Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACTThe objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness."

"Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Materi studi kasus ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu studi kasus ini juga menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Oleh karena merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Setelah dilakukan analisa seluruh data, informasi dan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item, terutama dalam perencanaan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal; (2) tidak adanya sistem pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan.

---

This study aims to understand the implementation of Performance Based Budgeting at Local Government of North Jakarta. The subjects of this study report consist of budgeting process included planning, implementation, performance measurement and evaluation, and reporting. Besides, this study also describes problems in budgeting process.

Because of qualitative research, data was set by natural condition. The technique of collecting data was done by observation, interview and documentation study. The result of data collection was analyzed by using qualitative methods that developed based on descriptive paradigm.

After to analyze data information and observe in the spot, the result of this research are found traditional budgeting approach or line item budgeting, especially at the budgeting-planning. There are found many problem in performance budgeting implementation such as (1) official knowing, comprehension and motivation to practice performance budgeting are low and; (2) performance measurement of outcomes are nothing."

"Penelitian ini membahas implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah di terapkan. Materi penelitian ini adalah implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu penelitian ini juga mendeskripsikan penghambat dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis denganmetode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Pendekatan positivisme digunakan untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun telah didukung adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ada beberapa penghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain: adanya beberapa intervensi pengalokasian anggaran dalam pembahasan anggaran oleh Komisi X DPR-RI, indikator kinerja belum sepenuhnya sepenuhnya fokus pada aspek-aspek kinerja atau belum mencerminkan core bisnis organisasi, siklus prosedur operasional standar perencanaan dan penganggaran jadwal pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan ditetapkan, penerapan sistem anggaran yang lebih fleksibel belum dapat terlaksana.

---

This research discusses the implementation of performance-based budgeting within the General Secretary of Ministry of National Education in accordance with the policies in force in Indonesia, with the aim to understand the implementation of performance-based budgeting has been applied. The substance of this research is to implement the performance based budget arrangement. Beside of that, this research is also conducted to describe obstacles in performance based budget arrangement process.

The approach and technique used in this research is qualitative analysis, while data are acquired by 'Nature Setting'. Data collection result is analyzed using descriptive paradigm with qualitative method. Phenomenology approach is used to describe further understanding about the performance based budget arrangement process at General Secretary of Ministry of National Education.

Although there are policies related to the performance based budget arrangement, the research findings Indicate that ideal performance based budget arrangement has not reached yet. There are still some obstacles in arranging performance based budget, for example: there are some interventions of budget allocations in budget discussion phase which is discussed by DPR RI Tenth Commission, performance indicators have not been fully focus on those aspects of performance or did not reflect the organization's core business, the cycle of standard operating procedures of planning and budgeting implementation schedule cannot be run in accordance with established, the application of a more flexible budget system cannot be done."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan klasifikasi best practices di negara-negara OECD yang telah menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sejak berpuluh tahun lalu. Evaluasi lebih lanjut atas penerapan PBK di satuan kerja X OJK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) faktor yang digunakan sebagai basis penilaian yaitu faktor Orientasi Tujuan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa dokumen regulasi dan kemudian dikonfirmasi dengan kondisi riil PBK di OJK melalui wawancara dengan pejabat dan staf yang berwenang dan kompeten dalam pelaksanaan penganggaran di OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK berada pada level 2 klasifikasi PBK Negara-Negara OECD, yaitu Performance-Informed Budgeting. Pada level Performance-Informed Budgeting, dimana sebagian besar negara OECD berada, pelaksanaan anggaran telah dikaitkan dengan informasi kinerja. Lebih lanjut, evaluasi atas masing-masing faktor menghasilkan tingkat efektivitas yang cukup baik pada faktor orientasi tujuan dan faktor sumber daya manusia, namun tingkat efektivitas yang rendah pada faktor Teknologi Informasi. Beberapa kendala juga diketahui dari hasil wawancara, diantaranya waktu dan proses penyusunan anggaran yang panjang, jumlah SDM yang kurang dan sistem informasi yang kurang mumpuni. Penelitian juga memberikan beberapa rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PBK.

