Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi meningkatkan atau menurunkan ketidakmerataan pendapatan dan seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB perkapita, indeks Gini dan angka kemiskinan yang mencakup seluruh kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, periode 2006-2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dengan fixed effect model?cross section weighted. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan masyarakat dengan nilai elastisitas sebesar 0,16. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hanya signifikan mengurangi head count indeks dan poverty gap indeks dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88.Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan menambahkan variabel kontrol rata-rata lamanya sekolah, angka harapan hidup, prasarana jalan dan fasilitas air bersih, ternyata pertumbuhan ekonomi hanya signifikan mengurangi head count index (P0) dan poverty gap index (P1) dengan elastisitas masing-masing sebesar 1,54 dan 0,88. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup mempunyai pengaruh paling besar dalam mengurangi kemiskinan (P0; P1 dan P2) dibanding pertumbuhan ekonomi dan variabel bebas lain yang ada dalam model dengan elastisitas sebesar 2,25 untuk P0; 6,43 untuk P1 dan 10,03 untuk P2.

---

This study aimed to determine whether economic growth increasing or decreasing inequality in income, and how much influence the economic growth on poverty. The data used are secondary data consisting of per capita GDP, Gini index, and poverty that cover all districts in East Java in 2006-2010. The method used is the fixed effect regression analysis model-weighted cross section. The results showed that, the positive effect of economic growth on income inequality elasticity is 0,16.

Effect of economic growth on poverty by adding a control variable length of school average, life expectancy, infrastructure, roads and water facilities, economic growth turned out to be only significantly reduces head count index (P0) and poverty gap index (P1) with the elasticity of each amounted to 1,54 and 0,88. The results also showed that health represented by indicators of life expectancy have the most impact in reducing poverty (P0, P1 and P2) compared to economic growth and other variables in the model with elasticity of 2.25 for P0; 6,43 for P1 and P2 to 10,03."

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."

"Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dan sosial selalu menjadi fenomena atau bagian dari suatu pembangunan sebuah negara khususnya negara yang sedang berkembang. Kemiskinan juga telah menjadi perhatian dunia, terutama sejak krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1997.Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan jauh sebelum krisis terjadi. Namun sebelum krisis terjadi, evaluasi dampak suatu program penanggulangan kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia jarang atau belum dilakukan. Padahal dana yang dipakai untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan biasanya merupakan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain yang tentu saja menambah beban hutang Negara.Evaluasi pada umumnya hanya sampai pada taraf proses pelaksanaan, bukan hasil akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Baru setelah krisis terjadi, dimana alokasi sumberdaya menjadi begitu krusial, maka evaluasi dampak menjadi amat sangat penting dan diwajibkan oleh pemberi dana pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan tahap dua (P2KP ? 2) di Jawa Barat dengan sasaran: (1) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 di Jawa Barat dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga apabila dihitung berdasarkan konsumsi per kapita riil; dan (2) mengetahui apakah pelaksanaan P2KP ? 2 dapat mengeluarkan rumha tangga miskin dari kemiskinan.

---

Poverty and inequality of income distribution have always been a phenomenon in the process of development of a country especially for developing countries. Poverty has also become a center of attention after the Asia?s economic crisis in 1997.There are several poverty alleviation programs that have been implemented to reduce poverty and improve social welfare, even far before the crisis. However, before the crisis hits, impact evaluation of a poverty alleviation program on the social welfare in Indonesia is rarely or never been done. On the other hand the source of fund of a poverty alleviation program mostly comes from overseas? loan such as World Bank, Asian Development Bank and others, that consequently increase the tax payer?s burden.Most evaluation that have been conducted on poverty alleviation program in previous years focus on the process of the program instead of the expected outcome or impact, i.e. reduced poverty and improved social welfare. Only after the crisis, where resource allocation become more and more crucial that the impact evaluation turn out to be more important and even set as a mandatory by the lender.The objective of this research is to conduct impact evaluation on Urban Poverty Project phase two (UPP-2) in Jawa Barat with two goals i.e.: (1) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could improve social welfare in terms of real consumption per capita, and (2) to know whether the UPP-2 in Jawa Barat could move the poor out of poverty."

"Masalah kesehatan mental merupakan tantangan dalam proses mencapai tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kemiskinan akan merugikan kesehatan mental namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada kejadian kemiskinan. Padahal kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis dan kedalaman kemiskinan antar individu berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan menggunakan data dari IFLS 4 dan 5, penelitian ini menganalisis pengaruh kedalaman dan dinamika kemiskinan terhadap gejala depresi (CES-D) di Indonesia. Hasil dari model Poisson menemukan bahwa individu yang miskin kronis mengalami gejala depresi lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah miskin, bertransisi dari tidak miskin menjadi miskin, dan miskin ke tidak miskin. Walaupun bukan miskin kronis, apabila individu tersebut memiliki riwayat gejala depresi, maka akan meningkatkan kemungkinan menderita gejala di masa depan. Untuk kedalaman kemiskinan, individu yang pernah miskin ekstrim akan memiliki skor CES-D yang lebih tinggi daripada mereka yang miskin tidak ekstim. Sedangkan kedalaman kemiskinan saat ini tidak signifikan. Dengan demikian, dibandingkan dengan kedalaman kemiskinan, dinamika kemiskinan lebih konsisten dalam mempengaruhi gejala depresi yang menunjukkan kesehatan mental merespon kemiskinan dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek.

