Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 152954 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ikin Sodikin
Respon risiko keterlambatan pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Indonesia = Risk response of delay on construction of Steam Coal Fired Power Plant project in Indonesia
"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.
A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T32916
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser
Strategi greenpeace dalam penolakan kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di Indonesia periode 2014-2018 : studi kasus pembangunan PLTU-B Batang-Jawa Tengah = Greenpeace strategy in challenge of project policy of coal-fired steam power plant in Indonesia period 2014-2018 : case study of project coal-fired steam power plant Batang-Central Java)
"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.
Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisyah Salsabilla
Analisa Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kerjasama Operasional Pada Proyek Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dalam Hal Kepailitan Partisipan = Juridical Analysis on the Liabilities of Joint Operation in the Tanjung Selor Construction Project of Coal-Fired Steam Power Plant in the Event of Insolvent Participant
"PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wibisana Bagus Santosa
Analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) studi kasus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indramayu = Project financing analysis of PT. PLN (Persero) study case on Indramayu coal-fired power plant project
"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.
This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T30310
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rr. Nurthia
Analisis resiko proyek EPC dan alokasi dana kontingensinya (studi kasus : PT. XYZ. proyek pembangkit listrik tenaga uap X) = EPC project risk analysis and contingency cost allocation (Case: PT. XYZ, project coal fired steam power plant x)
"Manajemen risiko merupakan salah satu faktor terpenting dalam manajemen proyek untuk memastikan proyek dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengelolaan risiko yang tepat, risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. Pada akhirnya, kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan dana kontingensi risiko menjadi faktor keberhasilan dalam mengestimasi biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan proses identifikasi dan analisis risiko untuk memperoleh risiko yang termasuk kategori tinggi yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek PLTU X, serta menentukan strategi penanganan risiko. Setelah itu, dilakukan simulasi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menentukan besarnya dana kontingensi optimal dengan tingkat kepercayaan mulai dari 80% sampai 100%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan perhitungan alokasi dana kontingensi yang optimal, maka perusahaan dapat mengalokasikan dana dengan tepat dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi pihak perusahaan.
Risk management is one of the most important factors in project management to ensure that the project will accomplished well. By managing the risk well, it can anticipate risks that may appear from the beginning of the project. At the end, the company ability to allocate cost contingency for the risks become the success factor in cost estimation and profit that can be achieved by the company itself. The research contains of risk identification process and risk analysis to identify the risk that included as a high risk category that may occur along the project CFSPP X taken place, and determine risk response planning for each high risk category. After that, Monte Carlo simulation will be conducted to determine the optimal cost contingency with the level of confidence started from 80% until 100%. Overall, it can be concluded that by calculating the optimal cost contingency, company can allocate the fund correctly and will achieve the profit eventually."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S50285
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adnin Fairuzy Putri
Pengembangan Standar WBS (Work Breakdown Structure) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Proyek Pembangunan PLTU di Indonesia Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kinerja Waktu = Development of Risk-Based Standardized WBS (Work Breakdown Structure) for Mechanical and Electrical Works of Coal-Fired Steam Power Plant Construction Project in Indonesia to Improve Time Performance
"Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu program dari Proyek Strategis Nasional Indonesia yang memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Namun pada kenyataannya, banyak faktor signifikan yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang menyebabkan keterlambatan pada proyek pembangunan PLTU di Indonesia. Oleh karena itu, kontraktor perlu untuk melakukan perencanan lingkup yang matang dengan mengantisipasi semua kemungkinan sehingga potensi keterlambatan dapat diminimalisir. Dengan WBS, risiko yang memengaruhi kinerja waktu dapat diidentifikasi pada elemen terkecil hingga level sumber daya untuk menghindari pembengkakan waktu penyelesaian pekerjaan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar WBS berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja waktu pekerjaan mekanikal dan elektrikal proyek pembangunan PLTU. Data dikumpulkan menggunakan survey dari sejumlah kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan PLTU dan dianalisis menggunakan metode Delphi dan analisis risiko kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah standar WBS pekerjaan mekanikal dan elektrikal proyek pembangunan PLTU yang menstrukturkan lingkup pekerjaan hingga 8 level. Penelitian ini juga mengidentifikasi 47 respon terhadap 13 risiko tertinggi yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek sebagai masukan pengembangan standar WBS berbasis risiko dalam upaya untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan potensi peristiwa yang dapat memperlambat selesainya proyek pembangunan PLTU.
