Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas industri penerbangan Eropa yang khusus berkonsentrasi pada Airbus. Airbus dibentuk berdasarkan kesepakatan politik antara Prancis, Jerman, Inggris dan Spanyol pada tahun 1967 yang menunjuk Aerospatiale-Matra, DaimlerChrysler Aerospace AG (Dasa AG), Construcciones Aeronauticas SA (CASA) dan British Aerospace (BAe) untuk membentuk aliansi produksi menghasilkan pesawat sipil. Pada tahun 1999, ketiga perusahaan, kecuali BAe, sepakat untuk merger, membentuk sektor aeronautika sipil dan militer terbesar di Eropa. Penyatuan ini kemudian dinamai EADS (European Aeronautics and Defense Sector), dan mengintegrasikan aliansi produksi Airbus. Setelah 7 tahun berintegrasi, permasalahan A380 terjadi yang menimbulkan konflik antara Prancis dan Jerman dan EADS. Sementara itu EADS menginginkan Airbus yang lebih luwes, mampu bertindak selayaknya perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan Konsep Aliansi Strategi dan Pendekatan Kerjasama Politik sebagai untuk menganalisa permasalahan A380.

---

ABSTRACTThe focus of this study is European Aeronautical Industry with a special focus in Airbus. Airbus was formed by political agreement among France, Germany, Great Britain and Spain on 1967. This agreement chose Aerospatiale-Matra, DaimlerChrysler Aerospace AG (Dasa AG), Construcciones Aeronauticàs SA (CASA) and British Aerospace (BAe ) to form production alliance to produce the civil aircraft. On 1999, the three companies, excluding BAe, agreed to merge, forming the largest civil, military aeronautics and defence sector in Europe. This merger then named EADS (European Aeronautics and Defense Sector), and integrate Airbus into a single company under EADS. After 7 years of integration, A380 problem occured. The problem led to conflicting interaction between France and Germany. Meanwhile EADS desired a more flexible Airbus, with the capability to act as a private company. The role of EADS and government becomes the central attention of this research. This research uses Strategic Alliance and Political Cooperation as the main basic concept and approach to analyze A380 problem."

"ABSTRAKSebagai sebuah industri konsorsium, Airbus sudah selayaknya dikelola secara adil oleh keempat negara anggotanya yaitu Prancis, Jerman, Inggris dan Spanyol. Namun pada kenyataannya, dugaan adanya dominasi Prancis dirasakan oleh Inggris, Jerman dan Spanyol sejak perusahaan Airbus Group berdiri hingga saat ini. Dalam beberapa kesempatan, ketiga negara tersebut seringkali secara implisit mengungkapkan bahwa Prancis dirasa memiliki kuasa yang lebih dalam menjalankan perusahaan ini. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa dominasi Prancis terlihat dari berbagai bentuk, mulai dari pemilihan Prancis sebagai pusat produksi Airbus, hingga banyaknya jajaran direksi yang diduduki oleh tokoh-tokoh asal Prancis.

---

ABSTRACTAs a consortium industry, Airbus should be managed equally by its four member countries France, Germany, Britain and Spain. In reality, however, allegations of French dominance have been felt by Britain, Germany and Spain since Airbus Group 39 s company stands until today. On several occasions, the three countries often implicitly disclose that France is perceived to have more power in running the company. This study proved that French dominance does exist in various forms, ranging from French position as Airbus rsquo production centers and headquarter to the many ranks of directors occupied mostly by French figures."

"This paper analyses challenges and opportunities EU faces through investing Airbus in developing countries, specifically through strategic alliance between Airbus and China. Why is China chosen as their destination to expand their businesses ? Is this a positive step towards a better mutual understanding ? How the external factors such as : IPR, sharing technologies, etc affect the two entities whether it's a positive or negative manner in terms of EU-China cooperation."

"boeing began to focus on Britain in 1997, ad wanted to attract it away from the European concortium airbus industrie. "

"Video game merupakan salah satu bentuk seni digital yang sering dijadikan hiburan alternatif oleh banyak orang. Inovasi dan ide-ide kreatif menjadi elemen penting dalam penciptaan produk video game hingga saat ini. Assassin’s Creed yang merupakan waralaba unggulan dari sebuah pengembang video game asal Prancis, Ubisoft, dianggap sebagai video game yang memiliki konsep yang sangat baik dalam merepresentasikan identitas nasional sejumlah negara Eropa. Melalui penggambaran arsitektur, tokoh bersejarah, hingga kebudayaan Eropa, Assassin’s Creed mampu menarik minat masyarakat untuk mempelajari lebih dalam lagi peristiwa sejarah yang disajikan di dalam seri Assassin’s Creed. Berlandaskan teori Simulakra dari Jean Baudrillard dan teori Ekonomi Kreatif dari John Howkins, penelitian ini menganalisis mengapa dunia virtual Eropa yang dihadirkan di dalam Assassin’s Creed sangat menarik bagi para pemainnya dan mengapa seri Asssassin’s Creed sejauh ini masuk ke dalam komponen-komponen ekonomi kreatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa seri Assassin’s Creed, meskipun berupa video game, memiliki nilai edukasi yang tinggi berupa representasi sejarah Eropa yang dikemas dengan sangat menarik. Hiperrealitas dunia virtual yang diciptakan di dalamnya juga memiliki nilai interaktivitas tinggi, sehingga membuat pemain senang berlama-lama mengeksplorasi dunia virtual tersebut. Selanjutnya, terbukti juga bahwa Assassin’s Creed mampu menciptakan multiplier effect terhadap beberapa industri, seperti industri media, digital, dan pariwisata.

