Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai upaya diversifikasi pangan Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang selatan melakukan upaya diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) Bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan menanggapi diversifikasi pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Tujan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) mengetahui dan menganalisis tanggapan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki beragam pangan lokal yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal.

---

The focus of this thesis is about food diversification of South Tangerang City in supporting food security. The points of this research are: 1) How food diversification efforts undertaken by the government of South Tangerang City in supporting food security; 2) What is the response of community related to food diversification in supporting food security. The purposes of the research due to the points in above are: 1) to describe and analyze the effort of South Tangerang City related to food diversification in supporting food security; 2) to find out and analyze the community responses related to food diversification in supporting food security. Through this research we know that The City of South Tangerang has a variety of local food that potential to improved food security, but its utilization is still not optimal."

"Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Tangerang Selatan disertai denganproduksi bahan makanan yang naik turun menyebabkan ketahanan pangan diTangerang Selatan menjadi kekhawatiran pemangku kepentingan khususnyapemerintah. Pemerintah kemudian menjalankan program Kawasan Rumah PanganLestari untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di daerah tersebut. Tujuanpenelitian yang dilakukan di KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu dan LSMKebun Kumara adalah menganalisis Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL), menganalisis Efektifitas Program KRPL melalui Tingkat KerawananPangan Dengan AKG, membandingkan Tingkat Kerwanan Pangan Dengan AKG,menganalisis Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Peluang KetahananPangan Rumah Tangga dan merumuskan Rumusan Strategi Ketahanan PanganRumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dankuantitatif. Untuk penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus yaitudengan melakukan wawancara kepada semua Kepala Rumah Tangga danobservasi terhadap seluruh kegiatan program KRPL di tiga tempat penilitian.Sedangkan untuk penelitian kuantitatif menggunakan metode deskriptif dan surveidimana metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada semuaKepala Rumah Tangga yang berada di wilayah penelitian. Data yang ada dianalisadengan Penghitungan Kerawanan Pangan Rumah Tangga Berdasarkan AKG dananalisis regresi ordinal serta analisis SWOT untuk menganalisis StrategiKetahanan Pangan di Wilayah Kota Tangerang selatan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa program KRPL yang dijalankan di wilayah penelitian cukupefektif dan berhasil serta Tingkat Kerawanan Pangannya berstatus Tahan Pangan.Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang ketahanan pangan adalah tingkatPendidikan dan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga. Strategi ketahanan panganyang ditetapkan berdasarkan SWOT adalah peningkatan kapasitas produksipangan, optimalisasi pemanfaatan lahan yang ada, peningkatan intensitaskoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yangada. Keputusan pemerintah mengimplementasikan program KRPL pada tahun2018 dianggap dapat mengatasi masalah ketahanan pangan di wilayah penelitianmengingat wilayah tersebut mempunyai tingkat partisipasi masyarakat yang aktifdan pemberdayaannya yang tinggi

---

The high population growth rate in South Tanggerang accompanied by the

fluctuating production of foodstuffs has made food security in South Tanggerang

a concern for stakeholders, especially the government. The government then runs

the Sustainable Food House Area program to improve Food Security in the area.

The purpose of research conducted at KRPL Al Munawaroh, KWT Karya Ibu and

LSM Kebun Kumara was to analyze the Sustainable Food House Area Program

(KRPL), analyze the effectiveness of the KRPL Program through the Food

Insecurity Level with the AKG, compare the Food Inability Level with the RDA,

analyze what factors Only Affects Opportunities for Household Food Security and

formulates Strategy Formulation of Household Food Security. This type of

research is qualitative and quantitative research. For qualitative research using the

case study method, namely by conducting interviews to all household heads and

observing all KRPL program activities in three research locations. Meanwhile,

quantitative research uses descriptive and survey methods where this method is

carried out by distributing questionnaires to all household heads in the research

area. Existing data were analyzed by calculating household food insecurity based

on the RDA and ordinal regression analysis and SWOT analysis to analyze the

Food Security Strategy in South Tangerang City. The results showed that the

KRPL program which was implemented in the study area was quite effective and

successful and the Food Insecurity Level was Food Resistant. The factors that

influence the opportunities for food security are the level of education and

occupation of the head of the household. The food security strategy set based on

SWOT is to increase food production capacity, optimize the use of existing land,

increase the intensity of coordination with related parties, and evaluate existing

performance. The government's decision to implement the KRPL program in 2018

is considered to be able to overcome the problem of food security in the research

area considering that the region has a high level of active community participation

and empowerment."