The construction of a Coal-Fired Steam Power Plant in Indonesia has a high urgency to be realized in a short period. However, many significant factors arise during mechanical and electrical works that cause delays. Therefore, contractors need to plan the project carefully by anticipating all possibilities to minimize potential delays. With WBS, delay risks can be identified in smaller elements up to the resources level to avoid project time overrun effectively. This study aims to develop a risk-based WBS standard to improve mechanical and electrical works' time performance in Coal-Fired Steam Power Plant Construction Projects. Data was collected using questionnaire surveys from contractors involved in Coal-Fired Steam Power Plant Construction Projects and analyzed using the Delphi method and qualitative risk analysis. The result of this study is a WBS standard for mechanical and electrical works of a Coal-Fired Steam Power Plant Construction Project that contains the scope of works up to 8 levels. This study also identifies 47 responses of the 13 highest risks which affect project time performance as input for risk-based standardized WBS development to prevent, reduce, or eliminate possible events that can delay the completion of the Construction Project."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qurrat Aynun Abu Ayub
Pembangunan infrastruktur publik melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS): kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah = Infrastructure development with public private partnership (PPP) scheme: case of Central Java coal-fired power plant project in Batang
"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.
The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68035
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Pujianto
Peran koalisi NGO break free from coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU-B) 35.000 MW periode 2016-2018 = Role of break free from coal coalition in resisting 35,000 MW coal-fired power plant construction project in the period of 2016-2018
"Proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan meningkatkan perekonomian negara. Namun, mega proyek tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Hal ini tidaklah selaras dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Selain itu, penggunaan batu bara melalui proyek tersebut juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Melihat keadaan ini, beberapa NGO lingkungan di Indonesia yaitu Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, dan JATAM berjejaring satu sama lain dan membentuk Koalisi NGO Break Free From Coal. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan penggunaan batu bara dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Untuk mencapai tujuan itu, Koalisi NGO Break Free From Coal melancarkan aksi dan kampanye dari tahun 2016 hingga 2018. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koalisi NGO Break Free From Coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis merujuk pada teori Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern milik Keck dan Sikkink (1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil menerapkan empat strategi advokasi (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics) dengan baik namun hasil yang didapatkan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap batu bara yang masih sangat tinggi, banyaknya musuh yang dihadapi, dan struktur pergerakan koalisi yang belum spesifik. Meskipun begitu, Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil dalam menghambat proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW, mengeskalasi gerakan dan menghimpun kekuatan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim terkait dampak buruk batu bara.
The 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project by the Indonesian government in 2015 is aimed at meeting national electricity needs and improving the countrys economy. However, this mega project produces large amounts of greenhouse gases.This is not in line with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. In addition, the use of coal through the project also gives negative impacts that can damage the environment and threaten peoples lives. Seeing this situation, several environmental NGOs in Indonesia, namely Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, and JATAM networked with each other and formed Break Free From Coal Coalition. This coalition was formed with the aim of releasing Indonesia from dependence on coal use and to pressure the Indonesian government to take steps in accordance with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. To achieve this goal, Break Free From Coal Coalition launched actions and campaigns from 2016 to 2018. The research question in this research is how the role of Break Free From Coal Coalition in fighting againts 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project. To answer this question, the author refers to Keck and Sikkinks (1998) Transnational Advocacy Network theory and Boomerang Pattern. The method used in this research is qualitative method with case study approach. The results of this study indicate that Break Free From Coal Coalition has successfully implemented four advocacy strategies (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics) but the results but the results obtained were not effective due to several influencing factors, namely high dependence of the Indonesian government on coal use, a number of enemies faced, and the unspecific structure of the coalitions movement. Even so, the NGO Coalition Break Free From Coal has succeeded in inhibiting the 35,000 MW PLTU-B construction project, escalating the movement and gathering strength, and increasing public awareness and concern for the issue of climate change related to the bad effects of coal. However, Break Free From Coal Coalition has succeeded in inhibiting the 35,000 MW 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project, gathering strength and escalating the movement, and increasing public awareness and concern for climate change issue related to negative effects of coal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Idwenda Dachyar
Analisis kelayakan investasi dan risiko proyek pembangunan PLTU Indramayu PT PLN (Persero) = Investment and risk analysis of Indramayu coal fired power plant construction project of PT PLN (Persero)
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.
Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.
Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.