---

Video games are digital art frequently used by many people as an alternative form of entertainment. As a matter of fact, innovation and creative ideas have been important elements in video games creation. Assassin's Creed, the most outstanding franchise of French developer, Ubisoft, has the best concept of representing national identity of a number of European countries. Through architectural portrayal, historical figures, and European culture representation in its series, Assassin's Creed succeeds in enhanching public interest eager to learn more about history of Europe. Using Simulacra theory from Jean Baudrillard and Creative Economy theory from John Howkins, this study analyzes the reasons behind the success of virtual Europe represented in Assassin's Creed in attracting the huge number of players and how far the series can cover the creative economic components. This study shows that Assassin's Creed series, even though it is only a video game, has a high educational value as it represents European history in a very attractive way. Hyperreality world created in the game also has a high interactive value, giving the players the enjoyment and even addiction spend hours exploring the virtual world. Furthermore, the study proves that Assassin's Creed is able to create a multiplier effect on several industries, such as the media, digital, and tourism industries."

"Tesis ini berangkat dari hipotesis penulis bahwa ruang politik Uni Eropa memfasilitasi Greenpeace untuk dapat menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia. Tesis ini menganalisis strategi Greenpeace dalam menekan industri minyak kelapa sawit Indonesia melalui Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka. Analisis kajian tesis ini menggunakan penggabungan konsep transnasional advocacy networks (1998) dan konsep kesempatan politik Dellmuth dan Bloodgood (2019). Berdasarkan konsep konsep transnasional advocacy networks (1998), ada empat taktik politik. Dari keempat taktik politik, Greenpeace hanya menggunakan dua taktik politik untuk mempengaruhi Uni Eropa, yaitu taktik politik pengaruh dan akuntabilitas. Kedua taktik ini bisa dikatakan secara tidak langsung dapat dimanfaatkan Greenpeace untuk menekan industri minyak kelapa sawit. Kendati demikian, kedua taktik tersebut memiliki pengaruh terbatas kepada kebijakan Uni Eropa. Salah satu penyebab terbatasnya pengaruh Greenpeace adalah lambannya pembuatan rencana aksi Uni Eropa dalam melakukan komitmen global. Sementara itu, konsep kesempatan politik menjelaskan bahwa pengaruh politik Uni Eropa terbatas. Keterbatasan pengaruh disebabkan sempitnya ruang politik dari dalam institusi, koalisi organisasi non pemerintah dalam tidak menunjukkan peranan penting dan kompleksitas isu yang disebabkan oleh tidak realistisnya komitmen Uni Eropa. Dengan demikian, Greenpeace tidak dapat menggunakan Uni Eropa sebagai tekanan terhadap industri minyak kelapa sawit.

---

This thesis is based on hypothesis that European Union facilitates political space for Greenpeace in order to be able press the palm oil industry. This thesis analyzes the strategy of Greenpeace in pressing Indonesian palm oil industry through European Union. This qualitative research used literature research regarding palm oil and objects of analysis. Theoretical framework that uses in this research is combination between transnational advocacy networks concept (1998) and political opportunity (2019) concept. Based on transnational advocacy network concept (1998), there are four political tactics which are used by Greenpeace in running the palm oil campaign. Four political tactics are information, symbolic, leverage and accountability. From four political tactics, Greenpeace only uses two political tactics to influence European Union, namely leverage political tactic and accountability political tactic. It can be said that the two political tactics are used indirectly to press palm oil industry by Greenpeace. However, Greenpeace’s influence to European Union policy is limited. One of the reason is the slow progress of European Union in doing global commitment. Meanwhile, political opportunity concept explain that limitation caused by the narrow political space inside European Institution. Besides that, coalition between Greenpeace and other organization non-governments had not shown significant role in influencing European Union policy. The complexity of this issue also limits Greenpeace’s influence on the European Union."