---

Mental health problems are challenges in the process of achieving development goals in the health sector. Previous studies have proven that poverty will harm mental health but most of these studies only focused on the incidence of poverty. Whereas poverty is a dynamic phenomenon and the depth of poverty between individuals is different. Therefore, using data from IFLS 4 and 5 this study examined the effect of depth and dynamic poverty on depression symptoms (CES- D) in Indonesia. The result from the Poisson model found that chronically poor individuals experienced more depressive symptoms than those who were never poor and transiently poor (poor-non poor and non-poor-poor). Although not chronically poor, individuals who have a history of depressive symptoms are more likely to have depressive symptoms in the future. As for the depth of poverty, extremely poor individuals will have higher CES-D scores than those who are not extreme poor. Meanwhile, the current depth of poverty is not significant. Thus, compared to the current depth of poverty, the dynamics of poverty are more consistent in influencing depressive symptoms which indicate mental health responds to poverty in the long term than in the short term."

"This volume presents ten chapters that discuss the economics of poverty, inequality and welfare. They address how we measure poverty, inequality and welfare and how we use such measurements to devise policies to deliver social mobility. They consider both theoretical and empirical topics with special reference to developing countries. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara ketimpangandistribusi pendapatan masyarakat dengan PDRB Perkapita, angkatan kerja,pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat dalampenelitian ini menggunakan Gini ratio, angkatan kerja diukur dari Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK), pendidikan diukur dari Angkatan Partisipasi Sekolah (APS)SMA, dan kesehatan diukur dari rasio jumlah Dokter dengan Puskesmas. Penelitian inimenggunakan model regresi data panel dengan objek penelitian pada keuangan daerahKabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2009-2015. Hasil penelitian telahmenunjukkan bahwa secara simultan, PDRB Perkapita, TPAK, pendidikan dankesehatan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Secara parsial, PDRB Perkapita berpengaruh positifterhadap ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, TPAK danpendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatanmasyarakat di Jawa Tengah. Sedangkan kesehatan yang diukur dari rasio jumlahDokter dengan Puskesmas tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusipendapatan masyarakat di Jawa Tengah.

---

ABSTRACT

This study aimed to analysis the correlations between communitys income disparity

and Gross Regional Domestic Product (GRDP) Percapita, labor force, education and

health sectors. The communitys income disparity is measured by gini ratio, the labor

force is measured by labor force participation level, education sector is measured by

school participation level, and health sector is measured by the ratio of doctor number

to community health center. The study used panel data regression model which

involving the data of municipalities and regencies financial reports in the Central

Java for period 2009-2015. The result indicated that simultaneously, GRDP Percapita,

labor force participation level, education and health sectors have significant effects on

communitys income disparity in the Central Java. Partially, GRDP Percapita has

positive effects on the communitys income disparity in the Central Java, labor force

participation level and education sector have negative effects on the communitys

income disparity in the Central Java. Meanwhile, the health sector is measured by the

ratio of doctor number to community health center has no significant effects on the "

"Skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan potensial antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perubahan iklim dalam konteks Indonesia. Meskipun terdapat konsensus yang terbukti dalam beberapa literatur mengenai potensi hubungan positif antara kemiskinan dan perubahan iklim, upaya pemerintah yang terfokus dalam mengatasi masalah kemiskinan dan iklim masih dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang semakin berkurang untuk isu-isu terkait upaya pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang kini menjadi semakin relevan. Rencana awal dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan perubahan iklim menggunakan teknik regresi variabel instrumental (IV) direncanakan untuk mengatasi masalah endogenitas yang terkait dengan variabel endogen utama, yaitu kemiskinan dan ketimpangan. Namun, karena adanya keterbatasan yang teridentifikasi dalam variabel instrumental, termasuk pelanggaran asumsi monotonicity dan koreksi bias yang tidak signifikan yang diamati dari uji Oster, pendekatan alternatif seperti ordinary least squares (OLS) dan panel fixed effect model akhirnya digunakan sebagai model estimasi utama dalam penulisan skripsi ini. Hasil yang diperoleh dari model OLS dan panel fixed effect mengungkapkan hubungan yang tidak signifikan secara statistik antara kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia mungkin tidak selalu berjalan seiring. Korelasi yang didapat dari hasil estimasi utama pada skripsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inklusi variabel mediasi seperti PDB, kemungkinan adanya reverse causality antara kemiskinan dan perubahan iklim, dan sifat yang kompleks dari kemiskinan. Secara kesimpulan, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat fokus pada penanggulangan kemiskinan dan mengatasi perubahan iklim secara terpisah, tanpa terlalu memperhatikan korelasi potensial antara kedua masalah ini. Namun, penting juga untuk tetap mengkonsiderasikan limitasi dari studi ini untuk pengambilan kebijakan dan studi lanjutan kedepannya, termasuk ketiadaan analisis simultan tentang kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim, serta tidak tersedianya variabel instrumental yang cocok untuk regresi IV. 

