Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya.

---

PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi.

Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process.

This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat."

"As a developing country Indonesia still faces the acute problem of poverty . The result of survey made by Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) forescated the number of poor population, in 2009 was about 40 million (16,8%) . This number of population increases 5 million compared to the result of survey made by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, which registared the nunber of poor population about 35 million or about 15,4% (Edi Suharso, 2009;20). B7y considering data mentioned above, we can see that the poverty in Indonesia is very urgent to be handled comprehensively and sustainably. It means that the problem of poverty cnnot be handled partially and sector, because by doing that , in fact us face unlucky situation,i.e wrong target, emergency of seeds of social fragmentation , weakening capital social values, (mutual cooperation, consensus, self supporting and so on). By weakening capital social values in turn, it will push the changing of social behavior to be more distant from the spirit of independence, togetherness, and care to handle the problem collectively. Therefore, government in this case, Coordinator Minister of Prosperity, as Chairman of Team for Coping with Poverty has to make policy which could be the National Program for Autonomous Community Empowerment (PNPM) i.e.a national program in form of policy as base /frame to implement activities of handling Poverty based on society empowerment. This program is implement through the harmonization and development of system ,mechanism and program procedure, assistance and simulant fund to push initiative and innovation of society in effort to handle the poverty, sustainably. The approach made by Autonomous PNPM is an empowerment approach to push the creation of Self - Supporting Group (KSM) as a component of the whole process of hndling the poverty in order to increase the capability of existing group , or to create a new group. So, KSM is an association or persons which, voluntarily, assembles them self in kind of group , because of having the same interest and need, so that inside that group there is the same objective to be achieved collectively."

"Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama selaku pelaksana ditingkat masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan yang ditemui saat melaksanakan PNPM Mandiri dan juga melihat upaya yang dilakukan oleh BKM Mitra Bersama dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada kesamaan peran yang dilakukan oleh BKM Mita Bersama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karawaci dengan peran yang dilakukan oleh pekerja masyarakat.

---

This research is about Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mitra Bersama role as the implementer of PNPM Mandiri Perkotaan in society level at Karawaci. This research discuss about some obstacles that found in the execution of PNPM Mandiri Perkotaan and also see what are BKM Mitra Bersama efforts to settle those obstacles. This research use descriptive analyses and qualitative method. The result of this research shows that BKM Mitra Bersama role in the implementation of PNPM Mandiri Perkotaan is same as the role which done by community development."

"Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

---

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There?s so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village."

"Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di perkotaan, pemerintah telah memberlakukan program yang bernama PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu daerah yang menjadi target program ini adalah Kelurahan Mulyaharja yang berada di Kecamatan Bogor Selatan, dan sekaligus menjadi obyek penelitian ini. Namun, berdasarkan data PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin di kelurahan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden, yakni Anggota Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja. Selain itu dilakukan juga wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait. Pada penelitiannya, pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja dilihat dari dimensi efektivitas program yang terdiri dari Dimensi Pemahaman Program, Dimensi Tepat Sasaran, Dimensi Tepat Waktu, Dimensi Tercapainya Tujuan, dan Dimensi Perubahan Nyata. Hasilnya, setiap dimensi tersebut berada di kategori efektif. Kesimpulannya adalah pengelolaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mulyaharja efektif. Saran yang diberikan yaitu agar mekanisme pengembalian pinjaman dipertegas dan diperjelas, diberikan sosialisasi mendalam mengenai besaran dana dan peningkatannya, jumlah kelompok dikembangkan, semua anggota diawasi dan dimotivasi lebih lanjut, dan disediakan mekanisme pengajuan dana yang bersifat bottom-up.

---

To exceed the poverty problem in cities, the government has implemented a program called PNPM Mandiri Perkotaan. One of the region that has been targeted by the program is Mulyaharja, which located in South Bogor Sub-District and was this research’s object. Despite that, based on the PNPM Mandiri Perkotaan’s data, there was no decreasing in amount of this Sub-District’s poor citizens. By that, this research objective is to analyze descriptively the maintenance of PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja. The approach that used on this research is quantitative by outspread the questionnaire to 65 respondents, which are the member of Revolving Loan PNPM Mandiri Perkotaan in Mulyaharja Sub-District. Moreover, in-depth interview has been executed with the related parties.

According to the result of the research, that was concluded that the average value of every dimensions, which are Program Comprehensiveness Dimensions, Right Objectives Dimensions, Achievement of Goals Dimension, Timely Dimensions, and Noticeable Change Dimensions, are in the Effective Category.

The conclusion is the maintenance of National Program of Urban Self-Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan) Revolving Loan (Case Study in Mulyharja Village, South Bogor Sub-District, Bogor) is effective. Recommendation for the maintenance are to outright the loan returning mechanism, provide socialization about the amount of the loan, increase the number of member, motivate and control the member, and provide the bottom-up loan submission."

"Sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang besar tentu menyisakan berbagai masalah sosial. Pemuda dengan potensinya yang besar diharapkan dapat memberikan pembaruan dan perubahan terhadap permasalahan yang terjadi. Kerelawanan merupakan sumbangan masyarakat bagi pembangunan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kuat dapat dipastikan memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. Kerelawanan pun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Pemuda menggambarkan sebuah potensi besar dalam pembangunan. Terdapat kebutuhan yang mendesak dalam membangun potensi ini, yang melibatkan partisipasi pemuda termasuk kerelawanan. Tesis ini bertujuan untuk menggali pengembangan pemuda dalam organisasi kerelawanan yang dilakukan di organisasi massa, Masyarakat Relawan Indonesia dan organisasi bentukan pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Berdasarkan penelitian melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan pemuda dalam organisasi kerelawanan MRI mencapai 85% - 90%, sedangkan keterlibatan pemuda dalam PNPM Mandiri Perkotaan hanya mencapai 2%. Sedikitnya keterlibatan pemuda di PNPM MP disebabkan karena kurangnya kapasitas fasilitator pendamping dalam melakukan pendekatan dengan pemuda/ komunitas kepemudaan dan tidak dilibatkannya pemuda dalam kegiatan fase pembelajaran. Berkebalikan dengan PNPM MP, MRI menggunakan media promosi sosial media sebagai pendekatan kepada pemuda. Selain itu, pelibatan yang dominan bagi pemuda pada kegiatan kerelawanan mendorong relawan pemuda tersebut merasa memiliki saran aktualisasi dan pengembangan diri. Selain itu, pemuda menjadi merasa tertantang dan memiliki tanggung jawab yang besar. Keterlibatan relawan pemuda yang tinggi menyebabkan gerakan kerelawanan akan semakin bergerak cepat dan luas, sehingga masyarakat yang mandiri dan sejahtera akan tercapai.

---

As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta has a large population so that leaves many social problems. Youth with great potential that is expected to provide inovations and changes to the problems that occurred. Voluntary give contributions for the development of civil society. Strong civil society is certain to have a high level of volunteerism. Volunteerism also has a huge influence on a country's economic condition. Youth described a huge potential for development. There is an essential need to build this potential, which involves the participation of youth including volunteerism. This thesis aims to explore the development of youth in volunteer organizations conducted in mass organizations, Community Volunteer Indonesian and government organization, the National Program Community Empowerment of Independent Urban.

Based on a qualitative research approach, the conclusion that youth involvement in voluntary organizations MRI was 85% - 90%, while youth involvement in PNPM MP only reached 2%. At least the youth involvement in PNPM MP due to lack of capacity of the facilitator in engaging with young people/ youth community and youth involvement in the activities of the learning phase. Otherwise to PNPM MP, MRI uses social media as a promotional media approaches to youth. In addition, the dominant involvement for youth in volunteer activities that encourage youth volunteers have suggestions feel actualization and self-development. In addition, youth are challenged and have a great responsibility. High involvement of youth volunteers led volunteer movement will increasingly move quickly and widely, so that an independent and prosperous society will be achieved."

"Partisipasi masyarakat dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat menarik untuk diteliti karena telah banyak program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak program yang telah dilakukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan namun belum berperan optimal untuk pemberdayaan masyarakat dan hanya sebagai penonton dan berada di luar sistem yang ada.Dominannya peranan pihak-pihak di luar masyarakat dalam menjalankan program pembangunan tetapi partisipasi masyarakat belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.Penelitian ini menagunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan yang diwawancarai adalah anak dan dewasa yang dikelompokkan dari 4 wilayah yang mendapatkan dampingan secara intensif dan 3 wilayah yang tidak mendapatkan dampingan secara intensif (non intensif).Hasil analisis data dari wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut : Pembuatan rencana program di Proyek Susukan relatif sudah cukup baik karena sudah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya sehingga masyarakat mengetahui peran serta apa yang dibutuhkan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak seluruh unsur yang ada di masyarakat turut dalam proses perencanaan.Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga turut andil dalam memberikan sumberdaya yang mereka miliki untuk keperluan program. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi terhadap program, masyarakat juga telah terlibat di dalamnya. Bentuk keterlibatan masyarakat adalah dengan memberikan penilaian terhadap program yang berlangsung di Proyek melalui forum-forum diskusi atau menyampaikan langsung kepada pihak proyek.Partisipasi masyarakat dalam program proyek dipengaruhi oleh kebijakan Proyek yang mensyaratkan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pada program yang dilakukannya disamping kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat dari program yang ada. Selain itu faktor-faktor pendorong masyarakat untuk berpatisipasi adalah karena faktor komunikasi yang baik, faktor kesadaran, faktor penyuluhan dan pelatihan serta faktor kebutuhan dari masyarakat.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan mengurangi bantuan yang sifatnya karitatif sehingga akan terlihat motivasi masyarakat yang sesungguhnya apakah karena adanya bantuan atau karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Dalam perencanaan juga perlu melibatkan lebih banyak unsur dari masyarakat agar program yang dihasilkan lebih representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."