Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriftif; Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Masalah yang diteliti, pertama, Mengetahui sejauh mana Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat,kedua, Mengetahui sejauh mana persepsi Anggota DPD-RI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan(peran) setara dengan DPR RI, ketiga, Menggali secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD-RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.keempat, Menemukan pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD-RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah dan usulan amandemen ke lima UUD 1945.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai tugas komite masing-masing Anggota, adapun masalah yang mengemuka selama masa sidang 2011-2012 di Provinsi DKI diantaranya meliputi; Masalah Pendidikan; Masalah Lingkungan Hidup; Masalah Transportasi; Masalah Sampah; Masalah Sumber Daya Air; Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); Masalah e-KTP; Masalah Tata Ruang;dan Fungsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara.Persepsi Anggota DPD-RI Provinsi DKI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan (peran) setara dengan DPR RI ,anggota DPD RI Provinsi DKI menilai perwakilan sistem bikameral pincang; wewenang DPR harus dibatasi; harus ada perubahan konstitusi untuk perkuat DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945.Menurut Anggota DPD-RI Provinsi DKI, Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat adalah dengan mengintensifkan peran Anggota DPD RI di daerah; Penguatan DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945; anggota DPD harus membuka akses komunikasi 2 arah secara intensif; antara rakyat dan anggota DPD; Anggota DPD bisa memanfaatkan situs pribadi, sosial media, dan email; DPD perlu membuka kolom sendiri pada koran lokal yang memaparkan kegiatan/rencana kegiatan, RUU yang dibahas, dan kaitannya dengan persepsi dan harapan masyarakat, dan menampilkan aspirasi-aspirasi rakyat; melakukan sinergi antara program yang diprakarsai oleh masyarakat dan program pemerintah.Pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah Anggota DPD RI Provinsi DKI bersepakat bahwa model Pengembangan Sistem Informasi Kajian Strategis DPD RI dalam rangka Pengembangan Sistem Prosedur Penyerapan, Pengolahan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah adalah model yang sangat tepat.

---

This thesis Activity DPD RI DKI During the Session 2011-2012 In Local Communities Attract aspiration. One satukewajibanAnggota Council pursuant to Article 233 of Law No. letter h. 27 Year 2009, is accommodating and follow the aspirations of the community and public complaints. In order to follow the aspirations of the community and region by the DPD to be more effective, based on Article 227 of Law No.. 27 In 2009, the DPD in carrying out their duties reside in his constituency and has offices in the provincial capital constituency.This research is a qualitative descriptive design; research is a normative The studies were based on the primary and secondary legal materials, in the form of legislation and the literature relevant to the research object. Primary and secondary legal materials obtained through the study of literature. The analysis used in this study is descriptive qualitative Problems examined, first, the extent to which activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration, secondly, the extent to which the DPD-RI perceptions regarding institutional DPD in the constitutional structure is still not has the authority (role) is equivalent to the House of Representatives, third, Digging more deeply about the factors that significantly influence the efforts to optimize the role of the DPD-RI to absorb, manage and articulate aspirations masyarakat.keempat, Finding the right design or model in optimizing the role and functions of the DPD-RI, as demanded by local communities and the proposed amendments to the 1945 Constitution of five.The research concludes that the activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration has aligned each task committee members, while problems that surfaced during the session 2011-2012 in the city administration include, among others; problems of Education; Issues of Environmental Transport problems; Issues Waste; problems of Water Resources; problems POM (social welfare problem); issue e-ID card; Spatial problems, and Functions Jakarta as the Capital of the State.Perceptions of the DPD-RI city administration regarding the DPD institutional structure still lacks constitutional authority (role) is equivalent to the House of Representatives, members of DPD RI DKI assess representative bicameral system crippled; authority Parliament should be limited; must be constitutional changes to strengthen the DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution.According to the DPD RI DKI, factors that significantly influence the optimization efforts peranAnggota DPD-RI to absorb, manage and articulate the aspirations of the people is to intensify peranAnggota DPD in the area; Strengthening DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution; DPD should be open access an intensive 2-way communication, between the people and the DPD; DPD can utilize personal websites, social media, and email; DPD needs to open her own column in the local paper that describes the activity / action plan, the bill was discussed, and its relation to perception and expectation community, and show the people's aspirations; doing synergies between the programs initiated by the community and government programs;Pattern or the right model in optimizing the role and function of the DPD-RI, as demanded by the DPD-RI area DKI agreed that the model for Strategic Studies Information Systems Development DPD in order Absorption Systems Development Procedures, Treatment and Follow-up of Community and Regional Aspirations model is very appropriate."