---

This research aims to evaluation of the application of performance-based budgeting to work units in the Financial Services Authority (FSA) based on the classification of best practices in OECD countries that have implemented Performance-Based Budgeting (PBB) since the last decade. Further evaluation of the implementation of PBB in work unit X OJK was carried out on the basis of 3 (three) basis of assessment, namely: Goal Orientation, Human Resources, and Information Technology. The study was conducted by analyzing regulatory documents and then confirmed with the real conditions of PBB at the OJK through interviews with officials and staff who are authorized and competent in the implementation of budgeting at the OJK. The research results show that OJK is at level 2 of the OECD countries’ PBB classification, namely Performance-Informed Budgeting. In the Performance-Informed Budgeting level, whereas most OECD countries are classified, budget execution has been linked to performance information. Furthermore, evaluation of each factor resulted in a fairly good level of effectiveness for the goal orientation and human resources, meanwhile a low level of effectiveness for the information technology. Several obstacles were also identified from the interview results, including long duration and processes of budget preparation, insufficient human resources and inadequate information systems. The research also provides several recommendations to increase the effectiveness of PBB implementation."

"Tesis ini membahas tentang analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan - Sekretariat Negara RI, dengan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Sistem anggaran sektor publik di Indonesia telah mengalami perubahan dengan di berlakukannya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sistem anggaran berubah dari Sistem Anggaran Tradisional (Tradisional Budget system) menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting). Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005, dengan tahap implementasi proses reformasi dalam jangka waktu lima tahun yaitu hingga tahun 2010. Tujuan akhir dari penerapan anggaran berbasis kinerja adalah akuntabilitas kinerja organisasi sebenarnya dengan tahapan perumusan rencana strategi ke rencana kinerja yang dituangkan dalam penganggaran dengan tepat dan selaras. Penelitian ini bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan ? Sekretariat Negara dan teori anggaran berbasis kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan pada Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan - Istana Jakarta, dalam perumusan rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan masih belum sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja. Ketidaksesuain penerapan ini menunjukkan akuntabilitas yang tidak sebenarnya dari kinerja organisasi Rumah Tangga Kepresidenan, dan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja baru sebatas memenuhi ketentuan yang ada.

---

This thesis discusses the analysis of performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat of Republic of Indonesia, with reforms in the areas of financial management of the country particularly in the budgeting system has a lot to bring a very fundamental change in its implementation. Public sector budget system in Indonesia has undergone a change with the act No. 17 of 2003 on State Finance. Change the budget system of the Traditional Budget System into Performance Based Budgeting System. Application of Performance Based Budgeting System, implemented in stages starting in the 2005 budget, with the implementation phase of reform process within a period of five years ie until 2010.

The ultimate goal of implementing a performance-based budgeting is the actual organization performance accountability by the gradual formulation of a strategic plan to the performance plan as outlined in the budgeting correctly and in harmony. This research is verification of the hypothesis by using qualitative descriptive analysis research method. Qualitative analysis method used is by comparing the performance-based budgeting at the Presidential Household environment - State Secretariat and the theory of performance-based budgeting.

The results showed that performance-based budgeting environment of the Presidential Household - State Secretariat on Program Implementation and Governance - Palace Jakarta, in the formulation of strategic plans, performance plans, programs and activities is still not in accordance with the theory of performance-based budgeting. Incongruity this application indicates that no real accountability of the Presidential Household organizational performance, and demonstrate that the application of performancebased budgeting is merely comply with existing regulations."

"Kontrak pemeliharaan jalan yang ada sekarang ini dinilai kurang efektif bagi pengguna jasa dan penyedia jasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: keterlambatan pendanaan, mutu pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Salah satu alternatif mengatasi permasalah ini adalah dengan mengkaji metode kontrak yang inovatif, yaitu metode-metode kontrak yang didalamnya mempertimbangkan aspek kinerja hasil pekerjaan seperti Kontrak Berbasis Kinerja (KBK).Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan, yaitu: (1) mengapa Kontrak Berbasis Kinerja diterapkan sebagai alternatif kontrak untuk penanganan pemeliharaan jalan, dan (2) faktor-faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan kontrak berbasis kinerja pada pemeliharaan jalan, serta besaran dari kendala yang ada.Analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang pertama adalah melalui analisis terhadap literatur-literatur yang dikaji dan terkait dengan penerapan KBK pada pemeliharaan jalan. Permasalahan kedua dianalisis dengan menggunakan pendekatan Analythical Hierarcy Process (AHP).Untuk menjawab permasalahan kedua diawali dengan mengembangkan model yang akan digunakan untuk menilai kendala penerapan yang ada dari sisi pemilik (owner) dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pengelola jalan. Untuk menilai kendala dari sisi pemilik penilaian yang digunakan adalah: aspek hukum, aspek resiko, aspek kelembagaan, aspek teknis, dan aspek pendanaan.Pada penelitian ini responden dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) responden wawancara, merupakan pengelola jalan/pemerintah di Prov. Banten (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang), dan (2) responden kuesioner, merupakan para ahli dalam KBK. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari dasar penilaian yang telah dikembangkan.Dari hasil kajian analisis diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahn pertama bahwa alasan penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan maupun pembangunan jalan disebabkan oleh beberapa aspek/faktor, yaitu: sumber daya manusia, biaya, kepuasan, waktu, inovasi dan teknologi, resiko, dan legal. Dari hasil uji coba model penilaian kendala dengan studi kasus penanganan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga Prov. Banten diperoleh informasi bahwa secara umum bahwa penerapan PBC dalam penanganan pemeliharaan jalan tidak memiliki kendala yang berat, sehingga konsep dasar PBC ini dapat diterapkan.

