Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan lelang merupakan kegiatan yang patut diperhitungkan guna pembangunan ekonomi suatu Negara. Terkait dengan lelang eksekusi pengadilan, pemberian data palsu pada proses penyitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan lelang dapat dipidana karena pelanggaran terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentu mengakibatkan kerugian pada para pihak baik pada pihak yang terkait dalam lelang itu sendiri maupun bagi pihak lain di luar lelang. Dengan tindak pidana tersebut akan melahirkan lelang yang cacat hukum dan Risalah Lelangnya sendiri menjadi batal demi hukum. Peraturan lelang sendiri telah mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana itu dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang cukup memadai, namun walaupun demikian tetap saja ada celah bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran pembuatan Risalah Lelang karena adanya human error. Dalam penulisan tesis ini akan dikemukakan pembahasan yang menyeluruh tentang pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang

---

ABSTRACT

Auction is an activity that should be taken into account for the economic development of a country in relation to the auction execution by court, a person who gave false data in the confiscation process by court which was followed by an auction shall be liable for violations of the article of the Penal Code, because it would harm both parties involved in the auction and other outside the auction . This offense is going to make the auction flaws and the auction deed (Risalah Lelang) becomes null and void. Auction regulations have been anticipating the occurrence of crimes by making a number of rules. Nevertheless, there is still a gap for the parties to violate the manufacture of Proceedings auction due to human error. This thesis will be presented a thorough discussion of the effect of a crime conducted at the pre auction stage to the validity of the auction."

"Menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, apabila terbukti jumlah tunggakan pajak yang terutang tidak dilunasi setelah diterbitkan SKPKB atau SKPKBT sebagai dasar penagihannya, tindakan penagihan selanjutnya dilakukan dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Perintah Melakukan Penyitaan. Kenyataannya di KPP Pratama Bandung Cibeunying, untuk Surat Paksa dan Penyitaan dievaluasi dan ditindak lanjuti rencana penagihannya. Diperlukan inisiatif dari KPP dengan berusaha keras mengumpulkan harta Wajib Pajak yang akan disita dan bekerjasama dengan instansi terkait. Untuk tindak lanjutnya sebaiknya KPP melakukan tindakan lelang, karena lelang merupakan cara penjualan harta yang bersifat transparan, di umumkan melalui surat kabar sehingga jelas akan memberi Pressure Psychologys bagi Wajib Pajak yang menunggak. Lelang harta merupakan senjata ampuh untuk cara penagihan terhadap Wajib Pajak yang menunggak, namun cara ini tidak digunakan KPP, terlihat dari rencana lelang tahun 2007 dan tahun 2008 untuk beberapa Wajib Pajak tidak pernah berhasil dan sebagian tidak pernah terjadi, akibatnya penerimaan negara dari pajak yang ditargetkan/direncanakan KPP tidak tercapai.

---

According to Article 8 paragraph (1) and (2) of Law Number 19 Year 2000, if proven to the amount of tax payable in arrears are not paid when Issued Tax Assessments or Assessments As the Basis For Billing, collection action is then performed with the Issuance Of Warning Letters, Letters and Forced Commands Conducting Foreclosure. In fact in KPP Pratama Bandung Cibeunying, for Forced and Foreclosure Letter not evaluated and no further follow-up billing plans. Necessary initiatives of KPP with trying hard to collect property TaxPayers will be confiscated and cooperate with relevant agencies. To follow up action should KPP auction, for auction is a method of selling property which is transparent, announced through the newspapers so clearly going to give Pressure Psychologys for delinquent TaxPayers. Auction property is a powerful weapon for how billing against a delinquent taxpayer, but this approach does not use the KPP was seen in the planned auction of the year 2007 and year 2008 for some TaxPayers never succeeded and some have never happened, as a result of tax revenues from the targeted countries planned is not achieved."

