Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku tidak selamat oleh operator dan customer merupakan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan SPBU. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perilaku tidak selamat oleh operator dan customer SPBU. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu cross sectional pada SPBU COCO dan DODO terpilih berdasarkan mayoritas customernya yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Wilayah DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan kuesioner di delapan lokasi SPBU COCO dan DODO. Hasil analisis data secara keseluruhan bahwa sebanyak 36,6% operator dan customer berperilaku tidak selamat, sedangkan 63,4 % berperilaku selamat. Selanjutnya dari hasil analisis pada operator dan customer untuk tiap SPBU di temukan jenis-jenis perilaku yang menyimpang dari prosedur standard operasi, sehingga beberapa perilaku ini yang menjadi karakteristik untuk harus dihindari oleh operator dan customer SPBU. Maka dari itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh manajeman SPBU adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku kerja dari operator dan customer di lingkungan SPBU, sehingga tercipta budaya kerja yang sudah mencerminkan managemen keselamatan dan kesehatan kerja.

---

Unsafe behaviour an operator or customer that is a behavior at caused the accident s at Gas Station Fuelling Sistem. The purpose of research to identificating the unsafe behavior abaut the operators or customers at Gas Station. This research use of cross sectional Methode at gas station COCO and DODO choosen with the major of customers is private vehicles and public vehicles in DKI Jakarta. Observation abaout it is take at eight gas statioan in COCO and DODO. The analysis result for all responden have 36,6% operators dan customers doing the unsafe behavior but 63,4 % doing safe behavior. So for the analysis result an operators and customers at each gas station has been know the others unsafe behavior for the prosedur operation standar. The first solution to solved the problem is give a monitoring for operators and cutomers behavior, and to make the safety cultures at the gas station anf the operatora and customers can be doing the safe behavior."

"Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan suatu instalasi vital yang berguna dalam menjamin lancarnya distribusi bahan bakar minyak (BEM) kepada masyarakat luas. Pengoperasian SPBU membutuhkan penatalaksanaan yang tertib,sehat aman dan berwawasan lingkungan .Peranan Standing Operating Procedure /petunjuk tehnis digunakan sebagai suatu alat untuk menjamin adanya kestabilan operasional dengan memperhatikan norma dan prinsip LK3 ( Lingkungan,Kesehatan dan Keselamatan Kerja ). Kegagalan di dalam pelaksanaan operasi kegiatan yang ditunjukkan dengan adanya bahaya kecelakaan kerja ,bahaya kebakaran ,kerusakan instalasi,ledakan sampai pada kematian , karena itu perlu dikendalikan. Mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko tersebut melalui pelaksanaan St.O.P merupakan salah satu solusi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang menggunakan wawancara mendalam terhadap pihak regulator/UPPDN-III, pengelola SPBU,pengawas dan operator SPBU yang berada pada 5 SPBU di Jakarta. Pengenalan,pemberlakuan dan pengawasan terhadap St.OP di lokasi yang berbeda memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas St.OP yang sesungguhnya .Tingkat kecelakaan yang dirasakan cukup besar ditingkat Div.UPPDN-III menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan/ketaatan para pelaku di SPBU belum menjalankan St.OP secara optimal.Perbedaan antara fakta dilapangan dan pedoman yang dicantumkan dalam St.OP merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji untuk mendapatkan nilai-nilai perbaikan terhadap perubahan teknologi dan pengetahuan. Lemahnya sosialisasi , kurang efektifnya fungsi pengawasan dalam penerapan St.OP mencerminkan bahwa jiwa LK3 belum mendarat dengan baik sehingga terkesan baru merupakan suatu wacana belaka.Perbaikkan dan peningkatan St.OP yang dilaksanakan dengan kepatuhan yang benar, proaktif dari semua unsur terkait , terutama dalam mengamalkan LK3 akan memberi manfaat yang besar di masa datang.

---

Implementation Analysis of Standing Operating Procedure (St.OP) in DKI JAYA as a self assessment on 5 SPBU (gas stations) in the PERTAMINA/UPPDN- III JakartaGas stations (SPBU) are a vital installation in assuring fuel distribution to the wide society. Gas station operation requires an orderly, healthy and safe layout as well as following an orderly the environmental standard operating procedures used as a tool for stable operation taking into mind the danger of occupational accidents, fire, installation damage, explosions to death which needs to be diminished through an orderly implementation of Standing Operating Procedure (St.OP).