"Tesis ini membahas kinerja Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal dikarenakan terbatasnya wewenang, sehingga berimplikasi pada tingkat ketahanan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur.

---

This thesis discusses the performance of DPD RI Jakarta in fighting for the aspirations of the people, especially those related to supervision. The problem in this study is not optimal oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not yet optimal. The purpose of research is to describe and analyze the implementation of the monitoring functions DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure and its relation to regional security. The research method used was a qualitative research method.The results showed oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not optimal due to the limited authority, so that implies a level of local resistance. Based on this research, suggested the need for giving greater authority to the DPD in the implementation oversight functions, as well as Member of DKI Jakarta DPD should be more pro-active in absorbing aspirations associated with the construction of infrastructure."

"Pendekatan manajemen yang melihat hubungan konsumen sebagai aset kunci dari organisasi telah menghasilkan peningkatan yang mencolok dalam prioritas dan praktek dari organisasi laba ataupun nirlaba. Pendekatan manajemen aset ini dikenal dalam pemasaran relasional. Pandangan ini mengatakan bahwa konsumen merupakan sebuah aset yang harus diatur agar dapat diaplikasikan secara luas dalam hubungan konsumen.Relationship marketers biasanya percaya jika hubungan buyer-seller di masa yang akan datang tergantung pada komitmen yang dibuat oleh mitra dalam sebuah hubungan. Komitmen merupakan kornposisi utama bagi suksesnya sebuah hubungan jangka panjang. Komitmen mengimplikasikan sebuah keinginan untuk membuat pengorbanan jangka pendek untuk merealisasikan keuntungan jangka panjang. Komitmen merupakan `kunci' karena komitmen membuat pemasar untuk bekerja menyediakan investasi hubungan dengan bekerja sama dengan mitranya, menahan alternatif-altematif jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari kebersamaan dengan mitra yang ada, dan melihat tindakan resiko tinggi dengan bijaksana karena percaya jika mitra merka tidak akan bertindak oportunis.Komitmen menghasilkan keluaran yang mempromosikan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas. Secara ringkas, komitmen membawa secara langsung kepada perilaku kooperatif yang kondusif dengan kesuksesan pemasaran relasional.Tidak seperti konteks pemasaran yang Iain. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh manajer pada program keanggotaan adalah retensi anggota. Hubungan antara anggota dan organisasi menjadi sangat penting dalam kasus full-choice memberships karena secara individu memilih untuk membangun sebuah hubungan formal dengan organisasi bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk menikmati produk atau pelayanan tanpa hubungan tersebut.Definisi umum dari komitmen keanggotaan adalah tingkat pendekatan psikologis anggota terhadap organisasi. Penelitian perilaku organisasi menyediakan dukungan bagi hubungan positif antara komitmen dengan retensi. Dan komitmen memiliki hubungan yang positif dengan kegiatan pemasaran relasional.Temuan dari tesis ini menunjukkan bahwa pengukur yang diajukan dalam penelitian ini memberikan kesempatan bagi Asosiasi Real Estat Indonesia untuk mengembangkan dan mengirnplementasikan strategi pemasaran relasional dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran.Temuan dari tesis ini menunjukkan jika peningkatan penyebaran pengetahuan organisasi dan peningkatan ketergantungan anggota akan meningkatkan komitmen normatif anggota, peningkatan penghargaan akan kontribusi dan peningkatan ketergantungan anggota akan meningkatkan komitmen berkelanjutan anggota. Peningkatan penyebaran pengetahuan organisasi dan pemberian layanan inti tidak meningkatkan komitmen afektif anggota. Namun, peningkatan pengakuan akan kontribusi akan meningkatkan komitmen afektif anggota. Dalam hubungan akan komitmen dan retensi, temuan tesis ini menunjukkan jika hanya dua bentuk komitmen, yaitu komitmen berkelanjutan dan komitmen afektif, yang berpengaruh terhadap retensi anggota.

