Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum dan Forum dari aspek kontraktual serta dalam aspek HPI.

---

Facility Agreement is a financing in a form of debt, it is one of transactions that are often encountered in cross-border financing as the distribution of funds from financial institutions (especially banks) for business that requires large amounts of funds. When the transaction involves parties in different law background, an agreement on Choice of Law and Choice of Forum is crucial to provide legal certainty for the parties in the transaction. This thesis studies the Choice of Law and Choice of Forum in contractual and Private International Law aspects."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perdata internasional dalam klausul pilihan hukum dan pilihan forum serta aspek hukum perdata Indonesia dalam klausul pemberian lisensi kepada pihak ketiga (studi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara LIPI dengan Zhejiang University). Penelitian tesis ini menggunakan penelitian dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilahistilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji asas-asas hukum perdata internasional dalam hukum perjanjian, serta ketentuan-ketentuan perundangundangan, terutama KUH Perdata dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dianalisisnya klausul pilihan hukum dan pilihan forum dengan aspek hukum perdata internasional karena adanya unsur hubungan internasional, dan unsur luar negeri yang merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata inernasional. Dengan melihat kenyataan pada praktik penyusunan perjanjian di LIPI bahwa klausula pilihan hukum ini seringkali "diabaikan" karena tidak tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagi klausula pilihan forum seringkali dipilih forum non litigasi yang kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bagi klausula pilihan hukum walaupun sering dilakukan dengan pilihan hukum yang diam-diam, dan seringnya dipilih forum non litigasi menunjukkan minimnya perhatian para pihak terhadap kedua klausula tersebut. Selain masalah substansi, kedua klausula tersebut tidak dapat didiamkan begitu saja, harus ada perhatian lebih para pihak untuk lebih serius terhadap kedua klausula tersebut untuk dicantumkan secara tegas dalam perjanjian dan dipilihkan pilihan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

---

This thesis discusses International Private Law in Clauses of Choice of Law and Choice of Forum, and Clauses of Licensing to The Third Party (Study in Agreement between Indonesian Institute of Sciences and Zhejing University). This thesis research uses methods normative juridical using analytical approach to analyze international private law practice in law of contract by examining and reviewing the provisions of legislation, particularly of Indonesia Civil Code and Law of Patent No. 14 Year of 2001. There is some reason for using international private law to analyze clauses of choice of law and choice of forum because there are international connection and foreign element in that agreements which are included in international private law.

In fact to the practice of agreements making in Indonesian Institute of Sciences (LIPI) that clause of choice of law often to "be ignored" by both parties because it is not lined in the agreements, and non litigation forum which are both parties often to choose are not giving legal certainty for both parties. It is showed that both parties are not giving much attention to that clauses. Besides of substansial problem, that two clauses can not be waived, there must be more attention form both parties to lined it in the agreements and to choose a dispute resolution forum which is giving legal certainty to both parties."

"E-commerce membuka kemungkinan dilakukannya transaksi lintas negara di mana salah satu pihaknya ialah konsumen. Transaksi demikian lazimnya dilakukan menggunakan kontrak konsumen daring. Isu hukum perdata internasional muncul apabila terjadi kontrak konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang yang tunduk pada jurisdiksi berbeda, dan apabila terdapat pilihan hukum asing dalam kontrak terkait. Prinsip hukum perdata internasional mengakui lembaga pilihan hukum, yakni hukum yang dipilih oleh para pihak. Namun berkaitan dengan kontrak konsumen, ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dapat dengan mudah memberikan hasil yang tidak adil dan merampas hak-hak konsumen. Untuk mengetahui apakah pilihan hukum dalam kontrak konsumen daring dapat diakui menurut hukum Indonesia atau tidak, maka penerapan teori pilihan hukum perludikaji dalam kontrak konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan turunannya memuat beberapa kaidah hukum perdata internasional, termasuk mengenai pembatasan pilihan hukum asing.E-commerce brought the possibility of cross-border transaction in which one of the parties is a consumer. Such transactions are normally conducted through an online consumer contract. Private international law issue arises when a consumer contract is conducted between consumer and business who are subject to different jurisdictions, and if the relevant contract involves a foreign choice of law. The principle of private international law recognizes the choice of law, which is the lawchosen by the parties. But in regards of consumer contracts, there is an issue of imbalance in the bargaining position of the parties, in which can easily produce unfair results and deprive consumers of their rights. To find out whether choice of law in online consumer contracts can be recognized according to Indonesian law or not, the application of choice of law principles in consumer contracts needs to be examined. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Trade Law (UU Perdagangan), and their derivative regulations contain several principles of private international law, including restrictions on foreign law choices."

"Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan perjanjian baku. dalam membuat perjanjian, para pihak babas menentukan sendiri isi perjanjian dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian, dimana harus rnemenuhi salah satu syarat, yaitu unsur kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar perjanjian dianggap sah dan mampu mengikat. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik, dalam kenyataannya bias dikatakan tidak seimbang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik. Apalagi PLN masih mecantumkan klausula eksemsi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, terutama pihak konsumen. Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Penelitian ini bersifat explanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena adanya klausula baku, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu dengan memberlakukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pada dasarnya klausula baku boleh dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, asalkan tidak memuat klausul baku yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam proses persidangan di pengadilan, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan."

