Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Landasan konstitusional sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia seperti disebutkan dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Makna dari ?sebesar-besarnya? di dalam pasal tersebut memberikan amanat bahwa usaha minyak dan gas bumi haruslah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi tersebut bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Nasional di bidang Energi (National Energi Security) dengan mengutamakan ketersediaan dan distribusi di dalam negeri. Dalam Ketahanan Nasional dibidang energi menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang energi terutama di bidang minyak dan gas bumi terhadap kebutuhan dalam negeri. Pemerintah harus melakukan kebijakan baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah membubarkan BP Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas dengan membentuk perusahaan Negara. Perusahaan Negara tersebut harus memenuhi persyaratan seperti regulator atau kebijakan tetap berada dibawah dan dikendalikan pemerintah.

---

Constitutional basis as the cornerstone in the management of natural resources Oil and gas in Indonesia as referred to in Article 33 paragraph (2) and paragraph(3) UUD 1945. The meaning of "maximum" in the article is to provide the mandate that the oil and gas business should improve the welfare of the people. State control of oil and gas is intended to create a National Security in the field of Energy (National Energy Security) with emphasis on the availability and distribution in the country. In the field of energy, it is demanded the government to issue policies especially towards oil and gas for domestic needs. The government should undertake a new policy in response to the decision of the Constitutional Court that has been discorporate BP Migas in the upstream oil and gas activities by establishing a state enterprise. State companies must fulfill requirements such as regulatory or policy and remain under government control."

"Pengelolaan gas bumi di Indonesia telah memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini telah membuka persaingan usaha dan investasi yang seluas-luasnya kepada swasta dan koperasi untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengusahaan di sektor minyak dan gas bumi nasional. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah telah mendorong pengelolaan gas bumi di Indonesia menuju persaingan usaha pada pasar bebas, Pemerintah tetap berkuasa untuk menjalankan kebijakan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut dibuat dalam rangka efisiensi pengelolaan gas bumi di Indonesia dengan menyusun kebijakan pemisahan rangkaian usaha unbundling pada pengelolaan gas bumi. Tujuan dilakukan unbundling tersebut adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyediaan gas bumi nasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan dan pendistribusian gas bumi kepada masyarakat yang membutuhkan. Efisiensi dapat dilakukan tidak hanya melalui kompetisi yang sehat, tetapi juga berdasarkan kegiatan monopoli yang diawasi pemerintah, khususnya terhadap kegiatan pengangkutan transmisi dan/atau distribusi gas bumi melalui pipa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif berdasarkan pengumpulan data sekunder, dibuat dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kebijakan unbundling berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan mengambil studi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Trasnportasi Gas Indonesia TGI. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa unbundling pengelolaan gas bumi di Indonesia dilakukan berdasarkan pemisahan entitas hukum antara pelaku i Kegiatan Usaha Hulu dengan Kegiatan Usaha Hilir dan ii Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Jaringan Distribusi dengan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Namun tidak diatur batasan untuk penguasaan vertikal terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan penguasaan monopoli antara kegiatan penyediaan dan pengangkutan gas bumi. Untuk itu Pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dengan ketat agar pengusahaan pengangkutan gas bumi dapat berjalan seefisien mungkin dengan prinsip pemanfaatan bersama yang berkeadilan sosial.

---

Indonesian gas market has entered a new era with the enactment of Law No. 22 of 2001 regarding Oil and Natural Gas. This law has create competition and opportunities for direct or indirect investment of private own company or cooperatives in oil and gas sector. But, that doesn't mean the government has promoted competition in oil and gas sector based on a free market competition, the government still has the power to execute a policy for achieving state's purpose, which is to bring prosperity and promoting welfare among the people of Indonesia.One of the policy to create an efficient natural gas market is by stipulating unbundling policy in natural gas industry.

The purpose of unbundling is to create a healthy competition, so it will promote competitiveness and enhances quality services for distribution of natural gas to the people. Efficiency can be made not only from creating a competition in the market, but it could also be made by regulated monopoly, especially in transportation activity transmission and or distribution of natural gas through pipelines.

This research will be carried out using the methodology of Juridical Normative approach based on collected secondary data, the purpose is to describe the implementation of unbundling policy based on Law No. 22 of 2001 and the derivative regulations in the study of PT. Transportasi Gas Indonesia TGI's Transmission Pipelines.

