya dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun peraturan tersebut dinilai sebagai keterbukaan yang terlalu over. Kemudian Bank Indonesia (BI) meluncurkan aturan kepemilikan saham bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini dibuat guna meningkatan ketahanan perbankan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menyarankan untuk Peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan saham perbankan seharusnya mempunyai kesetaraan agar peraturan tersebut dapat memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan itu Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan terhadap bank.

---

In 1998, the Indonesian economy was in decadence and caused a public confidence crisis towards banking institutions. Therefore, the greater possibility for the entry of foreign capital through the purchase of commercial banks shares needed to be opened while maintaining the principle of partnership. Furthermore, the Government Regulation No. 29 of 1999 concerning the Purchase of Commercial Bank Shares was formed. However, this regulation is rated as an over openness.Bank Indonesia (BI) had launched a commercial bank share ownership rules through Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/8/PBI/2012 concerning Shares Ownership in Commercial Bank. This regulation was made in order to increase the bankingresilience through the implementation enhancement of the precautionary and bank good governanceprinciples. This research is a normative juridical which applying the legislation and the comparative approaches. The research result suggests that regulation which ruled the ownership of bank shares should have equality in order to meet the legal certainty and Bank Indonesia should coordinate with the Financial Services Authority in terms of bank supervisio."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh partisipasi bank asing terhadap net interest margin (NIM) bank umum dengan studi kasus perbankan di Indonesia pada rentang tahun lima tahun (2007-2011). Setelah dilakukan regresi terhadap model dengan tiga pendekatan yaitu pooled least square, fixed effect model, dan random effect model yang kemudian dilakukan uji pemilihan terhadap ketiga pendekatan tersebut yaitu chow test, hausman test, dan The Breusch Pagan LM Test, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi Bank Asing berpengaruh positif signifikan terhadap net interest margin di perbankan Indonesia dalam kurun waktu 2007-2011. Selain itu, juga ditemukan pengaruh-pengaruh dari variabel teoritikal, environmental, dan makroekonomi terhadap NIM bank umum Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to observe the impact of foreign bank participation in Net Interest Margin (NIM) of bank in Indonesia in five years range, period of 2007-2011. By using three kind of approaches in regression, pooled least square, fixed effect model, and random effect model, which are continued by chow test, hausman test, and The Breusch Pagan LM Test, this research comes with a conclusion that foreign bank participation significantly effects Net Interest Margin of bank in Indonesia period of 2007-2011. Moreover, this research finds the relationship between theoritical variables, environmental variables, and macroeconomy variables in NIM of bank in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai efisiensi pada bank-bank di Indonesia setelah peningkatan masuknya kepemilikan asing di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada cost efficiency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode parametrik Distribution Free Approach dengan fungsi translog. Titik tolak pada penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1999 yang mengakibatkan peningkatan kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia. Untuk melihat dampak peraturan tersebut maka penelitian ini terbagi pada tiga periode penelitian yaitu periode 2001-2006, 2005-2010, dan 2001-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank dengan kepemilikan asing lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan bank-bank domestik. Namun secara keseluruhan, cost efficiency sampel bank-bank di Indonesia pada penelitian ini menurun. Sehingga dibutuhkan peraturan tambahan untuk mengatur masuknya kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia.

---

The purpose of this research is to calculate the efficiency of banks after the increase in foreign entry in Indonesia. The research is focusing on cost efficiency. Distribution Free Approach method with translog function is used to calculate the value of cost efficiency. The starting point of the foreign entry is Government Regulation no. 29 Year 1999, which caused the increase in foreign entry on some banks in Indonesia. The effect of the increasing entry can be seen by dividing the calculation into three periods, which are 2001-2006, 2005-2010, and 2001-2010. The result on these periods shows that banks with foreign entries have higher cost efficiency compared to domestic banks. Nevertheless, cost efficiency for all sample banks in Indonesia in this research generally has decreased. Therefore, modification on government regulation is needed to regulate the foreign entry on banks in Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Salah satu bentuk pinjaman kredit yang diberikan Bank umum adalah pinjaman kredit ke usaha mikro. Dalam memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit Bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa yang mendalam serta melihat kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisa-analisa yang mendalam inilah yang melahirkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyrakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit (2) penerpan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek dalam penilitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank “X”. Hasil penelitian adalah dalam UU perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2,8, 29 ayat (2),(3), dan (4). Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit terutama dalam pemberian kredit kepada usaha mikro Bank “X” telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit (PPK).

