Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan bea keluar terhadap produk turunan minyak kelapa sawit. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah memiliki program hilirisasi industri, dimana program tersebut bertujuan agar bahan baku yang diproduksi di dalam negeri tidak langsung diekspor melainkan diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alur proses formulasi yang dilakukan pemerintah ada enam tahap, yaitu departemen terkait memberikan proposal kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan melihat realita yang ada, kemudian membentuk tim tarif yang tugasnya menentukan besarnya tarif bea keluar, terbentuk besarnya tarif, lalu disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat kendala dalam proses formulasi yang dapat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri.

---

This thesis discusses the analysis of tax policy formulation towards palm oil derivative products. The government has the authority to shape public policy. The government has a downstream industries program, where the program is intended to make the raw materials produced in the country is not directly exported but are treated so as to produce significant added value for the country. This study used a qualitative approach to qualitative data analysis techniques. These results indicate that the flow formulation process by the government there are six stages, namely the relevant departments gave a proposal to the Minister of Finance, the Minister of Finance to see reality, then form a team whose job it is determining the rate of export duty rates, tariffs formed and approved by the Minister of Finance. And there are obstacles in the process of formulation that can backfire for the government itself."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan bea keluar atas komoditi kelapa sawit dan biji kakao. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif yang digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal menahan ekspor yang terus meningkat. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengikuti harga pasar internasional yang fluktuatif, untuk menjaga kebutuhan dalam negeri, serta meningkatkan program hilirisasi dalam industri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan bea keluar atas kedua komoditi ini karena pertimbangan yang ada dalam peraturan tersebut tidak cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan antar kedua komoditi tersebut karena terdapat perbedaan karakteristik baik dari segi tanaman, tujuan serta kepentingan yang ada. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan tarif yang terjadi dikarenakan adanya harga pasar yang tidak menentu.

---

his Thesis discussed about the analysis of difference in treatment over tax policy for palm and cocoa. The government has the authority to set tariff which is used as fiscal instrument to restrain the increasing export. A progressive tariffs set to follow the rise and fall of the international market price, to keep domestic demand, and to increase the downstream industry program. This research was conducted to know how the process of policy making about duties of cocoa and palm because consideration of each regulation is not enough. This research uses qualitative approach with qualitative data collection procedures. The results of this research show there is a difference treatment for both commodities as both of them have different characteristic in terms of crops, goals, and interests. This research also shows that the tariff changes due the fluctuate market price."

"Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

---

The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products."

"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.

---

The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."

"Ketoprofen merupakan nonsteroidal anti inflammatory drug (NSAID) yang kuat, tidak selektif siklooksigenase 2(COX 2). Obat ini biasa digunakan untuk pengobatan osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Penelitian ini dilakukan dengan fase minyak berbeda, yaitu palm olein dan asam oleat yang mempunyai mekanisme memberikan efek fluidisasi pada lapisan bilayer stratum corneum serta dapat meningkatkan tingkat penetrasi obat ke dalam kulit. Penelitian ini dilakukan untuk memformulasikan ketoprofen dalam mikroemulsi dengan konsentrasi 1% menggunakan konsentrasi masing-masing pembawa sebesar 3%, mikroemulsi diaduk dalam homogenizer dan dilakukan optimasi formulasi smix (surfaktan dan kosurfaktan) dengan perbandingan konsentrasi (8:1) sehingga menghasilkan formulasi mikroemulsi yang jernih dan stabil. Ukuran partikel mikroemulsi ketoprofen dalam pembawa palm olein 28,73 nm, nilai indeks polidispersitas 0,343 dengan zeta potensial -15,1 mV, dan pada pembawa asam oleat mempunyai ukuran partikel 23,79 nm, nilai indeks polidispersitas 0,290 dengan zeta potensial -19,9 mV. Uji stabilitas fisik mikroemulsi ketoprofen dilakukan pada tiga suhu yang berbeda, yaitu pada suhu rendah (4±2°C), suhu ruang (25±2°C), dan suhu tinggi (40±2°C). Uji stabilitas fisik mikroemulsi ketoprofen dalam pembawa palm olein dan asam oleat tidak menunjukkan pemisahan fase pada setiap suhu penyimpanan. Untuk uji penetrasi obat jumlah kumulatif pada palm olein yang terpenetrasi sebesar 3401,8801µg/cm2 ± 0,5538% dan formulasi asam oleat adalah 3244,5788µg/cm2 ± 0,5536%. Sedangkan jumlah fluks pada formulasi palm olein sebesar 425,235µg/cm2.jam ± 0,2224% dan formulasi asam oleat 405,58µg/cm2.jam ± 0,2244%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua formulasi mikroemulsi stabil selama penyimpanan dan pada formulasi yang menggunakan minyak pembawa palm olein memberikan penetrasi sediaan lebih tinggi dibandingkan dengan minyak pembawa asam oleat.

