Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level."

"Perencanaan kota yang baik diperlukan untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon. Di Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan urban sprawl. Sementara itu, urban sprawl berdampak negatif terhadap sosial ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Studi ini berfokus pada bagaimana urban sprawl mempengaruhi emisi karbon di Indonesia dari tahun 2010-2018. Dengan menggunakan model two-way fixed effect pada kota-kota di Indonesia, disimpulkan bahwa urban sprawl berkorelasi positif dengan emisi karbon. Studi ini juga menggunakan faktor transmisi yang menghubungkan urban sprawl dengan emisi karbon, yaitu kendaraan pribadi dan perilaku pembakaran sampah. Hasilnya menunjukkan bahwa urban sprawl dapat memperburuk emisi karbon melalui kepemilikan kendaraan pribadi dan perilaku pembakaran sampah.

---

Good urban planning is necessary for sustainable and low carbon emissions urban development. In Indonesia, a high level of urbanization causes urban sprawl. Meanwhile, urban sprawl has negatively impacted socioeconomic, health, and the environment. This study focuses on how urban sprawl affected carbon emissions in Indonesia from 2010-2018. Using a two-way fixed effect model on cities in Indonesia, it is concluded that urban sprawl positively correlated with carbon emissions. This study also employs the transmission factors that connect urban sprawl to carbon emissions, i.e. private vehicle and open burning behavior. The results show that urban sprawl can aggravate carbon emissions through private vehicle possession and open burning behavior."

"Pada penelitian ini, penulis ingin melihat pola hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan proxy foreign finance terhadap tingkat emisi karbon di negara OKI. Penulis menggunakan 22 negara OKI sebagai sampel dan menggunakan data dari tahun 1995-2019. Variabel independen yang digunakan adalah PDB per kapita, foreign direct investment, net foreign asset, dan official development assistance. Untuk menunjang hasil analisis dan merepresentasikan sektor penghasil greenhouse gases terbesar penulis juga menggunakan variabel kontrol sebagai berupa proxy tingkat pendidikan tersier, rasio lahan hutan, trade openness, dan penggunaan energi terbarukan di masing-masing negara. Penulis menggunakan metode panel OLS fixed-effect, GMM, dan IV-FE. Pada variabel PDB per kapita, hasil yang ditemukan mengonfirmasi teori EKC dan penelitian sebelumnya dengan pola hubungan terhadap emisi karbon membentuk huruf N. Penulis menemukan bahwa pola hubungan variabel proxy foreign finance tidak signifikan secara statistik dan mayoritas membentuk huruf U sehingga berbeda dengan pola hubungan yang ditunjukkan pada penelitian negara-negara OECD.

---

In this paper, the author would like to conduct an analysis on the relationship pattern between economic growth and foreign finance proxies towards carbon emission level in OIC countries. This paper will use 22 OIC countries as samples and the data ranges from 1995-2019. Independent variables used in this paper are GDP per capita, foreign direct investment, net foreign asset, and official development assistance. To support the analysis, the author will also use three control variables that are proxies to education, trade openness, forest land ratio, and renewable energy consumption. The analysis will be conducted by using OLS fixed-effect, GMM, and IV-FE methods. It is found that GDP per capita is significant towards carbon emissions level and the result confirms EKC theory and curve. It also confirms several previous studies. The pattern resulted from the analysis of GDP per capita on carbon emissions level shaped like the letter N. On the other hand, all three foreign finance proxies were found statistically not significant towards carbon emission level. However, the author found that the results were dominated with U-shaped pattern instead of inverse U."

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.