From this research, we shall know there are legal unbundling between i upstream oil and gas activity and downstream oil and gas activity, and also between ii trading and transporting activities of natural gas through transmission and or distribution pipelines. But there are no limitation to vertically control a gas transportation company, so there are plenty of opportunities to monopolize the supply and distribution of natural gas market through pipelines. Therefore the government have to regulate the market tightly so the natural gas industry can be managed in the most efficient way and shared by the principal of social justice."

"Industri minyak dan gas bumi saat ini sedang menghadapi masa krisis karena penurunan harga minyak bumi yang sangat signifikan. Situasi ini sangat dinamis dan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang berjalan sehingga perlu ditinjau dan dievaluasi kembali untuk mempertahankan keekonomian masing-masing perusahaan. Metode Discounted Cash Flow Metode (DCF) yang sangat statis dan terbatas yang biasa digunakan untuk mengevaluasi keekonomian dianggap tidak akan menguntungkan dalam situasi ini. Real Options Analysis (RO) adalah metode yang dapat melengkapi DCF yang dapat membuat penilaian yang lebih menjanjikan di tengah kondisi ketidakpastian yang tinggi. RO dapat menghadapi kondisi yang fleksibel, tidak pasti dan perubahan yang dinamis. Tesis ini membandingkan dan menganalisa manfaat dan risiko antara kasus yang dijadikan basis beserta pilihan-pilihannya dengan hasil yang lebih komprehensif untuk valuasi ekonomi untuk yang selanjutnya dapat dijadikan dasar keputusan untuk investasi yang akan dijalankan dan juga untuk memenuhi komitmen Perjanjian Jual Beli Gas yang akan berguna untuk masyarakat Indonesia. Hasil Tesis ini menunjukkan RO memberikan nilai tambah karena situasi ketidakpastian yang tinggi yang dapat dikenali dengan faktor volatilitas dalam hasil evaluasi.

---

Oil and gas industry is currently facing down turn due to the significantly decrease of oil prices. This dynamic situation is impacting the activities of oil and gas companies; therefore, these activities need to be reviewed and reevaluated to maintain their economy. Static and limited Discounted Cash Flow Methods (DCF) which is commonly used for valuation is considered to be unfavorable in this situation.

Real Options Analysis (RO) which is complimenting DCF willmake sound valuation in the middle of high uncertainty because RO is better in flexible, contingent and volatile conditions.

This thesis will provide a comparison of the risks and benefits analysis for base case and options with more comprehensive result of economical valuation for decision investment to fulfill the committed Gas Sales and Purchase Agreement for people in Indonesia.

The result shows that RO give added value because of high uncertainty situation that is recognized as volatility factor in the valuation."

"Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat undang-undang serta meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan ini belum memenuhi tahap-tahap yang sesuai dengan teori Patton dan Sawicki karena tidak adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan alternatif kebijakan.

---

This research raises the policy formulation process of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage and associated with the theory of Patton and Sawicki. This research uses a quantitative approach with a descriptive research. The results showed that the background of the policy formulation of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage are as the embodiment of the Presidential Instruction, to carry out the mandate of the law, and to increase investment in oil and gas exploration activities. Overall, the policy formulation process has not met the appropriate stages in accordance with the theory of Patton and Sawicki in the absence of the evaluation criteria set by the government to determine policy alternatives."

"Konsumsi energi listrik di kampus Universitas Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini terjadi karena peningkatan pembangunan gedung. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan adanya penambahan salah satu sistem pembangit yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi yang ada di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia telah tersedia pipa gas dan potensi air danau untuk pendinginan pada sistem pembangkit. Sehingga pembangkit listrik tenaga gas tepat sebagai solusi. Untuk menaikan daya output agar sesuai kemampuan original dari manufaktur turbin gas, yakni dengan cara menurunkan suhu udara masuk ke kompresor/turbin gas tersebut, sehingga perancangan PLTG dengan mechanical refrigeration dirasa tepat dalam melengkapi solusi tersebut. Tulisan ini akan memaparkan rancangan dari pembangkit listrik tenaga gas yang dapat membangkitkan daya hingga 24 MW menggunakan software Cycle ? Tempo 5.0 Pada tulisan ini pula didapat analisis mechanical refrigeration, heat balance, kebutuhan bahan bakar pembangkit, nilai efisiensi, nilai heat rate, dan analisis finansial dari pembangunan pembangkit listrik mandiri untuk Universitas Indonesia.