The research is a qualitative method using deep interviews on regulator/UPPD-III, gas station managers, supervisors, and operators in 5 (five) gas stations in Jakarta. Introduction, implementation and monitoring of the different operation stations gives a description of the level of effectiveness of the real or actual SLOP The high level of accidents and incidents in the Div UPPDN-III shows that the level of obedience of the people as SPBU (gas stations) have not fully followed an optimum St.OP.

The difference in fact finding and the procedure stated in the SLOP is a phenomenon which needs to be reviewed in order to achieve the value of improvement toward technology and sciences changes. The weak socialization, lack of supervision in in the implementation of St.OP shows that HSE (Health Safety and Environmental) has not been well understood.

St.OP improvement done in a correct and proactive obedience from all concerned parties especially in minding the HSE shall benefit greatly in the future."

"Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar sebagai energi alternatif bagi sektor transportasi dan industri namun pemanfaatannya masih tergolong sedikit hingga saat ini Pengembangan gas alam sebagai energi alternatif perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Hybrid Namun proyek SPBG Hybrid ini memiliki banyak risiko yang dampaknya terhadap kelayakan proyek masih belum diketahui sehingga diperlukan rencana strategis untuk mengantisipasi risiko yang ada Dengan metode Project Risk Management riset ini menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dari risiko tersebut terhadap kelayakan proyek Pendekatan yang digunakan adalah Value at Risk VaR dan model finansial Hasil dari perhitungan tersebut adalah dampak risiko terhadap nilai kelayakan proyek dan strategi risk response planning untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

---

Indonesia has the potential for an adequate natural gas as an alternative energy for the transportation and industrial sector, but its use is still relatively small until today. The development of natural gas as an alternative energy source need to be matched by infrastructure advancement by building a Compressed Natural Gas fueling station. However, the CNG fueling station project has many risks which impact on the value of its feasibility is still unknown so that the strategic plan to anticipate risks is necessary. Using Project Risk Management method, this research analyzes risk to determine its impact on the project?s feasibility with the approach of Value at Risk (VaR) and financial model. Results of these calculations are knowing the impact of risk on the project?s feasibility and risk response planning strategies to reduce the impact of such risks."

"Pelaksanaan kegiatan hilir minyak dan gas di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukan UU migas yang baru terjadi perubahan pada pasar di sektor hilir migas yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dari pola yang monopolistik menjadi kegiatan yang terbuka melalui mekanisme pasar. Pengakhiran monopoli oleh pertamina berarti pembukaan peluang investasi bagi asing dalam berbisnis eceran bahan bakar minyak. Dalam menjalankan bisnis penjualan retail BBM melalui SPBU, ada 3 sistem yang bisa dipakai yaitu yang pertama sistem COCO : Company Own Company Operate (perusahaan asing memiliki dan mengoperasikan sendiri SPBU). Kedua sistem CODO : Company Own Dealer Operate (perusahaan asing berhak memiliki SPBU tapi yang mengoperasikan harus mitra local). Dan yang terakhir sistem DODO : Distributor Own Dealer Operate (perusahaan minyak asing hanya memasok BBM, namun SPBU yang menjadi penjualnya 100% dimilki dan dioperasikan oleh usaha local). Kemudian, analisis penelitian akan mambahas aspek perpajakan atas penjualan eceran bahan bakar minyak di Indonesia oleh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum swasta asing yang menggunakan sistem company own dealer operate. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga studi kepustakaan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama apa saja komponen pajak yang termasuk dalam harga jual eceran pada SPBU dengan logo asing, kemudian bagaimana perlakuan pajak atas penjualan bahan bakar minyak oleh SPBU asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan sistem kepemilikan CODO (Company Own Dealer Operate) dan yang terakhir bagaimana perusahaan yang menjalankan bisnis SPBU dengan logo asing mengimplementasikan surat edaran Dirjen Pajak tentang perubahan penunjukkan pemungut Pajak PPh Pasal 22.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa selain berhak menentukan harga jual di tingkat konsumen akhir, perusahaan juga berhak menentukan harga tebus yang berbeda antar SPBU. hal ini menyebabkan perbedaan pajak yang dibayarkan SPBU dengan logo asing ini pun berbeda, sekalipun volume atau jumlah liter minyak yang ditebus sama dan tingkat harga jual eceran kepada konsumen akhir seragam. Penentuan harga jual tidak hanya ditentukan harga pasaran minyak dunia tetapi juga untuk tujuan bisnis. Setelah keluarnya surat edaran tentang perubahan penunjukkan pemungut PPh pasal 22, bukti penyetoran PPh Pasal 22 atas nama pembeli dealer, distributor, dan pelanggan akan dikirimkan beserta pengiriman invoice pada bulan berikutnya setelah pihak perusahaan menerima bukti pembayaran dari SPBU dengan logo asing atau dengan kata lain perusahaan tidak hanya sebagai pemungut pajak tetapi juga membayarkan PPh pasal 22 terlebih dahulu.