"Pelelangan eksekusi hak tanggungan seharusnya dilaksanakan berdasarkan hak penerima hak tanggungan peringkat pertama yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) yang berkekuatan hukum (parate eksekusi). Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 988/K/Pdt/2022, APHT yang menjadi dasar pelelangan dibuat secara melawan hukum karena pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungannya tidak dihadiri oleh pemberi hak tanggungan sehingga menjadi batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelelangan yang dilakukan berdasarkan APHT yang dibuat setelah debitur meninggal dunia dan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur pasca batalnya lelang eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa APHT yang dibuat setelah debitur meninggal dunia bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga menjadi batal demi hukum dan mengakibatkan batal demi hukumnya pelelangan dan peralihan atas objek hak tanggungan. Sedangkan perlindungan hukum bagi kreditur pasca batalnya lelang eksekusi hak tanggungan ketika debitur wanprestasi adalah dengan menyatakan seluruh isi perjanjian kredit harus dilaksanakan dan dapat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada ahli waris debitur. Maka dari itu, pembuatan APHT setelah debitur meninggal dunia tidak cukup hanya dengan janji dalam perjanjian kredit sehingga pertimbangan hakim tidak tepat.

---

Execution of mortgage rights should be held by the first holder’s right (parate execution) contained in the legally enforceable deed of grant of mortgage (“APHT”). On the Supreme Court Decision Number 988/K/Pdt/2022, the APHT that used for the auction was made against the law because the power of attnorney was made without the presence of the mortgagee thus becoming null and void. This research aims to analyze the consequences of the auction held based on APHT made after the debtor’s death and regarding legal protection for creditors after the execution of mortgage rights was declared null and void in the event of the mortgagee’s default. This research is a doctrinal legal approach with explanatory research typology that used secondary data obtained through literature study. The data was analyzed qualitatively. Based on this research, it was found that APHT made after the debtor’s death was against Article 15 paragraph (1) Law No. 4 year 1996 on Mortgage Right hence it becomes null and void, resulting the auction and the object of mortgage’s transfer to be null and void as well. Meanwhile, the legal protection that could be taken by the creditors after the execution of mortgage rights was declared null and void in the event of the mortgagee’s default are by stating that all contents of the credit agreement must be implemented and by filing a default lawsuit to the debtor’s heirs to get compensation for losses and interest. The conclusion is the pledge from the credit agreement was not sufficient to be used as a basis to make APHT after the debtor’s death, so the judges’ judgement was not precise."

"Penelitian ini berkaitan dengan problematika yuridis dalam lelang, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak yang dilelang dihadapannya. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Problematika yuridis antara Vendu Reglement dan Vendu Instructie dan aturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I terkait dengan Pejabat Lelang untuk membeli barang bergerak dalam lelang eksekusi dan non eksekusi yang dipimpinnya dapat disimpulkan bahwa karena kedudukan Vendu Reglement dan Vendu Instructie lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Keuangan maka secara yuridis Pejabat Lelang berwenang untuk membeli barang bergerak dalam lelangyang dilelang di hadapannya. Tetapi dilihat dalam praktek, ternyata tidak ada Pejabat Lelang yang melakukan pembelian barang bergerak yang dilelang di hadapannya. Dengan demikian ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie tersebut kurang efektif. Pejabat Lelang cenderung mematuhi Peraturan Menteri Keuangan. Mengingat hasil penelitian tersebut. Penulis berpendapat sebaiknya yang diubah adalah Vendu Reglement dan Vendu Instructie, sebab kedua aturan tersebut merupakan peraturan zaman Hindia Belanda. Peraturan mengenai lelang terutama mengenai Pejabat Lelang sebaiknya diatur dalam Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman yang terjadi di bidang lelang di Indonesia sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sehingga peraturan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, masyarakat sehingga diharapkan keberlakuannya pun akan lebih efektif.

