Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods.

The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets.

Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget)."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."

"Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Walikota Kota Bekasi beserta seluruh perangkatnya dari segi Ilmu Administrasi PublikDalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan legislatif oleh DPRD dalam penyelenggara Otonomi Daerah di Kota Bekasi dalam kurun waktu 1999-2004 yakni dalam periode DPRD hasil Pemilihan Umum 1999, yakni pada saat-saat ditetapkan dan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatife dan empirik dengan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode explanatif evaluatif dan studi kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, Pemilu, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk DPRD Kota Bekasi, disamping itu dilakukan penelitian lapangan dengan instrumen pedoman wawancara dan diskusi mendalam dengan nara sumber, khususnya para Anggota DPRD, Sektretariat DPRD dan pejabat terkait yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD kurang optimal berdasarkan pengamatan berbagai hal antara lain: Kedudukan DPRD sebagai Mitra, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Akuntabilitas. Rekrutmen Anggota DPRD dengan Penyiapan Kader-Kader Politik Lokal, Pemilihan Umum dan Kualitas Anggota DPRD baik dengan Pendidikan dan Pengalaman. Dan Peraturan Tata Tertib DPRD melalui Fraksi-Fraksi, Alat Kelengkapan dan Penggunaan Hak-Hak DPRD.Dari hasil penelitian, hal-hal diatas belum dapat dilakukan secara maksimal dan efektif, karena Para Anggota DPRD Kota Bekasi belum memiliki Kesiapan sebagai Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang pemerintahan terbukti hampir semua peraturan daerah berasal dari Pemerintah Daerah, belum memiliki Etika Politik terbukti masih terfokus pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Laporan Pertanggungjawaban yang berujung pada tawar-menawar dan bargaining pada masalah keuangan masing-masing dan masih berjiwa Aji mumpung dengan mendahulukan kepentingan Pribadi dan Partainya dari pada kepentingan Masyarakat dan Rakyat pada umumnya.Untuk itu ke depan diperlukan Anggota DPRD yang memiliki Kesiapan yang matang melalui Partai Pulitik dengan Penyiapan Kader yang Potensial dan memiliki mental yang amanah serta diperlukan pola Pengawasan terhadap DPRD agar Anggcta DPRD pun dapat dipertanggungjawabkan.xvi+ 134 + 2 Tabel + 2 LampiranDaftar Pustaka 35 Buku, 5 Makalah/Artikel, 1 Disertasi, 1 Peraturan Perundang Undangan

---

This Research is focused at execution observation of DPRD to execution policy of Local Government by Mayor Town Bekasi along with all its peripheral from Public Administrative Science facet.

In this research is studied to regarding various factor influencing legislative observation execution by DPRD in Autonomous organizer of Area in Town Bekasi in range of time 1999-2004 namely in DPRD period result of General Election 1999, namely at moment specified and going into effect it UU No. 22 Year 1999 About Governance of Area.

Research conducted with approach of empiric and normative with analysis qualitative, by using evaluative explanative method and case study. While data collecting conducted by research of bibliography and with study to law and regulation about Local Government, General election, Formation and Domicile Parliament Area of is including DPRD Town Bekasi, is despitefully conducted by research of field with guidance instrument interview and circumstantial discussion with resource person, specially all Member DPRD, Sektretariat DPRD and pertinent relevant functionary.

Result of research of showed that execution observation of DPRD influenced by a number of factor for example: Dimiciling DPRD as Partner, Lifting And Cessation of Mayor and Akuntabilitas. Recruitment Member DPRD with Preparation of Local Political Cadre, General Election And good Quality Member DPRD with Education and Experience. And Regulation of Discipline DPRD through Faction, Appliance Equipment and Usage of Rights DPRD.

From result of research, things above not yet earned to be conducted maximally and is effective, because All Member DPRD Town Bekasi not yet owned the Readiness of as Member DPRD owning good experience and knowledge about proven governance most of all by law come from Local Government, not yet owned proven Political Ethics still focused by at Election of Mayor/acting mayor and Responsibility Reporting which tip of at bargaining and dicker at problem of each finance and still have Opportunist head to by prioritize private interest and its Party from at importance of Society and People in general.