---

One of important of new law oil and gas number 22 year 2001 is paradigm change from monopoly to multiplayer. Liberalizing downstream business as one of the keywords to deregulation, including refining, transportation, storage, distribution, and marketing the products, will also be conducted in an open and more transparent way. All players are free to enter the market, including state and regional owned company, cooperatives, and private companies. This is expected to give room for market mechanism. In running the sale of fuel through fuel station, there are three systems that could be adopted i.e.: first is Coco system, which company own company operate, second is Codo systems, which company own dealer operate and then is Dodo systems, which distributor own dealer operate. In the above systems, the price to end users (price at the fuel stations level stations) will be the same and will be determined by foreign company. Therefore, the research analysis will cover the tax obligations and procedures on sale of fuel through fuel station by the CODO Systems.This research used with library study and an interview with a tax division officer foreign company as own company and dealear of fuel station. The main problems of this research firstly is what is a tax component that including as a pump price or selling price to end customers at fuel station, secondly is what is tax aspect on sales retail of fuel in Indonesia by dealer fuel station with codo systems and last research question is how is company implementing new circular letter of director general of taxation number 14/PJ./2008 about a collector of income tax article 22.From this research result, find out that a purchasing price from dealers to company is not same and determined by foreign company every two weeks, not only following market fuel price but also business purpose. On sales retail of fuel outcome three principle tax aspect are value added tax, motor vehicle fuel tax and income tax article 22 on the sales of its production. Before new circular letter number 14/PJ./, income tax article 22 paid by distributors/agents is final in nature and collected upon the issuance of delivery order, and now company not only as a collector, but also paid it dealer tax payable."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Program Pemerintah dalam mencari energi gas alternatif sektor Rumah Tangga agar mengurangi impor LPG, salah satunya adalah Adsorbed Natural Gas (ANG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Adsorbed Natural Gas (SPBG ANG) dengan 3 skenario yaitu I.Tanpa subsidi Pemerintah; II.Subsidi Pemerintah untuk Tabung dan Karbonaktif; III.Subsidi Pemerintah untuk biaya investasi, Tabung dan Karbonaktif. Hasil menunjukkan bahwa harga jual gas ANG masing-masing skenario adalah: Rp87.660; Rp70.714; Rp24.846. NPV untuk masing-masing skenario adalah: Rp5.364.324.075; Rp5.358.785.001; Rp789.756.318. Berdasarkan perhitungan NPV at Risk dengan tingkat keyakinan 95% diperoleh hasil skenario I , II dan III layak dilaksanakan.

---

Government programs to explore alternative gas energy for household sector, aiming at reducing LPG imports, one of which is Adsorbed Natural Gas (ANG). This study aims to analyze the feasibility of SPBG ANG with three scenarios: I. without government subsidy; II government subsidies for the cylinder and carbonactive; III. government subsidies for investment costs, the cylinder and carbonactive.

The results showed the price of gas ANG for each scenarios: Rp87.660; Rp70.714; Rp24.846. NPV for each scenarios: Rp5.364.324.075; Rp5.358.785.001; Rp789.756.318. Based on NPV at Risk with a confidence level of 95 % obtained results for scenario I, II and III are feasible."

"In recent years, crisis of oil and global competition have become big problems for industries. Rising of oil prices in global market may affect Pertamina as an Indonesian oil industry to escalate gasoline price for transportation. However, psychologically increment of gasoline price causes customer requesting more attractive and effective service quality at gas station. For improving service performance, customer needs and customer satisfaction is necessary to be identified by conducting a survey. This survey which will describe customer needs of gas station will be analyzed using Multivariate Analysis and importance Performance Analysis. Importance Performance Diagram as a result of Importance Performance Analysis displays the service attributes and service performance that required to be improved to fulfill customer needs. Afterwards, House of Quality as the basis of Quality Function Deployment is designed to verify that prominence customer needs have been prioritized and managed accurately. In this study, the 'House ofQuality' is based on company strategy and ability. This study is hopefully able to help Pertamina to enhance its service performance and achieve its customer satisfaction."