"Persoalan merek dagang atau segala bentuk hak kekayaan intelektual selalu ada dalam Industri Mewah karena adanya permintaan konsumen terhadap tren yang menggeser perilaku konsumen terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri mewah. Dengan fenomena ini munculnya barang-barang impor pada barang-barang mewah dipertanyakan dalam hal distribusi dan penggunaan penjualannya. Legalitas Impor Paralel dapat diperdebatkan dimana barang asli yang dipasarkan didistribusikan melalui pengecer tidak resmi yang dapat menimbulkan masalah bagi industri barang mewah dalam melawan persaingan pasar dan hilangnya itikad baik yang mungkin timbul dari pedagang tidak sah yang menaikkan harga dan harga yang berbeda. dapat mengikis ekuitas merek dari merek tersebut. Karena distribusi barang-barang tersebut rumit karena adanya perbedaan hak yang diterapkan oleh negara-negara yang berbeda, maka dalam tesis ini akan mengeksplorasi perlindungan tentang bagaimana putusan Pengadilan Eropa dibandingkan dengan penegakan hukum di Indonesia dapat melindungi merek dagang terkenal. pemilik dari aktivitas impor paralel yang dapat melanggar merek dagang merek.

---

The issue of trademark or any sorts of intellectual property rights is always existing within the Luxury Industry due to the fact of consumer’s demand of on-going trends that shifts consumer’s behavior towards goods produced by luxury industries. With this phenomenon the rise of imported goods on luxury goods are being questioned in terms of their distribution and use of sales. Parallel Imports legality is open to argument where the authentic goods that are placed into market are distributed through an unauthorized reseller which may lead to problems for luxury industry in combating market competition and a loss of goodwill that may arise from unauthorized dealers marking up different prices and may erode the brand equity of the brand. Since the distribution of such goods are complicated due to different exhaustion of rights implemented by different countries and therefore in this thesis it will explore the protection on how the rulings of the European Court of Justice in comparison with the Indonesian enforcement may protect well-known trademark owners from parallel import activity that may infringe the trademark of brands."

"Indonesia saat ini memiliki 2 (dua) FIR (flight information region) yaitu Jakarta dan Ujung Pandang. FIR berfungsi sebagai pusat data dan pelayanan penerbangan yang bertugas untuk dikirim dan diedarkan kepada unit unit ATS (air traffic service) terkait. Kedua FIR ini harus memiliki kemampuan yang setara dalam hal pelayanan yang diberikan baik secara fasilitas dan operasional sesuai standar ICAO.Pembaharuan FIR Jakarta diimplementasikan pada tahun 2012. Sementara pembaharuan FIR Ujung Pandang terakhir kali dilakukan pada tahun 2005. Karena perbedaan pelayanan dan fasilitas tidak setara dengan FIR Jakarta dimana beberapa perangkat FIR Ujung Pandang menjadi tidak memenuhi standar ICAO. Untuk itu pembaharuan fasilitas perlu dilakukan dalam rangka penyetaraan FIR Ujung Pandang Terkait dengan penyetaraan fasilitas komunikasi penerbangan FIR Ujung Pandang, ada dua pilihan pembaharuan yaitu penggantian bertahap atau penggantian keseluruhan. Penentuan penggantian ditetapkan menggunakan metode tekno ekonomi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pilihan penggantian bertahap lebih ekonomis dibandingkan dengan pilihan penggantian keseluruhan. Penggantian keseluruhan dapat menjadi opsi yang dapat diterima apabila nilai investasi (CAPEX) dan biaya operasional (OPEX) dapat diturunkan sehingga nilai keekonomiannya dapat mengungguli nilai keekonomian dari opsi penggantian bertahap. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur, perilaku dan kinerja perusahaan penerbangan serta dampak kebijakan Kementerian Perhubungan tentang batas tarif bawah penerbangan terhadap persaingan industri penerbangan domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan analisis dilakukan dengan pendekatan Structural, Conduct dan Performance.Hasil analisis menunjukan bahwa struktur pasar penerbangan domestik adalah struktur pasar oligopoli longgar yang mengarah kepada struktur pasar oligopoli ketat, sedangkan hambatan masuk pasar yang tercermin pada perilaku perusahaan penerbangan domestik yang dialami perusahaan penerbangan domestik sebagai pelaku pasar rata-rata masih cukup besar serta kinerja rata-rata seluruh perusahaan penerbangan domestik selama tahun 2008 ? 2013 berfluktuasi menaik dan menurun, dimana kinerja rata-rata seluruh perusahaan penerbangan domestik tertinggi adalah pada tahun 2011 sedangkan kinerja rata-rata seluruh perusahaan penerbangan domestik terendah adalah pada tahun 2008.Hasil analisis lainnya menunjukkan bahwa adanya kebijakan Kementerian Perhubungan tentang kenaikan tarif batas bawah yang diperlakukan untuk maskapai penerbangan berbiaya rendah, berdampak cukup besar terhadap maskapai penerbangan domestik berbiaya rendah yang melakukan pelayanan kelas ekonomi , sehingga kondisi struktur pasar oligopoly longgar akan mengarah kepada struktur pasar oligopoly ketat dalam waktu yang tidak begitu lama setelah adanya kenaikan tarif batas bawah yang diperlakukan untuk maskapai penerbangan berbiaya rendah. Sedangkan, adanya kebijakan Kementerian Perhubungan tentang penurunan atau peningkatan batas tarif bawah, mengakibatkan fleksibilitas harga yang dapat dilakukan perusahaan penerbangan domestik berbiaya rendah dengan pelayanan kelas ekonomi sampai batas tertentu menjadi terganggu. Selanjutnya, kebijakan Kementerian Perhubungan tentang regulasi tarif akan berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan penerbangan domestik karena tidak adanya perlakuan yang berbeda terhadap rute penerbangan dengan tingkat pengisian kapasitas kursi penumpang yang tersedia yang relative rendah dengan rute penerbangan dengan tingkat pengisian kapasitas kursi penumpang yang tersedia yang relative tinggi.