---

Ketoprofen is a strong non-selective cyclooxygenase-2 non-steroidal anti inflamatatory drug that is widely used to cure osteoarthritis and rheumatoid arthritis. This research is meant to study the two different oil phases, Palm Olein and oleic acid, some excipients that give a fluidization effect on a stratum corneum lipid bilayer, and also being used as drug penetration enhancers. This research was conducted to formulate 1% ketoprofen w/w in a microemulsion, using each of base concentration of 3% oil. Microemulsion was homogenized and an smix optimization was made in an optimum concentration of 8:1 (surfactant:co-surfactant) to bring a clear and stable microemulsion. The obtained particle size of ketoprofen microemulsion in a Palm Olein base is 28,73 nm with the obtained polydispersity index is 0,343 with a -15,1 mV zeta potential, whereas the obtained particle size of oleic acid base is 23,79 nm, with the polydispersity index obtained at 0,290 and the zeta potential around -19,9 mV. The physical stability study of ketoprofen microemulsion was investigated at three different storage conditions, those are freezing at (4±2°C), room temperature (25±2°C), and thawing at (40±2°C). The result of this stability study is that there is no phase separation in both oil phase of Palm Olein and oleic acid in each storage condition. The penetration study of the cumulative drugs of the Palm Olein base that is penetrated is around 3401,8801µg/cm2 ± 0,5538%, and around 3244,5788µg/cm2 ± 0,5536% for the oleic acid base. Whilst the total flux of the oleic acid formulation is 425,235µg/cm2.hour ± 0,2224% and the total flux of Palm Olein is 405,58µg/cm2.hour ± 0,2244%. It was concluded that both formulations are stable during storage conditions and the formulation of Palm Olein base gives the greater penetration rather than the oleic acid base."

"Penelitian ini fokus pada kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar pada sektor transportasi PSO Public Service Obligation di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis perkembangan kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar; menganalisis tingkat keberhasilan implementasi kebijakan; serta menganalisis faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan harga biodiesel di Indonesia menggunakan model simultan 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 harga biodiesel masih lebih tinggi dari harga minyak solar; 2 kewajiban memanfaatan biodiesel ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi dan penawaran biodiesel Indonesia; 3 realisasi pemamfaatan biodiesel lebih rendah dari target yang diharapkan pemerintah 4 faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan biodiesel adalah konsumsi biodiesel sebelumnya dan GDP. Sementara penawaran biodiesel dipengaruhi harga biodiesel, kapasitas produksi dan penawaran biodiesel periode sebelumnya. Harga biodiesel berhubungan kuat dengan harga CPO dan harga minyak bumi.

---

This study focuses on energy diversification policy through the biodiesel utilization for transportation sector Public Service Obligation in Indonesia. The aims of the study are to describe the latest information about diversification energy policy through biodiesel utilization as mixed diesel fuel to analyze the achievement of policy implementation of the biodiesel utilization and to describe the affecting factors of biodiesel price, demand and supply in Indonesia using simultant equation and estimation of Two Stage Least Squares method 2SLS.

The results of the study show that 1 the biodiesel price is still higher than fuel price solar 2 The biodiesel utilization policy is able to increase biodiesel production capacity, demand and supply 3 Realization of biodiesel utilization is still lower than government target 4 factors that affect demand for biodiesel in Indonesia are biodiesel consumption period in last year and GDP. While the biodiesel supply is influenced by biodiesel price, production capacity and biodiesel stock. The biodiesel price has relationship with CPO price and oil price."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan duration based costing terhadap biaya produksi produk kelapa sawit pada PT X. Penelitian ini termasuk kategori studi kasus (case study), yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai penerapan duration based costing terhadap biaya produksi produk kelapa sawit pada PT X, yang menjadi subjek yang diteliti, dengan data sekunder dan primer. Hasil analisis dapat diterapkan secara berkelanjutan pada PT X dan dapat menjadi indikator yang baik untuk keputusan manajemen dan langkah strategis pada sisi operasional pengolahan kelapa sawit di kebun maupun dipabrik untuk lebih baik. Pengendalian untuk mengurangkan pola produksi campur perlu dijadikan prioritas karena terlihat bahwa biaya produksi tidak lebih baik dan bahkan cenderung lebih mahal disebabkan harga perolehannnya lebih mahal dari harga seharusnya. Selain itu kita mendapati bahwa kualitas tanaman juga perlu di perhatikan karena hasil terbaik didapatkan PT X melalui kebun rakyat tetapi kebun rakyat hanya memberikan tonase yang minimal dibandingkan dengan sumber lainnya. Ini juga berdampak pada klaim mutu penjualan yang dilakukan pembeli dikarenakan untuk saat ini, mutu hasil produksi PT X masih belum maksimal. Hasil PK juga menunjukkan pengolahan dilapangan masih jauh dari kata berhasil dikarenakan perbedaan hampir 20% atas standar setting mesin.Meski begitu dengan adanya biaya produksi yang telah di analisa maka PT X dapat juga memeriksa profitabilitas yang didapat dari penjualan CPO dan PK untuk masa mendatang.

