Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"S Myanmar (Burma) democratizing, or is it moving towards a new form of authoritarianism, perhaps one more consonant with other contemporary authoritarian regimes in Asia?Coming at a critical time, and one of growing interest in this Southeast Asian country among researchers and policy-makers, Debating Democratization in Myanmar addresses this complex question from a range of disciplinary and professional perspectives. Chapters by leading international scholars and practitioners, activists and politicians from Myanmar and around the world cover political and economic updates. "

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.

---

This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Huru-hara demokratisasi lokal khususnya kasus kerusuhan pilkada yang menempatkan ruang spasial di Kabupaten Tuban. Temporal yang diambil adalah perisitiwa kerusuhan Pilkada tahun 2006 yang mencoba ditarik mundur dengan menelisik berbagai situasi dan peristiwa politik lokal sejak terpilihnya Haeny sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Tuban pada tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang menyertai setiap peristiwa dan momentum politik yang berujung pada kerusuhan Pilkada pada tahun 2006. Berbagai kasus kerusuhan pilkada di Indonesia bersifat partikulistik dengan faktor determinan yang berbeda-beda. Kerusuhan pilkada kabupaten tuban 2006 merupakan kasus kerusuhan yang tidak disebabkan oleh faktor tunggal, terdapat banyak faktor pendukung lain yang menyebabkan meletusnya perirtiwa Tuban membara tahun 2006. Faktor Meletusnya peristiwa kerusuhan pilkada tuban tahun 2006 disebakan oleh faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang menyebabkan kerusuhan Pilkada tuban dipicu oleh banyaknya kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh kubu pasangan Haeny-Lilik Heli yang mengakibatkan kekalahan yang terpaut tipis di kubu Noor Nahar-Tjong Ping Nonstop . Berita mengenai berbagai kecurangan yang dilakukan oleh kubu Heli begitu cepat menyebar di kalangan pendukung Nonstop sehingga terjadi gerakan massa untuk melakukan aksi. Sedangkan sebab khusus kerusuhan pilkada tuban dipicu oleh latar belakang politik di Kabupaten Tuban yang bersifat unik antara Partai Golkar dan PDIP dan PKB. Politik lanjutan yang digelar pasca pemilu 1999 telah menimbulkan sejumlah ketegangan pada elit politik hingga massa pendukungnya. Proses lanjutan tersebut diantaranya merupakan persaingan Partai Golkar, PDIP dan PKB dalam memperebutkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 1999-2004 yang berakhir dengan kemenangan Haeny Relawati dari Partai Golkar. Tidak hanya sampai disitu pertarungan lanjutan yang sebenarnya justru terjadi pada Pilkada Tuban 2001 yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2001-2006.

---

ABSTRACT This thesis discusses the local democratization riots, especially in the case of regional elections that place spatial space in Tuban Regency. Temporal taken is the event of 2006 elections that was elected by Haeny as vice chairman of Tuban district council in 1997. This is done to identify the social phenomena that accompany every political event and momentum which led to unrest in 2006. Various cases of regional election unrest in Indonesia are particulate with different determinants. The eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was the result of the eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was caused by general factors and special factors. The general factor causing the unrest of Tuban election was triggered by the number of election fraud conducted by the Haeny Lilik Heli stronghold which resulted in a slight deficit in the Noordin Nahar Tjong Ping Nonstop group. News of the various fraud by Heli stronghold so rapid spread among Nonstop supporters so that the mass movement to take action. While the unique causes of the election unrest were triggered by the political background in Tuban Regency which is unique between Golkar Party and PDIP and PKB. The continued politics that followed post 1999 elections has caused some tension in the political elite to the masses of supporters. The follow up process among others is the competition of Golkar Party, PDI P, and PKB in fighting for Chairman of Tuban District Council of 1999 2004 period ended with Haeny Relawati victory from Golkar Party. Not only there was a follow up fighting that actually happened at the Tuban election 2001 who was fighting over the seat of Regent and Vice Regent of Tuban period 2001 2006. "