---

This research related to the auction juridical issues, which aims to determine whether the Auction officials are authorized to purchase the moving goods which auctioned in front of him. This research is normative juridical which equipped with field research. Legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. juridical issues between Vendu Reglement and Vendu Instructie and rules implementing i.e., the Finance Minister Regulation Number 93/PMK.06/2010 About the auction officials to purchase moving goods in execution and non-execution auction which led by him and it can concluded that because the position of Vendu Reglement and Vendu Instructie are higher than the Finance Minister regulation, hence in juridical way, auction officials areauthorized to purchase moving goods whether in execution and non execution auction. practically, there are no auction officials who purchase moving goods which auctioned in front of him. Thus the Vendu Reglement and Vendu Instructie regulation are less effective. The Auction officials tend to adhere the finance minister. Regarding to these research result, the authors has an opinion that Vendu Reglement and Vendu Instructie should be changed, because those regulations are the regulations product of Dutch East Indies era. Regulations regarding with the Auction officials should be regulated in the Act that has been customized with the situation, conditions and time developments that occurred in the field of auctions in Indonesia in accordance with the personality and culture of Indonesian people so that regulation is more reflective of the justice in community so hopefully the enforceability will be more effective."

"Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dalam praktek penjualan lelang ini masih adanya kelemahan di mana pembeli lelang yang beritikad baik dan telah mendapatkan bukti Kutipan Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara tidak dapat mengusai objek lelang yang menjadi haknya. Pembeli tersebut bahkan digugat oleh pihak ketiga di pengadilan dan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini menelaah permasalahan bagaimana perlindungan hukum pemenang lelang barang tidak begerak pada lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dalam hal terjadi pembatalan Risalah Lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif dan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Pembeli lelang yang beritikad baik belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal di mana pembeli lelang yang telah melaksanakan kewajibannya secara baik namun tetap tidak mendapatkan haknya untuk dapat mengusai objek lelang dan memberikan saran agar calon pembeli lelang harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan selain itu perlu dilakukan penyempurnaan peraturan lelang khususnya perlunya diperhatikan pasal mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk mendapat jaminan kepastian hukum.

---

Auctions are the sale of goods that are open to the public through the sealed bid and / or the open ascending or descending bid to achieve the highest price that is preceded by the announcement of the auction. Theoretically, the winning bidder acting in good faith at an auction conducted by the State Auction Office must be protected by law. However, this case study found that a buyer of an auction was sued by a third party in court and the Auction Deed issued by the State Auction Office was canceled by the court. Therefore, this study examines the legal protection of a winning bidder of the immovable goods auctioned by the State Auction Office in relation to the execution of bad debt managed by the State Receivables Committee and what remedies can be taken by the winning bidder in the event of cancellation of the Auction Deed. This research is a normative juridical study with descriptive and prescriptive research.

From this study, the author concludes that a good faith purchaser at an auction does not receive maximum legal protection although the purchaser has fulfill all his duties. The study shows that the purchaser finally does not get the goods bought from the auction. The author, therefore, advices the prospective buyers of an auction to take some preventive actions before buying goods at the auction in order to avoid problems in the future and advices the Government of Indonesia to improve auction rules specifically to provide more legal protection for the winning bidders (purchasers) of auctions."

"Tesis ini membahas mengenai: Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah yang dibuatnya? Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tanah oleh pengadilan? Apakah Putusan Mahkamah Agung No.15/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penulisan tesis adalah menemukan solusi atau jalan keluar (problem solution) dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan (Mahkamah Agung) dan perlindungan hukum bagi pihak penyewa.

---

The focus of this study are: How is the responsibility of the annulment of land lease deed extension was made by the notary? How is legal protection for the tenant to the annulment of land lease deed extension by the court? Does the Decision of Supreme Court's No.15/K/Pdt/2009 in accordance with applicable laws and regulations? The method used by writer is literature method with a normative juridical approach. The purpose of this research is to find a solution or way out (problem solution) from the problem of the annulment of land lease deed by the Court (Supreme Court) and legal protection for the tenants."