---

To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi terpenting bagi penduduk Indonesia. Masalah yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor antara lain emisi yang lebih tinggi dan juga tidak selalu tersedianya minyak pemanas. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penggunaan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain. Solusi yang diterapkan saat ini adalah campuran bahan bakar etanol, graphene oxide dengan bensin. Tujuan penelitian ini akan menguji bahan bakar campuran gasoline-ethanol-grapheneoxide zat aditif terhadap pengaruh unjuk kerja, emisi, dan temperature pada mesin 4 stroke 125 cc SI. Komposisi campuran menggunakan gravimetri dengan masing-masing sampel 1000 dengan campuran E0 1000 gram gasoline, E20 campuran gasoline 800 gram dan ethanol 200 gram, E20GO campuran gasoline 800 ditambah ethanol 200 gram ditambah graphene oxide 25 mg (125 ppm). Melakukan rancang bangun Rig engine, modifikasi cylinder head untuk meletakan termokopel, sistem elektrikal, fuel system. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini Data-Q sebagai data akuisisi, BRT JUKEN 5+ sebagai ECU, termokopel tipe-K, data box AFR Meter untuk bacaan AFR, gas analyzer kane 9206 Quintox, Chassis dynamometer, fuel system dan tanki KMHE 200 ml. Metode pengujian dengan variasi RPM rendah, tengah, tinggi dengan RPM 5000, 6500, 8000 di tahan pada waktu running selama 30 detik dan dengan throttle terbuka penuh (wide open throttle) diantara pengujiannya yaitu: unjuk kerja meliputi torsi, HP, Konsumsi bahan bakar. Emisi meliputi CO2, CO, HC. Temperatur meliputi temperatur exhaust dan temperatur exhaust valve. Berdasarkan hasil pengujian torsi dibandingkan dengan E0 didapat pada bahan bakar E20GO mengalami penurunan 2%, 20%, 23% dan daya didapat penurunan E20 5%, 4%, 26%. Hasil pengujian konsumsi di bandingkan dengan E0 didapatkan E20GO mengalami kenaikan 40%, 18%, 2%. Pengujian emisi dibandingkan dengan E0, didapatkan emisi karbon dioksida CO2 E20 mengalami penurunan 10%, 3%, 12%. Emisi karbon monoksida CO E20G0 mengalami penurunan 36%, 67%, 89%. Emisi Hidrokarbon HC E20GO mengalami penurunan 59%, 24%, 25%. Pengujian temperature exhaust dan valve exhaust dibanding dengan E0 didapatkan E20GO mengalami kenaikan pada RPM 5000 78%, dan 74 %, RPM 6500 dan 8000 mengalami penurunan 25%, 14%, 8%, 13%.

---

Motor vehicles are the most important means of transportation for the population of Indonesia. The issues caused by motor vehicles include higher emissions and the inconsistent availability of heating oil. The Indonesian government issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 12 of 2015 regarding the Provision, Use, and Trade of Vegetable Fuel as an Alternative Fuel. The current solution applied is a mixture of ethanol, graphene oxide, and gasoline as fuel additives. This research aims to test the performance, emissions, and temperature effects of the gasoline-ethanol-graphene oxide fuel mixture on a 125 cc SI 4-stroke engine. The mixture composition is determined using gravimetry, with each sample consisting of 1000 grams of gasoline for E0, a mixture of 800 grams of gasoline and 200 grams of ethanol for E20, and a mixture of 800 grams of gasoline, 200 grams of ethanol, and 25 mg (125 ppm) of graphene oxide for E20GO. The research includes the construction of an engine rig, modification of the cylinder head for thermocouple placement, electrical system, and fuel system. The measurement tools used in this research are Data-Q for data acquisition, BRT JUKEN 5+ as ECU, type-K thermocouples, AFR Meter data box for AFR reading, Kane 9206 Quintox gas analyzer, chassis dynamometer, fuel system, and KMHE 200 ml tank. The testing method involves variations of low, medium, and high RPM at 5000, 6500, and 8000 RPM, respectively, held for a running time of 30 seconds, with the throttle wide open. Performance testing includes torque, horsepower, and fuel consumption. Emission testing includes CO2, CO, and HC. Temperature testing includes exhaust temperature and exhaust valve temperature. Based on the test results, compared to E0, the torque of E20GO fuel showed a decrease of 2%, 20%, 23%, while the power showed a decrease of 5%, 4%, 26% for E20. The fuel consumption testing showed an increase of 40%, 18%, 2% for E20GO compared to E0. In terms of emissions, compared to E0, E20 exhibited a decrease of 10%, 3%, 12% in carbon dioxide (CO2) emissions, while E20GO showed a decrease of 36%, 67%, 89% in carbon monoxide (CO) emissions and a decrease of 59%, 24%, 25% in hydrocarbon (HC) emissions. In the exhaust and valve temperature testing, compared to E0, E20GO showed an increase of 78% and 74% at 5000 RPM, and a decrease of 25%, 14%, 8%, 13% at 6500 and 8000 RPM, respectively."