"Lokasi hiposenter gempa mikro (microearthquake) dapat dikaitkan dengan kemunculan zona lemah berupa rekahan maupun patahan. Patahan dan rekahan yang merupakan struktur seismik dapat diidentifikasikan melalui proses delineasi persebaran lokasi gempa. Dalam mendelineasi stuktur seismik diperlukan penentuan lokasi gempa dengan tingkat presisi dan akurasi yang baik. Hal umum dari analisis suatu keakuratan lokasi gempa adalah dengan menghitung ketidakpastian formal berupa kesalahan elips, waktu kejadian gempa, dan ketidaksesuaian kedalaman gempa (error ellipsoid, origin time, dan unreliability of depth). Ketidakpastian tersebut digambarkan dalam bentuk elips yang memberikan perkiraan statistik apakah suatu gempa terlokasi secara presisi yang disebut juga error ellipsoid. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesalahan penentuan lokasi gempa yaitu geometri jaringan stasiun pengamatan. Geometri stasiun pengamatan memainkan peran penting dalam membatasi ketidakpastian lokasi gempa. Penggunaan geometri jaringan stasiun pengukuran yang optimal sangat penting dan diperlukan untuk menyediakan data waktu tiba yang terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh geometri jaringan stasiun terhadap ketidakpastian lokasi gempa dalam mendelineasi struktur. Parameter seperti jumlah stasiun, jarak minimum stasiun, dan kemerataan distribusi stasiun. Berdasarkan penelitian, untuk identifikasi struktur patahan melalui delineasi sebaran gempa, maka diperlukan minimal 14 stasiun untuk memperoleh kesalahan lokasi gempa absolut (optimal) ± 1 km untuk episenter dan ± 2 km untuk kedalaman dengan catatan kualitas pengukuran waktu tiba yang baik. Jarak stasiun yang diperlukan yaitu tidak lebih dari perkiraan kedalaman fokus gempa untuk mendapatkan ketidakpastian yang lebih kecil. Distribusi stasiun yang diperlukan untuk identifikasi struktur dapat dilakukan secara acak atau menyebar untuk mendapat cakupan hiposenter yang baik. Berdasarkan penelitian data sintetik, ukuran mendapatkan volume error ellipsoid yang kurang dari 2 km pada yaitu batas azimuthal gap bernilai kurang dari 150ᵒ.

---

The hypocenter location of the microearthquake can be associated with the appearance of weak zones in the form of fractures or faults. Faults and fractures which are seismic structures can be identified through the delineation of the hypocenter distribution. In delineating the seismic structure, it is important to determine the hypocenter with a good level of precision and accuracy. The general information about the analysis of the accuracy of the hypocenter or earthquake location is to calculate the formal uncertainties in the form of ellipsoid error, origin time, and unreliability of depth. Error ellipsoid can describe the uncertainty in the form of an ellipse that gives a statistical calculation of whether an earthquake is precisely located or not. One of the factors that can affect the error ellipsoid in determining earthquake location is the geometry of the observation station network. The station network geometry acts as an important role to constrain the uncertainty of earthquake location. The optimal use of station network geometry is very important to provide reliable arrival time data. This study aims to determine the effect of station network geometry on the uncertainty of the earthquake location in delineating the seismic structure. Parameters such as the number of stations, minimum station distance, and station distribution uniformity. Based on the research, to identify fault structures through the delineation of earthquake distribution, it requires a minimum of 14 stations to obtain absolute (optimal) earthquake location errors ± 1 km for epicenter and ± 2 km for depth with a reliable record of the quality of arrival time. The required station distance is less than the estimated depth of the earthquake focus to get smaller uncertainties. The station distribution needed for identification of structures can be arranged randomly or uniformly to get sufficient hypocenter coverage. Based on the research of synthetic data, it gets a volume of ellipsoid error which is less than 2 km in that the azimuthal gap limit is worth less than 150ᵒ."

"Rainfall station should be selected based on the proposed three systems nomely flood forescating, low water monitoring and irrigation area...."