---

One of the main activities of commercial Banks is to provide facilities of loan credit. One of the loan credits facilities which given from commercial banks is loan credits to micro businesses. In giving a loan credits facility, the Bank must be sure about the result of deep analysis and saw the skills and capability of customers to settle the debt as it promised. This deep analysis will produce the prudential principle of bank in extending credits which gathered from people in the form of credits. The aimed of the research are to know : 1. The scope of the prudential principle of Bank within the framework of the provision of credits. 2. The application of the prudential principle in credit provision by commercial Banks to micro business. A method that used in this research is literature research with juridical normative character. The Object in the research is the prudential principle in the provision of credits to micro business by Bank “X”. The result of this research is in Banking laws, concerning about the prudential principle. This arrangement is inside section 2, 8, 29 subsection (2), (3) and (4). In held the provision of the credits activities mainly to the micro business, Bank “X” must be based on the provision of legislation, and based on the guidelines of the provision of credits (PPK)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara struktur kepemilikan bank terhadap permodalan dan tingkat profitabilitas. Sesuai peraturan Bank Indonesia ada 5 bentuk kepemilikan Bank, yaitu; Bank Pemerintah (State Owned Goverment Bank), Bank Pembangunan Daerah (Regional Development Bank), Bank Campuran (Joint Venture Bank), BankAsing (Foreign Bank), Bank Swasta Devisa dan Non Devisa (Foreign exchange and Non-Foreign Exchange Bank). Data yang digunakan berupa data per semester yang diambil dari Laporan Publikasi Triwulanan Bank Indonesia, data diambil setiap bulan Juni dan Desember. Periode Penelitian adalah Tahun 2004-2010.Variabel permodalan yang digunakan adalah CAR sedangkan Variabel profitabilitas adalah ROE dan ROA. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah pada Bank dengan hak pengendalian yang kuat mempengaruhi kinerja bank dalam hal profitabilitas. Tingkat profitablitas Bank Pembangunan Daerah adalah yang terbaik dibandingkan jenis bank lain, diikuti oleh Bank Pemerintah. Namun terkait dengan stabilitas modal, bank yang dimiliki asing dan usaha patungan memiliki keunggulan permodalan. Ukuran bank asing berkorelasi negatif dengan modal. Bank Asing dan Bank Campuran memiliki CAR yang tinggi menunjukkan komitmen bank asing untuk menjaga stabilitas.

---

This study aims to analyze the relationship between the ownership structure of banks to capital adequacy and the level of profitability. According to Bank Indonesia there are 5 forms of Bank ownership, namely Bank Pemerintah (State Owned Bank), Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah), Joint Venture Bank(Bank Campuran), Foreign Owned Banks (Bank Asing), Foreign Exchange and Non Foreign Exchange Bank (Bank Swasta Devisa dan Non Devisa). The data used in the form of data per semester are taken from the Quarterly Published Financial Report from Bank Indonesia publications, collected every June and December. The study period was from 2004-2010.CAR used for capital adequacy variable while the profitability variable were ROE and ROA.

This research found bank with concentrated government ownership and strong controlling right was having good profitability performance in terms of ROA and ROE. However related to capital stability, foreign owned and joint venture banks are highly capitalized. It is shown that since the foreign bank branch in Indonesia has rather smaller asset compare to its head office, the branch is over capitalized. The fact that it has high CAR also shows the foreign bank commitment to maintain the stability."

"ABSTRAKKebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihakyang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACTForeign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by theGovernment through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Thegovernment and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) dan Bank Asing sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997 serta untuk mengetahui perubahan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Selain itu penelitian bertujuan juga untuk mengetahui perbedaan daya tahan terhadap krisis antara BUSN Devisa dan Bank Asing, serta mengevaluasi ketepatan penggunaan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.Data yang digunakan adalah data sekunder dari Bank Indonesia untuk posisi akhir tahun 1996-2002. Sampel penelitian diambil sebanyak 34 bank sample yang terdiri dari 24 BUSN Devisa dan 10 bank asing. Untuk kelompok BUSN Devisa, sampel diambil sebanyak 24 bank dari populasi sebanyak 38 bank. Sementara itu, untuk bank asing diambil dari seluruh populasi bank yaitu 10 bank asing.Analisis data dilakukan dengan cara

1. menghitung rasio-rasio keuangan mencakup rasio likuiditas, solvabilitas,
2. rentabilitas dan kualitas aktiva produktif;
3. melakukan estimasi fungsi biaya bank dengan persamaan regresi tinier berganda;
4. melakukan uji statistik untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara BUSN Devisa dan bank asing, perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997, serta perbedaan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Uji statistik yang digunakan ada tiga yaitu (1) Mann-Whitney Test-, (2) Wilcoxon Signed Rank Test, dan (3) Uji Data Panel dengan Variabel Dummy.