---

The management approach that views customer relationships as key assets of the organization has gained increased prominence in the priorities and practices of many for-profit or non-for-profit organizations. This customer asset management approach has been referred to as 'relationship marketing'.Relationship marketers generally believe that the future of buyer-seller relationships depends on the commitment made by the partners to the relationship. Commitment is an essential ingredient for successful long-term relationships. Commitment implies a willingness to make short-term sacrifices to realize longer-term benefits. Commitment are `key' because it encourage marketers to work at preserving relationship investments by cooperating with exchange partners, resist attractive short-term alternatives in favor of expected long-term benefits of staying with existing partners, and view potentially high-risk actions as being prudent because of the belief that their partners will not act opportunistically.Commitment produces outcomes that promote efficiency, productivity, and effectiveness. In short, commitment leads directly to cooperative behaviors that are conducive to relationship marketing success.Not unlike most other marketing contexts, one of the major challenges faced by managers of membership programs is member retention. The relationship between the member and the organization becomes especially crucial in the case of full choice memberships because individuals choose to construct a formal relationship with the organization even they have the opportunity to enjoy the product or services without such a relationship.The general definition of membership commitment is the degree of the membership's psychological attachment to the organization. Organizational behavior research provides support for a positive relationship among commitment and retention. And commitment has a positive relationship with relational marketing activities.The findings of this thesis show how each of the proposed antecedents offers an opportunity for Asosiasi Real Estat Indonesia to guide development and implementation of relationship marketing strategy with the general goal of increasing marketing efficiency and effectiveness.The findings of this thesis show that increased levels of dissemination of organizational knowledge and enhancement of member interdependence lead to increased levels of normative commitment, increased levels of enhancement of member interdependence and recognition for contribution lead to increased levels of continuance commitment. This thesis also shows that increased levels of dissemination of organizational knowledge and core services performance does not increased levels of affective commitment, but increased levels of recognition for contribution leads to increased levels of affective commitment. Examining the relationship between retention and each of the three forms of commitment, this thesis finds that only two forms of commitment, continuance and affective, have a relationship with retention."

"Skripsi ini mengkaji dan membahas topik fenomena peran fraksi DPR RI, sebagai isu yang tengah mengemuka, yaitu adanya upaya pembubaran fraksi oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) karena fraksi dinilai banyak berperan di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR dan dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini difokuskan pada salah satu pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini diangkat karena dalam penentuan ambang batas parlemen terjadi perdebatan alot di antara fraksi-fraksi DPR. Di satu pihak, fraksi kecil (FPPP) yang khawatir gagal meraih suara signifikan, bersikeras mempertahankan besaran ambang batas parlemen 2,5%, sedangkan fraksi menengah (FPKS) menginginkan besaran ambang batas parlemen 3%-5%. Di pihak lain, fraksi besar (FPG), dengan hasrat meraih kursi lebih banyak, bersikukuh menaikkan besaran ambang batas parlemen 5%. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi DPR kuat dan mendominasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR, yaitu dalam penentuan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sebagaimana terlihat, baik dari aspek pengorganisasian anggota fraksi, aspek substansi kebijakan fraksi maupun aspek sistem pengawasan fraksi. Sementara, jika ditinjau dari teori perwakilan politik maka termasuk dalam teori kebebasan dengan tipe hubungan yang partisan.

---

This study examined and discussed the phenomenon topic on the role of the House of Representatives’ factions, as the central issue raised during the discussion, namely the dissolution of factions by the National Anti-Corruption Movement (GNPK) since factions were being assessed as playing a significant role in the execution of the functions, duties, and powers of the House of Representatives which were against the 1945 Constitution. Accordingly, this study focused on the exercise of one of the functions of the House, that is the legislation function in deciding parliamentary threshold during discussion on Bill on the Amendments to Law No. 10 of 2008 on the Election of Members of DPR, DPD and DPRD. The issue was raised because there were tough discussions among factions before the floor made any decisions on parliamentary threshold. On the one hand, faction with small number of MPs (PPP Faction) that was concerned on the failure to reach significant number of vote insisted on maintaining massive parliamentary threshold of 2.5%, while faction with not to large number of MPs (PKS Faction) wanted a massive parliamentary threshold of 3%-5%. On the other hand, faction with larger number of MPs (PG Faction), with an enthusiasm of getting more seats on the next election, insisted in raising thkeye percentage to 5% of parliamentary threshold. This study used a qualitative research design with descriptive analysis. Data were obtained through literature reviews and interviews.

