Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh atau dampak penerapan kebijakan desentralisasi fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi daereah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan panel data yang meliputi 15 Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat selama 10 tahun (periode 2001-2010) yang digunakan untuk menguji apakah penerapan fiscal decentralisasi memberikan pengaruh yang significant dan positif terhadap ekonomi lokal. Estimasi menggunakan analisis data panel memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan desentralisasi fiscal dengan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa perubahan peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan memberikan kontribusi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa variable-variabel lain yang dipertimbangakan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThe main objective of this paper is to examine the effect of fiscal decentralization implementation on local economic growth in Sumatera Barat Province. A sample of cross section data which covers 15 city (kota) and regency (kabupaten) in Sumatera Barat during ten year (the period 2001-2010) is employed to test whether fiscal decentralization affect on economic growth positively and significantly. The result from panel data estimation yields evidence that there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in Sumatera Barat. The findings suggest that the increase change of fiscal decentralization degree will contribute to stimulate local economic growth. The further analysis also confirms that other variables which are considered as determinant of economic growth influence local economic growth significantly."

"Berbagai studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membawa dampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun meluasnya implementasi desentralisasi fiskal di berbagai negara, menyiratkan adanya keyakinan yang kuat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan dalam analisis meliputi Indikator Pengeluaran, Indikator Pendapatan dan Indikator Otonomi. Disamping itu untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode GLS dan model estimasi Fixed Efect. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang mencakup periode 6 tahun sebelum desentralisasi fiskal (1995-2000) dan 9 tahun setelah desentralisasi fiskal (2001-2009). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal pasca tahun 2001 memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Disamping itu variabel kontrol pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari Investasi, Akumulasi Modal Manusia, dan PDRB Riil Per Kapita Periode Sebelumnya, seluruhnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.

---

Empirical studies show that fiscal decentralization may give positive or negative impact to regional economic growth. However, the widespread implementation of fiscal decentralization in many countries, implying the existence of a strong belief that fiscal decentralization can increase efficiency which in turn will promote economic growth. Likewise, the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, effectively implemented since 2001, is expected to accelerate development and promote local economic growth.

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization on economic growth especially areas in Jambi Province. Fiscal decentralization in this study is measured using Expenditures Indicator, Revenue Indicator, and Autonomy Indicator. In addition, to see the effect of fiscal decentralization to other economic growth factors, I use a set of control variables (Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period) which are frequently used empirically and shown to have a significant effect on economic growth.

Analyses are performed by multiple regression analysis model by using GLS method and Fixed-Effect estimation model. I use data panel at the district/city in the Province of Jambi which covers the 6 years period before fiscal decentralization (1995-2000) and 9 years after fiscal decentralization (2001-2009).

The result indicates that the implementation of fiscal decentralization, post 2001 period, gives better effect on local economic growth in Province of Jambi than the previous period. In addition, all control variables of the local economic growth which consists of Investment, Human Capital Accumulation, and Real Regional GDP Per Capita for the previous period, is the positive influence on local economic growth in the Province of Jambi."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed  Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia.  Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007 – 2013.  Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia. Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007- 2013. Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."

"ABSTRAKDesentralisasi sebagai sebuah sistem dapat berpengaruh positif maupun negatifterhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya diProvinsi Riau pada era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data panel 11kabupaten/kota di Provinsi Riau periode tahun 2008-2012. Alat analisis yangdigunakan adalah model regresi data panel fixed effect dengan estimatorGeneralized Least Squares (GLS). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasifiskal yang didekati dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap totalpenerimaan daerah cenderung menurunkan pertumbuhan Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) per kapita. Dari penelitian ini disimpulkan bahwadesentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi diProvinsi Riau.

---

ABSTRACTDecentralization as a system may have positive or negative impact on economicgrowth. The objective of this study was to investigate the impact of fiscaldecentralization on economic growth in Riau Province in the era of regionalautonomy. This study used panel data from 11 municipalities in Riau Provincewithin the period of 2008-2012. Analyses were done by using fixed effect paneldata regression model with Generalized Least Square (GLS) as estimator. Theresults showed that fiscal decentralization, approached by using ratio of OriginalLocal Government Revenues to Local Government Revenues, disposed decreaseGross Domestic Regional Product (GDRP) per capita. In conclusion, this studyfinds that fiscal decentralization has negative impact on economic growth in RiauProvince."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"ABSTRAK Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah terhadap desentralisasi fiskal adalah melalui penguatan pajak daerah. Upaya penguatan pajak daerah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih dalam memungut pajak seperti yang di atur dalam UU No 28 Tahun 2009. Skripsi ini bertujuan untuk melihat perkembangan upaya pemungutan pajak (tax effort) daerah di era desentralisasi fiskal dengan membandingkan pendapatan pajak aktual terhadap pajak potensial daerah serta menganalisa bagaimana faktor determinan tax effort mempengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebesar 1,081, yang berarti dari basis pajak yang ada, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Sementara itu dari hasil estimasi determinan tax effort menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap total PDRB dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah. penerapan UU No 28 Tahun 2009 secara signifikan berkorelasi negatif terhadap tax effort. Di sisi lain PDRB perkapita tidak signifikan berkorelasi terhadap tax effort.

---

ABSTRACT In attempt to support fiscal decentralization policy, central government increase fiscal authority to boost local taxing power. In order to boost local taxing power, central government gives more authority in collecting tax to local government which regulated in UU No 28 Tahun. The research aims to analyze the index of local tax effort in fiscal decentralization era by comparing the actual tax collection with taxable capacity, and how the determinant of tax effort affect tax effort it self. The result shows the average of tax effort index in second local government in West Sumatera province is 1,081, Which means by the given base tax, government can significantly increase its local revenue . Meanwhile, the result of tax effort determinant estimation shows that agriculture share on regional GDP and transfer from central government is positively significant correlated with local tax effort. Implementing UU No 28 Tahun 2009 is negatively significant correlated with tax effort. On the other side, percapita regional GDP is insignificantly correlated with tax effort."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komponen Desentralisasi Fiskal dalam dana perimbangan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2009-2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian berjumlah 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia Hasil pengujian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of the components of Fiscal Decentralization in fund balance includes Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on economic growth area in the District / City in Indonesia 2009-2012. The study was conducted by using multiple regression analysis using panel data. The sample totaled 434 districts / cities in Indonesia The test results stated that the Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund and the Special Allocation Fund negatively affect regional economic growth."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."