"Terjadinya sengketa dalam suatu hubungan kontrak dapat menyebabkan timbulnya pembatalan kontrak. Dalam suatu kontrak dengan pilihan hukum dan pilihan forum asing, khususnya arbitrase yang kini semakin banyak terjadi, pembatalannya tidak sesederhana pembatalan kontrak biasa yang tidak memuat unsur asing. Penelitian ini akan membahas mulai dari forum yang berwenang hingga hukum yang seharusnya diberlakukan untuk pembatalan kontrak internasional. Lebih jauh, dibahas pula mengenai dampak pembatalan kontrak terhadap putusan arbitrase terkait kontrak yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Agar didapatkan pemahaman yang lebih baik, dalam penelitian ini akan dianalisis dua perkara beserta putusan pengadilannya.

---

A dispute in a contractual relationship can lead to a nullification of the contract.  In a contract with a choice of law and a choice of foreign forum, especially arbitration which occurs more often these days, the nullification is not as simple as the nullification of an ordinary contract which does not contain foreign elements.  This research will discuss starting from jurisdiction to governing law for the nullification of international contracts. Furthermore, it will also discuss the impact of the nullification of the contract on the arbitration award related to a contract that has an executorial power.  In order to get a better understanding, this research will analyse two cases related to the topic and its court decisions."

"Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan industri konstruksi adalah dengan selalu memonitor kinerja rekanan pada proses kerja sama. Ditemukan beberapa kendala yang dominan terjadi dalam penilaian kinerja rekanan penyedia barang dan jasa. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem penilaian pada evaluasi akhir CQSMS untuk meningkatkan kinerja rekanan penyedia barang dan jasa pada proyek konstruksi PT X menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui pendapat pakar, penelitian ini memvalidasi 29 kriteria yang terbagi ke dalam 6 kelompok kriteria (X1) Kualitas Dokumen QHSE Plan, (X2) Implementasi QHSE Plan Tahap Pre Job Activity, (X3) Implementasi QHSE Plan Tahap Work In Progress, (X4) Komitmen Penanganan & Penyelesaian Defect, (X5) Lagging Indicator Kinerja QHSE, dan (X6) Dokumen Pendukung pada evaluasi akhir CQSMS yang berpengaruh terhadap kinerja mutu dan K3L. Kemudian diketahui bobot penilaian terbesar berada pada kriteria (X4.1) Tindak Lanjut Perbaikan Temuan sebesar 17%. Model sistem penilaian telah disusun dan disimulasikan pada 10 sampel penyedia barang dan jasa di PT X dan ditemukan rata-rata peningkatan nilai sebesar 15% dari hasil penilaian menggunakan model penilaian terdahulu.

---

ne way that can be used in facing the challenges of the rapid growth of the construction industry is to always monitor the performance of vendors in the collaboration process. Several dominant constraints were found in assessing the performance of vendors providing goods and services. This study discusses the development of an assessment system in the final evaluation of CQSMS to improve the performance of vendors on PT X construction projects using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Through expert opinion, this study validates 29 criteria which are divided into 6 groups of criteria (X1) Document of QHSE Plan, (X2) Implementation of QHSE Plan at Pre Job Activity, (X3) Implementation QHSE Plan at Work In Progress, (X4) Commitment of Defect Completion, (X5) Lagging Indicator QHSE Performance, (X6) Other Supporting Document in the final evaluation of CQSMS which affect quality and K3L performance. Then it is known that the largest weight of the assessment is in the criteria (X4.1) Improvement of Findings by 17%. An assessment system model has been developed and simulated for 10 samples of vendors at PT X and found an average value increase of 15% from the assessment results using the previous valuation model."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implikasi adanya klausul pilihan forum non eksklusif perihal penentuan forum penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan teori-teori terkait Hukum Perdata Internasional, Hukum Kontrak Internasional dan Hukum Acara Perdata Internasional. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap beberapa kasus di Indonesia, implikasi dari klausul pilihan forum non eksklusif dalam menentukan forum penyelesaian sengketa di Indonesia belum diatur secara utuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih digunakannya doktrin forum non conveniens, lis pendens, serta res judicata yang ketiganya masih belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun telah terdapat doktrin yang tersirat dalam Pasal 118 HIR, yakni the basis of presence dan principle of effectiveness. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat kepastian hukum terhadap suatu sengketa yang di dalamnya terdapat pilihan forum non eksklusif di antara para pihaknya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya apabila Indonesia memiliki Undang-Undang Hukum Perdata Internasional dan aksesi Hague Choice of Court Convention 2005 demi memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi setiap pihak yang akan bertindak dalam ranah hukum perdata dan dagang, khususnya dalam sengketa yang timbul dari kontrak internasional yang di dalamnya terdapat pilihan forum non eksklusif.

---

This research aims to analyse the implications of a non-exclusive choice of forum clause in determining the competent dispute resolution forum in Indonesia based on theories related to Private International Law, International Contract Law and International Civil Procedure Law. The author in this research uses a normative juridical research method. Based on the results of this research of several cases in Indonesia, the implications of the non-exclusive choice of forum clause in determining the competent dispute resolution forum in Indonesia have not been fully regulated by Indonesian laws and regulations. This can be seen from the use of the doctrines of forum non conveniens, lis pendens and res judicata, the three of which are still not contained in the laws and regulations in Indonesia, even though there are already doctrines implied in Article 118 of HIR, namely the basis of presence and the principle of effectiveness. This shows that there is no legal certainty regarding a dispute in which there is a non-exclusive choice of forum between the parties. Therefore, it would be better if Indonesia had a written law about Private International Law and ractify the Hague Choice of Court Convention 2005 to provide certainty, justice, and legal benefits for every party who will act in the civil and commercial law field, especially in disputes arising from international contracts in which there is a choice of non-exclusive forum."