The results showed that the ruling faction played significant role and dominated the legislation functions of the House, especially during the discussion on parliamentary threshold decision on Bill on the Amendments to Law No. 10 of 2008 on Election of Members DPR, DPD and DPRD. That conclusion was clearly manifested both in organizational aspect of faction members, faction's policy substance aspect as well as faction’s supervision system aspect. While, based on the review of the theory of political representation, it can be concluded that there was a theory of freedom with a partisan type of relationship that worked within."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI memegang peranan sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai supporting system kepada DPD RI. Dalam tesis ini menggambarkan bagaimana teknologi organisasi dari Sekretariat Jenderal sebagai supporting system dalam mendukung fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar teknologi organisasi Sekretariat Jenderal DPD dapat diupayakan secara maksimal untuk mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPD RI.

---

ABSTRACT This paper explains the Secretariat General of House of Regional Representatives of The Republic of Indonesia (DPD RI) plays a very important role as a supporting system to DPD RI. In this thesis describes how the technology or organization of Secretariat General in support of the DPD RI supervisory function against the implementation of of the Bills. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that the organizational technology Secretariat General DPD can be strived to the maximum to support the optimization of DPD supervision function."

"Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterpilihan A.M. Fatwa sebagai anggota DPD RI dalam dua periode berturut-turut sejak Pemilu tahun 2009. Keluarnya Keputusan Mahkamah Kontitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya calon anggota DPD dari Partai Politik terutama pada Pasal (12) dan Pasal (67) mengenai syarat anggota DPD telah mengubah konstelasi politik pada Pemilu anggota DPD. A.M.Fatwa muncul sebagai tokoh partai politik yang mampu menggalang dukungan masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota DPD pada dua gelaran Pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan DKI Jakarta. Modal sosial yang dimiliki dan strategi kampanye yang dijalankan A.M. Fatwa menjadi faktor berpengaruh atas kesuksesannya pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Tesis ini membahas lebih mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana modal sosial dan konsep strategi kampanye politik yang dijalankan dapat menentukan keterpilihan AM. Fatwa sebagai anggota DPD RI di daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan konsep modal sosial yang digagas Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin dalam menganalisa modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan A.M.Fatwa sebagai faktor determinan pada Pemilu 2014. Sedangkan kajian pada aspek strategi kampanye, teori yang diungkap Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap A.M.Fatwa sendiri dengan Khoirun Ketua Fatwa Center, sekaligus tim sukses, Lukman sebagai asisten A.M.Fatwa, Serta telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa modal sosial dan strategi kampanye menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap keterpilihan A.M.Fatwa sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi dan menegaskan teori yang di ungkapkan Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin tentang modal sosial. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa konsep srategi yang di ungkapkan Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi strategi efektif dalam meraih perolehan suara dalam pemilu.

---

Based on the election of A.M.Fatwa as a member of DPD RI for two consecutive periods since the 2009 Election, this thesis shows that the decision of the Contitusional Court toward the judical review of Constution No.10 of 2008, mainyl on Article 12 and Article 67, regarding permitting members of political constellation of the DPD election. A.M.Fatwa emerged as a prominent political party figure. Having the abilities to weld support from the people, he is able to be elected twice in the Jakarta Capital Region. His social capital and campaign strategy is major during his DPD RI Election in 2009 and 2014.

This thesis will discuss further on how A.M.Fatwa's social capital and political campaign strategy became a deciding factor in his being a member of DPD RI representing Jakarta Capital Region in the 2014 election. In analyzing the social capital owned and implemented by A.M.Fatwa as the determining factor in the 2014 Election, this research applies the social capitalconcept iniated by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin. In analyzing the campaign strategy, Riswandha Imawan's door to door compaign and direct mass campaign, as well as Harsono Suwardi's theory of campaign media and communication are used due to their relevance. This research is compassed using a qualitative approach, and is analytically descriptive. Furthermore, the information gathered on A.M. Fatwa are collected through in-depth interview with Khoirun, the head of Fatwa Center as well as a member of the team that brougth the election to its success, An in-depth interview with A.M.Fatwa's assitant, Lukman was held to gather information. In addition, a documentation was executed as a from of secondary data source.

The principal findings of this study shows that the social capital and campaign strategy is a major influencing factor in A.M.Fatwa's DPD election during the 2009-2014 Period. This research confirmed and affired thoery which was relevaed by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin about social capital. This research also proved that the strategy concept revealed by Riswandha Imawan about door to door campaign and direct mass campagin, and the campaign media and communication theories written by Harsono Suardi became the effective strategy in gaining the A.M.Fatwa vote ini 2014 General Election. "