Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan pada penanaman modal di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka mensukseskan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2014. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis dan faktor-faktor non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor. Dalam penelitian ini peneliti memberikan tiga rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: (1) perubahan besarnya persyaratan cakupan produk; (2) perluasan subjek fasilitas Pajak Penghasilan yang berhak menerima fasilitas; dan (3) perluasan objek fasilitas Pajak Penghasilan.

---

This study discusses Income Tax facilities policy on investment in the business sectors of breeding and farming beef cattle. This study used a qualitative approach. The results of this study concluded that this policy background is in order to succeed Beef Achieving Self-Sufficiency in 2014. There are of barriers to business considerations and other non-tax factors causing Income Tax facilities are not preferred by investors. In this study, researchers provided three recommendations so that Income Tax facilities are more effective and applicable: (1) changes in the amount of product coverage requirements, (2) the expansion of eligible person receiving facilities, and (3) the expansion of facilities Income Tax objects."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati serta mencari alternatif kebijakan yang tepat dengan menggunakan paradigma konsep Supply-side tax policy.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan adanya suatu perubahan regulasi dalam pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati mengingat (i) belum pernah ada satu pun pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini ; (ii) sulitnya mencari luas hamparan minimal 5.000 Hektar terkait syarat pemberian fasilitas ini ; (iii) potensi sektor bisnis kehutanan Indonesia sangat melimpah ruah dan perlu dilakukan inovasi kebijakan agar pemberian fasilitas tax allowance di bidang usaha kehutanan dapat memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.Alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah melakukan inovasi kebijakan dengan tidak hanya memberikan Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance) atas kegiatan penanaman modal bidang usaha hutan jati semata, namun dengan menggunakan terminologi usaha hutan jati berbasis wanatani (agroforestry) dan mengurangi jumlah minimum satuan hektar yang dipersyaratkan sebelumnya (5.000 Hektar)

---

The purpose of this research is intended to evaluate the policy of Income Tax’s Facility (tax allowance) in particular, for the Investment of Teak Forest Business Sector as well as finding the alternatives of right policy by using the paradigm concept of Supply-side tax policy.

These results indicated that the regulatory change in the provision of Income Tax Facility (tax allowance) towards investment activities on business sector of teak forest is necessary by taking into account that the (i) there has never been any companies that take advantage of this facility; (ii) the difficulty of finding vast expanse of 5,000 hectares minimum requirement related to the provision of this facility; (iii) the potential business of Indonesian forest sector is very abundant and innovation policy is necessary so that the provision of tax allowance in the forestry sector can provide enormous contribution to state revenue and welfare.

The recommended of policies alternative are to regulate a policy innovation by not only provide Income Tax’s facility (tax allowance) on investment activities of teak forest business sectore solely, however by using terminology of teak forest business sector-based agro forestry and to reduce the minimum of hectares number as required previously (5,000 hectares)."

"ABSTRAKDalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentudiimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitasmengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasikebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitianmenggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakanparadigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan datadengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepatkebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belumterpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yangmempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepattarget terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, daninsentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteriadan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACTIn encouraging investment in the field of business and/or certain areasimplemented tax allowance policy, but the company receiving the facility hasdecreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of taxallowance policy and the factors that influence it. Research uses public policytheory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitativeapproaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results ofthe research indicate the exact dimensions of policies, implementers,environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met.Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors ofsupporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the targetfulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. Toovercome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing thesocialization of tax allowance policy."

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya baik dari sisi pembuat kebijakan maupun perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu telah berlangsung selama kurun waktu 2007-2010, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta berdampak pada industri nasional dan juga perusahaan penerima fasilitas.

---

AbstractThe focus of this study is to determine the implementation of the Income TaxFacilities in certain business sectors and the obstacles encountered in itsimplementation both in policy makers and companies. This study uses aqualitative research approach to describe social phenomenon to describing thefact. The results of this study is that the Income Tax Facilities for certain businesssectors and certain regions have been held during the period 2007-2010, inpractice there are supporting factors and inhibitors, as well as the impact onnational industrial facilities and also the recipient company."

"Konsumsi daging sapi yang tinggi menuntut impor 30 dari total konsumsi nasional .Tingginya impor tersebut mengancam ketahanan pangan Pemerintah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi yang ditargetkan tercapai tahun 2014. Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk beberapa produk output dan input produksi peternakan sapi serta menetapkan daging sebagai Barang Tidak Kena Pajak. Penelitian yang menggunakan pendekatan campuran ini bertujuan mengevaluasi kebijakan PPN yang berlaku atas peternakan sapi potong terkait PSDS 2014 Hasil penelitian menunjukkan kebijakan PPN atas peternakan sapi potong yang tidak sepenuhnya efektif tidak efisien tidak mencukupi ketahanan pangan tidak responsif terhadap masyarakat kelas bawah dan tidak tepat sasaran

---

Highly Indonesian beef consumption made 30 of it were imported High beef import threatening national food security Indonesia Government has launched Beef Self Sufficiency targeted achieved in 2014. Government set Value Added Tax VAT Exemption policy for some production inputs and output. The policy also set beef as Non Taxable Goods. This study which use mixed approach evaluate VAT policy on Beef Cattle Ranch Commodity Product in connection with 2014 Beef Self Sufficiency Program The study show VAT policy on Beef Cattle Ranch Commodity Product were not fully effective in efficienct inadequate for food security unresponsive to lower class and not appropriate."