---

Electrical energy consumption at the University of Indonesia has increased every year, this occurs because of an increase in the construction of the building. One effort to fulfill this need is with the addition of power plant systems adapted to the environmental conditions and the potential in University of Indonesia. University of Indonesia's environment has provided gas pipeline and potential lake water for cooling the power plant system. So that proper gas power plants as a solution. To increase the power output to match the original capability of manufacturing gas turbines, namely by lowering the temperature of the inlet air to the compressor / gas turbine, so that the design of the power plant Mechanical refrigeration is appropriate in completing the solution.

This paper will describe the design of a gas power plant that can generate power up to 24 MW using software Cycle - Tempo 5.0 This paper also analyzes obtained Mechanical Refrigeration, heat balance, the needs of fuel, the efficiency, heat rate value, and financial analysis independent of the power plant to the University of Indonesia."

"Dalam beberapa dekade terakhir, riset yang merefleksikan kebutuhan industri minyak dan gas bumi nasional maupun program pemerintah membawa perubahan pada pertumbuhan publikasi ilmiah, kolaborasi, dan topik strategis di bidang pengetahuan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pertumbuhan, kolaborasi, dan pemetaan topik atas hasil-hasil riset migas yang dipublikasikan jurnal Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi serta Scientific Contribution Oil and Gas sejak 1987-2016. Berbasis pendekatan kuantitatif, data-data bibliografi berupa judul, penulis, institusi, tahun terbit, dan kata kunci, dianalisis dengan teknik yang berlaku di bibliometrik. Hasil menunjukkan, berdasarkan normalisasi produktivitas artikel ilmiah per jenis kelamin, penulis perempuan menghasilkan jumlah pertumbuhan positif lebih banyak dibandingkan laki-laki. Secara statistik, masing-masing normalisasi itu berkorelasi tinggi, positif, dan signifikan dengan produktivitas ilmiah. Hasil lainnya, para penulis belum mengutamakan kolaborasi sebagai cara peningkatan produktivitas ilmiah. Sementara itu berdasarkan rata-rata lima tahunan, situasi kolaborasi terlihat membaik sejak diberlakukannya Undang-Undang migas tahun 2001. Dampaknya, tingkat kolaborasi berkorelasi tinggi, positif dan signifikan dengan produktivitas ilmiah. Sedangkan dari analisis regresi yang diekspresikan melalui persamaan Y=16,517 1,180X, tingkat kolaborasi bisa menyebabkan peningkatan produktivitas ilmiah. Hasil selanjutnya, terdapat enam topik yang lebih diprioritaskan dan mempunyai simpul jaringan ke topik lainnya, yaitu minyak pelumas, bensin, karakteristik fisika kimia, kinerja mesin, enhanced oil recovery, pencemaran lingkungan, dan mikroba. Hasil penelitian bibliometrik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan guna rekonstruksi kegiatan ilmiah lembaga riset bidang migas dalam menghadapi tantangan dan teknologi ke depan. Karena terbatasnya indikator yang dianalisis dan sebagai satu satu langkah menyempurnakan temuan sebelumnya, indikator bibliometrik baru berpeluang ditawarkan dalam penelitian selanjutnya.

---

In last decade, the research reflected to national oil and gas industry need as well as government rsquo s program brings transformation to the development of scientific publication, collaboration, and strategic topics. The research aims to analyze the growth rate, collaboration, and topics mapping on published oil and gas research reports such as Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi and Scientific Contribution Oil and Gas started from 1987 to 2016. Based on quantitative approach, bibliography data in the form of title, author, institution, publish year and keyword, is analyzed by the techniques applicable in bibliometric. The result shows scientific articles productivity normalization based on gender, female authors are more productive than the male. Statistically, each normalization significantly correlates to scientific productivity. Other results, authors haven rsquo t prioritized the collaboration scientific productivity improvement. Previously, collaboration situation has improved since Law of Oil and Gas Year 2001 was issued. The impact is high corellation collaboration rate, also significant with scientific productivity. From regression analysis expressed thought equation Y 16,517 1,180X, collaboration rate could cause increasing scientific productivity. Next, there are six priority topics and more network to other topics, for instance lubricant, gasoline, chemical physics characteristics, engine performance, EOR, environmental pollution and microbial. The result of bibliometric research is expected to be used as consideration for construction of oil and gas institution rsquo s scientific activities in facing the future challenges and technology. Due to limited analyzed indicators and as one step to excel the previous invention, new bibliometric indicators have some chances to be offered in next research."