Dari hasil perbandingan dengan melihat rasio-rasio tingkat kesehatan secara individual terlihat bahwa Bank Asing relative masih lebih baik dibandingkan dengan BUSN - Devisa, demikian pula jika dilihat secara keseluruhan tingkat kesehatannya maupun dan rasio biaya dibagi asset ternyata Bank Asing masih lebih baik dibandingkan BUSN - Devisa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun Bank Asing terkena dampak krisis seperti BUSN - Devisa namun pemulihannya relative lebih cepat dibandingkan BUSN - Devisa. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa untuk beberapa rasio yaitu CAR, PPAP, ROA, BOPO terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok bank tersebut. Dad uji statistik diperoleh pula bahwa kecuali CAR dan rasio PPAP, hampir seluruh rasla keuangan yang diuji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank sampel sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997.Berdasarkan hasil estimasi fungsi biaya bank dari 34 bank sampel selama 6 tahun dengan memasukkan variabel dummy, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi biaya bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Variabel yang secara signifikan mempengaruhi biaya total bank adalah tabungan dan deposito.Berdasarkan angka rasio keuangan kelompok Bank Asing diperoleh hasil bahwa dalam beberapa rasio keuangan tidak mengalami perubdaan yang drastis selama selama periode krisis. Hal ini disebabkan bank asing berstatus kantor cabang sehingga kantor pusat bank asing dapat mendukung dalam hal terdapat permasalahan likuiditas atau permodalan. Berdasarkan evaluasi kinerja keuangan bank sejak periode krisis ekonomi 1997 diperoleh simpulan bahwa diperlukan tambahan tolok ukur yang bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk melengkapi rasio keuangan yang telali digunakan. Selama ini penilaian kondisi bank hanya didasarkan pada risiko kredit, sehingga perlu diperluas dengan memperhitungkan risiko pasar."

"Implementasi strategi akan menberikan hasil yang diharapkan jika organisasi bisnis yang melakukan mampu menciptakan keunggulan bersaing disemua sisi dan saling terkait, sebagaimana dikatakan Porter, mulai dari mendesain produk; membuat; memasarkan atau mendistribusikan; hingga pada faktor-faktor pendukungnya. Hal ini mengisyaratkan semua sumber daya organisasi harus berperan aktif di dalamnya, yang oleh Pearce disebut sebagai key internal factors, sedang dalam teori Grant dikenal dengan sebutan resource based strategy (strategi yang didasarkan pada sumber daya internal atau kapabilitas internal perusahaan).Implementasi strategi inilah yang menjadi tema sentral penelitian. Penelitian ini bertolak dari realita bahwa semenjak diluncurkannya Pakto 1988, persaingan menperebutkan dana masyarakat makin bertambah ketat sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabnya adalah bagaimana implementasi strategi bersaing BRI pasca pakto 1988 dalan pengerahan dana masyarakat serta implikasi yang ditimbulkan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan unit analisis PT. BRI. Informasi yang dibutuhkan sebagian besar bersifat kualitatif. Data kuantitatif yang ada hanya sebagai pendukung analisis. Teknik penggalian informasi nenggunakan wawancara mendalam pengamatan tidak terlibat dan studi pustaka.Hasil penelitian nenunjukkan pada inplementasi kebijakan fungsional, pada aspek pemasaran. PT. BRI menerapkan strategi pertumbuhan dengan sub strategi konsentrasi, dengan variasinya penetrasi pasar; pengembangan produk; dan perluasan pasar. Di padu pula dengan nenerapkan strategi generik Porter, yaitu overall cost leadership (misal skala ekononi); differentiation (misal Simpedes dan Sinaskot); fokus (misal Simpedes), selain menerapkan kebijakan ALBA dalam menentukan harga produk.Peningkatan kualitas tenaga peneliti dengan tugas belajar (dalam maupun luar negeri) agar mampu melakukan riset sendiri, baik nenyangkut produk maupun pelayanan merupakan sasaran penting untuk menumbuhkan keunggulan sumber daya manusia dari bagian penelitian dan pengembangan. Pengenbangan ini dilengkapi pula dengan adanya in house training di setiap kantor wilayah merupakan wujud lain dari bagian sumber daya manusia.Pengkomputerisasian di semua kantor cabang dan unit, penggantian sistem kasir menjadi sister teler, pembentukkan all round teller system, customer service group adalah ditujukan pula untuk membangun keunggulan bersaing di bagian back office dan front office.Demikian pula penyempurnaan struktur dengan membentuk RGH, Desk Retail Banking, RBH, UBH, HLO, UDO pada implementasi organisasional dan perekayasaan gaya kepempimpinan serta budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai kedisiplinan dalan menjalankan tugasnya pada implementasi, kepemimpinan dimaksudkan pula kearah keunggulan bersaing.Jelas, konsep value chain Porter dan resource based strategy Grant diupayakan diterapkan sebaik mungkin. Namun implikasi dari implementasi strategy bersaing yang dikembangkan oleh BRI masih terdapat beberapa kelemahan yang secara jangka panjang akan menghambat berjalannya rantai nilai tersebut, yaitu pada sistem insentif pengerahan dana; perluasan jaringan kantor cabang dan sistem pengembangan sumber daya manusia.Walau demikian, dari beroperasinya rantai nilai yang ada saat ini kinerja (pangsa pasar) pengerahan dana PT. BRI menunjukkan hasil yang menggembirakan karena terjadi peningkatan di setiap tahunnya, yaitu tahun 1989:7,30 % ; tahun 1990 : 7,75 %; tahun 1991 : 7,54 %; dan tahun 1992 : 8,18 %."