This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T30088
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Pranda Mulya Putra Garniwa
Perilaku spasial polusi udara pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (kasus PLTU Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon) = Spatial behavior of air pollution based coal fired power plant (case : PLTU Suralaya, Pulo Merak District, Cilegon) / Pranda Mulya Putra Garniwa
"[ABSTRAK
Listrik adalah kebutuhan pokok untuk kegiatan dan aktivitas manusia, terutama untuk kegiatan ekonomi. PLTU Suralaya adalah PLTU berbahan bakar batubara, yang mempunyai kapasitas untuk menghasil listrik yang murah namun juga menghasil polusi yang besar juga. PLTU Suralaya menghasilkan listrik yang digunakan untuk seluruh penduduk yang terhubung pada jaringan Jawa, Madura dan Bali, namun polusi udara yang dihasilkan memiliki perilaku-perilaku tertentu dan berdampak pada penduduk di sekitar PLTU Suralaya. Atas dasar dari deskripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perilaku spasial polusi udara yang terbentuk dan efek apa saja yang dialami penduduk yang berdomisili di sekitar PLTU Suralaya. Dalam penelitian ini, untuk menentukan polusi udara menggunakan zat SO2 sebagai indikatornya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pemetaan dan pengolahan citra satelit, survey, dan wawancara.
Perilaku Spasial pencemaran polusi udara terbentuk 4 fase, yakni : fase I (musim penghujan), fase II (musim peralihan kemarau), fase III (musim kemarau), dan fase IV (musim peralihan hujan). Perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2005 adalah mengikuti pola pergerakkan angin muson. Sedangkan perilaku spasial pencemaran polusi udara tahun 2014 memiliki pergerakkan dari barat menuju timur. Efek dari polusi polusi udara tidak dirasakan oleh PLTU Suralaya, namun efeknya dirasakan di area lain yakni Kota Cilegon
ABSTRACT
Electricity is a basic need for human activity, mainly for economic activities. PLTU Suralaya is a coal-fired power plant, which has the capacity to produce cheap electricity but also generate substantial pollution as well. PLTU Suralaya generate electricity that is used for the entire population residing in Java, Madura and Bali, but the resulting air pollution have spatial behaviors and the impacts on residents around Suralaya. On the basis of this description, the purpose of this study is to analyze the spatial behavior of air pollution is formed and any effects experienced by people who live around Suralaya. In this research, SO2 will be used for indicator as air pollution. The method used in this research is a method of mapping and satellite image processing, surveys, and interviews.
Spatial Behavior of air pollution formed four phases, namely: Phase I (rainy season), phase II (intermediate dry season), Phase III (dry season), and phase IV (transition rainy season). Spatial behavior of air pollution in 2005 was followed the movement pattern of the monsoons. While the spatial behavior of air pollution in 2014 has movement from west to east. Effects of air pollution is not felt by residents in Suralaya, but the effect is felt in other areas of the Cilegon;Electricity is a basic need for human activity, mainly for economic activities. PLTU Suralaya is a coal-fired power plant, which has the capacity to produce cheap electricity but also generate substantial pollution as well. PLTU Suralaya generate electricity that is used for the entire population residing in Java, Madura and Bali, but the resulting air pollution have spatial behaviors and the impacts on residents around Suralaya. On the basis of this description, the purpose of this study is to analyze the spatial behavior of air pollution is formed and any effects experienced by people who live around Suralaya. In this research, SO2 will be used for indicator as air pollution. The method used in this research is a method of mapping and satellite image processing, surveys, and interviews.
Spatial Behavior of air pollution formed four phases, namely: Phase I (rainy season), phase II (intermediate dry season), Phase III (dry season), and phase IV (transition rainy season). Spatial behavior of air pollution in 2005 was followed the movement pattern of the monsoons. While the spatial behavior of air pollution in 2014 has movement from west to east. Effects of air pollution is not felt by residents in Suralaya, but the effect is felt in other areas of the Cilegon, Electricity is a basic need for human activity, mainly for economic activities. PLTU Suralaya is a coal-fired power plant, which has the capacity to produce cheap electricity but also generate substantial pollution as well. PLTU Suralaya generate electricity that is used for the entire population residing in Java, Madura and Bali, but the resulting air pollution have spatial behaviors and the impacts on residents around Suralaya. On the basis of this description, the purpose of this study is to analyze the spatial behavior of air pollution is formed and any effects experienced by people who live around Suralaya. In this research, SO2 will be used for indicator as air pollution. The method used in this research is a method of mapping and satellite image processing, surveys, and interviews.
Spatial Behavior of air pollution formed four phases, namely: Phase I (rainy season), phase II (intermediate dry season), Phase III (dry season), and phase IV (transition rainy season). Spatial behavior of air pollution in 2005 was followed the movement pattern of the monsoons. While the spatial behavior of air pollution in 2014 has movement from west to east. Effects of air pollution is not felt by residents in Suralaya, but the effect is felt in other areas of the Cilegon]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>