"Sistem pangan yang tidak stabil akan berdampak pada ekosistem alam dan rantai makanan. Salah satu bukti ketidakseimbangan ini adalah meningkatnya jumlah limbah pangan. Masalah dalam penelitian adalah limbah pangan di rumah tangga masih mendominasi, salah satunya informasi dan pengangan yang salah oleh ibu rumah tangga akan mengakibatkan sisa makanan yang masih layak dikonsumsi menjadi limbah. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi yang tepat dalam mengolah limbah pangan rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus dengan intervensi. Hasil pada penelitian adalah partisipan menyumbangkan limbah pangan non kemasan sebesar 327 g/hari sedangkan limbah pangan kemasan sebesar 24g/hari sebelum edukasi dan pelatihan, setelah dilakukannya edukasi dan pelatihan partisipan menyumbangkan limbah pangan non kemasan sebesar 8,43 g/hari sedangkan limbah pangan kemasan sebesar 0 g/hari setelah edukasi dan pelatihan. Berdasarkan hasil pelatihan 25 partispan yaitu partisipan yang memilih kompos Takakura sebanyak 18 orang, MoL sebanyak 2 orang dan yang memilih kedua-duanya sebanyak 5 orang. Kesimpulan penelitian ini adalah pelatihan pengenalan produk dan kompos Takakura dan MoL dapat memberikan perubahan dan solusi dalam mengelola limbah pangan skala rumah tangga.

---

An unstable food system will have an impact on natural ecosystems and the food chain. One proof of this imbalance is the increasing amount of food waste. The problem in this research is that food waste in the household still dominates, one of which is incorrect information and handling by housewives will result in leftover food that is still fit for consumption into waste. The purpose of this study is to analyze the right strategy in processing household food waste. This research method uses qualitative methods with case study intervention. The results of the study were that participants contributed 327 g/day of non-packaged food waste while 24g/day of packaged food waste before education and training, after education and training participants contributed 8.43 g/day of non-packaged food waste while packaged food waste of 0 g/day after education and training. Based on the results of the training 25 participants, namely 18 participants who chose Takakura compost, 2 people who chose MoL and 5 people who chose both. The conclusion of this research is the introduction of Takakura and MoL products and compost training can be said to provide changes and solutions in managing household-scale food waste."

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"

"Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sektor perunggasan di Indonesia terdiri dari Kebijakan Pembebasan PPN bagi produsen ternak unggas dan Kebijakan Barang Tidak Kena Pajak bagi merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat dan meningkatkan konsumsi daging pada masyarakat sekaligus memberikan dukungan bagi produsen untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Penelitian ini menjelaskan struktur pungutan dan struktur insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dalam upaya peningkatan produktivitas produsen dan konsumsi masyarakat serta evaluasi kebijakan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai pada mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas di Indonesia dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif evidence-based policy.

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual produk ternak unggas dan tidak menimbulkan distorsi kebijakan PPN sehingga mampu mengurangi beban pajak yang timbul (cost of taxation) baik dalam bentuk compliance cost yang terdiri dari direct money cost, time cost maupun psychological cost yang berdampak pada efisiensi industri terkait. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen insentif pembebasan PPN yang tidak komprehensif dan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan produktivitas sesuai prinsip supply side tax policy dengan mempertimbangkan alternatif bentuk kebijakan Barang Tidak Kena Pajak untuk seluruh mata rantai produksi dan konsumsi ternak unggas

---

The Value Added Tax policy for the poultry sector in Indonesia consists of a VAT Exemption Policy for poultry producers and a Taxable Goods Policy for the government is an effort to maintain the stability of livestock product prices to be affordable for the community and increase meat consumption in the community while providing support for producers to can increase productivity by minimizing the tax burden that must be borne. This study explains the structure of levies and the structure of Value Added Tax incentives in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in the perspective of public policy in an effort to increase producer productivity and public consumption and evaluate the policy of Value Added Tax incentive policies in the production and consumption chain of poultry in Indonesia in its efforts to support national food security is seen from an evidence-based policy perspective.