For that is forwards needed by Member DPRD owning the Readiness of matured through Political Party with Preparation of Potential Cadre and have to bounce which is trust is and also needed? by Observation pattern to DPRD so that Member DPRD even also can be justified

xvi + 134 + 2 Tables + 2 Appendiks

Bibliography 35 Book, 5 Handing out/article, 1 Dissertation, 1 Law And Regulation"

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"Skripsi ini membahas mengenai keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bogor pada tahun anggaran 2017, yang kemudian menyebabkan Kota Bogor tidak berhasil memenuhi kriteria utama untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan Perda tentang APBD Kota Bogor tahun anggaran 2017, yaitu (1) Tingginya Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan Kota Bogor; (2) Adanya pengaruh politik dan perbedaan kepentingan antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor; (3) Berlangsungnya masa reses Anggota DPRD bertepatan dengan penerimaan hasil evaluasi oleh Gubernur; (4) Tidak adanya sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan/mematuhi batas waktu pelaksanaan tahapan penyusunan APBD terkecuali pada tahapan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD; dan (5) Tidak harmoninya definisi terlambat menurut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis adalah perlunya ditingkatkan manajemen keuangan, kesadaran dan komitmen pemangku kepentingan, perencanaan jadwal penyusunan APBD, ketegasan pemerintah dalam mengatur ketentuan penyusunan APBD, serta harmonisasi kebijakan.

---

This thesis discusses the Local Government Budget Delay, which caused the Bogor City to fail to fulfill the main criteria for obtaining a Regional Incentive Fund from the central government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the causes of Local Government Budget Delay in Bogor City 2017 Budget Year. This research is a descriptive study that uses a qualitative approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the causes of the delay were: (1) High budget deficit of Bogor City; (2) There are political influences and differences in interests between the Local Government and Municipal Legislative Council of City Bogor; (3) Evaluation results are received by Bogor City during the recess period of members of the DPRD; (4) There are no sanctions for regions that do not implement/comply with the time limit for implementing the stages of Regional Government Budget preparation except at the stage of drafting a Local Government Regulation on Regional Government Budget; and (5) The definition of being late is not according to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance. Therefore, the suggestions given by the author is the need to improve financial management, awareness and commitment of stakeholders, budget planning schedule preparation, the firmness of the government in regulating the provisions of the budget formulation, and harmonization of policies"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada pemberdayaan perempuan. Ada dua pokok permasalahan, yaitu (1) Bagaimana komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan;(2) Bagaimanakah proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode positivism dan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan (1) telaah dokumen (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan (1) komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan, (2) Proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan tingkat responsivitas pada persoalan pemberdayaan perempuan jumlahnya masih kecil.