"Searah dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang tidak bisa lepas resiko kredit bermasalah maka lelang barang jaminan dituntut untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi pihakpihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang. Permasalahan pokok adalah perlindungan hukum terhadap Debitor yang harta bendanya dilelang dengan harga jauh lebih rendah dari nilai barang sebenarnya, tanggungjawab Penjual yang mengajukan permohonan lelang atas barang yang dimilikinya secara tidak sah serta batasan tanggungjawab Pejabat Lelang pada Kantor Lelang menurut hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 252/K/Pdt/2002. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap Debitor ketika tanahnya dilelang antara lain melalui Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.97/2006 mengenai kewajiban Penjual menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada ketentuan yang membebani tanggungjawab Pejabat Lelang jika Harga Limit atas Benda yang dijual terlalu rendah jika semua prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan dokumen-dokumen pendukung yang dikemudian hari dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan selama dokumen-dokumen itu telah meznenuhi ketentuan formal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kewajiban moral semata-mata. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan dalam pemberian kredit, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan telah benar secara hukum. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 252K/Pdt/2002, Bank Bali sama sekali tidak memegang jaminan apapun dari Debitor karena pengikatan jaminan Hak Tanggungan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

---

In the development of Banking and other financial institution, they have issued credit risks. Therefore public auction of collateral is an obligation to guarantee the jurisdiction over the persons concerned in the auction execution. The main problem are how far is The law protection for debtors whose assets have sold by public' auction with the price much lower than the real price. The responsibility of the seller who has made a request over collateral that is illegally owned by him/herself. The auction authority responsibilities according to the law. Research method used by the bibliography research with research explanatory type and also the research Case Study Design device to get information totally and related integrated with case in justice decision checked supported by a substance punish primary, secondary and tertiary Data mustered by document study and interview. Result of research indicate that Law and regulation give the protection to Debtor when its title by auction for example through Section 20 sentence ( 1) Decree Of The Minister For Finance Number 40/KMK.97/2006 hitting Seller obligation price limit of pursuant to assessment approach which can be justified. There are no rule encumbering responsibility of Functionary Auction if Price Limit for Object sold at too low price when all procedure specified have been executed as well as possible. And so it is with supporter document which later on the day expressed null and void by Justice of during that document pursuant to formal according to law and regulation going into effect except moral obligation solely. In order to executing carefulness principle which is obliged to be conducted in credit loan, Bank have to ensure that all aspect of law related to guarantee cordage have real correct judicially. In case Decision of Appellate Court of Number 252K/Pdt/2002, Bali Bank is not at all hold any guarantee from Debtor of because the Responsibility Rights guarantee cordage canceled by The Court."

"[Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakanJasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan MenteriKeuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.; This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But thensuch provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer., This thesis discusses the legal relationship between the Auction House andthe Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations,published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 onSecond Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance,published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No.176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No.175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normativejuridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typologyof explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research.Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister ofFinance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation ServicesAuctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officerregarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But thensuch provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods canhold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding theauction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment ofthe Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party ofAuction House, it because they certainly find their land of work be smaller whencompared to the previous provisions. Results of the research concluded that thereis a lack of harmonization between the Auction House and the Second ClassAuction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship whichcan harmonize relations between the Auction House and the Second ClassAuction Officer.]"

"Tesis ini membahas mengenai lelang atas sitaan pajak, khususnya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak mendapatkan hak atas objek lelang. Sebagai upaya untuk menyelesaikan utang pajak, kantor pajak menerbitkan surat untuk melaksanakan penyitaan terhadap perusahaan, yang kemudian dilanjutkan dengan melelang property dari anggota dewan pengawas perusahaan. Akan tetapi hakim membatalkan lelang tersebut dan menyatakan lelang tidak sah dan batal demi hukum. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini. Selain itu penulis juga menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang lelangnya dibatalkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma-norma dan asas-asas hukum positif dalam kaitannya dengan kasus ini. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 910 K/Pdt/2007 adalah sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan sementara pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 329 PK / Pdt / 2011 tidak sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan dan lelang. Penulis ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan peraturan pajak, dan lelang untuk memberikan kejelasan tentang pembayar pajak perusahaan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli lelang yang tidak bisa memperoleh benda lelang.