"ABSTRAK Dengan besarnya peran industri ban dalam memanfaatkan sumber daya alam karetIndonesia, perlu adanya perhatian terhadap proses implementasi kebijakanfasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal pada industri ban. Fokus daripenelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi serta permasalahanyang terjadi dan upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatankualitatif, jenis deskriptif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan danstudi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkanbahwa implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanamanmodal pada industri ban berjalan cukup baik, dan dalam pelaksanaannya terdapatpermasalahan penafsiran oleh DJP serta keterbatasan akses informasi olehKemenperin. Upaya yang dilakukan yaitu koordinasi yang lebih baik danmembuat aturan yang lebih ketat.

---

ABSTRACT Considering tire industries? involvement in utilizing latex natural resources inIndonesia, it is important to concern about the implementation process of incometax facilities due to capital investment among tire industries. The focus of thisresearch is to analyze implementation process, occurred problems, and efforts thatare done. This research use qualitative approach, descriptive, with literature-studyand field-research (in-depth interview) as data collection technique. The resultsindicate that the implementation of income tax facilities to capital investment fortire industries has been executed well, yet in the implementation there is stillmisinterpretation-issue by Directorate General Taxes and obstructions inaccessing information to Ministry of Industry. Some efforts are done, such asbetter coordination and more binding regulations."

"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

---

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha industri gula pasir. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan pada industri gula pasir berbasis tebu Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah sudah tepat dalam menentukan industri gula pasir berbasis tebu sebagai salah satu subjek fasilitas pajak penghasilan PP No 52 2011.

---

This undergraduate thesis focused to income tax policy facilities for sugar industries. The study was conducted to gain insight about the facilities of income tax policy for sugar industries. This undergraduate thesis used qualitative approach The result showed that the government was right to decide that the sugar industries get the facilities of income tax PP No 52 2011."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan efektifitas dari fasilitas pajak penghasilan yang diterima oleh PT.X. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Dengan fasilitas pajak diharapkan terciptanya peningkatan penanaman modal di Indonesia. Tapi yang menjadi pertimbangan, dengan adanya fasilitas pajak penghasilan tersebut pemerintah harus mengorbankan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan teori yang ada dengan data-data yang telah diperoleh dan peraturan yang berlaku. Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan.

---

This study discusses the implementation of Government Regulation No. 62 of 2008 and the effectiveness of facility income tax received by PT.X. The policy of the facility income tax for investments in certain business areas and / or in certain areas. With the facility expected to create increased tax investment in Indonesia. But that into consideration, with facilities such income tax expense of the government should tax revenue from the income tax sector.

The method used in this study is qualitative. Data was collected using in-depth interviews and literature. The analysis is done by comparing the existing theory with data that have been obtained and regulations. Comparisons were made referring to the theme of this study. Weakness of this thesis research is still a lack of data available to be used as comparison."

"ABSTRAKTesis ini membahas evaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan investment allowance dan pengurangan PPh dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini untuk 1 Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia 2 Menganalisis efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan keadilan dari fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 3 Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh 4 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemberian fasilitas investment allowance dan pengurangan PPh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kriteria evaluasi menurut Dunn.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat penanaman modal bukan hanya dari segi fiskal, namun juga dari non-fiskal seperti infrastruktur, SDM, SDA, kepastian hukum, kondisi ekonomi dan politik serta pangsa pasar. Pemberian fasilitas perpajakan berupa investment allowance dan pengurangan PPh menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria ketepatan dan keadilan. Namun belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas. Hambatan dari pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan oleh pemerintah terdiri dari hambatan internal maupun eksternal dari pelaksana kebijakan. Atas hambatan yang ada pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan deregulasi, debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dan pelayanan bagi investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

---

ABSTRACT This thesis elaborates on the evaluation on government policy of granting income tax facility investment allowance and income tax deduction to boost investment in Indonesia. The research aims at 1 analyzing the factors influencing capital investment in Indonesia 2 analyzing effectiveness, efficiency, sufficiency, fairness and responsiveness of the investment allowance and income tax deduction facilities 3 analyzing the barriers that occur from the implementation of investment allowance and income tax deduction facility policy and 4 analyzing the efforts undertaken by the government to maximize the performance of investment allowance and income tax deduction facility. This research applies qualitative method and Dunn 39 s descriptive evaluation criteria.The research shows that the factors influencing investors 39 interest for conducting capital investment are not only associated with fiscal aspects, but also the non fiscal ones, such as infrastructure, human resources, natural resources, legal certainty, economic and political condition, as well as market. The granting of tax facility in form of investment allowance and income deduction has already met the criteria of appropriateness and fairness according to Dunn 39 s policy evaluation. However, it has not yet met the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency and responsiveness. The implementation of corporate income tax facility by the government is constrained by both internal and external barriers from policy maker 39 s side , to address which challenges, the government has been undertaking several efforts such as deregulation, de bureaucratization, as well as improvement of coordination and service for investors to invest in Indonesia."