---

This study aims to analyze the extent to which APBD South Tangerang City side with the empowerenment of women. The analysis in this study conducted on two principal problems, (1) How does South Tangerang City Governments commitment to implement the budget in favor of the women, (2) What is the proportion of expenditure allocation South Tangerang city Government is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment. This study uses positvsm and qualitative methods. Data collected by (1) strategic policy document review, (2) interviews with relevant agencies. The result showed (1) Commitment to implement the budget in favor of the empowerenment of women should be improved, (2) Proportion of expenditure allocation South Tangerang City Government which is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment, the numbers still small"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi legislatif dalam proses perumusan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2000 yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi. Pertanyaan tesis adalah: Bagaimanakah DPRD Kota Bekasi melaksanakan fungsi legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000?Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel pengaruh, yaitu: faktor internal DPRD, afiliasi anggota DPRD, pola hubungan anggota DPRD dengan konstituen, dan pola hubungan DPRD dengan eksekutif; sedangkan variabel terpengaruh adalah pelaksanaan fungsi legislatif DPRD Kota Bekasi dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD tahun 2000.Teori yang digunakan adalah teori perumusan kebijakan dan perwakilan politik. Sudut pandang studi ini, adalah: perspektif yang melibatkan proses perumusan peraturan daerah tentang APBD sebagai aktivitas politik yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari anggota DPRD Kota Bekasi, Aparat Pemerintah Kota Bekasi, LSM dan Akademisi di lingkungan Kota Bekasi. Informasi diperoleh dari informan melalui prosedur wawancara tidak berstruktur. Sedangkan studi kepustakaan dari sumber-sumber berupa buku-buku, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya.Kesimpulan yang diperoleh: Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2000 di Kota Bekasi sebagai suatu tindakan politik ternyata didalamnya cenderung tidak terjadi proses komunikasi yang optimal antara DPRD, eksekutif dan masyarakat. Keadaan ini memposisikan DPRD sebagai mitra kerja (co-equal partner) eksekutif menjadi lemah. Tidak dimilikinya pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengakibatkan terbatasnya kemampuan dan menimbulkan rasa tidak percaya diri anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan. Pola hubungan DPRD dengan konstituennya lemah sementara komunikasi dengan eksekutif dilakukan secara formal. Keadaan tersebut mengakibatkan belum terlaksananya fungsi legislatif oleh DPRD Kota Bekasi secara optimal karena APBD yang ditetapkan cenderung lebih berorientasi kepada eksekutif dibandingkan dengan masyarakat."

"Sistem penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) telah diterapkan di Indonesia sejak tahun anggaran 2005. Penerapan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterkaitan antaran anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Performance-Based Budgeting di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait struktur informasi kinerja dan proses penyusunan rencana kerja anggaran menggunakan konsep dasar logic model serta mengevaluasi pengalokasian belanja dalam penyusunan anggaran tahun 2021 ditinjau dari pendekatan alokasi efisiensi di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rumusan rencana strategis dan indikator kinerja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sturkutr informasi kinerja yang digambarkan dalam konsep logic model dalam penyusunan rencana kerja anggaran telah disusun secara baik. Informasi outcome harus dirumuskan kembali, karena sebagian besar masih bersifat output. Hal ini menjadi kurang selaras terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan belum menggambarkan capaian sasaran kinerjanya secara jelas. Pengalokasian juga masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

Performance-Based Budgeting has been implemented in Indonesia since the fiscal year 2005. The implementation of performance-based budgeting must consider the connection between the budget and the Government Work Plan (RKP). This research aims to evaluate the implementation of Performance-Based Budgeting in the Bogor City Environmental Agency regarding performance information structure and the process of budget work plan development using the basic concept of a logic model. It also aims to evaluate the allocation of expenditures in the preparation of the 2021 budget from the perspective of efficiency allocation in the Environmental Agency. The research findings conclude that there are several aspects that need improvement in the formulation of the strategic plan and performance indicators. The structure of performance information depicted in the logic model concept for the budget work plan has been well prepared. However, the outcome information needs to be reformulated as most of it still focuses on output. This misalignment with the goals of the Bogor City Environmental Agency does not clearly reflect its performance targets. The allocation still refers to the previous year's budget."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitassistem e-Monevdalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi e- Monevbelum efektif dalam pengendalian pelaksanaan APBD tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, sistem ini mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Provinsi DKI Jakarta dari segi realisasi anggaran karena mampu menampilkan data realisasi anggaran yang bersifat realtime.

---

This study aimed to describe the efectiveness of the implementation of e-Monevsystem in the control of revenue and expenditure (budget)in Jakarta in2013. The method used in this research is post positivis approach with data collection using in-depth interviews and literature study. Based on the results of this research, it concluded that this e-Monev system was not effective to control the used of public revenue and expenditure budget from activities of works unit in Jakarta. Even so, this system supports the implementation of monitoring and evaluation activities in Jakarta in terms of budget realization, with it’s ability to display the real-time budgeting data realization."