Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan politik MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) dalam pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva (2002 - 2010). Lula merupakan presiden Kiri pertama yang terpilih di Brazil yang berasal dari PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). Keterwakilan politik MST dilihat dari kebijakan agraria yang dikeluarkan oleh pemerintahan Lula. Penelitian ini berangkat dari fenomena pemerintahan yang dipimpin oleh presiden berideologi Kiri di Brazil. Ideologi Kiri di Amerika Latin memberikan alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi akibat penerapan kebijakan ekonomi liberal. MST merupakan salah satu gerakan sosial yang terbesar di Brazil yang mewakili para petani tidak memiliki tanah (sem terra) akibat ketidakadilan ekonomi tanah di Brazil yang terbentuk semenjak kolonialisasi Portugis yang menuntut reformasi agraria. Fokus dari penelitian ini adalah melihat keterwakilan politik MST sebagai gerakan sosial dalam masa pemerintahan Lula. PT dan MST berasal dari akar gerakan sosial yang sama. Namun, pemerintahan Lula tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh global, seperti IMF, akibat hutang luar negeri Brazil.

---

The purpose of this research is to analyze model political representation MST (Movimento dos Sem Terra - The Landless Workers' Movement) in Lula government. Lula is Brazil`s first Left President from PT (The Workers Party - Partido dos Trabalhadores). The representation of MST see through agrarian policies in Brazil. This study departs from Leftish government phenomenon in Latin America. Left`s Latin America appears and become alternative solution to solve problem of high social equity because of liberal`s economy policy. the problems of high social equity. MST is the biggest social movements organization in Brazil which represents the landless farmers (sem terra). Agrarian problems are Portugis colonialization`s heritage. Social movement organization born to demands justice of land redistribution. The focus of this research is to see the representation politic of MST as a social movement in Lula`s era. PT and MST derived from the same roots social movements. Challenges faced during the Lula`s government, especially from international organization such as IMF and their liberal`s economy policy."

"Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Brasil pada masa pemerintahan Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009) berdasarkan pada landasan argumen teori yang dikembangkan oleh Alfred Stepan yakni tentang Teori Hak Istimewa Militer. Kajian utama yang dijadikan pembahasan di dalam skripsi ini adalah mengenai Strategi Kebijakan Nasional Brasil tahun 2008, dinamika relasi Kementerian Pertahanan Brasil dengan militer, dan faksionalisasi militer Brasil pada masa Presiden Luiz Inacio da Silva. Ketiga hal tersebut merupakan refleksi dari relasi sipil-militer Brasil pada masa pemerintahan Presiden Lula (2002-2009).

---

The focus of this study is to explain about Brazil civil-military relations under the authority of President Luiz Inacio da Silva (2002-2009), and based on with basic theory of Alfred Stepan that is Military Privilege Right Theory. The point of this problems are to know about National Strategy of Defence 2008, dynamic relations on Brazil Ministry of Defence with military, and factionalisation of Brasil Military under the authority of Presiden Luiz Inacio da Silva’s era. They reflected from Brazil civilmilitary relations under Presiden Luiz Inacio da Silva (2002-2009)."

"brazil is one of the state with a large farmland. Having colonized by the Portuguese until 1822. The Portuguese have inherited the sytem of farmland ownership. But that system was exceptionally beneficial just for the rich. It brings about rios because the farmer claims their rights for the farmland ownership. The MST was born as a independent organization to handle this issue. The MST arrange the farmers movement to claims their right without violence and riots."

"Tugas karya akhir ini membahas geopolitik kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan pada masa pemerintahan Dilma Rousseff tahun 2011-2015. Kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan didasari pada teori geopolitik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan pertahanan Brasil terhadap Atlantik Selatan pada pemerintahan Rousseff mengacu pada tujuan utama Brasil untuk menjadi lebih kuat secara global. Hal ini diawali dengan penemuan sumber daya alam di Atlantik Selatan, namun juga didukung oleh pemerintah yang turut mempromosikan pentingnya kekuatan laut. Kondisi-kondisi ini, bersama dengan kondisi geografis Brasil telah menciptakan situasi yang optimal untuk dapat mencapai sea power.

---

This final project paper discusses the geopolitics of Brazil rsquo;s Defense Policy in South Atlantic during Dilma rsquo;s Presidency in 2011 to 2015. In this research, I used qualitative descriptive method, with literature study and document as the source of writing. The result of this research shows that the considerations for Brazil rsquo;s defense policy in South Atlantic is based on Brazil rsquo;s aim to reach a stronger power in the global scale. This was triggered by the discoveries of resources in South Atlantic, and also supported by the government that promoted the importance of sea power in protecting Brazil rsquo;s national interest in the South Atlantic. These conditions, along with Brazil rsquo;s geographic condition have provided a great situation to achieve sea power. "

"Food security is a complex issue. It is a question related to availability of food, be it production, distribution access (particularly for the poor) and affordability or purchasing power to acquire food. The concept and implementation of food security in brazil has been a success story of the country..."

"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.

---

This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."