---

This current road maintenance agreement under investment effective for service user and service provider. this condition are caused by several things, that is: financing delay, quality of job execution that result road damage. One of alternative overcomes this problem is the by method of assesment innovative contract, that is contract that inside consider aspect of job result performance like contract base on performance (PBC).This research is conducted to answer 2 (two) problems, that is: (1) why contract base on performance is applied alternatively contract for handling of road maintenance, and (2) factors what becomes constraint from contract applying base on performance at road maintenance, and quantity from existing constraint.Analysis that conducted to answer the first problems is passing by analysis to literatures that assessed and related to applying PBC at road maintenance. Second problems is analysed by using approach Analythical Hierarcy Process (AHP).To answer second problems starting by develop model that will be used to assess existing applying constraint from owner side (owner) in this case is government as road organizer. To assess constraint from side of assessment owner that used is: law aspect, risk aspect, institute aspect, technical aspect, and financing aspect.At this research responder is divided into 2 (two) group, that is: (1) interview responder, is road organizer/government in Prov. Banten (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang), and (2) responder kuesioner, is expert in PBC. Spreading kuesioner is conducted to know importance level from elementary assessment that has been developed.From result of analysis study obtained conclusion to answer problem first that applying reason PBC in maintenance handling and also road-works caused by some aspects/factor, that is: human resource, expense, satisfaction, time, innovation and technology, risk, and legal. From result of assessment model test-drive constraint with case study of road maintenance handling in Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten is got information that in general that applying PBC in handling of road maintenance not have heavy constraint, so this PBC elementary concept can be applied."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet Studi Kasus Tahun 2016 . Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja dilihat dari komponen Penganggaran Berbasis Kinerja, yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja serta Prakondisi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan komponen-komponen dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Hal ini tercermin dari : a Indikator Kinerja Outcome yang belum mencerminkan core bussiness dari Sekretariat Kabinet dan belum sesuai dengan prinsip SMART-C; b Tidak adanya Standar Biaya Keluaran dan belum diterapkan prinsip value for money terhadap penyusunan komponen biaya; dan c Mekanisme feedback yang belum berjalan dengan baik, sehingga rekomendasi hasil evaluasi tidak dimanfaatkan dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan. Prakondisi yang mengakibatkan belum maksimalnya Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Kabinet adalah: 1 Lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dan kurang berorientasi pada kinerja, 2 Sistem kontrol yang kurang efektif dari pimpinan kementerian/lembaga, dan 3 Penerapan Strategic Planning yang kurang baik. Hasil penelitian menyarankan untuk menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai pedoman dalam penyusunan informasi kinerja, menyusun Standar Biaya Keluaran, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Inspektorat, peningkatan keterlibatan dan komitmen pimpinan terhadap proses perencanaan dan penganggaran, adanya mekanisme umpan balik dari pimpinan atas hasil evaluasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja melalui pengembangan budaya kinerja di Sekretariat Kabinet

---

ABSTRACT This study discusses the Implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat Case Study of 2016 . The purpose of this study is to discuss the Implementation of Performance Based Budgeting based on Performance Based Budgeting Performance, ie Performance Indicators, Cost Standards and Performance Evaluation and Performance Based Budgeting Preconditions in the Cabinet Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method. Data collection techniques were conducted by interviews and literature studies and documents.The findings of this study indicate that the implementation of Performance Based Budgeting in the Cabinet Secretariat has not fully implemented the components of Performance Based Budgeting. This is reflected in a Outcome Performance Indicators not yet reflecting the core business of the Cabinet Secretariat and not in accordance with the SMART C principle B The absence of Output Cost Standard and not yet applied the principle of value for money against the preparation of cost components And c Feedback mechanism that has not run well, so that recommendation of evaluation result is not utilized and has not give significant influence to the improvement of program and activity performance. Preconditions that result in not yet maximized Implementation of Performance Based Budgeting in Cabinet Secretariat are 1 Environment or conditions that are less supportive and less performance oriented, 2 Ineffective control systems from ministry institution leaders, and 3 poor implementation of Strategic Planning. The results of the study suggest to compile the Performance Indicators Dictionary as guidance in the preparation of performance information, compile the Output Cost Standard, improve coordination and synchronization between the Planning and Financial Bureau, the Bureau of Performance Accountability and Bureaucracy Reform as well as the Inspectorate, the increased involvement and commitment of the leadership towards the planning and budgeting process, There is a feedback mechanism from the leadership of the evaluation results and improving the quality of performance management through the development of performance culture in the Cabinet Secretariat"