"Carbon pricing merupakan cara yang paling sering dipilih pemerintah suatu negara dalam mengatasi ancaman perubahan iklim. Namun penerapannya seringkali terhambat karena adanya terkait dampaknya terhadap perekonomian. Salah satu bentuk dampak yang belum banyak diteliti adalah terhadap foreign direct investment (FDI). Penelitian ini mencoba menganalisis dampak penerapan carbon pricing terhadap tingkat FDI pada empat negara Asia yang telah menerapkan. Metode yang digunakan adalah Difference-in-Differences dengan menggunakan Synthetic Control Method untuk mengatasi permasalahan parallel trend dalam menetapkan negara yang menjadi counterfactual. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa carbon pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di Jepang dan Korea, dimana negara yang menerapkan carbon pricing mengalami penurunan jumlah FDI relatif terhadap negara yang tidak menerapkan. Sementara pengaruh tidak signifikan didapatkan pada negara Kazakhstan dan Singapura. Pemerintah perlu mempertimbangkan harga/tarif karbon dan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi pengaruh dari penerapan carbon pricing.

---

Carbon pricing often chosen by government in dealing with climate change. However, its application is often hampered due to its impact on the economy. One impact that has not been widely studied is on foreign direct investment (FDI). This study analyzes the impact of implementing carbon pricing on the level of FDI in Asian countries that have implemented it. Using Difference-in-Differences and Synthetic Control Method to resolve parallel trend assumption problem in determining countries chosen to be counterfactual. The results indicate that carbon pricing has a significant negative effect on FDI in Japan and Korea, where countries that implement carbon pricing experience a decrease in the amount of FDI relative to countries that do not. While the effect is not significant in Kazakhstan and Singapore. The government needs to consider carbon prices/tariffs and appropriate policies to reduce the effect of implementing carbon pricing."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACTThis thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system."

"Through analysis of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) and the Clean Development Mechanism (CDM), this book demonstrates how to use a variety of econometric techniques to analyze the evolving and expanding carbon markets sphere, techniques that can be extrapolated to the worldwide marketplace. It features stylized facts about carbon markets from an economics perspective, as well as covering key aspects of pricing strategies, risk and portfolio management."

"Tesis ini membahas tentang perdagangan karbon kredit sebagai mekanisme/skema penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca, dimana masih terdapat pro dan kontra terhadap mekanisme/skema perdagangan karbon kredit ini baik dari sisi substansi maupun pelaksanaan. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah melihat konsep perdagangan karbon kredit dalam tinjauan hukum, baik aspek hukum keperdataan dan juga aspek hukum publik. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya mekanisme/skema ini sudah diimplementasikan dan memberikan manfaat meskipun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum dan ketidakefektifan skema/mekanisme ini terhadap tujuan diselenggarakannya perdagangan karbon kredit ini.

---

This thesis discusses about carbon credit trading as a mechanism/scheme in handling the emission reduction of Green House Gases (GHGs). There are pro & contra exist in substances and implementation of carbon credit trading. From that background situation, this thesis concern about problems of legal aspects in carbon credit trading, including private and public legal aspects. These problems are discussed using library research methods and conclude that basically carbon credit trading is able to implement as a mechanism in GHGs emission reduction, but in other hand there are problems exist which potential to be a legal problems and ineffectiveness of this mechanism to aim its purpose as an emission reduction mechanism."

"Tesis ini membahas kelayakan hukum Karbon (CO2) menjadi objek perdagangan karbon dalam skema mitigasi perubahan iklim dalam kacamata hukum dan etika lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat analitis dengan pendekatan normatif. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara normatif Karbon (CO2) dapat menjadi benda karena Undang-Undang dan menjadi objek perdagangan karbon, namun mengandung sejumlah pertanyaan dalam pendekatan secara etika lingkungan karena merupakan benda milik bersama serta tetap menggunakan pendekatan Antroposentris dalam memposisikan alam diikuti sejumlah masalah teknis kehutanan dan perdagangan.

---

This thesis discusses about the legal feasibility of carbon (CO2) become an object to carbon offset in climate change mitigation scheme in legal perspective and environmental ethic. This research is conducted in legal normative methode with analytical aproach. By this research, I found Carbon (CO2) could be defined as a goods, hence it could become an object of carbon offset. However, in perspective of environment ethics there are questions regarding how we see carbon as common property and remain use Anthropocentric approach to observe nature besides other number of technical problems such forestry and trade."