---

The purpose of this study was to determine the structure, conduct and performance of the airline as well as the Ministry of Transportation policy impact of tarif lines under the cost domestik airline industri to competition. The method used is qualitative descriptive study, using secondary data and the analysis performed by Structural approach, Conduct and Performance.Results of the analysis showed that the structure of the domestik aviation market is a loose oligopoly market structure that lead to a tight oligopoly market structure, while the market entry barriers are reflected in the behavior of domestik airline companies experienced domestik airline companies as market participants the average is still quite large and the mean performance overall average domestik airline company during the year 2008 - 2013 fluctuated ascending and decline, where the average performance across the enterprise is a top domestik flights in 2011 while the average performance across the enterprise lowest domestik flight was in 2008.Other analysis results indicate that the policy of the Ministry of Transportation about the lower limit tarif hikes were treated for low-cost airlines, a significant impact on domestik low-cost airline which is in the service economy class, so that the condition of a loose oligopoly market structure would lead to a tight oligopoly market structure in the not so long after the tarif increase in the lower limit is treated for low-cost airlines. Meanwhile, the policy of the Ministry of Transportation of a decrease or increase in tarif limit down, resulting in pricing flexibility to do a low-cost domestik airline with economy-class service to a certain extent be disturbed. Furthermore, the Ministry of Transportation policy regarding the regulation of tarifs will have a direct impact on the performance of domestik airlines in the absence of unequal treatment of flights by the charge level of passenger seats available capacity is relatively low in cost with the level of service charging capacity of passenger seats available is relatively high."

"ABSTRAKBanyak kekhawatiran bahwa keputusan tersebut akan membahayakan kegiatan bisnis global karena peraturan baru yang akan dihasilkan dari Brexit. Dari sudut pandang kapitalis, terutama industri penerbangan Inggris, Brexit berpotensi mengganggu operasi dan kelangsungan banyak maskapai dari Inggris. Perubahan regulasi penerbangan akan berdampak negatif pada sebagian besar maskapai penerbangan karena biaya yang harus dikeluarkan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dampak potensial lainnya terhadap industri penerbangan berasal dari sektor keuangan. Mata uang Poundsterling yang melemah sebagai dampak dari Brexit juga dapat merugikan industri penerbangan di Inggris. Brexit kemungkinan besar akan mengganggu operasi banyak maskapai penerbangan yang beroperasi antara Inggris dan Uni Eropa. Pihak yang diprediksi akan paling terpengaruh adalah maskapai penerbangan bertarif rendah LCC sementara maskapai besar lainnya masih bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Negosiasi antara maskapai penerbangan dan lembaga pemerintah harus dilakukan untuk menciptakan solusi dari fenomena Brexit ini.

---

ABSTRACTThe decision by The United Kingdom to leave the European Union EU has sparked many controversies globally. Many fears that the decision will harm global business activities due to the new regulations that will result from the exit. From the capitalist point of view, especially the British aviation industry, Brexit may potentially disrupt the operations and continuity of many airlines from the UK. The change in airline regulations will have a negative impact on most of the airlines due to the costs they have to incur to adapt to these changes. Other potential impact to the aviation industry comes from the financial sector. The weakening British Pounds that results from Brexit could also disadvantage the aviation industry. Brexit will most likely disrupt the operations of many airlines that operate between the UK and EU. The most affected airlines would be the low-cost carriers LCC while other bigger airlines could still adapt to the changes. Negotiations between the airlines and government institutions must take place in order to create a solution. Keywords:Brexit, aviation industry, capitalist, European Union, British Pounds, requlations, financial sector "