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan anggaran berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintahan Pusat khususnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2014 sebagai tindaklanjut reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan UU 17 Tahun 2003. Analisis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2014 dengan membandingkan penerapan anggaran berbasis kinerja Sekretariat Jenderal dengan peraturan yang terkait. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal masih fokus pada penyempurnaan anggaran berbasis kinerja ditahap proses penyusunan anggaran namun belum optimal pada proses pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode anggaran 2014 belum seutuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This thesis analyze the implementation of performance-based budgeting in central government, case study in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014, as the enactment of public finance management reform mandated on UU No 17 year 2003. The analysis used qualitative descriptive methodology by reviewing the implementation on Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan and compare with regulation established. The analysis conclude that Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan still focus on budgeting process itself, but in the implementation phase, evaluating and reporting phase are still not optimal yet. This thesis conclude that implementation of performance-based budgeting in central government particularly in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014 has not been completely implement based on regulation of performance-based budgeting in Indonesia."

"Skripsi ini membahas proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana publik, yang dikelola oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik agar sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pelayanan masyarakat. Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan KPJM dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. KPJM merupakan kerangka berpikir dalam proses penyusunan anggaran yang mengaitkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPJM belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Proses penganggaran seharusnya diawali dengan evaluasi sasaran, output, indikator kinerja, penyusunan dan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, penghitungan biaya dari program dan kegiatan disertai dengan biaya prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

---

This thesis discusses the planning and budgeting process is a form of accountability in the management of public funds, managed by the government. Therefore it takes a budget so resources can be allocated effectively and efficiently to community service. This thesis describes the implementation of the MTEF in planning and budgeting processes that occur on Population and Civil Registration Depatrment of DKI Jakarta. MTEF is a frame of mind in the budgeting process that links policy, planning and budgeting with the perspective of more than one fiscal year. The results showed that the MTEF has not been well implemented by Population and Civil Registration Department of DKI Jakarta. The budgeting process should begin with the evaluation objectives, outputs, performance indicators, the preparation and approval of activities to be carried out, calculating the cost of programs and activities along with the cost forecast forward for the next three years."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan proses pengelolaan keuangan daerah bagian penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dengan menganalisis kesesuaian antara konsep dan implementasi proses penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Analisis diawali dengan menjelaskan siklus penganggaran keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang terdiri atas penyusunan KUA dan PPAS, penyiapan pedoman penyusunan RKA-SKPD, penyusunan RKA-SKPD, penyiapan Raperda APBD, pembahasan, evaluasi, dan penetapan. Permasalahan yang terjadi pada sistem penganggaran Pemerintah daerah terdiri dari dua hal yaitu konseptual dan faktual. Permasalahan konseptual terdapat pada tahap pembahasan Raperda APBD yang belum mengakomodasi pembahasan kinerja anggaran. Sementara itu permasalahan faktual terjadi pada hampir seluruh tahap penganggaran karena tidak digunakannya dokumen RKPD sebagai dokumen penyusun anggaran Pemerintah daerah

---

ABSTRACTThe objectives of this internship report are to explain the problems of financial management process based budgeting section of Permendagri No. 13/2006 and to analyze the suitability among regulation and implementation of budgeting process based on Permendagri No. 13 of 2006 towards performance-based budgeting. The analysis begins by describing the area of financial budgeting cycle in Permendagri No. 13 of 2006 which consists of the preparation of KUA and PPAS documents, preparation of guidelines for the preparation of RKA-SKPD, preparation of RKA-SKPD, preparation of draft budget, discussion, evaluation, and determination process. The problems that occur in local government budgeting system consist of two things: the conceptual and factual issues. The conceptual issues are the APBD discussion that not accommodate performance-based budgeting concept. While, the factual issues happen in almost all of phases of budgeting processes because the local government does not use the RKPD as guideline in budgeting process."