Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Jamsostek LHK periode 2006-2010 dengan menggunakan model implementasi Edward III (1980) untuk mengukur kualitas implementasi kebijakan. Edward mengungkapkan 4 variabel yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya-sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (positivisme) dengan menjelaskan penelitian secara deskriptif.Penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi program Jamsostek LHK masih terdapat banyak kekurangan variabel implementasi yaitu keterbatasan sosialisasi kepada target sasaran kebijakan dalam hal kuantitas maupun sarana yang digunakan untuk sosialisasi, kemudian keterbatasan sosialisasi yang diberikan pembuat kebijakan kepada implementor kebijakan sehingga implementor tidak dapat menangkap secara utuh mengenai program Jamsostek LHK khususnya mengenai deskripsi target sasaran kebijakan. Sosialisasi kepada target sasaran kebijakan bersifat sporadis atau tidak dilakukan secara berkelanjutan. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan dalam beberapa variabel seperti kuantitas sumber daya manusia (SDM) PT Jamsostek (Persero) untuk mengelola program Jamsostek LHK, ketersediaan dana, ketersediaan sumber daya informasi, kemudian juga adanya sebagian tindakan curang untuk memenuhi target sasaran dari para account officer terkait sistem insentif yang ada dalam PT Jamsostek (Persero). Variabel dalam implementasi program yang telah terselenggara dengan baik adalah ketersediaan sumber daya fasilitas penunjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari PT Jamsostek (Persero), ketersediaan sistem insentif dan SOP (Standard Operating Procedure) dan disposisi implementor terhadap program Jamsostek LHK.

---

The purpose of this research is to know the form of implementation activities in Jamsostek LHK Program (Social Security for Worker Out of Work Relationship Program) between 2006-2010 with implementation model from Edward III (1980) to value the quality of policy implementation. Edward uses 4 variables which are communication, resources, disposition and bureacratic structure. Researcher uses quantitative (positivism) approach with descriptive analysis.This research found that the implementation of Jamsostek LHK Program still lot of variable inadequacy such as lack of socialization to policy objective target about program in term of quantity and means of communication, lack of socialization from policy makers to implementor that has an impact for implementor cannot grasp the wholeness of program especially about description of policy objective target. Socialization to the policy objective target has the character of sporadic or in other words not good in maintain the pace. Another inadequacy include limitedness of human resources quantity to manage program, funding adequacy, information resources, and research also indicate that there is some form of cheating from account officer in order to fulfill objective target that being used in incentive system. The variable that already good include adequacy of facility resources, improvement of human resources quality, incentive system and SOP (Standard Operating Procedure) availability and disposition of impelementor toward program."

"Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul."

"Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang digariskan oleh pemerintah. Masalah-masalah aktual yang merupakan kebutuhan dari setiap tenaga kerja meliputi persyaratan kerja, penyerapan, hubungan industrial yang selaras dan serasi, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Masalah yang paling dominan adalah masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya yang dalam hal ini dilaksanakan. melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program Jamsostek yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan public goods untak mewujudkan kepastian peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dampak dari perluasan kepesertaan program Jamsostek akan dapat mengurangi permasalahan kesenjangan sosial, pemogokan, PHK, perselisihan perburuhan yang jelas berpengaruh terhadap stabilitas nasional dalam melaksanakan pembangunan. Di dalam penelitian tesis ini sesuai dengan judul: "Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", penulis menggunakan metode eksploratif dan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapangan (field research). Teori-teori yang digunakan adalah yang ada relevansinya dengan obyek penelitian dan memfokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan program Jamsostek, teori-teori pelayanan, di samping public goods yang tersedia, termasuk hasil studi banding di Malaysia dan Philipina. Analisis masalah perluasan program Jamsostek difokuskan pada masalah intern dan ekstern yang mempengaruhi program dan menggunakan pendekatan SWOT, sehingga dapat diketahui di mana letak kekuatan, kelemahan dan kekuatan-kekuatan dalam menjaring kepesertaan dan merupakan bahan evaluasi dan mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Kesimpulan adalah masih banyak yang perlu segera kita sempurnakan dan lakukan dalam peningkatan kepesertaan antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan dalam hal koordinasi, penggalakkan penyuluhan dan pemberian informasi, pengawasan, penegakan hukum, kampanye nasional program Jamsostek yang didukung instansi terkait, khususnya dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Terobosan tersebut harus dilaksanakan secara cepat, dalam memperluas kepesertaan program Jamsostek."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hubungan antara kelompok risiko dengan tingkat kekerapan, keparahan dan besaran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka mengkaji pengelompokkan risiko sesuai dengan PP No.14 Tahun 1993 yang berlaku saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain korelatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokkan risiko sangat erat hubungannya dengan premi yang harus dibayar oleh masing-masing kelompok tersebut. Oleh karenanya, untuk menilai apakah premi yang berlaku saat ini masih relevan atau tidak, harus dilakukan kajian terhadap konsep premi yang ideal yang dikcmukakan oleh John H Magee, 1995. Setelah dibandingkan dengan konsep tersebut, ternyata premi saat ini hanya memenuhi 1 dari 4 syarat premi ideal yaitu premi haruslah adekuat. Sedangkan disisi lain premi saat ini cenderung berlebihan/excessive, tidak adil dan tidak fleksibel. Berdasarkan data kecelakaan kerja tahun 2007-2009 dari PT. Jamsostek, yang kemudian dianalisa linieritas datanya dengan menggunakan diagram pencar atau scatter plot untuk melihat adanya hubungan antar variabel, didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara kelompok risiko dengan tingkat kekerapan, keparahan maupun besaran jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa sistim pengelompokkan risiko yang saat ini berlaku sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar penentuan premi jaminan kecelakaan kerja. Untuk itu disarankan untuk segera dilakukan evaluasi ulang terhadap sistim pengelompokkan risiko tersebut sekaligus melakukan kajian mendalam terhadap sistim pengelompokkan risiko yanglebih memenuhi unsur premi ideal."