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"Gas merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan oleh karena itu pengelolaannya tunduk ke dalam pengaturan Pasal 33 UUD 1945. Pengertian 'penguasaan oleh negara', yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara 'penguasaan oleh negara' dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, maka kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi: (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Dari sisi regulator Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas untuk pengaturan (regulasi, kebijakan) dalam bentuk Izin Usaha, dan BPH Migas untuk mengurus, mengelola dan mengawasi dalam bentuk Hak Khusus serta SKK Migas dalam pemberian alokasi pasokan gas. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih pengurusan antara Ditjen Migas yang menerbitkan Izin Usaha dan BPH Migas yang menetapkan Hak Khusus, serta SKK Migas yang memberikan alokasi pasokan gas, sehingga terkesan ada jenjang perijinan yang menyebabkan kurang efisien dan menimbulkan usaha dan biaya yang tidak perlu, timbul banyak trader sebagai implikasi pemberian izin usaha dan liberalisasi infrastruktur jaringan pipa menimbulkan ketidakefisienan yang disebabkan kurangnya penegakkan hukum/aturan (kurang diurus, dikelola dan diawasi), peraturan yang kurang sesuai, ada kesenjangan, tidak jelas, atau menimbulkan grey area atau multi tafsir (kurang diatur), dan kombinasi keduanya. Regulasi gas bumi di Indonesia lebih liberal dari negara-negara liberal seperti di AS dan Eropa sehingga perlu di tata ulang regulasi gas bumi Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 45 dengan konsep Agregator (Wholesale) Gas Bumi, dan menata ulang regulasi dengan fokus pada aspirasi nasional, Pengembangan Infrastruktur, Hak Khusus Keselarasan di sepanjang rantai nilai gas, Penentuan Tarif, PSO + Customer Protection, VIC - TSO/DSO + Shipper, Penggunaan Gas sebagai Bahan Bakar Transportasi, Penegakkan Regulasi oleh Pemerintah.

---

Natural Gas is one of the branches of production that are important to the state and therefore its management is subject to the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution. "control by the state" defines as to regulate (regelen), administer (bestuuren), manage (beheeren), and supervise (toezichthouden) in the hands of the Government, as the organizers, or institution established for that purpose. With the enactment of Law No. No. 22 of 2001 and its implementing regulations, the business activities of natural gas through the pipeline should be a unbundling mechanism, where exertion is divided into: (i) transportation of natural gas through pipeline, and (ii) trading of natural gas through pipeline. From the side of the regulator which the Ministry of Energy and Mineral Resources cq. Directorate General of Oil and Gas for the regulation (regulatory, policy) in the form of the "Business License", and BPH Migas to administer, manage and supervise in the form of "Privilege" and SKK Migas for assignment gas supply allocation.

The problem that occurs is the existence of overlapping arrangement between the Directorate General of Oil and Gas which publishes Business License and BPH Migas which establishes Privilege, and SKK Migas for assignment gas supply allocation, so it seems there are levels of licensing that lead to less efficient and generate more efforts and unnecessary costs, many traders arise as implication to business licensing and pipelines infrastructure liberalization creating inefficiency due to lack of enforcement of laws and or rules (less administer, less managed and supervised), lack of appropriate regulations, there is a gap of regulations, the regulations not clear, or cause gray area or multiple interpretations (less regulated), and a combination of all.

Natural gas regulation in Indonesia is more liberal than liberal countries such as the US and Europe so the need to reset the Indonesian natural gas regulations as mandated by the Constitution, namely Article 33 of the 1945 Constitution with the concept of Natural Gas Aggregators (Wholesale) and rearranging regulation with a focus on National Aspirations, Infrastructure Development, Special rights Alignment along the gas value chain, Determination of Rates, PSO + Customer Protection, VIC - TSO / DSO + Shipper, Use of Natural Gas as Transportation Fuel, Enforcement Regulation by the Government."

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan rekonsiliasi periodik terkait dengan PPh Migas yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pengelolaan PPh Migas, yaitu DJA, DJP, dan SKK Migas. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan rekonsiliasi PPh Migas sebagai upaya optimalisasi administrasi PPh Migas. Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan PPh migas di Indonesia masih jarang ditemui. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi kebijakan (policy) telah dirancang dengan cukup baik, namun dalam implementasinya tidak ada kebijakan prosedural mengenai pelaksanaan secara periodik yang dapat mewujudkan konsistensi tindakan dari para pelaksana kebijakan.

---

The focus of this study is the implementation of periodical reconciliation for oil and gas income tax policy. The purpose of this study is to understand how the Indonesia Government?s oil and gas income tax administration. Knowing this will allow stakeholders in oil and gas income tax to identify changes should be made to improve the tax administration. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that there should be procedural policy to implement oil and gas income tax periodical reconciliation to achieve the consistency from the policy implementers to realize the policy goals."