---

This thesis discusses a problem in relation to tax foreclosure auction, particularly the legal protection of an auction purchaser which could not obtain the property right of an auction object. As an effort to settle a tax debt, a tax office issued a foreclosure letter to a company and then followed by seizing and auctioning a property of the company?s supervisory board member as the company?s tax insurer. Although the auction of the property was held by the state auction office, the judges of the Supreme Court declared that the auction was unlawful and cancelled the auction. The theses analyzed the problem that arose from this case, particularly the conformity between the tax legislation and the consideration of judges in examining this case. In addition, the writer also analyzed the legal protection of the purchaser which could not obtain the auction object. This research is a normative juridical law research. The research aims to examine the norm and principles of the positive law in relation to this case. The writer found that the consideration and the decision of judges of the Supreme Court decision No. 910 K / Pdt / 2007 is in compliance with the legislation in the field of taxation while those of the Supreme Court decision No. 329 PK / Pdt / 2011 is not in compliance with the legislation in the field of taxation and auction. This writer suggested that the government improves the tax and auction regulations to provide more clarity on the corporate tax payers and better legal protection for auction purchasers which could not obtain the auction objects."

"ABSTRAKPelaksanaan lelang mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistemkompetisi penawaran, dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelangsebagai akta autentik kepada pemenang lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi tidaklepas dari kewajiban debitur yang melakukan perkreditan melalui bank dengansebuah jaminan tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan. Apabila debitur wanprestasi maka Bank selaku pemegang haktanggungan dapat memohon pelaksanaan lelang. Dalam putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, nilai limit atas objek lelang ditetapkanberdasarkan sisa hutang debitur kepada bank. Permasalahan penelitian: penentuannilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungandebitur terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dengan nilai limit yang tidak wajar.Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan kualitatif. Simpulan penelitian adalah bahwapenetapan nilai limit yang ditetapkan oleh penilai atau penaksir harus dilakukandengan memperhatikan metode-metode yang juga menjadi pertimbangan olehpenilai sehingga nilai limit yang ditetapkan oleh penaksir dapatdipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan tidak merugikan debitur. Perlindungan hukum debitur dalampelaksanaan lelang eksekusi yaitu dengan menetapkan nilai limit yang paling tinggipada lelang pertama untuk mendapatkan harga lelang yang setinggi-tingginyamengingat seluruh kewenangan dalam pelaksanaan lelang eksekusi berada padakreditur selaku penjual lelang. Selanjutnya, nilai limit dapat diturunkan secarabertahap pada lelang-lelang berikutnya apabila tidak terdapat pembeli lelang,sampai adanya pembeli lelang.

---

ABSTRACTThe purpose of an Auction is to make a real price using a system of offering, thatis executed by the auction attendant and the treatise of the auction is made into anauthentic deed for the auction winner. The execution of an auction is theresponsibility of the one that makes the credit agreement via the bank with acollateral of a land and building that has been bind with the mortgage deed. If theDebitor failed in keeping the contents of the mortgage deed then the bank have therights to start an auction. In a Civil Court Judgement in Bandung Number274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, the limit value of an auction item is based on the rest ofthe debt that the Debitor have to the bank. The problems in this research: thedetermination of the limit value in executing an auction and the protection of theDebitor against the over pricing of the limit value. The Research Method used inwriting this thesis is Juridical Normative, with Descriptive Analysis, with aqualitative approach. The conclusion of this research is that the confirmation of thelimit value that was set by the evaluator or the pricing of the item value has to bedetermined by using the methode available which becomes a consideration for theappraiser so that the item value that has been set can be held responsible by theappraiser so the execution of an auction does not cost the Debitor anything. Theprotection of the law for the debitor in executing an auction is to determine thehighest limit value on the first auction to acquire the highest price considering allthe authority in executing an auction falls on the hands of the creditor as the auctionseller. Next the limit value can be dropped step by step on the next auction if thereis no auction buyer, until there is an auction buyer."