---

This thesis investigates the relationship between poverty, inequality, and climate changes in the context of Indonesia. Despite the existing consensus in the literature regarding the potential positive link between poverty and climate changes, there is a notable lack of focused government efforts in addressing the poverty-climate problems. This is evident from the decreasing budget allocations for climate-related issues. Initially, instrumental variable (IV) regression was planned to address potential endogeneity problems associated with the main endogenous variables, namely poverty and inequality. However, due to identified limitations in the instrumental variables, including the violation of monotonicity assumptions and insignificant bias correction observed from the Oster test, alternative approaches such as ordinary least squares (OLS) and panel fixed effect models were employed. The results obtained from the OLS and panel fixed effect models reveal a non-statistically significant relationship between poverty, inequality, and climate changes. This suggests that the pursuit of poverty alleviation and climate change mitigation in Indonesia may not necessarily go hand in hand. The observed correlation could be influenced by various factors, including the inclusion of mediation variables like GDP, potential reverse causality between poverty and climate changes, and the multifaceted nature of poverty. In conclusion, the findings indicate that the government can focus on tackling poverty and addressing climate changes separately, without overly concerning themselves with the potential correlations between these two issues. However, it is important to acknowledge the limitations of this study, including the absence of simultaneous analysis on poverty, inequality, and climate changes, as well as the unavailability of suitable instrumental variables for IV regression."

"Perkebunan kelapa sawit menjadi komuditas utama pertanian di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Indonesia sebagai negara yang berada di garis katulistiwa dengan 147 juta hektar area hutan mempunyai potensi besar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai senjata dalam meningkatkan pendapatan per kapita terutama di daerah pedesaan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa perkebunan kelapa sawit memberi dampak negatif, terutama terhadap isu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Studi ini dilakukan dalam rangka untuk memahami pengaruh dari perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya terhadap pendapatan perkapita di tingkat daerah dan tingkat nasional di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel pada tingkat propinsi yang terdiri dari 23 propinsi di Indonesia menggunakan data tahunan dalam rentang waktu 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2011. Tingkat wilayah dibagi menjadi 5 berdasar atas kesamaan lokasi propinsi-propinsi pada pulau yang sama di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak secara nyata mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia. Di tingkat wilayah, perkebunan kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan perkapita dengan hubungan yang bertolak belakang dan pengaruh ini terlihat di semua wilayah. Produktivitas kelapa sawit memberi pengaruh yang nyata terhadap pendapatan per kapita di tingkat nasional dengan hubungan yang positif. Namun demikian, produktivitas kelapa sawit tidak menunjukkan memberi pengaruh yang nyata di masing-masing wilayah di Indonesia. Berdasar pada hasil tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan produktivitas kelapa sawit menjadi cara yang lebih memungkinkan dalam meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia.

---

Oil palm plantation was becoming the mainstay of agricultural commodities in Indonesia since last three decades. Indonesia as an equatorial country with 147 million hectares of forest area has a great potential in the development of oil palm plantations as a weapon in increasing per capita income especially in rural areas. However, it cannot be denied that expansions of oil palm plantations bring negative effects, especially in relation with environmental issues and conservation of biodiversity.

This study conducted in order to understand the effects of oil palm plantation and oil palm productivity on per capita income in the region and national level in Indonesia. This study uses panel data at provincial level which consists of 23 provinces in Indonesia in the vulnerable period of 9 years from 2003 to 2011 in annually data. The region level is divided in 5 based on the similarity of provincial location in same island in Indonesia.

The results showed that oil palm plantation did not significant in effect the per capita income in Indonesia. In region level, oil palm plantations gave significant effect on per capita income in the opposite relationship and this effect was represented by all across regions. Oil palm productivity is significant in effected on per capita income at national level with positive relationship. However, oil palm productivity did not give significant effect in representation across regions in Indonesia. According to these results, this study concludes that expansion of oil palm plantations do not significant in increasing per capita income. Increasing of oil palm productivity becomes more reasonable way in increasing per capita income in Indonesia."

"The essays in this series offer fresh theoretical and methodological insights into the key issues in the field of economic inequality. The content is comprised of highly topical subject matter with key researchers in the field contributing."