 

This study uses a qualitative-descriptive method with in-depth interview data collection techniques and documentation studies. The government should revoke the VAT exemption policy at the producer level to avoid the cascading effect on the selling price of poultry products and does not cause distortion of VAT policy so as to reduce the tax burden arising (cost of taxation) in the form of compliance costs that consist of money costs, time costs and psychological costs that have an impact on the efficiency of the related industry. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the non-comprehensive and counterproductive VAT exemption instruments with efforts to increase productivity in accordance with the principle of supply side tax policy by considering alternative forms of Non-Taxable Goods policy for the entire production chain and consumption of poultry

"

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"ABSTRAKFenomena bertambah jumlahnya penduduk, diikuti dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) penjaja makanan merupakan dampak yang dihasilkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukan bahwa pada tahun 2015, angka tingginya kasus keracunan makanan dari makanan PKL sangat tinggi yaitu 24 insidens dengan 1725 korban. Hal ini terkait dengan lemahnya dan kurangnya pengawasan serta pengetahuan masyarakat yang membentuk perilaku membeli makanan di Pedagang Kaki Lima (PKL) disembaran tempat. Persepsi sebagai salah satu faktor pembentuk perilaku mempunyai peran penting terhadap Keamanan Pangan. Sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan gambaran persepsi terhadap kemana pangan di Pasar Anyar Kota Tangerang tahun 2016. Metode yang digunakan adalah kuantitaif dan kualitatif yang bersiat deskriptif dan observasional dengan pendekatan cross sectional melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan Karakteristik Responden terbesar yaitu berusia 26-35 tahun (dewasa awal), wanita, berpendidikan menengah (SMA), tidak bekerja serta berfrekuensi 2-3x perminggu berkunjung ke pasar. Persepsi Baik terdapat pada variabel Pengetahuan Kandungan Makanan (74,2%), Peraturan Daerah (83,35) serta Keadaan Tempat berdagang (56,5%) , sedangkan Persepsi tidak baik terdapat pada variabel Pengetahuan Proses Pengolahan dan Penyajian Makanan (50,5%), Pengetahuan Gangguan Kesehatan (55,5%).

---

ABSTRACTThe phenomenon of increasing numbers of the population, followed by the high level of consumption. The number of street vendors (PKL) hawkers are resulting the impact. Food and Drug Monitoring Agency Republic of Indoneisa (BPOM RI) showed that in 2015, the high number of cases of food poisoning from the food vendors incidence is as high as 24 to 1725 victims. It is associated with the weakness and lack of supervision and knowledge society that shape the behavior of buying food at street vendors (PKL). Perception as one of the determining factors of behavior has an important role to the Food Safety. This research has the aim of describing the overview of perceptions of street vendors (PKL) food in Pasar Anyar Tangerang City in 2016. The method used quantitative and qualitative descriptive and observational with cross sectional approach through questionnaires, interviews and field observations. The results showed that the largest Respondent Characteristics aged 26-35 years (young adult), female, secondary education (high school), un-employement as well as the frequency 2-3x per week outlets. Good perceptions achieved by Knowledge content of Food Sciences variabel (74.2%), Regulation variabel (83.35) and implemnting of food safety‟ regulation varaibel 56.5%), while the bad perception is not well contained in Knowledge Process Food Processing and Presentation variabel (50.5 %), Knowledge of Health Problems varaibel (55.5%)."

"Peran strategis Ketahanan pangan dalam pembangunan negara menunjukkan terdapat perbedaan hasil empiris dari riset terdahulu Hal ini berimplikasi terhadap belum jelasnya posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model terbaik yang menjelaskan pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan sebaliknya sehingga diketahui posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dan regresi data panel terhadap 83 negara dari tahun 2012 s.d 2019. Penelitian dilakukan terhadap tiga model yang menjelaskan posisi ketahanan pangan yaitu: sebagai variabel independen, intervening dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi terbaik ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi adalah sebagai variabel intervening. Model ini menunjukkan bahwa secara langsung dan tidak langsung kemiskinan dan pertumbuhan populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang diperkuat dengan status sebagai negara maju memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan dan ekonomi adalah menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan pertumbuhan populasi penduduk dan meningkatkan ketahanan pangan. Langkah strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional untuk mendukung pembangunan adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan serta menjaga ketahanan sumber daya secara berkelanjutan.

---

The strategic role of food security in the country's development shows that there are differences in the results of empirical research by previous studies. This has implications for the unclear position of food security in the country's development and economy. This study aims to analyze the best model that explains the effect of food security on economic growth and poverty and vice versa so that the position of food security is known in development and the economy. This study uses path analysis and panel data regression methods for 83 countries from 2012 to 2019. The study was conducted on three models that explain the position of food security, namely: as an independent variable, intervening, and dependent. The results showed that the best position of food security in development and the economy was as an intervening. This model shows that directly and indirectly poverty and population growth have a significant effect on economic growth. Food security which is strengthened by its status as a developed country has a direct significant influence on economic growth. The policy strategy to achieve development and the economy is to reduce poverty, reduce population growth and increase food security. Strategic steps in achieving national food security to support development are to increase the availability, affordability, quality and safety of food and to maintain resource security in a sustainable manner."