---

This research aims to understand and analyze the implementation of duration- based costing on the production costs of palm oil products at PT X. It falls under the category of a case study, which is a research type used to deeply investigate the application of duration-based costing on the production costs of palm oil products at PT X. The subject of this study involves both secondary and primary data collection. The analysis results can be continuously applied at PT X and serve as a valuable indicator for managerial decisions and strategic steps in the operational aspect of palm oil processing, both in the plantation and at the factory, for better efficiency. Controlling and reducing the mixed production patterns should be prioritized since it is evident that the production costs are not improving and, in fact, tend to be more expensive due to higher acquisition prices than the expected costs. Moreover, the quality of the plants also needs attention since PT X achieves the best results through smallholder plantations, although these plantations only contribute minimal tonnage compared to other sources. This also affects the quality claims made by buyers because, at present, the production quality of PT X remains suboptimal. The findings of this study also indicate that field processing is far from successful due to nearly a 20% deviation from the machine setting standards. However, despite the analyzed production costs, PT X can also examine the profitability derived from the sale of CPO (Crude Palm Oil) and PK (Palm Kernel) for future periods.

"

"ABSTRAKSertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan telah menjadi isu penting dalam produksi dan rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Sebagai pemasok minyak kelapa sawit terbesar dunia dan menjadi komoditas agroindustri terbesar yang diusahakan di Indonesia, penerapan aspek keberlanjutan memberikan dampak terhadap volume produksi dan penyerapan produk. Sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan aspek keberlanjutan tersebut. Pemodelan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan pengaruh faktor pada sistem sertifikasi, produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan dan penyerapannya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa target sertifikasi minyak sawit berkelanjutan tidak akan tercapai pada periode simulasi, yang sebenarnya lebih panjang dari target waktu yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, suatu upaya intervensi dicoba pada sistem model tersebut, sehingga dapat diketahui apakah intervensi kebijakan dapat mendorong pencapaian sertifikasi dari sisi volume produksi dan penyerapannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada sertifikasi wajib, aturan untuk hanya mengekspor minyak sawit berkelanjutan tersertifikasi dapat meningkatkan volume produksi dan penyerapannya secara signifikan. Pada sertifikasi sukarela, faktor pendorong berupa akses pasar dan harga cukup berperan, selain kebijakan ekspor tersebut. Kebijakan untuk hanya mengekspor minyak kelapa sawit berkelanjutan akan mendorong produksi dan penyerapannya, yang juga akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan karena pemenuhan persyaratannya.

---

ABSTRACT Sustainable palm oil certification has become an important issue in the production and supply chain of palm oil in Indonesia. As the world 39 s largest supplier of palm oil and the largest agro industry commodity cultivated in Indonesia, the implementation of sustainability aspects has an impact on production volume and product absorption. Sustainable palm oil certification in Indonesia is an effort to ensure that aspect of sustainability. Dynamic system modeling is used in this study to illustrate the effect of factors on the certification system, sustainable palm oil production and its uptake. Simulation results show that sustainable palm certification targets will not be achieved in the simulation period, which is actually longer than the target time set by the stakeholders. Furthermore, an intervention effort is attempted on the model system, so it can be seen whether policy interventions can encourage certification achievement in terms of production volume and absorption. The results of the analysis show that in mandatory certification, the rule to only export certified sustainable palm oil can significantly increase production volume and absorption. On voluntary certification, drivers of market access and price play a significant role, in addition to the export policy. The policy to export only sustainable palm oil will encourage its production and absorption, which will also have social, economic and environmental impacts due to the fulfillment of its requirements."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."